DPR RI Resmi Pangkas Tunjangan! Ada yang Belum Puas?
Bondowoso – 1miliarsantri.net: DPR RI kembali menjadi sorotan publik setelah resmi mengumumkan pemangkasan sejumlah tunjangan anggota dewan. Keputusan ini diambil setelah gelombang kritik keras dari mahasiswa dan masyarakat, yang menuntut transparansi serta efisiensi penggunaan anggaran negara. Namun, meski DPR RI sudah menghentikan tunjangan perumahan dan memangkas tunjangan lain, ternyata masih muncul pertanyaan, apakah langkah ini benar-benar menjawab keresahan rakyat atau justru masih jauh dari harapan? Tunjangan Anggota DPR RI yang Dipangkas Pengumuman pemangkasan tunjangan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan bahwa mulai akhir Agustus 2025, tunjangan perumahan tidak lagi diberikan. Selain itu, sejumlah fasilitas seperti tunjangan listrik, telepon, transportasi, hingga komunikasi intensif ikut dipotong. Langkah ini disebut sebagai bentuk transparansi sekaligus penyesuaian anggaran. Namun, publik tetap bertanya-tanya berapa sebenarnya take home pay anggota DPR RI setelah pemangkasan tersebut. Dari dokumen resmi, diketahui total gaji dan tunjangan melekat anggota DPR mencapai Rp16,7 juta. Ditambah tunjangan konstitusional sebesar Rp57,4 juta, maka total bruto mencapai Rp74,2 juta. Setelah dipotong pajak, anggota DPR RI masih bisa membawa pulang sekitar Rp65,5 juta setiap bulannya. Jumlah ini tentu tidak kecil, apalagi jika dibandingkan dengan rata-rata penghasilan masyarakat umum. Baca juga: Pertahanan Nasional Penting Di Tengah Ancaman Global, Ini Pesan Presiden Prabowo Suara Mahasiswa dan Tuntutan yang Belum Terjawab Meski DPR RI telah mengumumkan kebijakan baru, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menilai langkah tersebut masih belum cukup. Menurut mereka, dari 13 tuntutan yang disuarakan dalam aksi demonstrasi, baru sebagian kecil yang ditanggapi. Isu lain seperti pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi total kabinet, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan dosen masih belum mendapatkan kepastian. Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan konsolidasi untuk menentukan arah gerakan selanjutnya. Artinya, pemangkasan tunjangan DPR RI bukanlah akhir dari gelombang protes, melainkan awal dari dorongan lebih besar agar lembaga legislatif benar-benar serius mendengar suara rakyat.