Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Data Kementerian Agama mencatat pada 2024 ini, jamaah haji reguler yang masuk kategori lansia dengan usia 65 tahun ke atas berjumlah sekitar 45.000 orang. Jumlah ini lebih sedikit dibanding musim haji tahun 2023 lalu yakni sebesar 30 persen dari kuota yakni 61.000 orang. Walaupun jumlah jamaah haji lansia menurun, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Hilman Latief meminta jajarannya agar kualitas haji ramah lansia tahun ini dapat ditingkatkan, terutama pada aspek program dan mitigasi risikonya. “Haji Ramah Lansia pada aspek layanan sudah cukup baik. Ini berkaca dari penyelenggaraan haji 2023. Tapi mohon diperkuat programnya,” terang Hilman Latief saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Program Haji Ramah Lansia dan Mitigasi Risiko Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H. Mengaca pada kebijakan 2023 lalu, ada 9 ikhtiar yang dilakukan Kemenag untuk mewujudkan Haji Ramah Lansia. Ikhtiar itu meliputi: “Kita perlu mematangkan program Haji Ramah Lansia mulai dari sebelum jamaah berangkat, saat mereka di Arab Saudi, serta saat kepulangan atau setelah berhaji,” ungkapnya. Haji Ramah Lansia menjadi perhatian dari Pemerintah seiring dengan proyeksi masa depan jamaah haji yang lansianya akan terus bertambah. Selain penguatan program, Hilman juga menyinggung mitigasi risiko dan skenario kedaruratan penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M. Menurutnya, skenario kedaruratan perlu disiapkan sejak awal, termasuk upaya mengefektifkan komunikasi dalam memitigasi semua potensi persoalan. “Kita perlu membangun akses dan relasi yang baik dangan tim Saudi, termasuk keamanan. Jika memungkinkan menghadirkan tim Kementerian Haji dalam peletihan petugas haji agar mereka bisa menjelaskan situasi dan kebijakan di Saudi. Kita upayakan menggelar training bersama di Saudi dengan tim Saudi yang akan menangani Indonesia. Sehingga terbentuk kesamaan persepsi dalam melayani jamaah haji,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Kantor Urusan Agama (KUA) selain menjadi tempat pencatatan pernikahan bagi umat muslim, juga direncanakan akan dijadikan tempat pencatatan pernikahan bagi umat non-muslim. “Kita sudah sepakat sejak awal, bahwa KUA ini akan kita jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama,” terang Menag Yaqut, dikutip Senin (26/2/2024). Menag mengungkapkan ini dalam Rapat Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam bertajuk ‘Transformasi Layanan dan Bimbingan Keagamaan Islam sebagai Fondasi Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan’. “Sekarang ini jika kita melihat saudara-saudari kita yang non-muslim, mereka ini mencatat pernikahannya di pencatatan sipil. Padahal, itu harusnya menjadi urusan Kementerian Agama,” lanjut Menag dalam rapat yang dilangsungkan di Jakarta tersebut. Dengan mengembangkan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan agama selain Islam, Menag berharap data-data pernikahan dan perceraian bisa lebih terintegrasi dengan baik. Lebih lanjut, Menag juga berharap aula-aula yang ada di KUA dapat dipersilakan untuk menjadi tempat ibadah sementara bagi umat non-muslim yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri karena faktor ekonomi, sosial, dan lain-lain. “Saya juga berharap aula-aula di KUA yang ada dapat dipersilahkan bagi saudara-saudari kita umat non-muslim yang masih kesulitan untuk memiliki rumah ibadah sendiri, baik karena tidak adanya dana untuk mendirikan rumah ibadah atau karena sebab lain. Bantu saudara-saudari kita yang non-muslim untuk bisa melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Tugas muslim sebagai mayoritas yaitu memberikan pelindungan terhadap saudara-saudari yang minoritas, bukan sebaliknya,” pesan Menag. Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan bahwa di 2024, pihaknya aka meluncurkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan lintas agama. “Tahun ini pula segera kami launching KUA sebagai pusat layanan keagamaan lintas fungsi dan lintas agama. Keluarga besar Ditjen Bimas Islam menjadikan KUA selaku UPT di bawah binaan kami untuk menjadi tempat layanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun hanya terbentuk di 5.917 kecamatan, tetapi melayani masyarakat yang tersebar di 7.277 kecamatan,” jelasnya. Hadir dalam rapat tersebut, Inspektorat Jenderal Faisal Ali Hasyim, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Zainal Mustamin, Direktur Penerangan Agama Islam Ahmad Zayadi, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Waryono Abdul Ghafur, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Adib, serta Staf Khusus, Staf Ahli, dan Tenaga Ahli Menteri Agama. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) RI melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pengangkutan Udara Jamaah Haji Reguler tahun 1445 H/2024 M dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Proses penandatanganan dilakukan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Berdasarkan data jamaah berangkat pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) sepertiganya masih diisi oleh mereka yang berusia di atas 65 tahun. Karenanya, lanjut Dirjen PHU Hilman Latief, Pemerintah masih mengusung program Haji Ramah Lansia dalam penyelenggaraan haji 1445H/2024M. “Ini perlu menjadi perhatian maskapai untuk memberikan layanan prioritas bagi jemaah haji lansia. Termasuk juga jemaah disabilitas. Saya berharap ini juga menjadi concern dari Garuda Indonesia,” terang Dirjen PHU Hilman Latief kepada 1miliarsantri.net, Sabtu (24/2/2024). Ia pun meminta pihak Garuda Indonesia untuk memberikan serta mengkomunikasikan inovasi layanan penerbangan bagi jemaaah haji. “Alhamdulillah hari ini kita telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Garuda Indonesia. Kami berharap Garuda Indonesia dapat memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Tolong dipersiapkan, dan segera sampaikan apa inovasi layanan yang akan diberikan maskapai agar bisa disinkronkan dengan program Haji Ramah Lansia,” tutur Hilman. Hal ini disambut baik oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. Ia menyampaikan, pihaknya akan mempersiapkan layanan penerbangan haji dengan optimal. “Garuda Indonesia berkomitmen terhadap safety atau keamanan penerbangan, services excellence dan ada beberapa tambahan service yang kita berikan kepada jemaah haji Indonesia,” ujar Irfan. Beberapa pelayanan tambahan yang disiapkan Garuda Indonesia tahun ini, antara lain penambahan jumlah kursi roda dan penyiapan jumlah petugas yang lebih mumpuni. “Kita juga akan menyiapkan tambahan pelayanan petugas khusus untuk menurunkan dan menaikkan barang bawaan jemaah di dalam kabin. Khususnya, saat penerbangan pemulangan. Terutama untuk Embarkasi Makassar yang biasanya jumlah barang bawaannya lebih banyak,” beber Irfan. Pada musim haji 1445 H/2024 M, Garuda Indonesia akan mengangkut sebanyak 109.072 penumpang yang terdiri dari jemaah dan petugas haji. Jumlah ini akan terbagi dalam 294 kelompok terbang dari sembilan embarkasi, yaitu: Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok. Untuk pelayanan tersebut, Garuda Indonesia akan menurunkan 14 armada selama penyelenggaraan haji 1445H/2024M. Adapun jenis pesawat yang akan digunakan terdiri dari pesawat Boeing 777-400, Boeing 747-400, dan Airbus A330-300. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemilu 2024 baru selesai dan berjalan lancar. Tidak terjadi huru-hara, konflik di masyarakat, dan mengindikasikan masih adanya harapan bagi demokrasi Indonesia di masa depan. Namun demikian, Pemilu 2024 juga masih memiliki banyak catatan. Kelancaran pemilihan pada 14 Februari 2024 lalu patut disyukuri. Demikian disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti. Salah satu catatan negatif yang perlu digaris tebal dari penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menurut Abdul Mu’ti adalah mobilisasi finansial yang masih dominan. Kenyataan itu membuat demokrasi kehilangan ruh, atau dalam istilah Mu’ti disebut ‘demokrasi zombie’. “Demokrasi yang minus nilai, demokrasi yang orientasinya hanya menang-kalah. Atau demokrasi yang sangat berorientasi kekuasaan. Ini yang menurut saya menjadi bagian dari catatan,” terang Mu’ti kepada 1miliarsantri.net, Jumat (23/2/2024). Catatan kedua Abdul Mu’ti dari gelaran Pemilu 2024 adalah masyarakat yang masih belum beranjak menuju demokrasi yang substantif. Dia menjelaskan, pertimbangan masyarakat dalam memilih masih bersifat primordial dan pragmatis. “Saya melihat ada gejala di sebagian masyarakat vote by order. Yang sebenarnya itu sudah menjadi rahasia umum. Dan inilah yang perlu diperbaiki, sehingga demokrasi kita ke depan bisa lebih substantif dan bahkan kita bisa membangun budaya demokrasi. Yang ada sekarang adalah Indonesia yang menerapkan demokrasi, tapi belum menjadi negara yang demokratis. Ini yang memang menjadi tantangan kita bersama-sama,” ungkap Mu’ti. Di balik catatan itu, Indonesia masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara yang menjalankan demokrasi berdarah-darah. Sebab Pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan gembira, serta rakyat yang semakin dewasa dan terbuka dalam menerima perbedaan pilihan. Abdul Mu’ti juga memberikan catatan terkait dengan bantuan sosial yang ditengarai oleh banyak pihak bertendensi politik. Menurutnya pendekatan-pendekatan material seperti itu harus diubah dan dihindari. Dia memandang, dana-dana kampanye yang dikeluarkan oleh partai politik dan calon presiden juga harus diaudit. Padahal dalam peraturan tertera untuk melakukan audit dana kampanye itu. “Menurut saya yang menjadi indikator kemerosotan demokrasi itu partisipasi publik, itu juga partisipasi yang sifatnya aktif. tapi partisipasi yang sifatnya pasif. Maksud saya partisipasi yang sifatnya aktif itu begini, orang bisa aja bukan karena dia menjadi Caleg, bukan karena dia menjadi bagian dari tim sukses, tapi dia nyumbang dana untuk kepentingan politik,” ungkapnya. Melalui pola tersebut diharapkan partai-partai dan calon pejabat eksekutif tidak melakukan korupsi di kemudian hari. Sebab dana kampanye yang mereka gunakan adalah milik publik, dan harus melaporkan semuanya ke publik. Pola tersebut juga akan membangun kompetisi yang kompetitif, kontestasi pemilu tidak hanya dimenangkan oleh calon yang kuat dalam finansial. Serta akan memunculkan sosok-sosok yang memang kompeten di bidang itu. Sementara menyinggung terkait politik dinasti pada Pemilu 2024, Abdul Mu’ti menyebut itu tidak hanya dilakukan oleh presiden saat ini, tetapi juga dilakukan oleh legislatif. Dia mencontohkan, seorang suami yang menjabat di legislatif kemudian mengajak istri dan anaknya untuk terjun ke dunia yang sama. Memang hal itu bukan suatu yang salah dan menyalahi aturan, akan tetapi pada kepatutan atau masuk pada nilai etis. Nilai etis ini yang di pejabat publik Indonesia sudah tergerus, mereka tetap saja percaya diri meski tersandung kasus korupsi. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis mengingatkan peran dai untuk menjadikan politik sebagai sarana, bukan tujuan. Kiai Cholil Nafis menekankan, para dai jangan terlalu serius menjadikan materi-materi politik itu menjadi materi dakwah yang hanya untuk mencapai kekuasaan. “Tetapi dijadikan politik sebagai sarana bisa memasukkan ide-ide yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” terang Kiai Cholil Nafis kepada 1miliarsantri.net, Kamis (22/2/2024). Kiai Cholil mengingatkan, para dai jangan sampai ada yang melanggar hukum karena menghasut, tetapi para dai harus membawakan materi yang menguatkan dan menjaga persatuan seperti menganggap perbedaan dalam hal politik ini sebagai dinamika yang baik. “Meningkatkan demokrasi Indonesia lebih baik, memasukkan ajaran Islam terkait dengan persatuan. Memasukkan ke dalam dakwahnkita bagaimana membangun keadaban,” tegasnya. Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini menegaskan, politiknya para dai bukan politik praktis, melainkan politik keadaban. “Politiknya para dai itu bukan politik praktis untuk memenangkan partai-pilpres, bukan itu. Tujuan dalam berdakwah itu adalah bangsa yang baik, adil, sejahtera, menuju baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur,” jelasnya. Kiai Cholil menambahkan, para dai harus memperjuangkan terkait kesejahteraan, fasilitas umat dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. “Instrumen ini untuk memastikan masing-masing mendapatkan haknya. Lalu, ada representatif untuk memberikan inspirasi dan menjamin kebebasan beragama, berekspresi, mendapatkan haknya secara ekonomi dan sosial serta budaya. Itu kita perjuangkan,” imbuhnya. Kiai Cholil mengingatkan, jangan sampai para dai juga terjebak pada politik sektoral, elektoral dan menjadi materi dakwah, tetapi menghilangkan esensinya dari dakwah Islam itu sendiri. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyoroti jam kerja para petugas Pemilu 2024 yang dinilai melebihi jam batas kewajaran. Budi mengibaratkan petugas pemilu bekerja layaknya tentara satuan khusus. “Mereka kerja di atas 10 jam, bahkan 16 jam seperti Kopassus (Komando Pasukan Khusus TNI AD), khusus dan berat,” terang Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers usai rapat evaluasi kesehatan petugas Pemilu di Gedung Kemenkes Jakarta, Rabu (21/2/2024). Budi mengusulkan proses skrining kesehatan dilakukan sebelum warga menjadi petugas penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Usulan tersebut muncul karena terdapat 71 petugas penyelenggara Pemilu 2024 meninggal dunia. “Kami ingin mengusulkan agar bisa duduk bersama-sama Pak Tito, Kepala KPU, ini mungkin difasilitasi sama Pak Moeldoko agar kalau bisa itu menjadi syarat. Jadi screening kesehatan itu menjadi syarat untuk mereka menjadi petugas,” imbuh Budi. Menurutnya, screening kesehatan petugas pemilu ini sangat penting untuk mengetahui kondisi fisik mereka. Sehingga, pemerintah, KPU, dan Bawaslu bisa menentukan kelayakan dari calon petugas. Mengingat di lapangan masih banyak petugas yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan. Sehingga ketika mereka kelelahan dalam bekerja, bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Budi menyayangkan masih banyak petugas pemilu yang gugur saat bertugas. Meskipun, jumlahnya sudah banyak menurun dari pemilu 2019. “Kami pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan melihat satu nyawa saja sudah sangat banyak. Ada banyak masyarakat yang berduka. Kalau bisa tidak ada yang meninggal (lagi), karena nyawa itu terlalu berharga,” ungkapnya. Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi melaporkan jumlah petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang meninggal. Hingga Ahad (18/2/2024) pukul 23.58 WIB, total ada 84 petugas pemilu yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, Budi merinci, 71 petugas yang meninggal berasal dari unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU), sementara 13 petugas lainnya berasal dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketua KPU Hasyim Asy’ari menambahkan 71 petugas yang meninggal itu terdiri dari petugas KPPS serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa hingga kecamatan. “Dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang dengan rincian; anggota PPK ada 1 orang di tingkat kecamatan. Kemudian anggota PPS di tingkat desa-kelurahan ada 4 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang, kemudian Linmas yang menjaga keamanan kegiatan penghitungan pemungutan suara yang meninggal 24 orang,” sambungnya. Selain itu, terdapat 4.567 petugas pemilu yang mengalami sakit selama bertugas. Dengan rincian di tingkat kecamatan atau PPK 136 orang, di