Kabar Palestina: Kecaman Dunia terhadap Aneksasi Israel di Tepi Barat, Ancaman bagi Solusi Dua Negara dan Stabilitas Timur Tengah

Langkah aneksasi Israel di Tepi Barat memicu kecaman komunitas internasional. PBB, OKI, dan Liga Arab menilai kebijakan ini melanggar hukum internasional dan mengancam solusi dua negara Palestina–Israel. Gaza, Palestina — 1miliarsantri.net: Langkah terbaru pemerintah Israel terkait perubahan status hukum dan administrasi tanah di Tepi Barat kembali menuai kritik tajam dari berbagai negara dan organisasi internasional. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi aneksasi de facto terhadap wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. Laporan dari Safa News Agency menyebutkan bahwa komunitas internasional memandang langkah ini sebagai tindakan sepihak yang berpotensi mengubah komposisi demografis serta realitas politik di lapangan. PBB dan Organisasi Internasional Angkat Bicara Perwakilan di United Nations (PBB) menegaskan bahwa setiap upaya aneksasi wilayah pendudukan bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan. Prinsip non-akuisisi wilayah melalui kekuatan militer menjadi landasan utama dalam hukum internasional modern. Selain itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta Liga Arab secara resmi mengecam kebijakan tersebut. Kedua organisasi ini menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat menggagalkan prospek solusi dua negara yang selama ini didukung komunitas global. Dampak terhadap Palestina dan Prospek Perdamaian Bagi rakyat Palestina, kebijakan ini dinilai semakin mempersempit peluang terbentuknya negara merdeka yang berdaulat dan berkelanjutan secara geografis. Sejumlah kelompok hak asasi manusia, termasuk Al-Haq, menilai kebijakan tersebut sebagai eskalasi sistematis dalam memperluas kontrol administratif dan hukum atas wilayah pendudukan. Analis politik menilai bahwa langkah ini dapat: Sorotan Hukum Internasional

Read More

Bahasa Politik: ‘Memaki dan Memuji sebagai Deskripsi Politik’ dalam Debat Rocky Gerung dan Mahasiswa S2 Hukum UGM

Memaki Dan Memuji Bukan Sekadar Emosi, Tetapi Cara Menggambarkan Kekuasaan, Nilai, Dan Identitas Dalam Politik Jakarta – 1miliarsantri.net : Deskripsi dalam politik, “pujian adalah penggambaran positif, sementara makian adalah penggambaran negatif. Keduanya sah dalam demokrasi, tapi punya muatan emosional dan politis. Memaki dan memuji dalam politik adalah cara menggambarkan kekuasaan, nilai, dan identitas, bukan sekadar emosi. Dalam dunia politik, kata-kata bukan sekadar suara yang terlontar tanpa makna. Memaki dan memuji, dua bentuk ekspresi yang sering muncul dalam wacana politik, sejatinya bukan hanya luapan emosi, melainkan strategi komunikasi yang sarat makna. Melalui bahasa, para aktor politik berusaha menggambarkan kekuasaan, meneguhkan nilai, sekaligus membentuk identitas. Kuliah Umum dengan narasumber Rocky Gerung – Akademikus & Filsuf Indonesia dan Dr. Yance Arizona – Ketua PANDEKHA FH UGM, sangat menarik untuk disimak dan menjadi rujukan akademis, dengan moderator Mayang Anggi Pradita (CLS FH UGM). Dalam diskusi publik yang dikutip dari mimbar bebas YouTube Pusat Kajian Konstitusi, Demokrasi dan HAM, Rocky Gerung menunjukkan bagaimana kritik dapat dibalik menjadi narasi baru yang menegaskan posisi dan norma. Pujian menciptakan legitimasi, sedangkan makian mendorong kritik dan perubahan. Bagi publik, penting menjaga etika bahasa, menyampaikan kritik berbasis fakta, memahami audiens, dan siap menerima balasan kritik. Rocky Gerung berbicara dalam forum terbuka “Notonagoro Public Lecture, dengan Tema Filosofi Negara dan Demokrasi”. Forum ini merupakan Kuliah umum menghadirkan pemikiran kritis tentang filsafat negara dan demokrasi, mengulas relevansinya dalam konteks sosial-politik Indonesia masa kini, berlangsung di Auditorium Gedung B, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM). Mahasiswa S2 Mengkritisi Pemilihan Kata-Kata RG Yang Dinilai Tidak Pantas

