Kabar Palestina: Kecaman Dunia terhadap Aneksasi Israel di Tepi Barat, Ancaman bagi Solusi Dua Negara dan Stabilitas Timur Tengah

Langkah aneksasi Israel di Tepi Barat memicu kecaman komunitas internasional. PBB, OKI, dan Liga Arab menilai kebijakan ini melanggar hukum internasional dan mengancam solusi dua negara Palestina–Israel.

Gaza, Palestina — 1miliarsantri.net: Langkah terbaru pemerintah Israel terkait perubahan status hukum dan administrasi tanah di Tepi Barat kembali menuai kritik tajam dari berbagai negara dan organisasi internasional. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi aneksasi de facto terhadap wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967.

Laporan dari Safa News Agency menyebutkan bahwa komunitas internasional memandang langkah ini sebagai tindakan sepihak yang berpotensi mengubah komposisi demografis serta realitas politik di lapangan.

PBB dan Organisasi Internasional Angkat Bicara

Perwakilan di United Nations (PBB) menegaskan bahwa setiap upaya aneksasi wilayah pendudukan bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan. Prinsip non-akuisisi wilayah melalui kekuatan militer menjadi landasan utama dalam hukum internasional modern.

Selain itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta Liga Arab secara resmi mengecam kebijakan tersebut. Kedua organisasi ini menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat menggagalkan prospek solusi dua negara yang selama ini didukung komunitas global.

Dampak terhadap Palestina dan Prospek Perdamaian

Bagi rakyat Palestina, kebijakan ini dinilai semakin mempersempit peluang terbentuknya negara merdeka yang berdaulat dan berkelanjutan secara geografis.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia, termasuk Al-Haq, menilai kebijakan tersebut sebagai eskalasi sistematis dalam memperluas kontrol administratif dan hukum atas wilayah pendudukan.

Analis politik menilai bahwa langkah ini dapat:

• Meningkatkan ketegangan regional di Timur Tengah
• Menghambat negosiasi damai jangka panjang
• Memicu tekanan diplomatik dan potensi sanksi internasional
• Mengubah dinamika geopolitik kawasan

Sorotan Hukum Internasional

Dalam perspektif hukum internasional, aneksasi wilayah pendudukan dianggap ilegal berdasarkan Konvensi Jenewa dan berbagai resolusi PBB.

Banyak negara menilai perubahan status tanah atau legalisasi pemukiman di wilayah pendudukan sebagai bentuk aneksasi bertahap yang bertentangan dengan norma global.

Isu ini juga berkaitan erat dengan konsep hak penentuan nasib sendiri (self-determination), yang menjadi prinsip fundamental dalam Piagam PBB.

Implikasi Geopolitik Jangka Panjang

Jika kebijakan ini terus berlanjut, para pengamat memperkirakan:

1. Ketidakstabilan politik di kawasan bisa meningkat
2. Hubungan diplomatik Israel dengan sejumlah negara dapat terdampak
3. Solusi dua negara semakin sulit direalisasikan
4. Tekanan internasional terhadap reformasi kebijakan dapat semakin besar

Krisis ini bukan hanya persoalan bilateral, tetapi telah menjadi isu global yang memengaruhi stabilitas kawasan dan tatanan hukum internasional.

Gelombang Kecaman Global atas Kebijakan Israel

Kecaman dunia terhadap langkah aneksasi Israel di Tepi Barat menunjukkan bahwa isu ini tetap menjadi perhatian utama dalam diplomasi internasional.

Dengan dukungan luas terhadap solusi dua negara, komunitas global menilai bahwa setiap tindakan sepihak berpotensi memperdalam konflik dan menjauhkan peluang perdamaian yang adil dan berkelanjutan.***

Penulis : Thamrin Humris

Editor : Thamrin Humris dan Toto Budiman

Sumber : Berbagai Sumber

Foto : SAFA Press Agency