Kategori: Berita Nasional

Surabaya — 1miliarsantri.net : Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meminta pondok pesantren menyiapkan santri-santri yang unggul dan menguasai iptek. Hal ini untuk mengantisipasi persoalan yang dihadapi umat Islam yang kian kompleks. “Ini luar biasa. Allah meyediakan sumber daya alam nya banyak. Allah juga [menyediakan] adanya kegiatan ekonomi. Tapi kita juga harus menyiapkan sumber daya manusianya yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi,” tegas Kiai Makruf saat meresmikan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Ponpes Al Anwar, Baton, Kec. Modung, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (31/08/2023). Kiai Makruf meminta pondok pesantren (ponpes) sigap dalam mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Hal ini penting, karena dua hal tersebut merupakan prasyarat untuk menciptakan SDM berkualitas yang menjadi kunci bagi kemajuan dan kemakmuran bumi. “Jadi tambah ilmu pengetahuan, sebab nanti itu ada semacam punya nilai tambah. Oleh karena itu saya kira ini tepat sekali ini adanya Sekolah Ttinggi Ekonomi dan Bisnis Islam ini akan memberikan ilmu pengetahuan yang dalam untuk bisa mengelola secara lebih professional dan inovatif,” ujarnya. Lebih jauh Kiai Makruf menekankan, santri harus menjadi almuttafaqihina fiddin, santri yang menguasai agama dan melakukan tajdid-tajdid (pembaruan), yakni melahirkan ahli fiqih yang tidak hanya pandai membaca kitab tetapi juga mampu berijtihad dalam memberikan hukum terkait isu-isu yang terjadi saat ini. Menurutnya, banyak masalah-masalah baru yang dulu tidak ada, dan masalah-masalah lama yang kini bertransformasi menjadi masalah baru yang perlu diijtihadkan apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. “Kebanyakan syariah itu lahirnya dari ijtihad,” tandasnya mengutip Imam Haramian al-Juwaini. Ia pun mencontohkan isu-isu ekonomi syariah yang memang berkembang sangat pesat, dan tidak dijelaskan secara gamblang dalam nash Al-Qur’an, seperti pembayaran digital, jual beli online dimana penjual pembeli tidak bertemu secara langsung, dan isu-isu terkini lainnya. Sebagai pusat dakwah, Wapres mengharapkan pesantren mencetak da’i-da’i yang santun dan menyebarkan kedamaian, menciptakan perbaikan, bukan yang menyebarkan kebencian, karena hal ini bertentangan dengan syariah. “Syariah itu bangunannya, asasnya itu dibangun di atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan hambanya. Syariat itu seluruhnya adil semuanya rahmat, semuanya maslahat, semuanya hikmah,” ungkapnya Kiai Makruf menambahkan, apa saja sesuatu yang keluar dari keadilan pada ketidakadilan kepada penyimpangan, dan dari rahmat kepada selain rahmat, dari kasih sayang kepada kebencian dan permusuhan, dari maslahat kepada mafsada, kerusakan, dan dari hikmah kepada main-main itu bukan dari syariah. Kalau yang seperti itu bukan syariah. Selain itu, Wapres berharap pesantren menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik di sektor keuangan maupun di sektor rill yang sesuai dengan prinsip-prinsip pesantren, atau syariah. “Muamalah yang tidak syariah itu sama dengan tidak ada. Kalau syariah bilang tidak ada, seperti juga tidak ada secara fisik, walaupun fisiknya ada, dianggap tidak ada,” imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Kiai Makruf menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jatim, atas kinerja mereka mengembangkan praktek-praktek ekonomi yang dikembangkan di pesantren ini dan juga untuk Jatim. (yat) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemerintah Arab Saudi memberlakukan perekaman biometrik bagi jamaah haji. Perekaman dilakukan melalui aplikasi visa bio yang dikembangkan Arab Saudi. Perekaman ini menjadi syarat jamaah memperoleh visa haji. “Dalam praktiknya, ada sejumlah jamaah yang terkendala dalam proses perekaman biometrik, sementara waktunya mepet. Alhamdulillah, akhirnya semua jamaah bisa memperoleh visa haji setelah melalui kerja keras dan perjuangan panjang,” terang Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab, Jumat (01/09/2023). Mengantisipasi