Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Jamaah shalat Idul Adha di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad (16/6/2024), melimpah hingga ke bagian luar masjid. Berdasarkan pantauan di lokasi, shalat Idul Adha mulai dilaksanakan pukul 07.10 WIB dan selesai sekitar pukul 07.25 WIB. Kepala Kantor Masjid Al-Azhar Tatang Komara menjelaskan bahwa Masjid Al-Azhar dan lingkungannya bisa menampung 12.000 hingga 13.000 orang. “Masjid dan aula serta lingkungannya bisa menampung 12.000 sampai 13.000 orang, insya Allah. Kamis siapkan baik sarana sampai ke pengeras suara insyaallah akan terdengar,” terang Tatang ditemui 1miliarsantri.net setelah pelaksanaan shalat Idul Adha, Ahad (16/6/2024). Tatang mengatakan bahwa pelaksanaan shalat Idul Adha pada tanggal 16 Juni 2024 ialah karena Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar merujuk pada pelaksanaan wukuf di Arafah. “Kepanjangan dari kebijakan pengurus YPI Al-Azhar untuk Idul Adha 1445 Hijriah, kami bersepakat atas informasi dari Arab Saudi berkaitan dengan wukuf di Arafah itu jatuh pada tanggal 15 Juni 2024, tentunya keesokan harinya ‘kan Idul Adha. Maka, kami menetapkan untuk shalat Idul Adha kali ini adalah pada tanggal 16 Juni 2024, hari Ahad,” paparnya. Selain itu, kata Tatang, pelaksanaan shalat Idul Adha pada hari ini juga berdasarkan kesepakatan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). “Tentu juga berdasarkan atas kesepakatan OKI yang sudah lama bersepakat untuk mengikuti wukuf di Arafah,” lanjutnya.

Solo — 1miliarsantri.net : Berbeda dengan keputusan Sidang Isbat Kementerian Agama (Kemenag), Majlis Tafsir Alquran (MTA) mengadakan sholat Idul Adha di lapangan parkir Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Ahad (16/6/2024). MTA memutuskan untuk merayakan Idul Adha bersamaan dengan waktu yang ditetapkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ketua Panitia Sholat Idul Adha MTA, Suprapto mengatakan, sholat Idul Adha yang lebih awal dibandingkan sholat id pemerintah itu disebabkan pihaknya mengikuti penetapan 1 Dzulhijjah di Arab Saudi. “Ketika setelah puasa Arafah kita menjalankan Id Adha (Idul Adha) jadi ini bukan pembeda, bukan. Dari dulu MTA sudah 52 tahun seperti ini. (Mengikuti Arab Saudi) Betul, Iya ada wukuf disunahkan puasa Arafah. Nggih, betul (shalat Id hari Ahad),” terang Suprapto kepada 1miliarsantri.net, Ahad (16/6/2024). Majlis Tafsir Al Qur’an (MTA) merupakan sebuah badan hukum berbentuk yayasan yang bergerak dibidang Dakwah Islamiyyah, sosial dan pendidikan. MTA didirikan oleh Almarhum Ustadz Abdullah Thufail Saputra di Surakarta pada tanggal 19 September 1972. Secara resmi MTA didaftarkan sebagai badan hukum dalam bentuk yayasan dengan akta notaris R. Soegondo Notodisoerjo Notaris di Surakarta nomor 23 tahun 1974. Meski seorang mubaligh, Ustadz Abdullah Thufail Saputra, juga dikenal sebagai pedagang sehingga mendapat kesempatan untuk berkeliling hampir ke seluruh Indonesia. Almarhum menyaksikan kondisi umat Islam di Indonesia tertinggal karena kurang memahami Alquran. Oleh karena itu, sesuai dengan ucapan Imam Malik bahwa umat Islam tidak akan dapat menjadi baik kecuali dengan apa yang telah menjadikan ummat Islam baik pada awalnya, yaitu Alqur’an, Ustadz Abdullah Thufail Saputra yakin bahwa umat Islam Indonesia hanya akan dapat melakukan emansipasi apabila umat Islam Indonesia mau kembali ke Alqur’an. Untuk itu,Ustadz Abdullah Thufail Saputra pun mendirikan MTA sebagai rintisan untuk mengajak umat Islam kembali kepada Alqur’an. Awal berdirinya Yayasan Majlis Tafsir Al – Qur’an (MTA) berkantor pusat di Jl. Serayu No 12, Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Pada tanggal 8 Maret 2009 Kantor Pusat Yayasan Majlis Tafsir Al- Qur’an (MTA) berpindah ke Jl. Ronggowarsito No 111A Surakarta, yang pada saat itu diadakan upacara peresmian oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Jakarta — 1miliarsantri.net : Tahap keberangkatan jamaah haji Indonesia telah