Poisoning Babies: Aktivis Surabaya Demo Gambar Bayi Terbungkus Plastik

Glancy VeronaAgustus 23, 2025Agustus 23, 202506 mins

Surabaya – 1miliarsantri.net : Puluhan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Ecoton Foundation menggelar aksi protes di depan Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, mendesak penghentian ekspor limbah plastik ke Indonesia. Mengangkat tema “poisoning babies” atau meracuni bayi, aksi ini menyoroti temuan mikroplastik di plasenta, urine, bahkan darah manusia, yang dianggap membahayakan kesehatan generasi mendatang. Para demonstran menggunakan boneka bayi dan manekin terbungkus plastik sebagai simbol visual ancaman polusi plastik terhadap anak-anak. Spanduk dengan pesan tegas seperti “Australia’s plastic waste is poisoning our babies” dan “Your plastic lifestyle destroys our future” terpampang jelas, menambah tekanan moral pada Australia agar menghentikan pengiriman sampah plastik ke Indonesia. Ancaman Limbah Plastik dari Australia ke Indonesia Menurut data Ecoton, sejak 2020 hingga 2024 Australia telah mengekspor lebih dari 2,7 miliar kilogram sampah kertas ke Indonesia. Sebagian besar dari limbah ini terkontaminasi plastik fleksibel, kemasan multilayer, dan material sekali pakai yang sulit didaur ulang. Setiap bulan, sekitar 4.000 ton sampah kertas masuk ke Indonesia, setara dengan 50.000–60.000 ton per bulan, jumlah yang melebihi kapasitas pengolahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo di Surabaya. Selain kertas terkontaminasi, data Ecoton mencatat bahwa pengiriman sampah plastik murni (HS Code 3915) dari Australia ke Indonesia pada periode 2023–2024 mencapai 22.333 ton, naik 27,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik bahwa Indonesia menjadi tempat pembuangan limbah plastik negara maju. Aktivis menegaskan bahwa perdagangan limbah global yang awalnya dianggap solusi sirkularitas justru memperparah ketimpangan lingkungan antarnegara. Mikroplastik: Ancaman Nyata bagi Bayi dan Kesehatan Publik Penelitian Ecoton bersama tim internasional menemukan mikroplastik di tubuh manusia, mulai dari darah, urine, hingga cairan ketuban. Hasil temuan mencengangkan: Menurut Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif Ecoton, bayi berpotensi menelan hingga 660.000 partikel mikroplastik per tahun, yang dapat menyebabkan stres oksidatif, kerusakan DNA, gangguan hormonal, dan risiko penyakit kronis di masa depan. Aksi protes di Surabaya ini juga bertepatan dengan kegiatan Plastic-Free July 2025 di Taman Apsari, di mana aktivis menyerukan larangan penggunaan plastik sekali pakai, terutama kemasan sachet, mencontoh kebijakan anti-plastik satuan yang sudah diterapkan di Bali. Desakan Kebijakan dan Peran Indonesia di Diplomasi Global Selain menekan Australia, Ecoton mendesak pemerintah Indonesia untuk memperketat pengawasan impor plastik dan menegakkan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) agar produsen bertanggung jawab penuh pada daur hidup produknya. Meski Indonesia memiliki standar limbah impor, pelaksanaannya sering dinilai tidak konsisten. Tiza Mafira dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik menegaskan, “Regulasi ada, tapi pelaksanaannya lemah. Pemerintah pusat dan daerah harus satu suara.” Di tingkat global, aksi ini mendukung Perjanjian Global Plastik (Global Plastic Treaty) yang sedang dirundingkan di Jenewa. Jika perjanjian tersebut mengikat secara hukum, Indonesia dapat memainkan peran strategis sebagai negara berkembang yang menjadi korban perdagangan limbah plastik, sekaligus menjadi penggerak diplomasi lingkungan internasional. Aktivis menilai Surabaya bisa menjadi titik balik perjuangan melawan ketimpangan ekologis, dengan menggabungkan kekuatan masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah dalam satu visi: menghentikan aliran limbah plastik berbahaya dari luar negeri. Simbolisasi Visual yang Menggugah Kesadaran Publik Aksi ini menegaskan pentingnya pendekatan visual dalam menyampaikan pesan lingkungan. Simbol bayi terbungkus plastik tidak hanya menggugah emosi, tetapi juga menjadi metafora kuat bahwa polusi plastik adalah krisis yang menyentuh kehidupan paling mendasar. Dengan pesan seperti “poisoning babies” terpampang di ruang publik, demonstrasi ini tidak hanya mengkritik sistem perdagangan limbah global, tetapi juga mengajak warga kota untuk merenungkan peran pribadi dalam rantai konsumsi plastik. Pesan yang dibawa para aktivis di Surabaya adalah jelas mengenai isu limbah plastik bukan hanya masalah lingkungan, melainkan masalah kesehatan publik, keadilan sosial, dan kedaulatan negara. Penulis: Faruq Ansori Editor: Glancy Verona Foto by AI

Wakil Menteri Tenaga Kerja dan 9 Orang Terjaring OTT KPK, Ini Tanggapan Istana

Thamrin HumrisAgustus 21, 2025Agustus 21, 202504 mins

Foto : Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah pada Senin (4/11/2024). Dok: kemenaker.go.id. Istana Masih Menunggu 1×24 Jam Hasil Di KPK Seperti Apa Jakarta – 1miliarsantri.net: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu malam (20/8/2025). Total ada 10 orang yang diamankan. “Benar. Sepuluh orang terjaring dalam OTT semalam,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Kamis (21/8/2025). Sementara itu, pihak Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan sikap akan menunggu 1×24 jam hasil dari KPK seperti apa. Prasetyo mengunkapkan, ada jeda 1×24 untuk menyimpulkan perkembangan status hukum Wakil Menteri Tenaga Kerja. Dugaan Pemerasan Sertifikat K3 Penindakan ini terkait dugaan pemerasan perusahaan dalam proses pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sertifikat K3 merupakan syarat penting agar perusahaan bisa menjalankan kegiatan usahanya dengan standar keselamatan. Menurut Fitroh, penyidik menemukan indikasi kuat adanya permintaan uang dari pihak pejabat Kemenaker kepada perusahaan agar sertifikat K3 bisa terbit. Profil Singkat Noel Immanuel Ebenezer dikenal sebagai aktivis sosial dan politik. Ia pernah memimpin Relawan Jokowi (Rejo) di Pilpres 2019 dan aktif menyuarakan isu demokrasi serta tenaga kerja. Pada 2024, ia dilantik menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Penunjukan Noel kala itu menuai pro dan kontra, namun ia dipercaya masuk ke kabinet berkat kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Langkah KPK Hingga kini, KPK masih memeriksa para pihak yang diamankan. Sesuai aturan, lembaga antirasuah punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Noel dan sembilan orang lainnya. “Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan setelah pemeriksaan intensif,” ujar Fitroh. Tanggapan Istana Kepada media yang meliput konferensi pers di di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, menyatakan: “Kita tunggu dulu 1×24 jam, nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa.” Lebih lanjut Prasetyo menegaskan, “Kalau memang kemudian terbukti (secara hukum, red), kita akan segera melakukan proses terhadap yang bersangkutan.” OTT KPK dalam kasus ini menambah panjang daftar praktik korupsi di sektor pelayanan publik. Sertifikasi K3 yang seharusnya menjamin keselamatan pekerja justru diduga dijadikan ajang pemerasan. Publik kini menanti langkah tegas KPK dalam menuntaskan kasus ini.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Foto : Dok. Kemenaker.Go.ID

