Kategori: Berita Nasional

Yogyakarta — 1miliarsantri.net : Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PP Muhammadiyah dan Lazismu Pusat mengucurkan beasiswa kader senilai Rp3,5 miliar. Peluncuran program ini disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Agung Danarto melaunching Beasiswa Kader Muhammadiyah 2024, Jumat (2/8/2024) Agung menyebut beasiswa ini adalah bagian dari perhatian serius yang diberikan Muhammadiyah untuk kadernya. Total dana Beasiswa Kader 2024 ini sebesar Rp3,5 miliar dari Lazismu Pusat untuk 400 orang. Penjaringan dilakukan melalui dua skema yaitu untuk kader yang aktif di Ortom minimal tingkat daerah dan beasiswa kader mustadh’afin. Dari Rp 3,5 miliar tersebut akan dibagi untuk penerima beasiswa S1 sebanyak 250 orang dengan per orang akan mendapat Rp. 4 juta, dan S2 sebanyak 150 orang dengan masing-masing penerima beasiswa akan mendapatkan Rp. 5 juta. Agung berharap peluang beasiswa ini dimanfaatkan oleh kader untuk studi lanjut, sehingga kader memiliki kemampuan untuk bersaing di tengah kemajuan Muhammadiyah saat ini. Kemajuan tersebut membutuhkan kader yang lebih kompeten untuk mengisi pos-pos strategis di Muhammadiyah. “Misalnya untuk masuk menjadi dosen di universitas Muhammadiyah-’Aisyiyah minimal dibutuhkan magister. Dari tahap ini saja kader-kader kita yang sejak dini menjadi aktivis di Persyarikatan Muhammadiyah tidak memenuhi kriteria, karena tidak selesai atau belum menempuh jenjang pendidikan S2,” tuturnya. Beasiswa Kader 2024 dibuka mulai 29 Juli sampai dengan 5 Agustus 2024. Tidak hanya memperhatikan dari sisi kekaderannya, Beasiswa Kader juga memperhatikan potensi akademik, dan kemampuan finansial bagi kader yang sedang menempuh studi lanjut mulai D3/D4/S1 maupun S2. Ketua MPKSDI PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan Beasiswa Kader ini dibuka sebesar-besarnya bagi kader untuk membantu meringankan beban biaya, sehingga bisa melakukan studi lanjut. Sosok yang akrab disapa Gus Bah ini menyampaikan program ini didukung penuh oleh Lazismu. “Donasi infak, sedekah dan lain sebagainya yang dititipkan ke Lazismu, kita salurkan ke umat yang membutuhkan. Yang pada kali ini kita salurkan ke umat yang sedang berjuang fisabilillah, yang dalam hal ini adalah mahasiswa,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat, Ahmad Imam Mujadid Rais pada kesempatan yang sama menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang menyambut antusias dari program Beasiswa Kader ini. Rais menjelaskan, selama ini pihaknya telah banyak menerima pertanyaan terkait akses beasiswa. “Mudah-mudahan melalui peluncuran Beasiswa Kader Muhammadiyah ini bisa memenuhi dahaga, peluang, dan kesempatan yang jarang sekali diraih oleh kader kita di berbagai level,” paparnya. Beasiswa Kader Muhammadiyah ini merupakan concern bersama yang dibangun oleh PP Muhammadiyah, mengingat untuk menghadapi bonus demografi akan tidak mudah. Oleh karena itu, Muhammadiyah ingin membuka semakin banyak peluang bagi kader untuk semakin berkembang dan siap bersaing. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah selesai mengadakan rapat pleno di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Ahad (28/07/2027). Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan poin hasil pleno tersebut. Garis besar hasil pleno tersebut, antara lain sebagai berikut: Selain itu, Gus Yahya juga menyampaikan tentang perkembangan mutakhir dalam hubungan antara PKB dan PBNU. Ada beberapa prinsip hubungan NU dengan PKB, antara lain prinsip hubungan historis, prinsip hubungan irisan konstituensi, hubungan teologis, dan prinsip tradisi. Namun, Gus Yahya menegaskan prinsip dasar yang paling penting adalah bahwa hubungan PBNU dan PKB tidak dapat dianggap kongruen (sama). Ia menegaskan, warga NU yang menjadi konstituen PKB hanya berjumlah sekira 20%, sementara yang lainnya tersebar di berbagai partai politik. Hal ini yang melandasi bahwa PBNU harus memikirkan pula hubungan dengan partai politik lain dan tidak bisa hanya eksklusif untuk PKB. “Yang paling penting prinsipnya adalah begini bahwa NU ini tidak mungkin dianggap kongruen dengan PKB. NU dan PKB ini beda-beda, tidak bisa NU hanya untuk PKB saja,” pungkas Gus Yahya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah merampungkan perhelatan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2, 25-26 Juli 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta. Pertemuan yang diikuti 12 negara Pasifik tersebut berhasil mengadopsi Chair’s Summary atau Kesimpulan Keketuaan Indonesia. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon, didaulat menyampaikan kesimpulan tersebut. “IPPP ini bertujuan untuk meningkatkan peran parlemen dalam membina kemitraan dan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Kepulauan Pasifik berdasarkan pada komitmen bersama meningkatkan konektivitas regional dan pembangunan inklusif untuk mengatasi tantangan regional dan global yang beraneka ragam dan belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Fadli saat membacakan pembukaan dokumen Summary tersebut. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR 2014-2019 tersebut menyampaikan sejumlah hal strategis yang terangkum dalam Chair’s Summary, sebagai bentuk komitmen penuh institusi DPR dan parlemen-parlemen Kepulauan Pasifik dan penegasan kesamaan pandangan dalam melihat dinamika yang terjadi di Pasifik. Summary yang disepakati secara konsensus itu memuat sejumlah hal. Pertama, penegasan kembali komitmen meningkatkan konektivitas ekonomi, politik, dan sosial di kawasan, dengan visi menjadikan Pasifik sebagai kawasan terintegrasi, saling terhubung erat untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Kedua, komitmen teguh menjaga perdamaian dan keamanan regional, membangun ketahanan, dan menciptakan kesejahteraan bagi semua berdasarkan prinsip saling percaya dan menghormati kedaulatan serta integritas teritorial setiap negara melalui trek diplomasi parlemen. Ketiga, penegasan cara pandang lautan samudera sebagai perekat, bukan pemisah, dengan menghormati keragaman budaya, peningkatan keterlibatan diplomatik dan politik sebagai elemen pemersatu dalam kerangka mempererat kerja sama dan saling pengertian yang lebih berkelanjutan. Keempat, menekankan perhatian bersama terhadap isu ketidakpastian ekonomi, dampak nyata perubahan iklim, degradasi laut, dan bencana alam, ancaman ketahanan pangan, dan keamanan maritim. Kelima, urgensi peningkatan kolaborasi, kemitraan, dan konektivitas berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati integritas dan kedaulatan teritorial untuk membangun landasan bagi perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan regional. Keenam, urgensi diplomasi parlemen untuk menciptakan masa depan yang lebih adil, tangguh, dan sejahtera bagi semua. Ketujuh, keprihatinan terhadap degradasi lingkungan laut, samudra, dan keanekaragaman hayati laut akibat sampah laut, polusi air, plastik, dan eksploitasi yang tidak berkelanjutan, yang semua tersebut berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, ketahanan pangan, kemajuan ekonomi, dan pembangunan inklusif. Kedelapan, urgensi interaksi yang lebih erat antara Indonesia dan negara-negara di Pasifik, khususnya melalui pertukaran di bidang pendidikan, sosial budaya, dan hubungan antarmasyarakat. Kesembilan, urgensi Kerja Sama Selatan-Selatan sebagai platform untuk meningkatkan konektivitas regional. Kesepuluh, urgensi mendorong pembangunan regional dalam mempercepat pencapaian SDGs yang inklusif melalui pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan dan ekonomi biru seperti di sektor perikanan dan akuakultur, konektivitas pelabuhan, energi terbarukan, mempromosikan produksi dan penggunaan pangan yang berkelanjutan, pariwisata bahari yang berkelanjutan, dan pemberdayaan perempuan dan pemuda di sektor maritim. Kesebelas, urgensi peningkatan kerja sama mengurangi dampak perubahan iklim, mengejar tindakan adaptasi iklim terutama untuk rehabilitasi lahan pesisir, perlindungan ekosistem laut, dan pemberdayaan masyarakat di