Kategori: Berita Nasional

Semarang — 1miliarsantri.net : Addin Jauharuddin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Periode 2024-2029. Dia terpilih dalam Kongres XVI GP Anshor yang digelar di atas kapal laut yang berlayar dari Tanjung Priok menuju Tanjung Emas, Semarang. Seluruh peserta Kongres XVI GP Anshor bersepakat penerus tongkat estafet kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas diserahkan kepada Addin pada Jumat (2/2/2024). Setelah terpilih, Addin mengaku siap melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan Gus Yaqut selama masa kepemimpinannya. “Saya siap melanjutkan apa yang sudah dilakukan Gus Ketum,” terangnya kepada 1miliarsantri.net, Selasa (6/2/2024). Addin menyebut, kepemimpinannya ke depan bakal membawa Anshor menjadi penggerak agenda besar perjuangan Nahdlatul Ulama. Addin juga bakal fokus pada dua hal dalam kepemimpinannya satu periode mendatang. Pertama, pembangunan sumber daya manusia. Kedua, penguatan ekonomi kader Anshor. Diketahui, Addin merupakan kader GP Anshor kelahiran Cirebon, Jawa Barat. Di kepengurusan Pimpinan Pusat GP Anshor 2016-2021, dia dipercaya untuk mengemban amanah sebagai bendahara umum. Sebelum aktif dalam GP Anshor, Addin merupakan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Bahkan pernah mengemban amanah sebagai pucuk pimpinannya, yakni menjadi Ketua Umum untuk masa khidmah 2011-2013. Di Kongres XVI GP Anshor ini juga, Addin dipercaya sebagai Ketua Pelaksana. Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Buleleng Abdul Karim Abraham menyampaikan harapannya agar ketua umum terpilih semakin menegaskan GP Ansor sebagai organisasi kader. “Artinya kebesaran Ansor bukan karena ketokohan personal, tapi karena aturan organisasi harus dijalankan,” ungkapnya. Selain itu, ia juga berharap ada ketegasan dan seleksi yang ketat terhadap calon pengurus GP Ansor di semua tingkatan. “Hari ini kita tahu Ansor sangat “menarik”, sehingga banyak orang yang tiba-tiba ingin jadi pengurus,” katanya. Salah satu caranya, ujar Abraham, melalui pendidikan kaderisasi dan rekam jejak. Aturannya sudah ada di PD/PRT untuk persyaratan pengurus, tinggal eksekusinya. (hud) Baca juga :

Rejang Lebong — 1miliarsantri.net : Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu menyebutkan sebanyak 140 dari 238 calon jamaah haji asal daerah itu saat ini telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih tahun 2024/1445 Hijriyah. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Rejang Lebong M Adityawarman mengatakan daerah itu pada Tahun 2024/1445 Hijriyah menerima kuota haji sebanyak 229 orang dan tambahan sembilan orang sehingga total menjadi 238 orang. “Sampai dengan 2 Februari 2024, calon haji yang sudah melunasi Bipih sebanyak 140 orang, sedangkan 98 lainnya belum melakukan pelunasan,” ungkapnya kepada 1miliarsantri.net, Senin (5/2/2024). Adityawarman menjelaskan pelunasan Bipih tersebut sudah dilaksanakan secara serentak dimulai 9 Januari sampai 12 Februari 2024. Jamaah yang belum melunasi masih ada waktu 10 hari lagi. Jamaah yang sudah melunasi Bipih sebelumnya telah menjalani pemeriksaan kesehatan tahap pertama di enam puskesmas yang ditunjuk. Pemeriksaan tahap kedua dilakukan di RSUD Rejang Lebong berupa medical check up. Setelah dinyatakan sehat, calon haji selanjutnya dapat melakukan pelunasan Bipih. Bukti pelunasan diserahkan kepada Kemenag Rejang Lebong. Untuk itu, ia mengimbau calon haji yang sudah dinyatakan sehat agar segera melakukan pelunasan Bipih, termasuk juga 60 kuota cadangan yang diterima Kabupaten Rejang Lebong. Besaran Bipih yang akan dilunasi calon haji asal Kabupaten Rejang Lebong dan daerah lainnya di Provinsi Bengkulu yang tergabung ke Embarkasi Padang, Sumatera Barat sebesar Rp 51.739.357. (ndang) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) RI menargetkan sebanyak 30.000 tanah wakaf akan mendapat sertifikat di 2024. Target ini bertambah dari tahun sebelumnya, yaitu 25.000 tanah wakaf. Untuk mencapai target tersebut, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf akan menjaring data tanah wakaf yang akan disertifikasi melalui proses digital. Setelah itu, akan dilakukan koordinasi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi dan