Dengarkan Artikel Ini

“Menurut saya yang menjadi indikator kemerosotan demokrasi itu partisipasi publik, itu juga partisipasi yang sifatnya aktif. tapi partisipasi yang sifatnya pasif. Maksud saya partisipasi yang sifatnya aktif itu begini, orang bisa aja bukan karena dia menjadi Caleg, bukan karena dia menjadi bagian dari tim sukses, tapi dia nyumbang dana untuk kepentingan politik,” ungkapnya.

Melalui pola tersebut diharapkan partai-partai dan calon pejabat eksekutif tidak melakukan korupsi di kemudian hari. Sebab dana kampanye yang mereka gunakan adalah milik publik, dan harus melaporkan semuanya ke publik.

Pola tersebut juga akan membangun kompetisi yang kompetitif, kontestasi pemilu tidak hanya dimenangkan oleh calon yang kuat dalam finansial. Serta akan memunculkan sosok-sosok yang memang kompeten di bidang itu.

Sementara menyinggung terkait politik dinasti pada Pemilu 2024, Abdul Mu’ti menyebut itu tidak hanya dilakukan oleh presiden saat ini, tetapi juga dilakukan oleh legislatif. Dia mencontohkan, seorang suami yang menjabat di legislatif kemudian mengajak istri dan anaknya untuk terjun ke dunia yang sama.

Memang hal itu bukan suatu yang salah dan menyalahi aturan, akan tetapi pada kepatutan atau masuk pada nilai etis. Nilai etis ini yang di pejabat publik Indonesia sudah tergerus, mereka tetap saja percaya diri meski tersandung kasus korupsi. (wink)