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kabupaten Bekasi Siap Melaksanakan Program Sekolah Rakyat

Redaksi 1MS RebornAgustus 21, 2025Agustus 21, 202508 mins

Bekasi – 1milliarsantri.net : Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program kolaborasi lintas Kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah yang menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah diyakini mulai mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dalam agenda akan dimulai pada tahun ajaran 2026-2027. Rapat terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat pun telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Dikutip dari situs kemensos.go.id, pembahasan mengenai Sekolah Rakyat tersebut telah sampai pada berbagai aspek penting seperti lokasi, kurikulum, sarana-prasarana serta mekanisme penerimaan siswa. Tidak hanya itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga melaporkan bahwa telah tersedia 53 lokasi yang siap untuk memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat hingga saat ini. “Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos. Kemudian Jatim ada 9, lalu ada 2 universitas dan 1 di Sumatera Barat, jadi total 53 lokasi yang sudah siap,” Gus Ipul menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto yang akan dibuka untuk jenjang SD, SMP dan SMA dengan standar pendidikan nasional dibawah koordinasi Kementerian Sosial. Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mana seleksi akan dilakukan secara bertahap, dengan tahapan awal berupa verifikasi status ekonomi yang kemudian dilanjutkan dengan tes akademik, lalu dilanjutkan dengan perjanjian orang tua yang isinya berupa pernyataan bahwa anak akan mengikuti proses belajar mengajar di sekolah rakyat sampai lulus dan tidak terputus. Sekolah Rakyat yang juga akan menyelenggarakan pendidikan dengan standar nasional ini akan menyediakan kurikulum yang tidak hanya berfokus pada mata Pelajaran formal namun juga akan menekankan pada penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme dan keterampilan. Gus ipul menambahkan bahwa, Sekolah Rakyat merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya termasuk makanan serta asrama untuk tempat tinggal siswa. Diharapkan, sekolah rakyat dapat menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, keluar dari lingkaran kemiskinan. Simulasi Sekolah Rakyat di Jakarta dan Bekasi Pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025, Kementerian Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yaitu Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi. Pelaksanaan uji coba ini berlangsung sebelum pada siswa mulai masuk sekolah pada 14 Juli 2025, dengan cara siswa akan menjalani uji coba pembelajaran dan menginap di asrama yang telah disediakan. Adapun tahapan uji coba diantaranya, dimulai dengan proses registrasi para siswa serta pembagian kamar asrama yang disertai dengan tes kesehatan gratis, talent mapping, uji coba pembelajaran akademik dengan memperkenalkan Learning Management System (LMS) hingga pengenalan tata tertib. Dikutip dari situs komdigi.go.id, salah satu orang tua murid bernama Aan Kadarwati (47) mengaku senang dan terharu karena akhirnya anak bungsu mereka Bernama, Novita Ardila Putri akan menempuh jenjang SMP di Sekolah Rakyat Sentra Handayani. Beliau mengatakan bahwa program ini sangat membantu keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang, dimana suaminya hanya bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan tidak menentu, sedangan dirinya hanya seorang ibu rumah tangga. “Emang anak saya sebenarnya pengen mondok (masuk pondok pesantren). Kata saya, kalau buat mondok saya enggak sanggup. Makanya pas ditawari ketua PKH untuk masuk sekolah rakyat, Alhamdulillah pak. Saya senang banget,”Ucap Aan pada saat itu. Kabupaten Bekasi Siap Hadirkan Sekolah Rakyat Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program Nasional yang menyediakan program pendidikan gratis, direncanakan mulai masuk dalam tahap pembangunan gedung sarana pendidikan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bekasi diketahui telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Kawasan Deltamas, Cikarang Pusat. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi pun sama dengan program pemerintah pusat yaitu penyediakan pendidikan gratis mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA yang diperuntukkan bagi keluarga tidak mampu maupun anak-anak terlantar yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Dikutip dari situs titrhabhagasasi.ci.id, Sekda Kabupaten Bekasi Dedi Supriyadi bersama perwakilan tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Gizi Nasional, pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025, telah meninjau kesiapan lahan Pembangunan Sekolah Rakyat. “Kami telah menyiapkan lahan 7,6 hektare, bagian dari lahan fasos fasum,” ujar Sekda Kabupaten Bekasi. Beliau menambahkan, bahwa Pemkab Bekasi terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh tahapan Pembangunan Sekolah Rakyat berjalan dengan baik.” Dikutip dari situs bekasikab.go.id, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengajukan 44 anak dari keluarga miskin untuk mengikuti Program Sekolah Rakyat, sebagai upaya untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi warga prasejahtera serta mendukung penuntasan kemiskinan ekstrem. (***) Kontributor : Gita Rianti D Pratiwi Editor : Toto Budiman dan Iffah Faridatul Hasanah Sumber Foto : Ilustrasi AI, Komdigi.go.id, Bekasikab.go.id

Berani Rilis Data BPS Sebut Angka Kemiskinan Turun Jadi 8,47 Persen, Sesuai Kondisi Riil Masyarakat Indonesia?