pelambatan proses penerbitan visa jamaah, Kementerian Agama (Kemenag) mengambil kebijakan untuk menyiapkan dokumen jamaah haji 1445 H/2024 lebih awal. “Untuk haji 2024, kita coba antisipasi dengan melakukan penyiapan dokumen lebih awal,” katanya saat membuka Evaluasi Penyelesaian Dokumen Pemvisaan dan Perlengkapan Haji Reguler pada Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/ 2023 M. Menurutnya, antisipasi dilakukan karena perekaman biometrik melalui visa bio kemungkinan akan diberlakukan kembali oleh Saudi pada 1445 H. “Untuk peningkatan layanan dalam penyiapan dokumen, kita juga perlu melakukan penyeragaman SOP dalam pembatalan visa haji,” imbuhnya. Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler Zainal Ilmi menambahkan, Evaluasi Penyelesaian Dokumen, Pemvisaan, dan Perlengkapan Haji Reguler diselenggarakan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M, khususnya terkait dokumen, pemvisaan dan perlengkapan haji reguler. Diketahui, pada musim haji 2023, ditemukan banyak jemaah yang mengalami hambatan saat akan diterbangkan ke Arab Saudi. Hal ini karena beberapa faktor di antaranya visa yang belum keluar. Proses penerbitan visa pada musim haji 2023 menggunakan Aplikasi Visa Bio melalui pendaftaran fitur biometrik wajah, sidik jari, serta fotokopi paspor. Dengan aplikasi ini jamaah melakukan pendaftaran secara mandiri, dengan tidak mengunjungi kedutaan dan konsulat Arab Saudi atau pusat penerbitan visa di Indonesia. Aplikasi “Saudi Visa Bio” ini sudah tersedia di playstore maupun app store. (yan)

Pekalongan — 1miliarsantri.net : Muktamar Sufi Internasional yang diikuti lebih dari 70 tokoh dari berbagai belahan dunia di Pekalongan, Jawa Tengah yang berlangsung mulai 29 hingga 31 Agustus 2023 resmi ditutup, Kamis (31/08/2023) malam. Ada sembilan rekomendasi yang dihasilkan pada muktamar kali ini yang mencakup aspek pendidikan, perilaku, investasi, pembangunan, pertanian dan kemandirian: Berikut 9 rekomendasi muktamar yang mengangkat tema Karya Sufi Kontemporer di Dunia yang Dinamis dikutip dari laman Jatman. Konferensi juga memutuskan untuk membentuk komite khusus yang bertugas menindaklanjuti segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian Universitas Al-Ihsan, serta mencari sumber pendanaan untuk tujuan ini. Selain itu, juga membentuk komite yang bertugas; mempelajari pendirian lembaga media yang dapat dipergunakan untuk memproduksi publikasi media dan menyebarluaskan nilai-nilai tasawuf, mendirikan stasiun TV satelit, dan mencari sumber dana untuk terlaksananya tujuan ini. Konferensi juga menyeru tarekat-tarekat sufi untuk mengerahkan seluruh daya dan upayanya guna memperbaiki hubungan dan menyebarkan koeksistensi damai di antara komponen masyarakat. Terakhir, tentunya terus-menerus berupaya untuk memberikan solusi bagi problematika besar dunia Islam di Yerusalem dan Palestina. (san)

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah memasuki tahap penyelesaian Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Legislatif tingkat kota kabupaten, propinsi dan pusat yang akan ditentukan beberapa waktu mendatang. Jumlah Partai Politik yang ditetapkan sebelumnya berjumlah 17 Partai yang lolos verifikasi administrasi dan faktual sebagai peserta Pemilu 2024. Kini ada pembaruan data Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dari yang sebelumnya berjumlah 17 Partai Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh, kini bertambah menjadi 18 Partai Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh. Pengundian nomor urut Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 dilaksanakan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol Menteng Jakarta Pusat , Rabu (14/12/2022) lalu. Kegiatan pengundian nomor urut dipimpin secara langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Satu dari sekian banyak pendatang baru partai yang akan ikut bertarung dalam konstestasi Pemilu 2024 nanti yakni Partai Buruh yang mendapat nomor urut 6. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ir. H. Said Iqbal, M.E mengatakan, Partai Buruh sudah siap ikut bertarung dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang. “Alhamdulillah seluruh Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Buruh dari beberapa kota di Indonesia sudah terpenuhi meski dengan pengorbanan yang sangat luar biasa karena kita ketahui bersama Partai Buruh ini adalah Partai nya orang Dhuafa,” ujarnya kepada 1miliarsantri.net, Kamis (31/08/2023). Meski sebagai pendatang baru, Partai Buruh optimis siap bertarung dengan partai-partai lain dan diharapkan dapat memperoleh suara besar dalam Pemilu mendatang. “Jumlah Buruh di Indonesia tercatat 60 juta orang, sedangkan kuota Partai Buruh agar bisa masuk ke Senayan sekitar 20 juta suara untuk bisa mendapatkan 30 kursi, sehingga kami Haqqul Yaqin dengan Ridlo Allah bisa memenangkan Pemilu 2024 nanti,” terang Said. Berbagai Program, teknis pemenangan sudah disiapkan Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Buruh, termasuk diantaranya menyiapkan starategi khusus untuk mendulang perolehan suara dan melempar opini Partai Buruh tetap akan meminta kepada Pemerintah dapat mencabut Undang-undang Cipta Kerja dan Undang-undang kesehatan yang dirasa sangat merugikan para buruh dan karyawan swasta. “Semua sudah kami persiapkan dan setiap minggu Partai Buruh selalu menggelar zoom meeting dengan seluruh caleg, Executive Committee (Exco), sayap-sayap partai dan seluruh elemen pemenangan pemilu Partai Buruh termasuk rekan-rekan di Rumah Perjuangan dan Posko Orange yang sudah dibentuk langsung diseluruh kota kabupaten, propinsi dan juga sampai tingkat kelurahan sebagai wujud nyata Partai Buruh untuk seluruh masyarakat yang mengalami ketidakadilan hukum diseluruh bidang dan kerjanya bukan hanya disaat menjelang Pemilu saja, tetapi Daily Working,” urainya. Sementara itu, salah satu tokoh muda sekaligus Pengasuh Pesantren Rock n’ Roll Yogyakarta, Gus Firman mengungkapkan dirinya sangat bangga menjadi keluarga besar Partai Buruh karena selama ini belum pernah ada suatu partai yang memakai sistem kebersamaan seperti keluarga sendiri. “Jujur saya bangga sekali menjadi keluarga besar Partai Buruh meski bukan berasal dari organisasi Buruh, tapi minimal kita memiliki kesamaan satu visi dan misi yakni melakukan perubahan untuk negeri tercinta ini,” ujar Gus Firman. Pria yang memiliki hobi travelling dengan menggunakan motor ini menambahkan didalam Partai Buruh ditanamkan rasa saling toleransi, mengasihi dan saling tolong menolong, sehingga tercipta rasa kekeluargaan yang utuh. “Saya melihatnya ketika proses pendaftaran caleg. Banyak dari mereka yang bingung untuk biaya tes kesehatan, ini dan itu sehingga akhirnya diadakan piring terbang atau patungan untuk membantu sesama anggota. Ini berbanding terbalik dengan partai lain yang seakan jor-joran atau pamer kekayaan,” sambungnya. Gus Firman yang juga ikut sebagai Caleg Kota Surabaya ini menilai, seluruh masyarakat yang memiliki cita-cita ingin nya suatu perubahan di negeri ini harus berterima kasih kepada teman-teman Buruh, karena berkat Buruh, para pegawai, pekerja pabrik, pekerja gudang, akhirnya bisa memiliki kenaikan upah kerja. “Teman-teman buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi atau aliansi selalu berteriak menyuarakan aspirasi dari apa yang tengah dirasakan masyarakat, sehingga bisa dikata buruh lah yang bisa menyuarakan aspirasi rakyat. Sekarang sudah lahir Partai Buruh, jadi semua aspirasi rakyat akan terus diangkat,” lanjutnya. Partai Buruh terlahir dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Dalam tahap seleksi untuk bisa lolos sebagai partai politik, sangat banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi. Banyak juga yang merasa ketakutan dengan hadirnya Partai Buruh ini. “Semoga seluruh lapisan masyarakat bisa bergandeng tangan dengan Partai Buruh, kita mulai melangkah melakukan Perubahan agar negeri ini bisa menjadi lebih baik lagi untuk semuanya. Partai Buruh siap melayani masyarakat, Partai Buruh Menang – Rakyat Sejahtera, Partai Buruh nomor 6, menang, menang, menang,” pungkas Gus Firman. (fri) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Mahkamah