Category: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsamtri.net : Kementerian Agama (Kemenag) mulai melakukan proses seleksi penyediaan transportasi udara bagi jamaah calon haji 1446 Hijriah/2025 Masehi yang tahap pendaftarannya dibuka sejak Kamis di kantor Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Kemenag mengundang delapan maskapai penerbangan nasional Indonesia dan Arab Saudi. Sebanyak enam maskapai hadir dan mengambil dokumen penyediaan transportasi udara yaitu Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Pelita Air, Saudia Airlines, dan Flynas. “Semua maskapai diundang untuk turut mengikuti seleksi, agar terjadi kompetisi yang sehat dalam penyediaan transportasi udara bagi jamaah haji,” terang Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain di Jakarta. Zain mengatakan proses penyediaan mengacu pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1197 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Transportasi udara Jamaah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025. Zain memastikan proses penyediaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Pelayanan haji tahun ini harus maksimal, lebih baik dari tahun lalu, dan harus ada peningkatan kualitas layanan,” kata dia. Indonesia mendapat 221.000 kuota haji 1446 Hijriah/2025, terdiri atas 92 persen kuota haji reguler dan 8 persen kuota haji khusus. Dikatakan M Zain, jamaah calon haji Indonesia banyak yang sudah berusia lanjut, sehingga perlu ada pelayanan yang bersifat prioritas dan khusus bagi jamaah tersebut saat di pesawat. “Biaya penerbangan sebagai komponen terbesar biaya penyelenggaraan haji, agar bisa lebih efisien dan layanan lebih maksimal,” kata dia. Dalam pertemuan dengan maskapai ini, Ditjen PHU menjelaskan tentang persyaratan administrasi, teknis pra operasional dan pasca operasional yang harus dipenuhi jika menjadi penyedia transportasi udara jamaah calon haji. Perwakilan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt Affandi menyampaikan pihaknya mendukung penuh layanan penerbangan, mulai dari penyediaan pesawat, slot time penerbangan, hingga pengawasan saat operasional haji. Menurutnya, pesawat yang disewa harus pesawat yang siap pakai untuk beroperasi selama dua bulan penuh. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) menggelar acara “Rakor Sekber MB & Launching Grand Design: Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia” di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag RI, Jl Thamrin, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Menteri Agama (Menag) RI, Prof KH Nasaruddin Umar menegaskan tentang tugas Kemenag, khususnya lembaga badan moderasi beragama dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Menurut Prof Nasar, tugas Kemenag bukanlah menyatukan umat, melainkan memberikan pembelajaran tentang hidup berdampingan di tengah perbedaan. “Saya ulangi tugas kita selaku kementerian agama bukan untuk menyatukan umat, bukan itu yang priority, tapi bagaimana memberikan pembejaran terhadap umat ini bisa hidup berdampingan dengan perbedaan yang ada,” ujar Prof Nasarudin dalam siaran pers kepada mediaz Senin (16/12/2024). Dia menilai, pembelajaran untuk membiasakan hidup di tengah keberagaman jauh lebih penting dilakukan saat ini. Dengan bisa menghargai perbedaan, kata dia, maka dengan sendirinya persatuan akan terbangun sendirinya. “Jadi bukan bagaimana bersatu, tapi bagaimana membiasakan hidup di tengah perbedaan. Ini lebih urgen bagi kita,” sambung Imam Masjid Istiqlal Jakarta ini. Selain itu, Prof Nasar juga mengatakan, salah satu tantangan kementerian agama saat ini adalah bagaimana mengartikulasikan agama yang semula sebagai mitos menjadi logos, kemudian menjadi etos dan membentuk sebagai habbit (kebiasaan/laku baik). “Jadi mengamalkan apa yang ia yakini dan meyakini apa yang diamalkan. Mengetahui apa yang diamalkan, dan mengamalkan apa yang dia ketahui. Itulah umat beragama yang konstruktif. Jadi berangkat dari mitos, menjelma jadi logos, lalu menjadi etos (etik), lalu menjadi habbit. Kalau agama menjadi habbit kita semua, dengan sendirinya kerukukan beragama akan berjalan dengan sendirinya,” jelas Prof Nasar. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK), Pratikno menyoroti sosial media sebagai ruang yang harus diperhatikan secara serius bagi badan moderasi beragama. “Sosial media memberikan ruang kepada siapapun untuk mengupload apapun. Oleh karena itu, kita sebagai pejuang moderasi harus mengisi. Kalau tidak, ruang sosial media akan diisi oleh orang lain,” ujar Pratikno. Karena itu, Praktikno mendorong kepada badan moderasi beragama untuk berpikir lebih besar soal media sosial. Dia mengingatkan, agar ruang-ruang digital harus dikuasai. “Kita tidak lagi hanya berpikir bagaimana meningkatkan moderasi ini dengan cara-cara, mohon maaf eceran, tapi kita harus mikir dengan cara-cara grosiran. Jangan sampai chanel besar yang namanya media digital justru tidak kita kuasai. Itu merupakan satu strategi penting yang harus kita pikirkan,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji 1446 H/2025 M, Kementerian Agama mengangkat tema “Haji Inklusif, Inovatif, dan Kolaboratif untuk Kenyamanan dan Keamanan Jemaah.” Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief, Ahad (15/12/2024). “Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Kenyamanan dan keamanan jemaah menjadi prioritas utama,” terang Hilman. Ia menambahkan, salah satu langkah yang diambil adalah memastikan kesiapan jemaah melalui edukasi dan latihan fisik seperti berjalan kaki. Aktivitas ini dinilai penting mengingat banyaknya ritual yang memerlukan ketahanan tubuh selama berada di Tanah Suci. Hilman juga menyoroti pentingnya menghindari jalur pemberangkatan haji ilegal. “Kita terus mengingatkan calon jemaah agar tidak tergiur oleh tawaran ‘jalur cepat’ menggunakan visa non-haji. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah, termasuk insiden seperti di Muzdalifah pada 2023,” jelasnya. Kuota haji tahun depan telah ditetapkan sebanyak 221.000 orang, dengan peluang adanya tambahan kuota yang masih menunggu konfirmasi. Hilman berharap semua jemaah mempersiapkan diri secara maksimal agar dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan memperoleh haji mabrur. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sejumlah 28 orang petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Jumlah korban itu tercatat per 12 Desember 2024. “Pada tahun 2024 ini ada 28 (petugas) per 8 Desember yang meninggal,” terang Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta. Dia menuturkan, faktor terbesar yang menjadi penyebab petugas tersebut meninggal dunia pada Pilkada 2024 adalah faktor kesehatan. “Kebanyakan berdasarkan catatan kami ya karena kelelahan, serangan jantung,” ujarnya. Dia menyebut jumlah petugas yang meninggal dunia pada pelaksanaan Pilkada 2024 itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah petugas yang meninggal dunia pada pelaksanaan Pemilu 2019 dan 2024. Dari data yang dipaparkannya, terdapat 41 orang petugas yang meninggal dunia pada Pilkada 2020, kemudian 722 petugas meninggal dunia pada Pemilu 2019, dan 181 petugas meninggal dunia pada Pemilu 2024. “Ini kita bandingan dengan periode sebelumnya tentu jauh angkanya ini,” ucapnya. Meski demikian, Bima menegaskan angka tersebut tetaplah menjadi catatan bagi penyelenggaraan pemilu di Tanah Air agar ke depannya mampu menghadirkan sistem pemilihan yang sehat. “Tetap saja ini menjadi catatan bagi kita semua, bagaimana menihilkan atau mengurangi petugas penyelenggara yang meninggal karena kelelahan tadi. Ini catatan kita ke depan untuk memperbaiki sistem bersama-sama, baik secara teknis maupun administratif,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan perubahan signifikan dalam sistem 24 jam mengajar bagi guru. Kebijakan baru ini memberi ruang bagi guru untuk memenuhi kewajiban mengajar tidak hanya dari aktivitas di dalam kelas. Selama ini, banyak guru terpaksa mengajar di beberapa sekolah untuk memenuhi target 24 jam mengajar per minggu. Kondisi ini sering membuat peran penting guru dalam membimbing siswa menjadi terabaikan. “Tidak harus 24 jam mengajarnya itu sesuai dengan jadwal dan mata pelajaran yang ada di sekolah. Kemudian pemenuhan yang lainnya untuk 24 jam itu berasal dari membimbing peserta didik,” terang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, Sabtu (14/12/2024). Berdasarkan sistem baru ini, guru dapat memenuhi jam kerjanya melalui beberapa aktivitas. Selain mengajar mata pelajaran di kelas, waktu yang digunakan untuk membimbing siswa juga akan dihitung sebagai jam kerja. Dalam sistem baru ini, guru juga bisa mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas profesional. Namun, Kemendikdasmen menyoroti kondisi pelatihan yang ada saat ini. “Karena sekarang banyak pelatihan yang abal-abal dan asal-asalan. Banyak seminar yang kaleng-kaleng, yang kadang-kadang tidak menjadi bagian dari peningkatan kompetensi dan kualitas guru,” ulasnya. Dalam sistem pelaporan yang baru, Kemendikdasmen juga akan menghitung waktu yang digunakan guru untuk mengikuti pelatihan profesional sebagai jam tatap muka. Hal ini bertujuan mendorong guru meningkatkan kualitas diri mereka. Abdul Mu’ti menekankan, perubahan sistem ini bertujuan agar guru bisa lebih fokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembimbingan siswa. Dengan begitu, guru tidak lagi harus mengejar jam mengajar dari satu sekolah ke sekolah lain. Lewat kebijakan baru ini, Kemendikdasmen berharap guru bisa menjalankan perannya secara optimal dalam mendidik dan membimbing siswa. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, bukan sekadar mengejar pemenuhan jam mengajar. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.nret : Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag menggelar pertemuan dengan 28 perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam. Pertemuan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat. Giat ini mengusung tema “Pertemuan Pimpinan Ormas Islam dan Fasilitasi Lembaga Keagamaan Islam Tingkat Pusat”. Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan, pertemuan ini bertujuan mempererat sinergi antara pemerintah dan ormas dalam menjaga keberagaman. Kamaruddin Amin, mengapresiasi kontribusi ormas Islam dalam merawat keberagaman Indonesia. Ia menilai ormas tidak hanya menjaga nilai-nilai agama, tetapi juga membina harmoni sosial. “Kita semua diberi kesempatan untuk berkhidmat dan mengabdikan diri. Atas nama pemerintah, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan memberi apresiasi setinggi-tingginya atas khidmat bapak/ibu sekalian kepada bangsa dan negara,” ujar Kamaruddin. Kamaruddin juga menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menjaga kerukunan beragama dan stabilitas nasional. “Terjaganya keharmonisan sehingga masyarakat dapat menjalankan agama masing-masing dengan baik tidak lepas dari kerja sama solid antara pemerintah dan masyarakat. Ini adalah pekerjaan luar biasa,” tuturnya. Ia menambahkan, komunitas keagamaan di Indonesia menjadi aset berharga dalam menjaga harmoni sosial. “Hubungan baik antara agama, pemerintah, dan masyarakat telah menciptakan stabilitas yang tidak kalah dibandingkan negara lain,” jelasnya. Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag, Ahmad Zayadi, menyebut pertemuan ini menjadi momentum penting memperkuat hubungan antara lembaga keagamaan dan pemerintah. “Kegiatan ini tidak hanya membahas keberagaman, tetapi juga merumuskan langkah konkret untuk menjaga keharmonisan sosial dan keindonesiaan,” ungkapnya. Zayadi menambahkan, pada 2025, Kemenag akan memperkenalkan model kerja sama berbasis prestasi untuk meningkatkan kontribusi ormas Islam. “Kami berharap model ini dapat memperkuat kedamaian dan keberagaman di Indonesia,” katanya. Berikut daftar 28 ormas Islam yang hadir: (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Media, IT & Advokasi, Mohamad Syafi’ Alielha atau dikenal Savic Ali, ikut menanggapi viralnya perilaku Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah belakangan ini. Savic Ali menegaskan aksi Miftah Maulana yang menyebut seorang penjual es teh dengan umpatan “goblok” dan melecehkan seniwati senior Suyati atau Yati Pesek, bukan guyonan ala santri. Savic Ali menambahkan, perilaku Miftah Maulana tersebut bahkan dapat mencoreng nama besar Nahdlatul Ulama (NU). “Guyonan Kang Miftah itu bukan guyonan (ala) santri. Apalagi yg rekaman ama Bu Yati. Jelas menjadi masalah buat NU jika diterus-terusin,” cuit Savic lewat akun X, @savicali, dikutip Rabu (18/12/2024). Pengasuh Pondok Pesantren Taswirul Afkar Klaten Jawa Tengah ini pun berharap, Miftah Maulana segera sadar bahwa aksinya bisa berdampak pada warga NU lainnya. “Mugo wae wonge sadar (semoga saja orangnya sadar) kalo tindakan dan omongan dia jg berdampak pada sesama warga NU yang lain,” harapnya. Menurut Savic, ceramah seorang pendakwah seharusnya menjadi tuntunan jamaah. Mirisnya, berkaca pada aksi dakwah Miftah, hal tersebut malah berubah menjadi tontonan yang disukai masyarakat. “Apa yang mestinya mjd tuntunan berubah menjadi tontonan. Sehingga cangkem elek (omongan jelek) pun disukai,” sambungnya. Membawa atribut santri, tambah Savic, apalagi seorang da’i sudah semestinya bertindak atau bicara secara hati-hati. “Membawa atribut santri apalagi dai sdh semestinya kalo bertindak ato ngomong hati-hati, bukan spt punya privilege dan tinggi diri. Enough is enough,” lanjut Savic. Diketahui, Miftah Maulana panen kecaman usai beredar video yang memperlihatkan dirinya memperolok penjual es teh di acara Magelang Bershalawat di Magelang, Jawa Tengah pada Rabu, 20 November 2024. Usai video viral tersebut, warganet terus menguliti perilaku negatif Miftah Maulana di beberapa kesempatan, salah satunya saat bersanding dengan Yati Pesek. Miftah Maulana menyebut Yati Pesek dengan kata-kata kasar seperti “bajingan” dan “lonte (pelacur)”. Banjir kecaman dan desakan publik atas perilakunya yang viral, Miftah Maulana Habiburrahman resmi mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan dan Pembinaan Sarana Keagamaan pada Jumat (6/12/2024) lalu. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menyoroti standar ganda yang dipertontonkan di Jalur Gaza saat ini. Menurut dia, hal itu merusak sistem multilateral. Tata mengatakan, sejak Israel melancarkan serangan ke Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, lebih dari 44.500 warga Palestina telah terbunuh. “Jika pembunuhan ribuan orang tak berdosa ini tidak dianggap sebagai genosida, lalu apa sebutan yang pantas?” ujar diplomat yang akrab disapa Tata tersebut. Dia pun menyoroti adanya delapan rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang bertujuan menghentikan kekerasan di Gaza, kandas akibat penggunaan hak veto. Dari empat resolusi yang disahkan DK PBB, tak satu pun dijalankan secara efektif. Menurut Tata, di luar itu, berbagai produk hukum dari Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional yang menuntut akuntabilitas serta penghentian kejahatan kemanusiaan pun tidak ada yang dipatuhi. Tata berpendapat, standar ganda itu seolah memberikan “lampu hijau” kepada Israel untuk melanjutkan kekerasan terhadap rakyat Palestina dan mencederai tatanan hukum internasional. Oleh sebab itu, Tata mengajak negara-negara mulai mengambil langkah konkret melalui penghentian pengiriman senjata ke Israel, implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB, dan keputusan Mahkamah Internasional secara efektif, serta perbaikan atas kondisi kemanusiaan di Gaza melalui bantuan internasional. Indonesia juga menyesalkan langkah Israel yang terus menghambat masuknya bantuan internasional ke Gaza. Hal itu termasuk meningkatnya upaya mendiskreditkan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). “Kami turut merasa kehilangan atas gugurnya 333 pekerja kemanusiaan, termasuk 249 staf UNRWA, saat membantu warga Gaza. Mereka adalah harapan terakhir bagi keberlangsungan hidup rakyat Gaza,” lanjut Tata. Dia menambahkan, selama ini UNRWA telah menjadi penyelamat bagi lebih dari 2 juta pengungsi Palestina. Indonesia meyakini solusi dua negara adalah jalan satu-satunya menuju perdamaian berkelanjutan antara Palestina dan Israel. “Saatnya dunia berpihak pada keadilan dan kemanusiaan, bukan pada kekerasan,” kata Tata sambil mendesak semua negara untuk segera mengakui kemerdekaan Palestina tanpa syarat. Melalui sesi sidang darurat itu, negara-negara anggota PBB diharapkan dapat mengesahkan dua resolusi, yakni resolusi yang mendorong gencatan senjata di Gaza serta dukungan politik terhadap UNRWA. Indonesia mengajak seluruh negara anggota mendukung kedua resolusi dimaksud untuk menghentikan kekerasan dan mengembalikan kemanusiaan pada sistem tatanan dunia. “Saat dunia memilih berpihak pada keadilan, maka penderitaan rakyat Palestina bisa segera diakhiri,” sambung Tata. Melalui Sidang Darurat Majelis Umum PBB, negara-negara anggota PBB diharapkan dapat mengesahkan dua resolusi, yakni resolusi yang mendorong gencatan senjata di Gaza serta dukungan politik terhadap UNRWA. Indonesia mengajak seluruh negara anggota mendukung kedua resolusi dimaksud untuk menghentikan kekerasan dan mengembalikan kemanusiaan pada sistem tatanan dunia. “Saat dunia memilih berpihak pada keadilan, maka penderitaan rakyat Palestina bisa segera diakhiri,” imbuh Tata. Indonesia juga menyesalkan langkah Israel yang terus menghambat masuknya bantuan internasional ke Gaza, dan meningkatnya upaya mendiskreditkan UNRWA. “Kami turut merasa kehilangan atas gugurnya 333 pekerja kemanusiaan, termasuk 249 staf UNRWA, saat membantu warga Gaza. Mereka adalah harapan terakhir bagi keberlangsungan hidup rakyat Gaza,” ujar Tata. Nasir mengajak negara-negara mulai mengambil langkah konkret melalui penghentian pengiriman senjata ke Israel, mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan PBB dan keputusan Mahkamah Internasional secara efektif, dan memperbaiki kondisi kemanusiaan di Gaza melalui bantuan internasional. (wink) Baca juga :