Redaksi 1MS RebornAgustus 21, 2025Agustus 21, 202508 mins

Tegal – 1miliarsantri : Berani rilis Data Badan Pusat Statistik (BPS) memberi kabar yang terdengar ‘melegakan’ publik. Dalam publikasi resmi bertajuk Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025 yang diumumkan pada 25 Juli 2025 lalu, angka kemiskinan nasional disebut mengalami penurunan. Namun, perbedaan signifikan dengan data Bank Dunia memunculkan perdebatan: seberapa akurat ukuran kemiskinan yang digunakan pemerintah? BPS mencatat bahwa per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia ada 23,85 juta orang. Angka ini turun sekitar 200 ribu jiwa dibandingkan September 2024. Persentase kemiskinan pun menyusut dari 8,57 persen menjadi 8,47 persen. “Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen, menurun 0,10 persen poin dibanding September 2024,” tulis BPS. BPS mengklasifikasikan seseorang sebagai miskin jika pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan, yakni jumlah uang minimum untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan nasional ditetapkan sebesar Rp609.160 per kapita per bulan atau sekitar Rp20.305 per hari. Angka ini dihitung melalui pendekatan Cost of Basic Needs (CBN) yang mempertimbangkan: BPS tidak hanya menghitung jumlah dan persentase kemiskinan, tetapi juga mengukur tingkat kedalaman dan ketimpangan di antara masyarakat miskin: P1 menggambarkan seberapa jauh pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, sementara P2 menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara kelompok miskin. Bank Dunia: Angkanya Jauh Lebih Besar Berbeda drastis dari BPS, Bank Dunia dalam laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP) menyebut tingkat kemiskinan Indonesia pada 2024 mencapai 68,3 persen atau sekitar 194,72 juta jiwa dari total populasi 285,1 juta orang. Selisih ini disebabkan perbedaan standar garis kemiskinan. Bank Dunia menggunakan data Purchasing Power Parity (PPP) 2021 yang baru direvisi: Menurut Bank Dunia, revisi PPP bertujuan menyesuaikan perbedaan daya beli antarnegara, sehingga perbandingan kemiskinan menjadi lebih setara di tingkat global. Meski demikian, BPS menegaskan bahwa standar kemiskinan Bank Dunia belum bisa sepenuhnya diadopsi di Indonesia. Alasannya, meski Indonesia telah naik ke kategori negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income), posisinya masih di batas bawah kategori ini dengan Gross National Income (GNI) per kapita US$4.870 pada 2023. “Jika standar kemiskinan global Bank Dunia diterapkan, jumlah penduduk miskin akan terlihat sangat tinggi,” tulis BPS dalam siaran persnya pada 2 Mei 2025. Bank Dunia sendiri menyarankan tiap negara menggunakan garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing. Data kemiskinan BPS bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang digelar dua kali setahun. Pada 2024, survei Maret mencakup 345 ribu rumah tangga, sedangkan survei September mencakup 76 ribu rumah tangga. Pengukuran dilakukan pada tingkat rumah tangga, bukan individu, karena pengeluaran dan konsumsi umumnya bersifat kolektif. Rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 anggota. Dengan garis kemiskinan per kapita Rp609.160, maka garis kemiskinan per rumah tangga secara nasional adalah sekitar Rp2,8 juta per bulan. Namun, angkanya bervariasi di setiap daerah. Perbedaan ini mencerminkan disparitas harga dan biaya hidup di berbagai provinsi. Kritik dari Akademisi dan Ekonom Metodologi BPS mendapat kritik dari sejumlah pihak. Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Yanu Endar Prasetyo, menilai pendekatan BPS sudah ketinggalan zaman karena tidak banyak berubah sejak 1998. Ia berpendapat, meski Cost of Basic Needs masih relevan, daftar komponen kebutuhan harus diperbarui mengikuti perubahan pola konsumsi masyarakat. “Pengeluaran non-makanan kini semakin besar dan kompleks, termasuk kebutuhan teknologi seperti internet,” ujarnya sebagaimana dikutip dari BBC News Indonesia. Pengamat ekonomi Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, juga menilai garis kemiskinan BPS terlalu rendah untuk menggambarkan realitas. Menurutnya, meski ada yang bisa bertahan hidup dengan pengeluaran di bawah Rp609 ribu per bulan, banyak yang melakukannya dengan bergantung pada bantuan keluarga atau berutang. “Kalau sekadar bertahan hidup, orang Indonesia bisa. Tapi ini bukan soal survive, ini soal hidup layak,” kata Andri dikutip dari BBC News Indonesia. Ia mengusulkan agar daftar kebutuhan non-makanan mencakup biaya pulsa, internet, hingga cicilan utang, agar ukuran kemiskinan lebih realistis. Andri mengingatkan, menaikkan garis kemiskinan akan membuat jumlah penduduk miskin secara statistik melonjak. Hal ini bisa dianggap “buruk” bagi citra pemerintah, sehingga ada resistensi untuk melakukan pembaruan. Namun, ia menekankan, memperbaiki standar kemiskinan penting agar kebijakan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran. Bantuan sosial, misalnya, sebaiknya dibarengi dengan intervensi harga bahan pokok agar lebih terjangkau, bukan sekadar menggelontorkan dana tunai sementara harga tetap tinggi. Akhir kata, perbedaan mencolok ukuran kemiskinan di Indonesia versi BPS dan Bank Dunia memunculkan pertanyaan di publik: mana yang lebih menggambarkan kondisi riil masyarakat Indonesia? BPS berpegang pada pendekatan nasional yang dianggap sesuai kemampuan fiskal dan kondisi lokal, sementara Bank Dunia menggunakan standar global yang memungkinkan perbandingan antarnegara. Keduanya sah secara metodologi, namun hasilnya jelas berbeda. Bagi sebagian pihak, angka 8,47 persen dari BPS memberikan kesan optimistis. Namun, jika mengacu pada standar Bank Dunia, tantangan kemiskinan di Indonesia ternyata jauh lebih besar dari yang terlihat di atas kertas. Penulis: Satria S Pamungkas Editor: Toto Budiman dan Glancy Verona Foto by AI

BPS Klaim Ekonomi RI Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025, Ekonom Pertanyakan Keakuratan Data Statistik