tingkat PPS desa kelurahan ada 696 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 3371 orang, untuk Linmas yang sakit ada 364 orang. Namun, kata Hasyim baru 4 keluarga petugas Pemilu meninggal yang diberi santunan. Ia beralasan pemberian santunan harus melalui proses verifikasi data terlebih dahulu. “Empat orang anggota badan ad hoc yang meninggal. Dari tadi (data) yang saya sampaikan 71 orang yang meninggal, santunan yang sudah disalurkan sampai saat ini ada 4 orang,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menggelar Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan 1445 H pada 10 Maret 2024. Sidang Isbat akan dihelat di Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kamaruddin Amin mengatakan, kegiatan ini akan digelar secara hybrid, daring dan luring. “Sidang Isbat ini merupakan salah satu layanan keagamaan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah,” terang Dirjen pada Rapat Persiapan Penetapan Awal Ramadan di Jakarta, Senin (19/2/2024). Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Kemenag, Adib menambahkan, Sidang Isbat akan melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang ini juga akan melibatkan perwakilan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan undangan lainnya. “Kami juga mengundang pimpinan MUI dan Komisi VIII DPR RI untuk hadir dalam sidang,” ucapnya. Adib menerangkan, Sidang Isbat akan dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1445 H berdasarkan hasil hisab (perhitungan astronomi). Pemaparan dilakukan Tim Hisab dan Rukyat Kemenag mulai pukul 17.00 WIB. “Sesi ini terbuka untuk umum dan akan disiarkan secara live di Channel Youtube Bimas Islam,” ujar Adib. Kedua, Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan 1445 Hijriah yang digelar secara tertutup setelah Salat Magrib. Selain data hisab (informasi), sidang isbat juga akan merujuk pada hasil rukyatulhilal (konfirmasi) yang dilakukan Tim Kemenag pada 134 lokasi di seluruh Indonesia. “Tahap ketiga, konferensi pers hasil sidang isbat yang juga disiarkan melalui media sosial Kemenag,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Denpasar — 1miliarsantri.net : Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus (UHN-IGB) Sugriwa Denpasar Bali menjalin kerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesian Banking School (STIE-IBS) mengembangkan keuangan kampus dalam perspektif Hindu dan Islam (Syariah). Kerja sama kedua kampus ini terjalin usai acara webinar Ekonomi dan Keuangan Perspektif Hindu-Islam, yang diselenggarakan Program Studi (Prodi) Kewirausahaan, UHN IGB Sugriwa berkolaborasi dengan STIE Indonesian Banking School (IBS). Rektor UHN IGB Sugriwa, I Gusti Ngurah Sudiana menyambut baik webinar ini hingga menghasilkan kerja sama antara kedua kampus. Kerja sama ini diharapkan dapat mendatangkan kebaikan dan kemajuan bagi kedua kampus. “UHN Sugriwa saat ini sedang berupaya mengembangkan kampus sebagai perguruan tinggi Badan Layanan Umum (BLU),” terang Rektor UHN IGB Sugriwa, I Gusti Ngurah Sudiana kepada 1miliarsantri.net, Senin (19/2/2024). Ditambahkannya, maka sangat penting untuk menjalin jejaring dan melirik sektor-sektor ekonomi kampus yang dapat memberikan kontribusi guna terbuka peluang bisnis untuk peningkatan ekonomi kampus,” sambung I Gusti Ngurah Sudiana. Selaku Rektor, kata I Gusti Ngurah Sudiana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara webinar dan menyambut baik kerjasama ini. Kewirausahaan menjadi salah satu Prodi pada Fakultas Dharma Duta di UHN IGB Sugriwa. I Gusti Ngurah Sudiana berharap, dengan jalinam kerja sama ini, Prodi Kewirausahaan bisa semakin diminati dan dikenal banyak masayakat, baik di kalangan umat Hindu dan juga Islam. Wabinar ini menghadirkan dua pembicara, Hayu Prabowo (STIE IBS) dan I Nyoman Bontot, (UHN). Tampak hadir juga, Ketua Prodi Kewirausahaan, Astrid Krisdayanthi, Ketua STIE IBS, Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, para Dekan, wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris jurusan/Prodi, sejumlah dosen, dan pegawai UHN IGB Sugriwa. (gung) Baca juga :