berakhir seiring kedatangan 333 jamaah kelompok terbang 106 Embarkasi Surabaya (SUB-106) di Makkah Al-Mukarramah. Data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag) mencatat, dari 213.320 kuota haji reguler Indonesia, sebanyak 213.275 telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 241.000 jamaah. Jumlah ini terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus. Ini merupakan kuota haji terbanyak dalam sejarah penyelenggaran ibadah haji Indonesia. “Jumlah 213.320 adalah kuota terbanyak dalam sejarah haji Indonesia. Sampai penutupan keberangkatan, sebanyak 213.275 telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Ada 45 jamaah yang visanya sudah terbit, namun akhirnya batal berangkat karena beragam alasan. Sementara proses pemvisaan sudah ditutup sehingga sudah tidak dimungkinkan lagi dilakukan penggantian,” kata Jubir Kemenag, Anna Hasbie di Jakarta, Jumat (14/6/2024) Anna mengatakan, sisa 45 jamaah ini angka terkecil dalam konteks serapan kuota haji. Jadi, haji 2024 itu terbanyak dalam kuota, tertinggi dalam serapan kuota. Angka serapan kuotanya mencapai 99,98 persen. Berikut data kuota jamaah haji reguler yang tiba di Arab Saudi dalam 8 tahun terakhir penyelenggaran haji: Anna mengatakan, sampai hari ini, tercatat ada 84 jamaah yang wafat di Arab Saudi, baik Jeddah, Madinah, maupun Makkah. Seluruh jamaah haji Indonesia saat ini sudah berada di Makkah Al-Mukarramah. Mereka tengah bersiap untuk menyambut rangkaian puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Jamaah akan mulai diberangkatkan dari hotel ke Arafah pada 14 Juni 2024.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan permohonan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang diajukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di tambang batu bara Kalimantan Timur, apabila memenuhi persyaratan akan terbit dalam kurun waktu 15 hari. “Setelah terpenuhi, 15 hari dapat diterbitkan IUPK-nya,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot Tanjung dihubungi di Jakarta, Kamis (13/6/2024). Menurut dia, untuk permohonan izin tambang batu bara dari PBNU yang hendak mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) di Kalimantan Timur tersebut, saat ini dalam proses evaluasi untuk dilihat kelengkapan administrasi dan pemenuhan kewajiban. Ia mengatakan, pihaknya belum menerima permohonan izin tambang dari organisasi keagamaan lainnya untuk mengelola tambang di Indonesia. “Baru PBNU yang mengajukan,” katanya. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadilia menyatakan segera menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) pengelolaan batu bara untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), guna mengoptimalkan peran organisasi keagamaan. Ia beralasan pemberian izin usaha kepada PBNU karena dirinya bangga terhadap organisasi islam terbesar di dunia asal Indonesia tersebut yang sudah banyak berkontribusi bagi pembangunan negara. “Saya bangga terhadap NU karena saya lahir dari kandungan seorang ibu yang kader NU,” tegasnya. Presiden Joko Widodo pada Kamis (30/5/2024) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK). Keputusan Presiden Joko Widodo mengizinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mengelola tambang, mendapat sorotan. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang ditetapkan pada Kamis 30 Mei 2024. Dalam beleid tersebut, terdapat aturan yang membuka peluang bagi ormas keagamaan untuk memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Itu tertuang dalam pasal 83A PP Nomor 25 Tahun 2024. WIUPK diberikan melalui penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Dalam beleid tersebut, terdapat aturan yang membuka peluang bagi ormas keagamaan untuk memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Itu tertuang dalam pasal 83A PP Nomor 25 Tahun 2024. WIUPK diberikan melalui penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menekankan, perizinan tambang tersebut akan tetap melalui Kementerian ESDM.