Redaksi 1MS RebornAgustus 20, 2025Agustus 20, 2025011 mins

Tegal – 1miliarsantri.net : Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 menjadi sorotan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan (year on year/YoY). Angka ini dianggap cukup tinggi, namun sejumlah kalangan ekonom pertanyakan keakuratan data statistik tersebut tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan. Rilis resmi BPS pada Selasa (5/8/2025) mencatat, hampir seluruh komponen PDB mengalami pertumbuhan, kecuali konsumsi pemerintah yang justru mencatatkan angka negatif. Konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional, tercatat tumbuh 4,97 persen. Di sisi lain, kinerja ekspor dan impor justru melonjak tajam masing-masing sebesar 10,67 persen dan 11,65 persen. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa dua komponen yang memberikan kontribusi terbesar pada PDB kuartal II adalah konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB, atau investasi, mencatat pertumbuhan 6,99 persen YoY, jauh lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya yang hanya 2,12 persen, dengan kontribusi mencapai 27,83 persen terhadap PDB. Secara total, 82,08 persen PDB kuartal II bersumber dari konsumsi rumah tangga dan PMTB. Edy menilai, pertumbuhan konsumsi yang tetap solid menunjukkan bahwa permintaan domestik masih kuat. Ia juga menyebut, kinerja ekspor didorong oleh kenaikan nilai ekspor non-migas serta peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Meski impor juga tumbuh signifikan, kontribusinya terhadap PDB tercatat negatif, yakni -20,66 persen. “Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 disumbang oleh komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB. Hal ini didorong dengan peningkatan belanja kebutuhan rumah tangga dan mobilitas masyarakat serta permintaan barang modal untuk mendukung aktivitas produksi. Di sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 adalah industri pengolahan, perdagangan, infokom, dan kontruksi. Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik dan ekspor,” jelas Edy dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube resmi BPS, Selasa (5/8/2025). Prediksi Ekonom Jauh di Bawah Data BPS Sontak, angka yang diumumkan BPS ini langsung memunculkan tanda tanya. Sejumlah ekonom mengaku terkejut karena hasil tersebut jauh melampaui perkiraan mereka. Sebelumnya, konsensus memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 tidak akan menyentuh angka 5 persen. Kepala Ekonom BCA, David Sumual, memperkirakan ekonomi hanya tumbuh sekitar 4,8 persen. Menurutnya, konsumsi domestik justru melemah pada periode ini, sementara perdagangan internasional mengalami tekanan. Ia menambahkan, kenaikan impor pada kuartal II sebagian besar disebabkan oleh fenomena front loading menjelang penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat. Banyak pelaku usaha memilih mengimpor barang lebih awal demi menghindari beban tarif yang lebih tinggi. Pandangan serupa disampaikan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda. Ia menilai pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 kemungkinan hanya berada di kisaran 4,55–4,65 persen. Huda menyoroti kondisi sektor manufaktur yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Data Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juni 2025 tercatat di level 46,9, lebih rendah dibanding Mei yang berada di angka 47,4. Posisi ini menandakan sektor industri berada dalam fase kontraksi selama tiga bulan berturut-turut. Menurut Huda, angka PMI yang masih di bawah batas ekspansi memperlihatkan bahwa perusahaan cenderung mengurangi produksi dan tenaga kerja. Hal ini terjadi karena permintaan melambat dan konsumsi rumah tangga belum pulih optimal. “PMI manufaktur Indonesia juga masih berada di bawah garis ekspansi. Artinya perusahaan di Indonesia tidak melakukan penambahan produksi. Bahkan cenderung mengurangi produk dan karyawan (PHK),” kata Huda, sebagaimana dikutip dari kontan.id, Selasa (15/8/2025) Tuntutan Klarifikasi dari BPS Perbedaan antara data BPS dan indikator ekonomi lainnya memicu desakan dari berbagai pihak agar BPS memberikan penjelasan terbuka. Universitas Paramadina, dalam pernyataan tertulis pada Sabtu (9/8/2025), meminta lembaga statistik negara itu menjelaskan metodologi dan asumsi yang digunakan dalam menghitung PDB, termasuk sumber data dan metode estimasi yang bisa diverifikasi oleh pihak independen. Menurut pihak universitas, publik berhak memahami alasan di balik perbedaan signifikan antara data BPS dengan indikator sektoral yang justru menunjukkan perlambatan ekonomi. Mereka juga menegaskan pentingnya independensi BPS agar data yang dirilis bukan sekadar alat legitimasi politik, melainkan cerminan akurat kondisi ekonomi nasional. CELIOS bahkan melangkah lebih jauh dengan mengirim surat resmi ke Badan Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Statistics Division/UNSD) dan Komisi Statistik PBB (United Nations Statistical Commission/UNSC). Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyampaikan bahwa surat tersebut berisi permintaan peninjauan ulang data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bhima mempersoalkan klaim pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,68 persen YoY yang dikeluarkan BPS. Menurutnya, data tersebut tidak selaras dengan fakta bahwa PMI manufaktur berada pada level kontraksi, porsi manufaktur terhadap PDB turun dari 19,25 persen pada kuartal I menjadi 18,67 persen di kuartal II, serta meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya akibat beban biaya yang naik. Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyudi Askar, menambahkan bahwa jika ada tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data, hal itu akan bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi PBB. Ia menegaskan, kredibilitas data statistik memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan internasional terhadap Indonesia dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Tetap Percaya BPS Di tengah kritik yang muncul, pemerintah menyatakan tetap percaya pada data yang dirilis BPS. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, seluruh indikator ekonomi yang digunakan pemerintah selalu mengacu pada data resmi BPS. Ia menekankan bahwa BPS memiliki kewenangan dan metodologi yang sesuai standar internasional, sehingga data mereka layak dipercaya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, juga membela BPS. Menurutnya, pemerintah selalu menyampaikan data apa adanya, baik ketika terjadi kenaikan maupun penurunan indikator ekonomi. Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa pihaknya selalu berpegang pada prinsip dan standar statistik internasional dalam setiap perhitungan. Ia memastikan bahwa seluruh data pendukung dalam laporan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 telah diverifikasi dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. “Kan ada standar internasional. Data-data pendukungnya sudah oke.” kata Amalia, Rabu (6/8/2025), dikutip dari cnbcindonesia.com. Menguji Konsistensi Data Perbedaan pandangan ini menempatkan publik di persimpangan. Di satu sisi, BPS sebagai lembaga resmi negara memiliki prosedur baku dan tanggung jawab besar dalam menyediakan data statistik nasional. Di sisi lain, kritik para ekonom dan lembaga independen menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara angka-angka di atas kertas dan realitas di lapangan. Pertanyaan yang muncul bukan hanya soal benar atau tidaknya angka 5,12 persen itu, melainkan juga bagaimana publik bisa memastikan integritas proses pengumpulan dan pengolahan data. Dalam konteks…