Pasifik. Keduabelas, urgensi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, investasi, dan kemitraan bisnis, yang didukung peran penting teknologi komunikasi, infrastruktur digital, dan jaringan transportasi. Ketigabelas, forum berkomitmen memanfaatkan IPPP sebagai platform penting untuk keterlibatan regional dengan mengembangkan forum tersebut sebagai majelis parlemen Indonesia dan kawasan Pasifik. Hal lain ditegaskan Fadli adalah terkait komitmen DPR untuk memperkuat kerja sama dengan parlemen negara-negara Pasifik di bidang pengembangan kapasitas, perancangan undang-undang, inovasi teknologi di parlemen, pertukaran informasi, dan publikasi media yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran sekretariat parlemen. IPPP ke-2 merupakan kelanjutan Sidang IPPP pertama yang diselenggarakan pada Juli 2018. IPPP ke-2 ini diikuti delegasi Ketua Parlemen dan anggota Parlemen. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Persyarikatan yang didirikan KH Amad Dahlan ini, secara tegas dan tanpa keraguan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola Ijin Usaha Pertambangan(IUP) akhirnya tidak ada lagi kontroversi tentang iya atau tidaknya Muhammadiyah mengelola tambang yang ditawarkan pemerintah. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogya, Ahad (28/7/2024). Unsur kehati hatian PP Muhammadiyah menerima IUP dari pemerintah memang dilakukan dengan menggelar rapat konsolidasi nasional dari 27-28 Juli di Universitas Aisiyah Muhammadiyah Yogya. Meskipun disertai unsur kehati hatian, namun di internal Muhammadiyah juga masih ada yang tidak sependapat. Ketidaksetujuan itu diwujudkan dalam demo di luar acara konsolidasi di Universitas Aisiyah Muhammadiyah. Anak anak muda Muhammadiyah menyindir dengan spanduk bertuliskan; NU-Muhammadiyah dibedakan dengan qunut, tetapi disatukan dengan tambang. Tapi, demo itu toh tidak bisa mengganggu keputusan PP Muhammadiyah yang sudah final menerima IUP dari pemerintah. Meskipun demo anak anak muda Muhammadiyah tidak merubah keputusan final penerimaan pengelolaan tambang, namun di level publik yang paham Muhammadiyah masih tetap mempertanyakan; Kenapa sih Muhammadiyah mau? Apa karena ditekan? Atau karena Muhammadiyah sudah tidak mau ribut atau berseberangan dengan pemerintah? Itulah letupan letupan pertanyaan dari pihak yang tidak sepaham. Dalam konferensi pers yang disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti menjelaskan Muhammadiyah mengungkap alasan menerima konsesi izin usaha pertambangan atau izin tambang yang ditawarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Prof Mu’ti menyebut Muhammadiyah berkomitmen memperluas dan memperkuat dakwah dalam ekonomi. Hal ini termasuk dalam pengelolaan tambang. “Yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial,” katanya. Prof Mu’ti menambahkan penerimaan IUP itu juga disertai komitmen menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumberdaya insani yang handal dan berintegritas tinggi. Ia juga menuturkan keputusan menerima izin tambang diambil setelah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, dan majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah juga menerima masukan dari pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dijelaskan, majelis konsolidasi nasional sudah sepakat mendukung dan memperkuat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengelolaan tambang. Dengan keputusan tersebut, maka Muhammadiyah menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kedua yang menerima izin tambang, yang sebelumnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah lebih dulu menyatakan menerima. Pada awal Juni 2024, pemerintah memberikan ormas keagamaan kesempatan dapat izin tambang batu bara. Kebijakan izin tambang ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara. Lewat aturan ini, ormas keagamaan dapat diprioritaskan sebagai penerima penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B). Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan, untuk ormas ormas yang akan mengelola tambang akan dicarikan tempat yang bagus bagus. Ia juga menegaskan dilibatkannya ormas mengelola tambang agar ikut menjaga aset negara. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama telah mengumumkan hasil akhir Uji Kompetensi (Ikhtibar Tashfiyah atau Tahdid Mustawa) Calon Mahasiswa Universitas Al Azhar Mesir 2024. Total ada lebih 1.500 calon mahasiswa yang dinyatakan lulus pada uji kompetensi tahun ini. Uji Kompetensi dilaksanakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Markaz Syekh Zayed li Ta’lim al-Lughah al-‘Arabiyyah li Ghayr an-Nathigin Biha. Prosesnya difasilitasi oleh Markaz Al-Azhar Indonesia atau OIAA Indonesia. “Hari ini kami umumkan 1.562 peserta lulus Uji Kompetensi Calon Mahasiswa Universitas Al Azhar Mesir 2024. Ada 20 orang sebagai calon penerima beasiswa Al-Azhar 2024/2025, dan 1.542 orang sebagai calon mahasiswa non beasiswa atau mandiri,” terang Plt Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad di Jakarta, Senin (29/7/2024). Berdasarkan pengumuman tersebut, lanjut Prof Abu Rokhmad, peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi berhak mendapatkan rekomendasi studi dari Kementerian Agama. Tujuannya, untuk memperlancar proses pengurusan dokumen pendaftaran ke Universitas Al-Azhar. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ahmad Zainul Hamdi merinci bahwa ada sejumlah tahapan lanjutan yang harus diikuti peserta. Bagi calon mahasiswa baru yang tidak memiliki ijazah muadalah (disetarakan dengan SLTA Al-Azhar), atau pernah memiliki ijazah muadalah namun berakhir masa berlakunya, atau memiliki ijazah sebelum TA 2020/2021, harus mengikuti: a) Program penyiapan kompetensi (i’dad ta’hili), yaitu kelas persiapan mengikuti uji kompetensi penyetaraan (muadalah) b) Ujian penyetaraan (ikhtibar muadalah), sebagai syarat mendaftar di Universitas Al-Azhar c) Uji kompetensi level bahasa Arab (placement test/tahdid mustawa) d) Matrikulasi bahasa berdasarkan hasil uji kompetensi level bahasa Arab “Bagi calon mahasiswa baru yang memiliki ijazah muadalah yang masih berlaku, dapat langsung mengikuti uji kompetensi level bahasa Arab (placement test/tahdid mustawa) dan matrikulasi bahasa sesuai hasil uji kompetensi level bahasa Arab melalui Markaz Tatwir Taklimil at-Thullab Al- Wafidin wal Ajanib Al-Azhar, untuk selanjutnya akan diberikan rekomendasi studi dari Kementerian Agama Rl guna memperlancar proses pengurusan dokumen pendaftaran ke Universitas Al-Azhar,” paparnya. Tahap berikutnya adalah pemberkasan dan pendaftaran. Calon mahasiswa baru harus menyiapkan semua dokumen yang diperlukan sebagai syarat pendaftaran di Universitas Al- Azhar. “Berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Agama RI dan Al-Azhar Al-Syarif untuk TA 2024/2025, pelaksanaan tahapan-tahapan selanjutnya bagi calon mahasiswa baru yang tercantum dalam pengumuman ini, diberikan tanggung jawabnya kepada Markaz Al-Azhar li Ta’lim al-Lughah al-‘Arabiyyah li Ghayr an- Nathiqin Biha/Markaz Al-Azhar Indonesia yang berada di bawah koordinasi Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia, dengan supervisi Kementerian Agama RI dan Al-Azhar Al-Syarif,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Duta Besar Republik Indonesia di Tunis, Tunisia, Zuhairi Misrawi mengapresiasi dukungan Universitas Zaitunah kepada mahasiswa Indonesia yang belajar di negara itu. Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara apresiasi Rektor Universitas Zaitunah atas kelulusan para mahasiswa Indonesia di Fakultas Peradaban Islam, Universitas Zaitunah, Kamis (25/7/2024) lalu. Acara tersebut dihadiri oleh Rektor Universitas Zaitunah, Abdul Latif Bouazizi, dan beberapa dosen lainnya. Dalam kesempatan itu, Zuhairi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Rektor Universitas Zaitunah dan para dosen yang telah memberikan perhatian kepada para mahasiswa. “Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Zaitunah dan para dosen yang telah memberikan perhatian dan kasih-sayang tidak terbatas kepada para mahasiswa Indonesia,” tukas Zuhairi. Zuhairi mengaku bangga atas prestasi dan kelulusan