Besarnya Ongkos Politik pada Pilkada Buka Potensi Korupsi di Daerah

Sebab, jika dibandingkan antara ongkos politik dengan gaji atau pendapatan wajar sebagai gubernur, walikota, atau bupati tidak sebanding. Korupsi tersebut bisa melalui banyak cara dan celah, salah satunya melalui produk kebijakan yang merugikan rakyat.

Besarnya ongkos politik Pilkada ini dikhawatirkan juga akan berdampak pada proses perizinan-perizinan di daerah yang keluar namun menyalahi aturan, selain itu juga terjadi pada peningkatan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat di daerah tersebut.

“Ini membuktikan bahwa, ada hubungan biaya Pilkada dengan kebijakan walikota atau bupati. Misalnya ada di sektor pajak, dan pajak itu naik semuanya,” ungkap Busyro.