Read More

Kim Keon Hee ‘Eks Ibu Negara Korea Selatan Pertama Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka’ Ini Kronologinya

Eks Ibu Negara Korsel “Kim Keon Hee” Resmi Jadi Tersangka Dugaan Suap dan Manipulasi Saham. Korea Selatan – 1miliarsantri.net: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang mantan Ibu Negara, Kim Keon-hee, resmi berstatus tersangka. Kasus ini bukan sekadar heboh di media, tapi juga membuka mata kita bahwa jabatan tinggi pun tidak kebal dari hukum. Tim investigasi khusus menemukan bahwa Kim Keon-hee diduga menerima barang-barang mewah bernilai fantastis dari seorang pengusaha. Kalau kamu mengikuti berita luar negeri, kasus ini bagaikan drama politik yang penuh misteri, konflik kepentingan, dan tentu saja kemewahan. Kronologi Kasus yang Menjerat Kim Keon Hee Kasus ini mulai mencuat ketika tim investigasi melakukan penggeledahan di kediaman Kim Jin-woo, saudara ipar Kim Keon-hee, pada 25 Juli lalu. Di sana, mereka menemukan garansi jam tangan mewah merek Vacheron Constantin, nilainya mencapai puluhan juta won. Jam itu dibeli oleh seorang pengusaha berinisial Seo pada September 2022, lalu langsung diberikan kepada Kim Keon-hee. Seo mengaku pembelian itu murni atas permintaan Kim, tanpa maksud suap. Tapi, tim penyelidik mencurigai ada agenda tersembunyi di balik pemberian tersebut. Kenapa? Karena pemberian jam itu bertepatan dengan periode perusahaan Seo menandatangani kontrak operasi anjing robot dengan Dinas Keamanan Presiden. Tambah lagi, Seo punya riwayat mendonasikan KRW 10 juta untuk kampanye Yoon Suk-yeol pada 2021. Temuan Lain Berupa Kalung Mewah dan Lukisan Misterius Tak cuma jam tangan, penyelidikan juga menemukan kalung Van Cleef & Arpels dan sebuah lukisan yang diduga karya seniman Lee Woo-hwan. Kalung itu pernah menjadi sorotan saat Kim Keon-hee memakainya di KTT NATO Spanyol, Juni 2022. Masalahnya, kalung tersebut tidak tercatat dalam daftar aset resmi. Dari catatan toko Van Cleef & Arpels, model kalung yang sama dibeli oleh orang dekat petinggi Seohee Construction setelah Yoon menang pilpres pada Maret 2022. Ada fakta yang bikin kening berkerut, yakni menantu pimpinan Seohee Construction diangkat sebagai kepala staf perdana menteri pada Juni 2022, tepat sebelum perjalanan luar negeri ketika Kim mengenakan kalung tersebut. Dugaan Balas Jasa Jabatan Tim penyelidik menduga ada kaitan antara pemberian kalung dan penunjukan jabatan penting tersebut. Mereka sedang mengumpulkan bukti untuk memastikan apakah ini bagian dari balas jasa atau murni kebetulan. Pimpinan Seohee Construction dan beberapa pihak terkait rencananya akan dipanggil untuk diperiksa lebih lanjut. Kalau ini terbukti, bukan hanya Kim Keon-hee yang akan terjerat, tapi jaringan bisnis-politik di sekitarnya juga bisa terseret.

Read More