Surabaya — 1miliarsantri.net : KPPU berupaya untuk selalu memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok agar tetap aman jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini. Salah satunya memantau langsung pasar, yang kali ini mengambil sampel di Pasar Tambahrejo Surabaya, Sabtu (17/2). Kegiatan ini dihadiri Ketua KPPU RI, M. Fanshurullah Asa, Budi Joyo Santoso (Anggota KPPU), Adhi Karyono (Pj Gubernur Jawa Timur), H. Ferry Firmawan (Ketua Komisi 2 BPKN), Ermin Tora (Kakanwil Bulog Jawa Timur), Pemerintah Kota Surabaya, Polda Jawa Timur dan dinas terkait. Pemantauan tersebut merupakan komitmen KPPU dalam melakukan pengawasan persaingan usaha sebagai amanat dari Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999. Kegiatan ini juga dilakukan untuk menampung keluhan dari para pelaku usaha berkaitan dengan harga maupun ketersediaan bahan pokok di pasar. Adapun hasil pemantauan di Pasar Tambahrejo menunjukkan informasi dimana harga beras premium mencapai Rp. 16.000/Kg berada 15% diatas harga HET dan harga beras medium mencapai Rp. 11.000/Kg (0,9% diatas HET). harga gula pasir berkisar Rp. 17.000/kg (9,6% diatas HET), harga daging ayam Rp. 33.000/kg (10,2% dibawah HET), harga daging sapi Rp. 110.000/kg (21,4% dibawah HET), harga telur ayam Rp. 29.000/kg (7,4% diatas HET), harga bawang merah Rp. 25.000/kg (39,7% dibawah HET), harga cabe rawit Rp. 80.000/kg (40,4% diatas HET), dan harga cabe merah keriting Rp. 80.000/kg (45,4% diatas HET). “Hari ini KPPU menemukan fakta bahwa meski terdapat beberapa komoditas yang berada diatas HET yang ditetapkan oleh Pemerintah, diantaranya beras, gula, dan cabe, namun ketersediaan pasokan masih stabil, bahkan beberapa komoditas dijual dibawah HET seperti bawang merah, daging sapi dan daging ayam ras. KPPU sendiri akan fokus untuk mengawasi ada tidaknya potensi persaingan usaha tidak sehat, jangan sampai pelaku usaha melakukan praktek kartel atau persekongkolan untuk mengatur pasar yang berpengaruh pada harga bahan pokok, karena kasihan masyarakat kecil terutama untuk persiapan masuk puasa ramadhan”, jelas Fanshurullah. Lebih lanjut, pelaku usaha dihimbau agar mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. “Pelaku usaha agar berhati-hati dalam menentukan harga komoditas pangan agar tidak melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999”, tegas Fanshurullah. (har) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan akan terjadi hujan lebat disertai petir dan angin kencang yang masih berpotensi turun di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk sejumlah kota besar di Tanah Air. Berdasarkan peringatan dini cuaca yang dikutip dari situs BMKG dari Jakarta pada hari Ahad (18/2/2024), hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diprakirakan turun di beberapa titik di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Hujan lebat juga berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, serta Papua. Sementara itu, hujan dengan intensitas lebih ringan dapat terjadi di sejumlah titik di Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. Secara khusus BMKG memperingatkan potensi hujan petir turun di kota Jambi, Pangkal Pinang, Pekanbaru, dan Padang. Kota lain dapat mengalami hujan intensitas sedang termasuk Pontianak serta Palembang dan potensi hujan ringan di Bandung, Surabaya, Banjarmasin, Palangka Raya, Ambon, Mataram, Jayapura, Manokwari, Mamuju, Makassar, Kendari, dan Medan. Kemudian untuk daerah DKI Jakarta, cuaca diprakirakan akan berawan atau cerah berawan di seluruh wilayahnya sepanjang hari. BMKG juga memperingatkan sejumlah provinsi masuk dalam kategori waspada dampak hujan lebat seperti banjir untuk wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Papua. (Iin) Baca juga :