Menteri Keuangan Purbaya Tentang Usulan ‘Family Office’ Luhut : Ya Bangun Saja Sendiri

Dengan demikian, Purbaya menolak penggunaan dana publik untuk proyek tersebut dan mengalihkan tanggung jawab kepada DEN atau pihak swasta.

Implikasi dan Tantangan Kebijakan

Tegaknya penolakan semacam ini menyiratkan sejumlah dampak dan tantangan:

1. Tanggung Jawab Pendanaan Beralih
   Jika APBN tak digunakan, maka pendanaan harus berasal dari investasi swasta, kerja sama publik-swasta, skema pembiayaan mandiri, atau sumber non-APBN lainnya.
2. Keterbatasan Intervensi Pemerintah Pusat
   Dengan Purbaya enggan ikut campur dalam pendanaan atau konsep desain, kontrol dan regulasi terhadap pelaksanaan proyek bisa menjadi lebih longgar, atau justru membutuhkan mekanisme pengawasan tambahan.
3. Ketidakpastian Konsep & Implementasi
   Karena Purbaya menyatakan dirinya belum memahami secara mendalam konsep family office, maka ada risiko bahwa regulasi, skema perpajakan, atau struktur hukum belum benar-benar matang ketika proyek mulai dijalankan.
4. Potensi Resistensi Publik & Politik Anggaran
   Penggunaan APBN untuk proyek jenis baru yang dianggap eksklusif berisiko menuai kritik publik, terutama bila manfaatnya tak jelas atau dianggap menguntungkan kalangan tertentu.
5. Peluang & Risiko Bagi Investasi Asing & Domestik
   Jika family office berhasil dijalankan tanpa beban APBN dan benar-benar menarik dana global, dapat menjadi pemicu investasi baru. Namun kegagalan implementasi dapat mengganggu citra proyek keuangan nasional.

Inovasi Jangan Pakai Dana APBN, Bangun Saja Sendiri

Usulan family office ala Luhut dipandang sebagai kemungkinan inovasi dalam sektor keuangan dan investasi, tetapi ketika menghadapi konsolidasi kebijakan anggaran, Menteri Keuangan Purbaya memilih sikap tegas: “ya bangun saja sendiri, jangan pakai APBN”.