Konstitusi (MK) melalui keputusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye. Keputusan tersebut mendapat tanggapan dua ormas besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrurrozi mengatakan kampus sebaiknya terhindar dari kampanye politik. Pendapat senada diungkapkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Abdul Mu’ti menegaskan untuk tidak memberi izin bagi kegiatan kampanye Pemilu 2024 di lembaga pendidikan di bawah binaan Muhammadiyah meski hal tersebut diperbolehkan sesuai ketentuan di atas. “Walaupun diperbolehkan, lembaga pendidikan Muhammadiyah akan sangat berhati-hati bahkan mungkin tidak memberikan izin kampanye di kampus,” ujarnya. Dia menyebut perubahan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang membolehkan lembaga pendidikan sebagai tempat kampanye itu bisa berdampak buruk terhadap dinamika politik dan kegiatan akademik. “Tarik menarik kepentingan politik di kampus akan semakin kuat,” tegasnya. Diketahui, MK pada Selasa (15/08/2023) merilis putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 di atas. MK menyatakan larangan berkampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini lahir dari gugatan atas pasal 280 ayat (1) UU Pemilu. Kritik atas putusan MK itu juga datang dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Mereka mengaku kecewa terhadap putusan MK tersebut. FSGI mempertanyakan batasan dari putusan tersebut. Mereka merasa pembolehan kampanye di tempat pendidikan tidak tepat. (rid)

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Badan Zakat Nasional (Baznas), Prof Noor Achmad, menegaskan, para amil zakat adalah orang yang menyelamatkan manusia dan kemanusiaan. Badan amil zakat di Indonesia sudah berkontribusi melawan kemiskinan dan kebodohan secara nyata. “Terdapat 36 juta penduduk Indonesia yang miskin, 4.5 jutanya adalah miskin ekstrim, ini menjadi tantangan bagi seluruh lembaga amil zakat untuk ikut serta mengentaskannya dari kemiskinan,” urai Noor dalam pertemuan Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat di hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, dikutip Rabu (30/08/2023). Noor juga meminta agar tasarruf benar-benar tepat sasaran, dengan berpegang teguh pada prinsip kaidah 3A yakni Aman Syar’i, Aman Regulasi dan Aman NKRI. Dia menyampaikan, ke depan harus dipetakan dan dikoordinasikan bersama antara Baznas dengan seluruh lembaga amil zakat dalam pemetaan dan distribusi zakat. “Ini perlu dilakukan agar lebih merata dan tepat sasaran serta membawa dampak yang lebih cepat dan sangat positif bagi para mustahik,” lanjutnya.. Pertemuan Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat tersebut diadakan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (Lazis) Assalam Fil Alamin (ASFA) yang menghadirkan berbagai pengurus amil zakat di Indonesia. Lazis ASFA berkomitmen menyiapkan SDM berkualitas untuk menghadapi kejayaan Indonesia pada 2045. Kejayaan Indonesia ditandai pada kurun waktu 2030-2045. Dalam kurun waktu itu terdapat 70% warga Indonesia berusia produktif antara 15-62 tahun. “Pada masa itu, mereka yang berusia produktif paling berperan mewarnai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemuda nantinya yang menjadi CEO perusahaan, menempati posisi direksi, menginisiasi, dan menjalankan berbagai program strategis bangsa Indonesia,” kata Ketua ASFA Foundation, Syafruddin Kambo. Dia menjelaskan, Indonesia dan dunia pada umumnya dihadapkan pada tantangan kemajuan teknologi. Kecerdasan buatan semakin berkembang dan robot juga semakin berperan. Dua hal ini akan banyak menggantikan manusia, sehingga menyebabkan peranan manusia berkurang karena digantikan keduanya. “Indonesia merupakan negara strategis dari sisi geografis dan jumlah penduduk, jika potensi ini dikelola dengan baik, maka Indonesia akan menjadi negara maju. Indonesia punya potensi besar jadi negara maju dan dihormati bangsa lain di dunia,” kata Syafruddin. Untuk menuju kejayaan Indonesia 2045, pihaknya melalui Lazis ASFA berkomitmen untuk berkontribusi menyiapkan SDM