Bekasi Di Goyang Gempa 4,9 Magnitudo, Pusat Gempa 14 km Tenggara Bekasi

Thamrin HumrisAgustus 20, 2025Agustus 20, 202502 mins

Bekasi – 1miliarsantri.net: Warga Bekasi sempat dikejutkan oleh guncangan gempa bumi bermagnitudo 4,9 yang terjadi pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. BMKG melalui saluran resmi Telegram WRS-BMKG menerbitkan “Warning Gempa dirasakan.” Gempa bumi dengan kekuatan 4,9 magnitudo, dengan pusat gempa berada di darat 14 km Tenggara Kabupaten Bekasi, terjadi tepat pada pukul 19:54:55 WIB, juga dirasakan dibeberapa wilayah di Jabodetabek. Menurut laporan BMKG, gempa ini dirasakan(MMI):III Purwakarta, III Bekasi, II-III Jakarta, II-III Depok, II-III Tangerang, II-III Tangerang Selatan, II Pelabuhan Ratu. Dampak dan Kondisi Terkini Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa. BMKG, melalui saluran resmi/Channel Telegram WRS-BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Bekasi bukan daerah rawan gempa besar, namun aktivitas seismik sesekali dapat terjadi akibat pergeseran lempeng dan sesar lokal. Kejadian ini menjadi pengingat penting bahwa mitigasi bencana perlu disiapkan di semua wilayah, termasuk kota-kota besar di Jawa Barat. Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris

Menag Tegaskan Langkah Cepat Atasi Intoleransi, Fokus pada Pencegahan Dini dan Pendidikan Toleransi

Redaksi 1MS RebornAgustus 20, 2025Agustus 20, 202507 mins

Tegal – 1miliarsantri.net : Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar, memastikan bahwa Kementerian Agama akan bergerak cepat dalam menangani berbagai kasus intoleransi yang masih terjadi di Indonesia. Penegasan ini ia sampaikan saat berkunjung ke kantor Kompas Gramedia Group di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Nasaruddin mengakui bahwa masih ada sejumlah kasus intoleransi yang masuk dalam catatan kementeriannya. Ia mencontohkan peristiwa di Sumatera Barat dan Jawa Barat yang baru-baru ini terjadi. Menurutnya, setiap kasus akan ditangani secara kasuistik agar penanganannya tepat sasaran. “Memang masih ada beberapa kasus yang kami catat, seperti peristiwa yang baru-baru ini terjadi di Sumatera Barat dan Jawa Barat. Kami sudah memiliki daftar kasus tersebut dan menanganinya secara kasuistik,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pihaknya bergerak cepat berkoordinasi dengan pimpinan aparat, termasuk Kapolri, untuk memastikan penanganan berjalan efektif. Dalam waktu dekat, Kemenag juga akan menggelar pertemuan bersama Bintal (Pembinaan Rohani dan Mental) Provos dari berbagai angkatan, Badan Intelijen Negara (BIN), serta pihak terkait lainnya. Bahkan, menurutnya, pembahasan pencegahan dini telah dibicarakan dalam briefing resmi bersama BIN pada pagi hari yang sama. “Minggu ini, kami juga akan bertemu lagi dengan BIN dan pihak-pihak terkait. Saya ingin pertemuan ini menjadi langkah konkret terakhir sebelum eksekusi di lapangan,” tegas Menag. Pencegahan Dini Jadi Fokus Utama Bagi Nasaruddin, kunci mengatasi persoalan intoleransi adalah dengan memperkuat langkah pencegahan dini. Ia menilai bahwa potensi konflik harus dicegah sebelum berkembang menjadi masalah besar. Menurutnya, upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan aparat hingga tingkat kecamatan, tokoh agama, imam desa, dan tokoh lokal lainnya. Ia menekankan agar setiap informasi sensitif segera dilaporkan ke pusat, tanpa menunggu situasi memburuk. “Sedapat mungkin, informasi yang ada jangan ditahan, laporkan segera ke pusat,” pesannya. Dengan teknologi komunikasi saat ini, seperti telepon, ia meyakini laporan bisa diterima dalam waktu kurang dari 24 jam dan langsung ditindaklanjuti. Menag menargetkan tidak hanya mengeliminasi, tetapi juga meniadakan potensi terjadinya konflik. Menurutnya, mengeliminasi berarti membatasi risiko, sedangkan meniadakan berarti memastikan situasi kondusif sehingga konflik tidak pernah muncul. Perkuat Fondasi Pendidikan Toleransi Selain langkah penanganan langsung, Nasaruddin menilai penyelesaian masalah intoleransi tidak dapat dilakukan hanya di level praksis. Perlu ada pembenahan di tingkat yang lebih mendasar, terutama dalam pendidikan. Untuk itu, ia memperkenalkan program “kurikulum cinta” yang bertujuan agar pendidikan agama tidak mengajarkan kebencian atau menonjolkan perbedaan, melainkan menumbuhkan kesadaran akan persamaan dan titik temu antaragama. “Kurikulum cinta ini akan dipadukan dengan ekoteologi,” jelasnya. Kedua konsep ini, menurutnya, merupakan pendekatan baru untuk memperkuat toleransi beragama dan kemanusiaan. Prinsip dasarnya adalah mencintai sesama manusia tanpa membedakan bangsa, warna kulit, atau agama, serta membangun kerukunan antara manusia dengan alam. Ia optimistis bahwa penerapan ekoteologi, kurikulum cinta, dan kerukunan antarumat beragama dapat menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai kemanusiaan dan kerukunan yang membanggakan di mata dunia. “Kami yakin, jika trilogi ekoteologi, kurikulum cinta, dan kerukunan antarumat beragama ini berhasil diterapkan, Indonesia akan memiliki nilai kemanusiaan dan kerukunan yang dapat menjadi kebanggaan dunia,” ujarnya. Seruan Membangun Indonesia Sebagai Rumah Besar yang Damai Sehari sebelumnya, Senin (11/8/2025), Nasaruddin juga menyampaikan pesan serupa saat menghadiri Ikrar Bela Negara dan Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Jamiyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabaroh Ahlussunnah Wal Jamaah (JATMA ASWAJA). Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh umat beragama untuk menjadikan Indonesia sebagai rumah besar yang nyaman, damai, dan rukun bagi semua warganya. “Pluralisme yang kita miliki adalah kekayaan yang harus dibuktikan dengan kehidupan yang damai dan rukun,” ucapnya. Ia menegaskan bahwa toleransi dan persatuan hanya dapat terwujud jika setiap pemeluk agama benar-benar memahami ajaran agamanya. “Jika setiap orang memahami agamanya dengan baik, semakin sulit menemukan alasan untuk saling membedakan, apalagi memecah belah,” tegasnya. Menurutnya, inti dari semua ajaran agama adalah kebaikan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama. Pemahaman yang mendalam akan nilai-nilai ini akan memperkuat daya tahan bangsa terhadap perpecahan. Rumah Ibadah Sebagai Pusat Persaudaraan Menag juga menekankan pentingnya peran rumah ibadah sebagai pusat persaudaraan, solidaritas, dan kepedulian sosial, bukan semata-mata tempat menjalankan ritual keagamaan. Ia berharap rumah ibadah menjadi tempat yang memberi solusi dan harapan bagi umat yang membutuhkan. “Rumah-rumah ibadah mestinya juga menjadi rumah kemanusiaan,” ujarnya. Baginya, rumah ibadah ideal adalah tempat yang terbuka dan siap membantu siapa pun yang membutuhkan pertolongan, tanpa memandang latar belakang agama atau keyakinan. “Jika umat membutuhkan pertolongan, mereka tahu masjid atau rumah ibadah akan menjadi tempat yang memberi solusi dan harapan,” pungkasnya. (**) Sumber berita: kemenag.go.id Kontributor : Satria S Pamungkas Editor: Toto Budiman dan Glancy Verona Foto by AI

