Jakarta — 1miliarsantri.net : Pancasila sebagai pedoman negara lahir dari respon terhadap kebutuhan untuk menciptakan dasar filosofis bagi negara Indonesia yang merdeka. Oleh karenanya, Bung Karno, atau Soekarno, sebagai proklamator dan Presiden pertama Indonesia, menekankan pentingnya pancasila sebagai dasar falsafah negara. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai pidato “Lahirnya Pancasila,” Soekarno menggambarkan pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu ungkapan Bung Karno yang terkenal terkait Pancasila adalah sebagai berikut: “Pancasila adalah dasar falsafah negara yang tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga sebagai sumbangan Indonesia kepada dunia.” Dari ungkapan tersebut, Bung Karno melihat pancasila sebagai prinsip yang universal, tidak hanya relevan untuk Indonesia, tetapi juga bisa menjadi solusi bagi dunia dalam mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Ini berindikasi juga bahwa pancasila sebagai falsafah yang menjadi landasan moral, etis, dan politik dalam penyelenggaraan negara. Ini bermakna bahwa Pancasila bukan sekadar konsep ideal, tetapi tentu berimplikasi nyata dalam membentuk prinsip-prinsip tadi, yang pada akhirnya mengemukakan adanya lima sila tersebut. Walaupun kelima nilai itu menjadi teks ideal pancasila, namun sifatnya yang multitafsir membuatnya relevan diimplikasikan sampai saat ini. Pancasila tidak mendirikan negara berdasarkan agama tertentu, namun mengakui pentingnya peran agama dalam kehidupan berbangsa, sebagaimana tercermin dalam sila pertama, “Ketuhanan yang Maha Esa.” Negara Indonesia adalah negara yang religius, namun tidak berbasis pada satu agama. Dasar falsafah ini mengimplikasikan negara yang berkewajiban menjamin kebebasan beragama dan melindungi hak-hak warga untuk menjalankan ritual ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tindakan intoleransi dan radikalisme yang mengancam kerukunan beragama bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bentuk yang relasional ini-pun membuat negara tidak memposisikan diri sebagai lembaga yang mengatur urusan agama, tetapi juga tidak tidak mengabaikan peran agama dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini menciptakan hubungan yang harmonis antara negara dan institusi keagamaan. Pancasila memberikan pedoman etika bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah diharapkan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan dalam setiap tindakannya, sebagaimana tercermin dalam sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Landasan ini menjadi kritik terhadap pemimpin negara dan pejabat publik saat ini dimana kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat serta korupsi yang merajalela. Harapan sesungguhnya pada nilai ini adalah terwujudnya pemimpin dan pejabat publik yang bekerja dengan integritas dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat, serta menolak korupsi dan tindakan yang merugikan rakyat dan hak-hak mereka. Pancasila berperan sebagai pedoman untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan. Sila ketiga, “Persatuan Indonesia,” menekankan pentingnya menjaga kebhinekaan dalam bingkai persatuan.