berkualitas. Lazis ASFA telah menyalurkan lebih dari Rp60 miliar dana zakat kepada para mustahik dengan tepat sasaran, melalui pendekatan program; pendidikan, kemanusiaan, ekonomi, kesehatan dan sosial dakwah. Jumlah dana tersebut sudah disalurkan sejak Oktober 2022 hingga Juli 2023 tahun ini. Sementara itu Wakil Ketua Lazis ASFA KH Anizar Masyhadi menjelaskan dana sebanyak itu disalurkan kepada lebih dari 115 ribu jiwa penerima manfaat di 25 provinsi Indonesia dan 7 negara. “Penekanan Lazis ASFA adalah untuk percepatan dan pengembangan SDM yang berbasis pada penguatan lembaga pesantren, sekolah dan ormas Islam, dimana para penerima beasiswa nantinya akan kembali pada lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, selain juga untuk fakir, miskin dan asnaf lainnya”, tegas Anizar. (Iin) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Untuk memperkuat dakwah internasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan bekerja sama dengan Uzbekistan. Hal tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLNKI) Prof Sudarnoto Abdul Hakim usai menerima kunjungan delegasi dari Uzbekistan di kantor MUI Pusat. Selanjutnya MUI akan melakukan kunjungan ke negara tersebut. “Insyaallah bulan September kami akan berkunjung ke Uzbekistan. Ini merupakan salah satu cara MUI untuk mengembangkan program Internasional dan dakwah di luar negeri. Termasuk juga bagian dari diplomasi MUI di tingkat dunia,” terang Prof Sudarnoto pada media, Selasa (29/08/2023). Delegasi yang hadir dalam kesempatan ini yaitu HE Muzaffar Kamilov (Penasihat Presiden Uzbekistan sekaligus rektor International Islamic Academy of Uzbekistan), Muzaffar Abuazimov (Charge d’ Affairs Kedubes Uzbekistan di Indonesia), Sharofiddin Khusenov (Deputi Wali Kota Bukhara), Dr Zokirjon Ruziev (wakil rektor IIAU), Bakhodir Khujaev (Pimpinan Internasional Office IIAU), dan Abdirakhmon Omonkulov. Adapun kunjungan delegasi Uzbekistan ke MUI siang tadi menawarkan beberapa kerja sama, salah satu tawaran tersebut adalah pelatihan imam dan khatib. Prof Sudarnoto menyebut fokus utama kunjungan delegasi tersebut terdapat dalam beberapa bidang. Mereka menawarkan kerja sama dalam pendidikan, fatwa, sertifikasi halal, hingga pelatihan imam dan khatib. “Salah satu tawaran kerja sama dari mereka yaitu pelatihan imam dan khatib. Tawaran ini lahir salah satunya adalah karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah Muslim terbesar yang juga memiliki banyak masjid di dalamnya,” urainya. Dia menambahkan bahwa tawaran kerja sama yang disampaikan merupakan konsentrasi yang selama ini MUI geluti. Ia berharap tawaran tersebut nantinya akan berbuah kerja sama yang konkret. “Pihak Uzbekistan meminta bahwa kerja sama nantinya juga dapat melebar ke berbagai bidang seperti ekspor, ekonomi, dan yang lainnya,” ungkapnya. Sementara itu, Muzaffar Kamilov, dalam pertemuan tersebut mewakili Uzbekistan sebagai pembicara yang menawarkan berbagai kerja sama. Hal ini tentunya disambut baik oleh pihak MUI. Selain itu, kegiatan kunjungan ini dihadiri pula oleh beberapa ketua MUI seperti KH Sholahuddin Al Aiyub (Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal), KH Yusnar Yusuf Rangkuti (Ketua MUI Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama), KH Abdullah Jaidi (Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi), KH Cholil Nafis (Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah), serta para anggota Komisi HLNKI. (rid) Baca juga :

Bandung — 1miliarsantri.net : Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin upacara ikrar janji setia 31 mantan pimpinan Negara Islam Indonesia (NII) yang insyaf dan ingin kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Gubernur yang akrab disapa Emil ini, kemarin sekitar 31 orang pejabat struktural NII yang sudah insyaf melakukan komitmen kembali setia pada NKRI. Dilakukan upacara, kemudian mereka memberikan testimoni apa adanya. “Memang NII masih nyata. Versi mereka, polanya pengumpulan dana. Makanya jangan kaget kalau Al-Zaytun punya anggaran sampai belasan triliun, aset dimana-mana,” terang Emil kepada