Angka Kemiskinan Nasional Turun, tapi Warga Miskin di Wilayah Perkotaan Meningkat

Redaksi 1MS RebornAgustus 20, 2025Agustus 20, 202508 mins

Tegal – 1miliarsantri.net : Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis data kemiskinan nasional per Maret 2025. Secara umum, kabar yang tersaji cukup melegakan. BPS mencatat bahwa persentase dan jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun. Namun, yang menjadi perhatian adalah fakta bahwa warga miskin di wilayah perkotaan meningkat populasinya. Dalam laporannya, BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin nasional pada Maret 2025 berada di angka 8,47 persen, turun 0,10 persen dibandingkan September 2024 yang tercatat 8,57 persen. Penurunan ini setara dengan berkurangnya sekitar 210 ribu penduduk miskin, sehingga totalnya kini ada 23,85 juta jiwa. BPS juga menjelaskan bahwa penduduk masuk kategori miskin jika pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Untuk periode Maret 2025, garis kemiskinan nasional ditetapkan sebesar Rp609.160 per kapita per bulan atau setara dengan sekitar Rp20 ribu per hari. Angka ini mencakup kebutuhan pangan dan non-pangan minimum yang dianggap layak untuk hidup. Data BPS juga menunjukkan bahwa kemiskinan di perdesaan turun dari 13,01 juta orang pada September 2024 menjadi 12,58 juta orang pada Maret 2025 atau 11,34 persen pada September 2024 menjadi 11,03 persen pada Maret 2025. Artinya, ada perbaikan meski skalanya relatif kecil. Namun sebaliknya, angka kemiskinan di wilayah perkotaan justru naik dari 6,66 persen menjadi 6,73 persen pada periode yang sama. Kenaikan 0,07 persen itu setara dengan tambahan sekitar 220 ribu warga miskin di kota, dari 11,05 juta jiwa menjadi 11,27 juta jiwa. “Dibanding September 2024, jumlah penduduk miskin Maret 2025 perkotaan meningkat sebanyak 0,22 juta orang. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan justru menurun sebanyak 0,43 juta orang,” tulis BPS dalam publikasi resminya Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025 yang dirilis pada 25 Juli 2025. Perbedaan tren ini memunculkan pertanyaan besar bagi banyak masyarakat Indonesia: apa yang membuat kemiskinan di kota justru meningkat sementara di perdesaan mengalami perbaikan? Tiga Penyebab Warga Miskin di Perkotaan Meningkat Berkenaan dengan hal ini, Ateng Hartono selaku Deputi Bidang Statistik Sosial BPS memaparkan tiga faktor utama yang memicu kenaikan angka kemiskinan di perkotaan. 1. Kenaikan jumlah setengah penganggur Dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025, jumlah setengah penganggur naik sekitar 460 ribu orang. Mereka adalah pekerja yang jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu dan masih aktif mencari pekerjaan tambahan. Kondisi ini mencerminkan bahwa banyak penduduk kota yang bekerja, tetapi pendapatannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Kenaikan harga pangan Sepanjang setahun terakhir, harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan, seperti minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih. Di kota, yang sebagian besar kebutuhan pangannya bergantung pada pasokan dari luar, kenaikan harga ini langsung memukul daya beli masyarakat. 3. Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada laki-laki TPT laki-laki di perkotaan naik dari 5,87 persen pada Agustus 2024 menjadi 6,06 persen pada Februari 2025. Menurut Ateng, hal ini signifikan karena di banyak keluarga, laki-laki masih menjadi penopang utama ekonomi rumah tangga. Jika mereka menganggur, risiko keluarga jatuh miskin akan meningkat. Mengapa Warga Desa Justru Lebih Tahan? Kenaikan harga pangan ternyata tidak berimbas besar pada penduduk desa. Menurut Ateng, masyarakat perdesaan memiliki akses lebih mudah terhadap pangan lokal, baik dari produksi sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Hal ini membantu mereka menjaga konsumsi minimum meski harga pangan naik. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat, yang berarti harga jual hasil pertanian cukup untuk menutup biaya produksi dan kebutuhan hidup petani. Peningkatan ini ikut menambah kesejahteraan rumah tangga petani. Faktor lain yang tak kalah penting adalah bertambahnya jumlah tenaga kerja di sektor perdagangan dan pertanian. Data BPS mencatat, dari Februari 2024 hingga Februari 2025, jumlah pekerja di sektor perdagangan naik 900 ribu orang, dan sektor pertanian bertambah 890 ribu orang. “Itu tadi beberapa hal yang mendukung dan menghambat terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan,” kata Ateng dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung melalui YouTube resmi BPS, Jumat (25/7/2025). Tanda Rapuhnya Ketahanan Ekonomi di Kota Kepala Pusat Makroekonomi INDEF, Rizal Taufiqurrahman, menilai hal tersebut merupakan cermin betapa rapuhnya ketahanan ekonomi rumah tangga di kota. Hal itu terutama saat menghadapi tekanan harga pangan dan stagnasi lapangan pekerjaan. Menurutnya, kota bukan lagi pusat peluang, melainkan tempat yang rawan bila tidak didampingi dengan agenda pemulihan ekonomi sektoral yang responsif. Dirinya pun menekankan pemerintah perlu melakukan intervensi jangka pendek hingga panjang. Sebab solusi atas kemiskinan tidak bisa bergantung pada bantuan tunai sesaat. “Tanpa desain kebijakan terintegrasi, angka kemiskinan urban akan sulit diturunkan secara berkelanjutan,” katanya, dikutip dari Kontan pada Jumat (8/8/2025). Tantangan ke Depan Fenomena berlawanannya tren kemiskinan di desa dan kota memberi sinyal bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan perlu lebih spesifik menyesuaikan karakter wilayah. Di kota, penciptaan lapangan kerja dan pengendalian harga pangan menjadi prioritas, sementara di desa, menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan perdagangan lokal menjadi kunci. Meski ada penurunan angka kemiskinan secara nasional, tantangan besar masih menghadang. Perlambatan ekonomi, PHK massal, dan kenaikan harga pangan berpotensi membalikkan tren positif ini. Kebijakan jangka panjang yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat menjadi krusial agar penurunan kemiskinan bukan hanya angka di atas kertas, melainkan perubahan nyata dalam kehidupan warga. Kontributor : Satria S Pamungkas Editor: Toto Budiman dan Glancy Verona Foto by AI