penyiapan dokumen. “Bukti otentik itu penting. Pencatatan sertifikat itu kuat jika terjadi permasalahan dalam proses di BPN,” ungkap Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghafur dalam rapat daring Koordinasi Sertifikasi Wakaf Tahun 2024, Kamis (1/2/2024). Waryono menegaskan, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota perlu menyiapkan daftar dan dokumen tanah wakaf yang akan diajukan kepada BPN terkait pelaksanaan sertifikasi. Selanjutnya, Kanwil Kemenag dapat berkoordinasi dengan Kanwil BPN. “Mohon identifikasi lagi oleh Kanwil dan daerah terkait aset wakaf kita. Berupa apa, digunakan untuk apa, siapa nazirnya, dan mauquf ‘alaihnya untuk apa,” tambah Waryono. Kemenag juga akan membagi dua tahap pengajuan sertifikasi pada Februari dan Juni. Kemudian, proses penjaringan dilakukan di pertengahan tahap, diikuti koordinasi dengan pihak strategis seperti Kanwil BPN, Dewan Masjid Indonesia, Pesantren, Madrasah, Ormas Islam, dan lembaga perwakafan. Dasar hukum yang digunakan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf ini adalah Instruksi Menteri ATR No. 1/INS/II/2018 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Tempat Peribadatan Di Seluruh Indonesia, Instruksi Menteri ATR No. 1/INS/II/2018 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia, Surat Edaran Nomor 1/SE/III/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia. “Banyak sekali masalah sosial yang bisa ditangani lewat wakaf, jika wakaf tersebut produktif. Jadi kami tekankan, wakaf tidak berhenti hanya pada dokumen dan pengamanan saja, tapi berlanjut pada produktifitas wakafnya,” imbuh Waryono. Pada 2023, Kemenag telah menyertifikasi sekitar 31.800 lokasi tanah wakaf. Salah satu faktor pendukungnya adalah partisipasi publik berbasis organisasi. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Tahap I pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1445 H/2024 M telah dibuka sejak 10 Januari 2024. Adapun per 31 Januari 2024, lebih dari 113 ribu jamaah haji reguler telah melunasinya. “Bertahap, jamaah haji Indonesia melunasi biaya haji. Sekarang sudah ada 113.243 jamaah yang melakukan pelunasan,” terang Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie dalam siaran Pers nya yang dikutip Sabtu (3/2/2024). Anna menyampaikan, yang sudah melunasi terdiri atas 101.645 jamaah yang memang masuk alokasi kuota berangkat tahun ini dan 11.598 jamaah kuota cadangan. Sebelum melakulan pelunasan, mereka harus melakukan pemeriksaan untuk memenuhi syarat istithaah kesehatan. Perlu diketahui, mulai tahun ini, memenuhi syarat Istitha’ah Kesehatan menjadi salah satu persyaratan bagi jamaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan untuk melunasi Bipih. “Sampai hari ini, tercatat ada 168.457 jamaah yang sudah periksa dan memenuhi syarat istithaah kesehatan,” jelasnya. Adapun jamaah yang sudah melakukan pemeriksaan dan memenuhi syarat istitha’ah kesehatan dapat melakukan pelunasan Bipih. Keputusan Dirjen PHU mengatur mekanisme pelunasan bagi jemaah haji reguler masuk alokasi kuota keberangkatan tahun ini, antara lain jamaah haji melakukan pembayaran Bipih pada Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti. Kemudian, pembayaran Bipih jamaah haji adalah sebesar besaran Bipih per embarkasi dikurangi setoran awal Bipih dan virtual account dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Selanjutnya, jamaah haji yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sebagai informasi, Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota haji. Selain itu, Indonesia juga mendapat tambahan kuota sebanyak 20.000 jamaah. Sehingga, total kuota haji Indonesia 2024 berjumlah 241.000 orang. Pelunasan Bipih 1445 H/2024 M tahap pertama dibuka dari 10 Januari – 12 Februari 2024. Tahap pertama ini diperuntukkan bagi jamaah haji masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan; prioritas jamaah haji reguler lanjut usia; dan jamaah haji reguler cadangan. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : !Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Miftahul Huda menyampaikan penjelasan ihwal pinjaman berbunga untuk keperluan pendidikan. Lantas apakah hal ini dibolehkan dalam Islam? Kiai Miftah menjelaskan, pada dasarnya pinjaman berbunga adalah riba dan hukum riba adalah haram. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. “Dalam kaidah lain bahwa segala transaksi pinjaman yang terdapat unsur manfaat yang diambil oleh pemberi pinjaman dan itu dipersyaratkan dalam akad maka itu masuk kategori riba,” terang Miftahul Huda kepada 1miliarsantri.net, Jumat (2/2/2024). Sebelumnya, ramai diperbincangkan tentang pinjaman online yang disediakan pihak kampus ITB dalam membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Atas kegaduhan itu, Rektorat ITB telah meminta maaf atas kisruh program pinjaman online (pinjol) untuk biaya kuliah dari Danacita yang viral di media sosial X. Mereka mengeklaim program biaya kuliah menggandeng lembaga pembiayaan menjadi salah satu alternatif untuk mahasiswa. “Pertama ingin disampaikan permohonan maaf terkait adanya hingar bingar ini karena memang adanya salah tafsir karena informasi yang belum disampaikan secara lengkap lalu ada kekagetan,” ucap Prof Muhammad Abduh Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB di Gedung ITB, Rabu (31/1/2024). Ia mengungkapkan kampus berkewajiban membantu mahasiswa dengan permasalahan ekonomi. Selain itu, apabila didapati orangtua mahasiswa yang mampu mengalami kesulitan ekonomi di tengah perjalanan akan dicek kembali. (Iin) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Rapat Koordinasi Zakat Impact Forum 2024 bersama Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Berlangsung di kantor Bappenas, Selasa (30/1/2024), rapat mematangkan persiapan Zakat Impact Forum yang akan digelar pada Februari 2024. Zakat Impact Forum merupakan forum bersama Kementerian Agama dengan Bappenas yang akan dihadiri BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat. Forum tersebut dibentuk untuk melihat pengaruh dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dalam mendukung pembangunan nasional dan SDGs, terutama berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghafur, menyampaikan, pihaknya telah menginisiasi pemetaan konsolidasi program beasiswa yang disalurkan oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). “Dalam estimasi hitungannya, tidak kurang dari Rp300 miliar yang telah disalurkan dari dana zakat, namun hal tersebut belum terlihat dampaknya dalam pemberian beasiswa,” ungkapnya kepada 1miliarsantri.net, Kamis (1/2/2024). Waryono menyebut, dana zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut perlu dikelola atau dijahit bersama oleh BAZNAS dan LAZ. Terpisah, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Bappenas, Amich Alhumami menyampaikan, Zakat Impact Forum merupakan momentum untuk merespons pertumbuhan dana sosial keagamaan. “Forum nasional ini sifatnya memfasilitasi dan menunjukkan bahwa semua pihak selama ini sudah berperan dalam pengelolaan zakat. Manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membentuk Majelis Tahkim sebagai sebuah institusi yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa internal NU. Pembentukan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Perkumpulan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal. “Majelis tahkim itu adalah satu institusi baru di bawah PBNU yang dibentuk berdasarkan mandat Peraturan Perkumpulan tentang Majelis Tahkim (Penyelesaian Perselisihan Internal) yang diputuskan di Konbes tahun 2023, September lalu di Pondok Gede,” ungkap Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni dalam keterangan tertulis, Rabu (31/1/2024) Amin menjelaskan PBNU atas keputusan Rapat Gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah pada Desember 2023 membentuk tim guna mendaftar nama yang diajukan untuk menjadi pengurus Majelis Tahkim. Mereka terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan anggota. “Ketuanya adalah KH Miftachul Akhyar. Beliau merangkap juga sebagai anggota. Dan sekretarisnya KH Abdul Ghofur Maimoen yang juga merangkap sebagai anggota, dibantu oleh beberapa wakil ketua, dibantu juga oleh beberapa wakil sekretaris dan beberapa anggota,” sambungnya. Amin menjelaskan Majelis Tahkim mendapatkan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perselisihan internal yang terjadi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Di dalam Perkum Pasal 7, diuraikan hal