Rencana Israel Bisa Hancurkan Ekonomi Palestina

Gaza — 1miliarsantri.net : Pemerintahan Presiden AS Joe Biden menyatakan keprihatinan mendalam atas rencana Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich untuk memutus hubungan antara bank-bank Palestina dan sistem keuangan Israel bulan depan. Langkah ini bisa mengakibatkan kehancuran ekonomi di Tepi Barat.

Pemerintah AS khawatir bahwa: “Runtuhnya sistem perbankan Palestina bisa menjatuhkan Otoritas Palestina, menciptakan kekosongan kekuasaan yang bisa menjerumuskan Tepi Barat ke dalam kekacauan dan memperburuk konflik di kawasan.” Sementara itu, Smotrich melanjutkan rencananya untuk melemahkan Otoritas Palestina (PA) sebagai bagian dari ideologinya untuk menganeksasi Tepi Barat.

Smotrich, yang juga menjabat sebagai menteri di Kementerian Pertahanan dan diberi banyak kekuasaan sipil terkait Tepi Barat yang diduduki, sebelumnya menyatakan bahwa PA merupakan ancaman bagi Israel dan mengatakan bahwa Hamas adalah “aset” karena membagi kepemimpinan Palestina, mengurangi peluang pembentukan negara Palestina.

Sebagai menteri keuangan dan menteri di Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab atas urusan sipil di Tepi Barat, Smotrich memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah Israel terhadap Palestina. Dia memiliki kekuasaan untuk mengizinkan bank-bank Israel melakukan transaksi keuangan dengan bank-bank Palestina tanpa risiko didakwa melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Tanpa persetujuan tersebut, bank-bank Palestina akan terputus dari sistem keuangan Israel dan runtuh. Persetujuan ini memberikan perlindungan hukum dan ekonomi kepada Bank Hapoalim dan Israel Discount Bank. Kedua bank sentral ini menawarkan layanan perbankan kepada bank-bank Palestina dan mencegah mereka dituduh “pencucian uang” dan “pendanaan terorisme”.

Pada bulan Juni, Smotrich mengancam tidak akan memperpanjang izin bagi bank-bank Israel untuk berbisnis dengan bank-bank Palestina, ancaman yang digunakannya untuk menekan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar menyetujui ribuan rumah pemukiman di Tepi Barat dan melegalkan lima pos terdepan ilegal.

Smotrich hanya memperpanjang izin selama empat bulan, dibandingkan dengan perpanjangan satu tahun sebelumnya. Karena izin untuk bank-bank Israel berakhir pada Oktober, Smotrich menuntut audit pihak ketiga terhadap sistem perbankan Palestina sebagai syarat untuk memperpanjang izin selama setahun.

Namun, menurut pejabat senior G7, pemerintahan Biden dan sekutu G7-nya khawatir bahwa saat tenggat waktu mendekat dan syarat-syarat Smotrich terpenuhi, dia bisa datang dengan tuntutan baru yang tidak ada hubungannya dengan sistem perbankan tetapi lebih banyak berhubungan dengan perluasan permukiman di Tepi Barat.