Presiden ‘Batalkan Kenaikan 250% PBB-P2 Kabupaten Pati’ Bukti Prabowo Peduli Rakyat, Begini Penjelasannya!

Thamrin HumrisAgustus 19, 2025Agustus 19, 202507 mins

Presiden Prabowo Subianto membatalkan kenaikan PBB-P2 di Pati hingga 250% demi rakyat. Kebijakan ini jadi pelajaran penting soal aspirasi publik. Jakarta – 1miliarsantri.net: Beberapa waktu lalu jagad medsos dihebohkan peristiwa protes rakyat Pati berujung bentrok dengan aparat keamanan setempat akibat kebijakan tidak populis Bupati Kabupaten Pati yang menaikan Pajak PBB P-2 hingga 250%. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen di Kabupaten Pati sempat menjadi sorotan publik. Bagi banyak masyarakat, keputusan ini terasa begitu memberatkan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Kebijakan Bupati Sudewo menaikan Pajak PBB P-2 hingga 250% meresahkan masyarakat Pati. Rakyat Pati ramai-ramai melakukan protes hingga menimbulkan bentrok dengan aparat keamanan setempat. Langkah cepat Presiden dalam merespons keluhan rakyat menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan sejati adalah yang mau mendengar. Melalui Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, pesan tegas disampaikan kepada Bupati Pati, Sudewo, agar membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 tersebut. Arahan ini bukan hanya sekadar teguran, tapi perintah langsung yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Kebijakan Kenaikan Pajak yang Mengundang Protes Bayangkan saja, PBB-P2 yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, tiba-tiba melonjak hingga 250 persen. Bagi sebagian kecil orang, mungkin ini tak terlalu terasa, tapi bagi mayoritas warga Pati, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan usaha kecil, sehingga kenaikan ini jelas menambah beban. Gelombang protes pun tak terelakkan. Dari perbincangan di media sosial hingga aksi nyata di lapangan, suara rakyat mengalir deras menolak kebijakan tersebut. Rasa kecewa bercampur marah, karena mereka merasa keputusan itu diambil tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga. Prabowo Menunjukkan Kepemimpinan yang Tanggap Sebagai Presiden, Prabowo Subianto tak tinggal diam. Arahan yang ia berikan sangat jelas: batalkan kebijakan yang membebani rakyat dan cari solusi pendanaan lain untuk pembangunan daerah. Arahan ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, Prabowo ingin memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, ia menegaskan bahwa kebijakan publik harus lahir dari empati, bukan sekadar perhitungan angka di atas kertas. Kamu sebagai warga negara tentu ingin pemimpin yang peka terhadap masalah di lapangan. Dalam hal ini, Prabowo memberikan contoh bahwa suara rakyat adalah fondasi kebijakan negara. Respons Cepat Pemerintah Daerah Yang menarik, arahan presiden langsung direspons cepat oleh Bupati Sudewo. Dengan sikap tegak lurus, ia mencabut keputusan kenaikan PBB-P2 dan menyatakan kebijakan tersebut resmi dibatalkan. Langkah ini membuktikan bahwa komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah bisa berjalan efektif ketika tujuan utamanya adalah kesejahteraan rakyat. Bupati pun mengakui bahwa arahan Presiden menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah. Artinya, ada peluang untuk menemukan solusi kreatif yang lebih adil, tanpa menambah beban masyarakat. Pelajaran Politik dan Kebijakan Publik Kasus ini memberikan pelajaran penting, terutama bagi kamu yang mengikuti dinamika politik dan kebijakan publik. Dalam setiap pengambilan keputusan, keterlibatan dan masukan dari masyarakat sangatlah krusial. Kebijakan yang lahir tanpa mendengar aspirasi rakyat berisiko menimbulkan gejolak sosial. Langkah Presiden Prabowo yang cepat dan tegas juga memberi sinyal kepada para kepala daerah di seluruh Indonesia, jangan pernah menyepelekan keluhan publik. Kepekaan terhadap suara rakyat bukan hanya etika politik, tetapi juga kunci menjaga stabilitas dan kepercayaan. Pemimpin Harus Hadir Saat Rakyat Membutuhkan Tindakan Prabowo ini adalah bentuk kepemimpinan yang seharusnya menjadi standar. Pemimpin bukan hanya hadir saat kampanye, tetapi juga ketika rakyat menghadapi kesulitan nyata. Kenaikan pajak memang seringkali dianggap wajar dalam pembangunan, namun waktu, besaran, dan kesiapan masyarakat harus benar-benar diperhitungkan. Kamu pun sebagai bagian dari masyarakat berhak mengawasi, mengkritik, dan memberi masukan terhadap setiap kebijakan. Demokrasi hanya akan sehat jika ada komunikasi dua arah antara pemimpin dan rakyatnya. Pati Harus Menatap ke Depan untuk Lebih Baik Pembatalan kenaikan PBB-P2 di Pati bukan berarti tantangan pembangunan daerah hilang begitu saja. Pemerintah daerah tetap memerlukan dana untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan mendorong ekonomi lokal. Tantangannya kini adalah mencari alternatif pendanaan yang tidak membebani rakyat. Beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan antara lain efisiensi anggaran, optimalisasi aset daerah, hingga kerja sama dengan sektor swasta. Dengan inovasi dan transparansi, kebutuhan pembangunan bisa terpenuhi tanpa harus membuat masyarakat resah. Kasus ini menjadi contoh bahwa ketika rakyat bersuara, pemimpin harus mendengar. Prabowo Subianto telah menunjukkan langkah nyata dengan membatalkan kebijakan yang dinilai memberatkan. Di Pati, ketegangan yang sempat memanas kini berubah menjadi pelajaran berharga, bahwa aspirasi rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan publik. Penulis : Ainun Maghfiroh Editor : Thamrin Humris Foto istimewa berbagai sumber