tersebut berlaku untuk kepengurusan NU dan badan otonom di semua tingkatan. Amin juga menyebut Majelis Tahkim ini bersifat pasif. Artinya, persidangan Majelis Tahkim dilakukan saat ada permintaan penyelesaian sengketa. “Majelis Tahkim akan bersidang hanya manakala ada permohonan penyelesaian-penyelesaian sengketa atau perselisihan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berselisih dari lingkungan Nahdlatul Ulama,” imbuhnya. Teknis penyelesaian sengketa melalui Majelis Tahkim ini secara lebih lanjut akan diatur dalam hukum acara yang diputuskan dalam bentuk Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), seperti cara mengajukan permohonan, pelaksanaan persidangan, hingga perihal pengambilan putusan. Namun, prinsip-prinsip umumnya sudah diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal. Ia menyebut, misalnya, sengketa atau perselisihan di lingkungan Nahdlatul Ulama itu hanya bisa diproses melalui Majelis Tahkim dan tidak boleh dibawa ke pengadilan umum. Selain itu, Majelis Tahkim ini hanya ada di tingkat pusat dan keputusannya bersifat final dan mengikat. “Hanya ada satu tingkatan Majelis Tahkim, yaitu di tingkatan pusat. Tidak ada di bawahnya dan putusan dari bersifat final. Artinya tidak ada banding ataupun kasasi atau semacam itulah. Jadi sekali putus itu bersifat final,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerima kunjungan Duta Besar RI untuk Uni Emirates Arab (UEA) Husin Bagis. Pada pertemuan tersebut, Menag mengusulkan penambahan jumlah dai dari Indonesia yang akan dikirim ke UEA untuk mengikuti pelatihan. Turut mendampingi Menag, Stafsus Menag Wibowo Prasetyo dan Abdul Rochman . “Dai-dai kita ini kompetensinya sangat baik. Satu ayat saja bisa dibahas sampai tiga jam. Kemarin sudah saya bahas bersama Dirjen Bimas Islam ke depan jumlah pengiriman dai Indonesia ke Uni Emirates Arab bisa ditambahkan”, terang Menag kepada 1miliarsantri.net, Selasa (30/1/2024). Kementerian Agama sebelumnya telah mengirimkan 20 dai-daiyah ke UEA untuk mengikuti Daurah Tadrib Du’at di Abu Dhabi sejak 6 -21 Januari 2024 lalu. Kegiatan kerjasama dengan pemerintah UEA tersebut dalam rangka menambah kompetensi, daya jelajah, dan pengalaman lintas budaya para dai, khususnya terkait pengembangan Moderasi Beragama yang sama-sama dikembangkan di kedua negara. Menanggapi usulan Menag, Dubes RI untuk UEA Husin Bagis mengatakan akan membicarakan hal tersebut ke pemerintah UEA. “Saat ini sudah kembali ke Tanah Air 20 dai yang kemarin dikirim. Rencananya, setiap 3 bulan kita pilih 20 dai dari Indonesia, jadi setahun ada 80 orang. Kita akan bicarakan lagi apakah bisa ada tambahan, entah bisa jadi 30 atau 35 dai per 3 bulan,” ucap Dubes. Dubes juga mengatakan bahwa pemerintah UEA ingin belajar terkait pengelolaan dana haji dari pemerintah Indonesia. “UEA juga ingin belajar dari Indonesia bagaimana cara mengelola dana haji. “Setiap tahun kami memberangkatkan 6000 jemaah, hanya 6000. Dari total penduduk UEA yang jumlahnya sekitar 6 juta itu yang penduduk aslinya hanya sekitar 2 juta, jadi mayoritasnya justru pendatang,” jelas Dubes. Lebih lanjut, Dubes juga memuji hubungan baik antara Indonesia dan UEA di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. “Belum pernah hubungan antara Indonesia dan Uni Emirates Arab seerat ini. Hubungan antara Presiden Jokowi dan MBZ (Mohammed bin Zayed) sangat erat,” puji Dubes. (wink) Baca juga :

Surabaya — 1miliarsantri.net : Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) menggalang dana kemanusiaan untuk Palestina. Hasil penggalangan disalurkan melalui NU Care-Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (Lazisnu) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Hasil yang terkumpul dan disalurkan berjumlah Rp200 juta. Penyerahan itu secara simbolis dilakukan Kamis (25/1) siang kepada Ketua Lazisnu PWNU Jawa Timur, Afif Amrullah. Rektor Unusa, Prof Dr Ir Achmad Jazidie M.Eng., menegaskan komitmennya mendukung korban konflik di Palestina. “Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis ke-Islam-an, Unusa merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta dalam membantu saudara-saudara kita di Palestina yang tengah mengalami kesulitan,” urainya. Dia menambahkan, generasi muda