Surabaya — 1miliarsantri.net : Pemprov Jawa Timur akan berkolaborasi dengan Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (Inovasi) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dasar, terutama di bidang literasi dan numerasi. Sejak 2016, Australia dan Indonesia telah meluncurkan sebuah kemitraan pendidikan untuk mendukung pembelajaran di sekolah-sekolah dasar di Indonesia. Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Kementerian Agama (Kemenag), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pada 2024 ini Inovasi telah memasuki fase ketiga dalam rangka mendukung implementasi serta meluncurkan reformasi dan prioritas pendidikan. Selain menguatakan pendidikan dasar di SD, INOVASI juga fokus dalam penguatan pendidikan dasar di madrasah. “Seiring dengan perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Australia dan Indonesia, kami senang dapat memperluas kemitraan kami di bidang pendidikan dan sekolah dasar ke lebih banyak provinsi, termasuk Jawa Barat dan Maluku,” ujar Madelaine Moss, Minister-Counsellor for Governance and Human Development, Kedutaan Besar Australia, Rabu (12/6/2024). Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Rohmat Mulyana, menyoroti peran penting ekosistem pendidikan dalam meningkatkan kualitas madrasah. Kemenag melayani lebih dari 10 juta siswa di 87.000 madrasah yang tersebar di seluruh nusantara. Rohmat menekankan, hubungan yang kuat dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan lokal, termasuk mereka yang berasal dari sektor pendidikan Islam, mendukung Kemenag untuk menawarkan layanan pendidikan yang komprehensif, berkualitas tinggi, dan merata kepada siswa madrasah. “Saya sangat senang Inovasi kembali berkolaborasi dengan Kemenag dan memberikan penguatan kepada madrasah. Seperti diketahui sebanyak 95% madrasah adalah swasta dimana para gurunya sangat membutuhkan pelatihan dan pendampingan. Hadirnya INOVASI sangat membantu Kemenag dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan madrasah,” terang Rohmat. Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur Abu Khaer menyambut baik dengan adanya kerjasama dengan Inovasi yang memasuki masa fase 3.

Malang — 1miliarsantri.net : Ratusan kiai kampung se-Indonesia mendoakan dan mengingatkan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia terpilih menepati janjinya. Para tokoh ulama se-Indonesia juga menitipkan harapan dan janji politik yang sempat diucapkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Doa Bersama dan Tazkirah Kiai Kampung se-Indonesia” di Kastil Atamimi, Desa Karangwidoro, Dau, Kabupaten Malang, Minggu (9/6/2024). Mereka juga mendoakan transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Tokoh-tokoh ulama itu ada yang mengikuti secara offline di Kastil Atamimi, atau pun secara online dari berbagai wilayah di Indonesia. Muhammad Ansori, salah satu kiai kampung mengungkapkan, ada beragam janji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, yang perlu terus dikawal. Dia dan kiai kampung se-Indonesia mendoakan agar janji-janji itu bisa terlaksana. “Jadi intinya harapan kita dengan janji Prabowo yang lebih dari 10. Mudah-mudahan terwujud di masa kepemimpinan yang akan datang,” kata Ansori. Alumni Ponpes Genggong, Probolinggo ini mengaku salah satu yang dicermati dari janji Prabowo – Gibran, yakni di sektor pendidikan, baik ke pendidikan formal dan informal.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan meminta pemerintah tegas kepada pemilik travel haji dan umrah yang tidak mengikuti aturan pemerintah Arab Saudi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang di King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah. Marwan mengatakan sanksi tegas harus sudah diterapkan bagi travel yang masih nakal yang dapat merugikan jemaah jika sewaktu – waktu mengalami masalah, terutama jika terindikasi menggunakan visa haji ilegal. Terbukti, pada kasus pemulangan jemaah haji Indonesia non visa haji tahun ini, akibat ulah travel yang masih nakal. “Kita merekomendasikan bagi travel yang kita sebut nakal, saya kira tidak lagi saatnya memperingatkan, tapi cabut (izin). Bagi travel yang tidak dapat izin menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah dan haji ya ditindak secara pidana,” terang Marwan Dasopang. Selain travel nakal, pemerintah juga harus memperketat pengawasan akun media sosial yang secara gamblang masih menawarkan layanan haji non prosedural, berhaji tanpa antre. Bahkan secara terang – terangan mengiming – imingi jemaah bisa berhaji dengan visa lain seperti visa ziarah. “Sekarang mereka cukup berani ya. Setiap pagi, setiap bangun pagi di medsos kita sudah ada godaan itu. Kita harus melakukan pengetatan di pihak kita. Intinya, pemerintah melayani jemaah, dan merasa nyaman, aman, dan terlaksana menjadi haji yang mabrur serta barakah,” tambahnya. Dia mengatakan, permasalahan yang dihadapi jemaah Indonesia baik masuk secara prosedur atau legal, masih tanggung jawab pemerintah. Namun, jangan sampai membuat perwakilan negara di KJRI Arab Saudi repot. Mengingat untuk putusan sanksi bagi jemaah yang melanggar, pihak KJRI tidak bisa intervensi apapun.