DPR RI Panggil Trans7 dan Alumni Santri Lirboyo: Bahas Tayangan Kontroversial, Trans7 Minta Maaf dan Program Dihentikan
Trans7 resmi minta maaf, program ‘Xpose Uncensored’ dihentikan, dan DPR dorong audit izin siar. Kasus ini jadi peringatan bagi media untuk lebih peka terhadap nilai agama dan sosial.
Jakarta — 1miliarsantri.net: Respon cepat DPR menggelar rapat untuk membahas kasus tayangan kontroversial ““Xpose Uncensored” yang dinilai menyinggung pesantren. DPR RI mengundang pihak Trans7, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Himpunan Alumni Santri Lirboyo (HIMASAL).
Rapat diselenggarakan oleh DPR RI untuk membahas kasus program “Xpose Uncensored” yang tayang di Trans7 pada 13 Oktober 2025, dan menyinggung Pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, dan menimbulkan keresahan dan reaksi luas di kalangan umat Islam khususnya dari kalangan alumni pondok pesantren Lirboyo.
Isi Rapat dan Respon Trans7
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang menekankan pentingnya etika penyiaran dan perlindungan nilai-nilai keagamaan dalam media nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama Trans7, Atiek Nur Wahyuni, menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada seluruh pihak, terutama komunitas pesantren. Ia memastikan bahwa program “Xpose Uncensored” dihentikan permanen, dan kerja sama dengan rumah produksi eksternal yang membuat tayangan itu sudah diputus per 14 Oktober 2025.
Baca Juga : Trans7 Minta Maaf ke Pesantren Lirboyo: ‘Mengaku Lalai’ — Ini Penjelasannya…: DPR RI Panggil Trans7 dan Alumni Santri Lirboyo: Bahas Tayangan Kontroversial, Trans7 Minta Maaf dan Program DihentikanLangkah DPR dan KPI
Untuk menghindari kejadian serupa yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang, maka DPR RI dan KPI mengambil langkah anitisipasi yang persuasif dan tegas:
- DPR meminta KPI dan Komdigi melakukan audit izin siar Trans7.
- KPI menegaskan sudah memberikan sanksi penghentian tayangan sementara.
- DPR menilai langkah itu belum cukup, mengingat dampak sosial dan keagamaan yang ditimbulkan.
Sementara itu, HIMASAL menegaskan bahwa pesantren adalah pusat pendidikan moral dan spiritual, dan penyiaran publik harus menghormati hal itu.
Dampak dan Pembelajaran Kasus Xpose Uncensored
Trans7, Reputasi sebagai lembaga penyiaran mengalami dampak yang cukup signifikan. Trans7 wajib perkuat filter etika penyiaran dan kontrol eksternal, agar kasus yang sama tidak terulang lagi.
Pesantren dan Masyarakat, Pihak pesantren dan masyarakat (khususnya umat Islam) wajib mendapatkan perlinbdungan citra lembaga keagamaan dari representasi negatif media.
Baca Juga : Sejarah Hari Santri Nasional 22 Oktober: Dari Resolusi Jihad Hingga Penetapan Presiden: DPR RI Panggil Trans7 dan Alumni Santri Lirboyo: Bahas Tayangan Kontroversial, Trans7 Minta Maaf dan Program DihentikanKPI dan Komdigi, Meningkatkan pengawasan dan memperkuat pedoman konten religi dan budaya.
- Dalam kasus Trans7, KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dan Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) terlibat dalam audit izin hak siar Trans7 akibat tayangan Xpose Uncensored yang menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo.
- DPR RI meminta kedua lembaga tersebut untuk melakukan audit dan mengevaluasi izin hak siar Trans7, mengingat tayangan tersebut dinilai melanggar norma etika dan kualitas jurnalistik.
- KPI juga memberikan sanksi penghentian sementara program tersebut, dan KPI menilai bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, dan antargolongan.
Time Line Kasus Polemik Kasus Tayangan Kontroversial “Xpose Uncensored”
- 13 Oktober 2025 Tayangan “Xpose Uncensored” Trans7 menayangkan segmen yang dianggap menyinggung pesantren.
- 14 Oktober 2025 Trans7 memutus kerja sama dengan rumah produksi eksternal dan menarik tayangan dari seluruh platform.
- 15 Oktober 2025 Alumni Santri Lirboyo menyuarakan protes dan menuntut klarifikasi publik.
- 16 Oktober 2025 DPR RI mengadakan rapat bersama Trans7, KPI, Komdigi, dan HIMASAL. Trans7 resmi meminta maaf dan program dihentikan.
- 17 Oktober 2025 DPR dorong audit izin siar dan evaluasi pedoman penyiaran nasional.
Pernyataan DPR RI
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan ““Kami tidak melarang kreativitas media, tetapi semua harus punya tanggung jawab moral terhadap nilai agama dan budaya bangsa,”
Cucun Ahmad Samsurijal menegaskan bahwa polemik tayangan Exposé Uncensored di Trans 7 harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak, terutama pelaku industri media, untuk menjaga nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan dalam ruang publik Indonesia.
“Kami di DPR telah mendengarkan langsung paparan dari Komdigi, KPI, dan pihak Trans7. Respon KPI luar biasa cepat untuk memastikan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang tersakiti oleh tayangan di ruang publik,” pungkasnya.
Menteri Keuangan Purbaya Tentang Usulan ‘Family Office’ Luhut : Ya Bangun Saja Sendiri
Pesantren adalah benteng moral bangsa dan Media adalah cermin masyarakat
Pesantren sebagai benteng moral bangsa berperan penting dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Sementara itu, media sebagai cermin masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam mencerminkan realitas sosial dan budaya, serta mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi industri media bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh melampaui batas etika sosial dan keagamaan.
Langkah cepat DPR, KPI, dan Trans7 menunjukkan bahwa sistem penyiaran Indonesia masih memiliki mekanisme korektif yang responsif terhadap aspirasi publik.***
Penulis : Thamrin Humris
Editor : Thamrin Humris
Sumber : DPR RI, Trans7, Detik.Com, dan Majalahketik.com
Foto tangkapan layar TV Parlemen
Eksplorasi konten lain dari 1miliarsantri.net
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