awak media, Senin (28/08/2023). Emil mengatakan, pejabat NII yang insyaf tersebut mengaku menyesal dan mereka akan mengajak struktur lain untuk melakukan hal yang sama. “Setelah saya posting dengan nomor yang tertera, ada sekitar 15 orang yang mengontak menyatakan ingin kembali ke NKRI dan minta perlindungan. Sukarela enggak ada paksaan. Saya tidak bisa buka identitasnya karena mereka akan mengalami banyak permasalahan sosial,” paparnya. Jadi, menurut Emil, pihaknya memonitor saja secara khusus melalui BIN, BNPT dan Kesbangpol. “Masih banyak versi mereka. Markasnya di situ (Al Zaytun) Panji Gumilang yang memerintahkan pengumpulan dana,” katanya. Saat ditanya alasan pejabat NII tersebut insyaf kembali ke NKRI, Emil menjelaskan, mereka instaf setelah mengetahui itu tidak sebaik mereka bayangkan. “Panji dituntut tiga perkara, selain pelecehan agama, korupsi dan pencucian uang,” sambungnya. Emil pun mengimbau pada semua masyarakat agar melawan semua yang memberikan narasi tawaran, godaan, mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi lain-lain. (den) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) Muhajir Effendy mewacanakan agar pemerintah mulai mengkaji larangan haji lebih dari satu kali. Artinya jika sudah berangkat haji ke tanah suci, maka tidak boleh berangkat haji lagi. Komnas Haji memahami semangat dan konteks yang melatarbelakangi gagasan tersebut. Akan tetapi jika kebijakannya nanti dalam bentuk larangan secara eksplisit, maka perlu ada kajian komprehensif dari aspek syariah maupun perundang-undangan. Karena keduanya saling terkait seperti dua sisi mata uang. “Dari perspektif syariat Islam tidak ada riwayat larangan haji lebih dari satu kali. Bahwa Rasulullah SAW selama hidupnya haji hanya sekali itu benar, namun tidak ada riwayat yang tegas (sharih) melarang umat Islam haji lebih dari sekali,” ungkap Mustolih Siradj, Ketua Komnas Haji dan Umrah melalui keterangan tertulis kepada media, Minggu (27/08/2023). Dari aspek hukum positif, lanjutnya, pelarangan berhaji lebih dari satu kali berpotensi melanggar HAM dan konstitusi. Hak beribadah menurutnya adalah bagian hak yang paling asasi bagi setiap warga negara. Pada saat yang sama negara bisa dianggap terlalu jauh mencampuri urusan privat sehingga kebijakan ini nantinya bisa menciptakan resistensi. Persoalan haji berkali-kali sesungguhnya ada pada tataran moral-etika. Oleh sebab itu, Komnas Haji mengusulkan jalan tengah yang lebih logis dan moderat yakni haji lebih dari satu kali tidak perlu secara eksplisit dilarang. Akan tetapi harus ada aturan tegas jeda waktu panjang bagi yang sudah berhaji untuk pergi ke tanah suci lagi yang baru diperbolehkan minimal setelah 20 atau 30 tahun. “Hal ini untuk memberikan keadilan dan kesempatan kepada masyarakat lain yang belum pernah haji,” terangnya. Dengan rerata antrean haji saat ini sudah sampai 20 tahun setiap wilayah bahkan lebih, dari segi usia sudah tidak memungkinkan melaksanakan haji lagi untuk yang kedua apalagi ketiga. Ini bentuk larangan halus yang dikemas dalam bentuk lain tanpa perlu menabrak aturan syariat maupun konstitusi. Kebijakan jeda haji semacam ini sebenarnya sudah dibuat oleh Kementerian Agama melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat 4 yang mengatur pendaftaran haji regular dengan memberikan jeda mendaftar haji bagi yang sudah ke tanah suci baru bisa setelah 10 tahun kemudian. “Sampai hari ini aturan ini cukup konsisten dilaksanakan oleh Kemenag dan cukup efektif menekan upaya masyarakat berhaji berkali-kali,” ungkapnya. Ke depan jangkauan aturan jeda daftar haji ini harus diperluas bukan hanya diterapkan pada haji regular tetapi juga kepada calon jemaah haji khusus maupun yang menggunakan visa mujamalah (haji furoda). Bila perlu ada klausul sanksi tegas bagi yang melanggar dan oknum yang turut membantu. “Selain itu, aturan tersebut perlu dinaikkan levelnya dari PMA diadopsi menjadi undang-undang supaya lebih kuat dan mengikat, terlebih revisi UU Haji dan Umrah sudah mulai dibahas di DPR dan masuk prolegnas prioritas,” pungkasnya. (yan) Baca juga :