Kumpulan Kejadian KKN Mahasiswa 2025, dari Pengalaman Buruk Hingga Pembelajaran Berkesan

Thamrin HumrisAgustus 18, 2025Agustus 18, 202508 mins

Bekasi – 1miliarsantri.net : Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan program yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama proses pembelajaran di perguruan tinggi. Selama kurang lebih dua bulan, para mahasiswa tinggal di desa-desa dan daerah terpencil, menjalankan program pengabdian kepada masyarakat. Namun, di balik kegiatan ini, banyak cerita unik, mulai dari pengalaman buruk, pembelajaran yang berkesan, hingga momen yang sangat membekas di hati para peserta. Tidak hanya itu, KKN juga diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi mahasiswa dalam hal mengembangkan soft skills, mematangkan kepribadian dalam rangka menumbuhkan jiwa kebangsaan atau cinta tanah air serta memberikan rasa percaya diri sebagai bekal menghadapi realitas kehidupan sosial kemasyarakatan. Dikutip dari situs kemdiktisaintek.go.id, Perguruan tinggi menjadikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai kegiatan kurikuler yang memadukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sekaligus dalam satu rangkaian kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa rangkaian program KKN ini diselenggarakan secara terencana, terstruktur, bertahap serta dirancang dan dipersiapkan secara matang, dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai perubahan positif yang berkelanjutan, dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat melalui mahasiswa dan masyarakat itu sendiri. Penyelenggaraan KKN ini juga diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki empati dan kepedulian terhadap permasalahan di masyarakat serta memiliki skill kepemimpinan yang unggul. Maka untuk mendukung hal tersebut, sudah banyak perguruan tinggi di Indonesia menjadikan program KKN sebagai mata kuliah wajib, sehingga mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti program KKN sebelum menyelesaikan masa studinya di perkuliahan. Namun pada pelaksanaannya, tidak jarang muncul permasalahan baik dari masyarakat maupun mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN. Pada tahun 2025, diketahui telah terjadi beberapa kejadian pada pelaksanaan KKN di beberapa perguruan tinggi , diantaranya sebagai berikut: Kejadian KKN UGM di Maluku Tenggara Dikutip dari situs ugm.ac.id, kejadian KKN yang melibatkan mahasiswa UGM di Maluku Tenggara itu terjadi pada Selasa, 1 Juli 2025 di perairan Debut, Maluku Utara pada pukul 15.28 WIT. Insiden kecelakaan ini terjadi pada saat tujuh mahasiswa KKN-PPM UGM yang sedang melakukan salah satu program KKN yaitu pengambilan pasir di Pulau Wahru dalam rangka program Revitalisasi Terumbu Karang dengan Metode Artificial Patch Reef (APR). Keberangkatan mahasiswa dengan menggunakan dua speedboat pada pukul 11.00 WIT ini mengalami kendala akibat gelombang pasang dan angin kencang sehingga menyebabkan salah satu speedboat terbalik. Akibatnya, dua mahasiswa meninggal dunia, sementara lima mahasiswa dikabarkan selamat. Dua mahasiswa UGM yang menjadi korban dalam insiden kecelakaan ini, Septian Eka Rahmadi salah satu mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi UGM dan Bagus Adi Prayogo, mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Untuk diketahui, pelaksanaan KKN UGM ini rencananya berlangsung pada tanggal 20 Juni hingga 8 Agustus 2025. Akibat insiden ini Wakil Rektor UGM, Arie Sujito dalam wawancara bersama Kompas TV menyatakan akan melakukan evaluasi dan pembenahan: ’’Peristiwa ini, kita akan evaluasi dari sisi kenapa ini bisa terjadi, bagaimana pembenahan kedepan yang terbaik dan kami terbuka atas input, terbuka atas catatan karena bagaimanapun kita mencintai prinsip kemanusiaan itu, dan tentu kita akan terus membenahi beberapa aspek safety itu. Selama ini sudah kita lakukan tapi peristiwa ini tentu harus menjadi catatan tambahan ulang untuk bisa membenahi mereka lebih baik, saya kira itu,’’ujar Arie Sujito. Kejadian KKN di Lumajang Pelaksanaan KKN di Lumajang menimbulkan polemik di kalangan mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN. Bagaimana tidak? Sebanyak empat sepeda motor mahasiswa dinyatakan hilang akibat digondol pecuri di beberapa Lokasi di Lumajang. Dari empat unit sepeda motor yang hilang tersebut, diketahui tiga diantaranya milik mahasiswa Universitas Jember dan satu milik mahasiswa dari Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shidiq (UIN KHAS) Jember. Para mahasiswa yang awalnya tersebar di 102 desa di Kabupaten Lumajang pada akhirnya ditarik lebih cepat akibat kasus pencurian motor ini. Dilansir dari detik Jatim, Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Universitas Lumayang, Eko Romadhon menyatakan bahwa setelah diadakan rapat besar dengan penanggung jawab (PIC) dari delapan kampus, pada akhirnya diambil Keputusan untuk menarik mahasiswa lebih cepat dari waktu yang ditentukan sebelumnya. ‘’Mulai hari Sabtu, seluruh mahasiswa dari 8 perguruan tinggi Jember dan Lumayang menarik 1.328 mahasiswa KKN untuk Kembali ke kampus masing-masing dan untuk selanjutnya masih kita pikirkan lagi apakah akan ditempatkan di Lumajang atau tempat yang lain’’Ujar Eko. Tidak hanya itu, buntut dari kasus ini memunculkan aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang mendesak Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar untuk mundur dari jabatannya. Tuntutan ini dilatarbelakangi oleh kasus pencurian empat sepeda motor milik mahasiswa yang terjadi dalam rentang waktu tiga hari di tiga Lokasi yang berbeda, yaitu Kantor Desa Alun-alun, Kecamatan Ranuyoso dan rumah Kepada Desa Tempet Tengah, Kecamatan Tempeh. Dilansir dari Kompas.com, Ketua Umum HMI Komisariat Lumajang menyatakan bahwa Kapolres Lumajang dinilai telah gagal memberikan rasa aman bagi masyarakat dan peserta KKN di wilayah tersebut.** Penulis: Gita Rianti D Pratiwi Editor : Ainun Maghfiroh dan Thamrin Humris Sumber: Berbagai Sumber Foto Istimewa : tangkapan layar youtube