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Komisi VIII DPR, Ashabul Kahfi setuju jika Kementerian Agama (Kemenag) dipisahkan dengan Kementerian Haji. Ashabul mengatakan, pemisahan antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji merupakan ranah dari kebijakan politik. Dalam konteks hari ini, menurutnya dualisme pengelolaan terjadi yakni antara Kementerian Agama dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). “Dalam aspek kebijakan pelaksanaan ibadah haji menjadi ranah Kementerian Agama, namun pada aspek pengelolaan keuangan haji ada pada lembaga lain yakni BPKH,” terang Ashabul Kahfi dalam keterangan tertulisnya, Ahad (9/6/2024). Karena itu, Ashabul sepakat jika pengelolaan soal pelaksanaan haji diatur oleh kementerian sendiri. “Terkait usulan pemisahan, pada prinsipnya saya sangat setuju agar pengelolaan ibadah haji menjadi kebijakan politik yang langsung di bawah Presiden. Selama ini, haji hanya menjadi satu Direktorat dari sebuah kementerian,” ucap Ashabul. Kendati demikian, menurut Ashabul, usulan pemisahan kementerian ini harus dikaji secara komprehensif dalam berbagai aspeknya. Dia pun mengusulkan agar BPKH diubah menjadi Kementerian Haji agar lebih mudah.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan akan memberi sanksi kepada travel yang menyediakan visa selain visa resmi haji kepada jamaah yang bermaksud menunaikan ibadah haji. “Kita kan memberi sanksi kepada travel yang menyediakan visa selain visa resmi haji. Menteri haji Kerajaan Arab Saudi juga sudah mengingatkan jangan pakai visa di luar visa haji resmi. Karena pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan bertindak tegas. Saya juga sudah sampaikan jangan berangkat haji tanpa visa resmi haji,” ujar Menag menanggapi wartawan di Komplek Parlemen, Jakarta, Sabtu (8/6/2024). Visa haji diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Pasal 18 UU PIHU mengatur bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia, dan visa haji mujamalah undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Visa kuota haji Indonesia terbagi dua, haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Tahun ini, kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah. Indonesia juga mendapat 20.000 tambahan kuota. Sehingga, total kuota haji Indonesia pada operasional 1445 H/2024 M adalah 241.000 jemaah. Untuk warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, UU PIHU mengatur bahwa keberangkatannya wajib melalui PIHK. Dan, PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada menteri agama.

Mekah — 1miliarsantri.net : Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah mengeluarkan Surat Edaran kepada jamaah di Makkah maupun yang akan tiba untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota perhajian menjelang puncak haji. Edaran ini diterbitkan seiring dengan kebijakan Pemerintah Saudi yang semakin memperketat pemeriksaan di check point pintu masuk Kota Makkah. “Karenanya, demi keselamatan dan kenyamanan jamaah, PPIH melalui perangkat kloter, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan petugas lainnya mengimbau jamaah agar tidak keluar Kota Makkah sebelum puncak haji,” terang Anggota Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda, Jumat (07/06/2024). Ia menambahkan, jamaah yang melaksanakan ziarah ke luar kota perhajian dikhawatirkan akan mendapatkan kendala saat masuk kembali ke Kota Makkah karena pemeriksaan ketat di check point pintu masuk kota. Selain itu, lanjut Widi, ketika ke luar hotel atau ke Masjidil Haram, jamaah agar senantiasa membawa identitas pengenal berupa smart card, gelang identitas atau paspor, sehingga ketika ada pemeriksaan oleh aparat Saudi, dapat menunjukkan identitas lengkapnya, terutama ketika jamaah terpisah dari rombongan. “Mengingat cuaca panas, saat ke luar hotel, jamaah agar selalu mengenakan alat pelindung diri (APD) berupa topi lebar, payung atau kaca mata hitam untuk menghindari sinar UV matahari, membawa air minum agar tidak dehidrasi,” ucap dia.