perlu tahu mengenai krisis kemanusiaan yang sedang dialami oleh Palestina. Dengan menyadarkan generasi muda akan realitas konflik dan penderitaan yang terjadi, diharapkan dapat memotivasi mereka untuk terus bersikap proaktif dan memberikan dukungan massif kepada Palestina. Bantuan yang disalurkan merupakan hasil penggalangan yang dilakukan selama satu bulan, yakni sejak akhir bulan November hingga tanggal 31 Desember 2023. Total dana yang terkumpul yakni sebesar Rp 200 juta. Dengan adanya dukungan ini, Unusa menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak dan nilai kehormatan kemanusiaan. Afif Amrullah menyampaikan apresiasi kepada Unusa atas dukungan yang telah disalurkan melalui Lazisnu PWNU Jawa Timur. Ini bukan hanya sekedar bantuan material, melainkan juga bentuk solidaritas dan simbol dari kepedulian bersama terhadap konflik yang terjadi di Palestina. “Kerjasama ini tidak hanya sebatas aksi kemanusiaan biasa, tetapi juga mencerminkan sebuah komitmen bersama dalam mendukung perjuangan dan hak asasi manusia di Palestina,” imbuhnya. Afif mengatakan, Lazisnu terus memastikan agar bantuan kemanusiaan yang dihimpun dapat benar-benar sampai ke rakyat Palestina. Ia menyebut kerjasama ini sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian bersama menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar lembaga dan masyarakat dalam mengatasi krisis kemanusiaan. “Harapannya, apa yang kita upayakan ini dapat bermanfaat, pendistribusian melalui PWNU Jawa Timur ini dapat membantu saudara-saudara di Palestina untuk memperjuangkan hak kemerdekaannya,” pungkasnya. (her) Baca juga :

Bantul — 1miliarsantri.net : Memperingati kelahiran Nahdlatul Ulama genap berusia 101 tahun pada Ahad (28/1/2024) dalam penanggalan Hijriah, tepatnya 16 Rajab 1445 H. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar sejumlah acara yang berpusat di Yogyakarta. Ketua Panitia Pelaksana Harlah Ke-101 NU Syarif Munawi menyampaikan bahwa kegiatan ini dibuka dengan Istighotsah di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Bantul, Yogyakarta pada Ahad (28/1/2024). Istighotsah dipimpin langsung oleh Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori dan diisi mauidhah hasanah oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Kegiatan ini diikuti oleh warga dan seluruh pengurus NU Bantul, para kiai pesantren di Bantul, serta santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. “Kegiatan doa bersama ini dimaksudkan untuk memohon pertolongan Allah bagi kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan Indonesia. Sebagai ungkapan syukur atas perjalanan Nahdlatul Ulama yang telah mencapai 101 tahun hijiriah, panitia menyajikan 101 tumpeng untuk dinikmati bersama,” terangnya kepada 1miliarsantri.net, Ahad (28/1/2024). Kegiatan rangkaian Harlah Ke-101 NU dilanjutkan dengan Halaqah Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama. Kegiatan ini digelar di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, Senin (29/1/2024). Pada Halaqah Nasional ini hadir empat pembicara, yakni Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf; Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir; COO Center for Shared Civilizational Values, North Caroline, USA H Muhammad Cholil; dan pengajar di Boston University, USA Prof Robert W Hefner. Halaqah dipandu oleh Anggota Lakpesdam PBNU Prof Ismail Fajrie Alatas. Selanjutnya, rangkaian Harlah Ke-101 NU diisi dengan Konferensi Besar (Konbes) NU di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, pada Selasa (30/1/2024). Kegiatan Konbes NU kali ini fokus membahas Peraturan Perkumpulan (Perkum) yang mengatur dasar dan wewenang pembahasan dan penetapan hukum, metode dan proses pengambilan keputusannya, serta hal-hal terkait lainnya. Hal lain yang dibahas adalah perihal Perkum tentang pengelolaan fasilitas kesehatan, serta penyempurnaan Perkum tentang permusyawaratan dan pengukuran kinerja. Lalu Puncak Harlah Ke-101 NU akan digelar di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta pada Rabu (31/1/2024). Waktu tersebut juga bertepatan dengan Harlah Ke-98 NU berdasarkan kalender masehi. Pada Puncak Harlah ke-101 NU di UNU Yogyakarta ini, ada tujuh rangkaian kegiatan sebagai berikut: Baca juga :