mahasiswa Indonesia dalam setahun terakhir yang mengalami peningkatan signifikan, baik pada jenjang S1, S2, maupun S3. Hal itu, lanjutnya, dapat dicapai berkat perhatian para dosen Universitas Zaitunah kepada para mahasiswa dengan mendorong peningkatan kemampuan akademis mereka. “Sungguh, para mahasiswa Indonesia sangat beruntung karena mendapatkan bimbingan dan pembelajaran langsung dari para dosen yang mumpuni,” sambungnya. Sementara itu, Rektor Universitas Zaitunah, Abdul Latif Bouazizi, juga menyampaikan apresiasi atas ketekunan dan semangat para mahasiswa Indonesia yang menghasilkan prestasi membanggakan. “Kami melihat langsung bagaimana para mahasiswa Indonesia gigih dan tekun belajar. Dan, hari ini kita bisa melihat langsung hasilnya. Ketekunan dalam belajar ini yang membuat para mahasiswa Indonesia akan menjadi ulama, cendekiawan, dan pemimpin di masa mendatang. Mereka ini akan menjadi duta-duta Zaitunah dan Tunisia saat berkiprah di Indonesia. Sebab itu, kami sangat bangga,” ungkapnya. Di akhir acara, Zuhairi dan Rektor Universitas Zaitunah, serta para dosen memberikan sertifikat kelulusan dan hadiah bingkisan kepada para mahasiswa yang lulus. (wink) Baca juga :

Semarang — 1miliarsantri.net : Pengurus Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Izzudin dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Falak Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang di Auditorium II Kampus III UIN Walisongo, Rabu (24/7/2024) lalu. Pengukuhan ditandai dengan penyerahan SK dan pengalungan samir oleh Rektor UIN Walisongo Semarang Prof Nizar Ali kepada Prof Ahmad Izzudin. Ahmad Izzudin secara resmi menyandang gelar Profesor Ilmu Falak terhitung sejak 1 Oktober 2023 dan memperoleh kenaikan pangkat/golongan sebagai Pembina Utama Muda/IV/c pada 1 April 2024. Dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Falak, ia menyampaikan pidato berjudul Teori Arah Menghadap Kiblat: Upaya Mencari Teori Arah yang Relevan dan Akurat. Sebelumnya, ia merupakan sarjana dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN, sekarang UIN) Walisongo, Semarang pada 1997. Lalu gelar magisternya diraih di UIN Walisongo pada 2001 dan gelar doktoralnya ditamatkan di kampus yang sama pada 2011. Izzudin mengajar sejumlah mata kuliah di UIB Walisongo Semarang yakni Tarikh Tasyri, Fiqh Mawaris, Hisab Waktu Shalat dan Arah Kiblat, Qawaidul Fiqhiyah, Hisab Awal Bulan Kamariah Kontemporer, Hisab rukyat, Kajian Kitab Falak, Praktikum Ilmu Falak, Pengantar Ilmu Falak, Hisab Rukyat Klasik, Hisab Rukyat Kontemporer, Sejarah Perkembangan Ilmu Falak, dan Seminar Proposal. Izzudin saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2019-2024). Akademisi kelahiran Kudus, Jawa Tengah 52 tahun itu juga menjadi pengurus Lembaga Falakiyah PBNU masa khidmah 2022-2027. Ia juga aktif di beberapa lembaga. Di antaranya sebagai Ketua Umum Asosiasi Dosen Falak Indonesia (ADFI), Ketua Umum Asosiasi Pesantren Falak Indonesia (APFI), Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Diklat Lembaga Falakiyah PBNU, Ketua Lajnah Falakiyah PWNU Jawa Tengah (2003- 2008), Sekretaris Bidang Ketakmiran Masjid Agung Jawa Tengah, Pengurus LPKBHI FSH UIN Walisongo, dan Tim Hisab Rukyat Kemenag RI. Selain aktif sebagai pengurus Lembaga Falakiyah PBNU dan pengajar di UIN Walisongo, Izzudin mendirikan Pesantren Life Skill Daarun Najaah, Ngaliyan, Semarang. Ia juga mengemban amanah sebagai Wakil Rais Syuriah PCNU Kota Semarang. Izzudin telah menerbitkan banyak karya, baik dalam bentuk artikel jurnal maupun pada surat kabar dan majalah, baik secara pribadi maupun berkolaborasi, yang diterbitkan pada skala nasional hingga internasional. Berikut karya-karya Prof Izzudin: (hud) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) didaulat memberi sambutan dalam Pembukaan Pelatihan Digital Leadership Transformasi Digital di Lingkungan Nahdlatul Ulama “NU Digdaya” (Digitalisasi Data dan Pelayanan) yang digelar di Pusdiklat Kemenkominfo, Jakarta, 22 – 26 Juli 2024. Berikut adalah transkrip lengkap sambutan Gus Yahya dalam acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, was shalatu was salamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ‘ala alihii wa shahbihi wa man walah. Amma ba’ad. Yang saya hormati Pak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Pak Budi Setiadi. Ini beliau sengaja datang enggak pakai peci, supaya jelas mana yang menteri mana yang ketua umum. [Hadirin tertawa]. Soalnya kalau di sini enggak ada tulisannya, enggak ada yang tahu mana ketua umum, mana yang enggak, pakai peci semua. Yang saya hormati jajaran pimpinan Kemeninfo. Yang saya hormati perwakilan dari Prospera. Teman-teman dari PBNU, hadir di sini salah seorang ketua tanfidziyah, Pak Agus Zainal Arifin, ketua bidang transformasi digital. Ini memang tanggung jawab beliau. Wakil sekjen, Pak Najib Azca. Ini wakil sekjen bidang saya suruh [hadirin tertawa]. Yang saya hormati para peserta Digital Leadership Academy dari jajaran Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Tadi Bu Roksana Khan (yang presentasi dengan menggunakan Bahasa Inggris, ed.) sempat mengalami kesulitan teknis untuk menyiarkan suaranya. Tapi alhamdulillah bisa diatasi sehingga bisa keluar suaranya, walaupun saya tahu, untuk sebagian besar peserta ini ada suaranya atau tidak sama saja. [hadirin tertawa]. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kepala Badan Pengembangan SDM bahwa MoU antara PBNU dengan Kemenkominfo ini ditandatangani pada bulan Mei 2022. Dan itu adalah salah satu dari kerja sama yang paling awal dijalin oleh PBNU, khususnya dengan kementerian di dalam pemerintahan kita. Kenapa? Karena memang agenda transformasi digital itu menjadi salah satu agenda utama yang kita sepakati sejak awal. Dan kita sudah mau sejak awal: ini pokoknya segera transformasi digital. Tapi memang proses transformasi digital ini harus menempuh satu jalan yang yang tidak sederhana dan tidak linear. Ada sejumlah hal yang harus kami lakukan terlebih dahulu sebelum sampai kepada hal-hal yang lebih teknis yang bersifat teknologi, dan prosesnya membutuhkan waktu. Sehingga memang baru dua tahun kemudian kita sekarang berhasil mencapai tahap berikutnya, yaitu tahap penyiapan fasilitas teknologi yang dibutuhkan, mulai dari software sampai dengan hardware-nya. Insyaallah pada akhir bulan ini Nahdlatul Ulama sudah siap untuk mengoperasikan platform yang kita sebut sebagai NU Digdaya ini, yaitu Digital Data dan Layanan, yang akan menjadi platform yang menampung seluruh urusan keorganisasian dan layanan masyarakat di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi di Agustus nanti, Pak Menteri, insyaallah di PBNU sudah enggak ada lagi kertas beredar. Insyaallah. Semuanya sudah melalui proses digital. Itu pun nantinya kita masih membutuhkan lebih lanjut satu proses nontechnological treatment. Jadi langkah-langkah di luar teknologi yang harus kita tempuh untuk mempersiapkan – seperti yang disebut oleh Pak Kepala BPSDM tadi – pola pikir, mindset dari jajaran dan pengurus Nahdlatul Ulama ini, agar siap mengoperasikan keseluruhan mekanisme digital ini. Memang, Bapak Ibu sekalian, transformasi digital atau mungkin secara lebih spesifik saya sebut saja manajemen organisasi melalui platform digital, itu adalah keniscayaan ketika kita menghadapi perkembangan demografis yang membuat ukuran organisasi itu sendiri tidak mungkin dikelola kecuali melalui platform digital. Dan ini sudah terjadi di berbagai pemerintahan. Indonesia ini kayaknya termasuk yang agak belakangan, Pak Menteri, ya. Sebelum ini itu ada Inggris dan beberapa negara lain yang sudah menerapkan e-government. Kenapa? Karena melihat bahwa mengelola demografi yang ukurannya besar itu enggak mungkin lagi bisa efektif kecuali melalui platform digital. Kami sudah merasakan hal itu sejak lama, dan melihat realitas semakin membesarnya ukuran NU ini, karena NU terus membesar. NU itu dari waktu ke waktu persentasenya tambah. Jadi kalau ada partai NU itu jangan-jangan menang terus nantinya [hadirin tertawa]. Karena sekarang menurut survei sudah 56,9% penduduk Indonesia mengaku NU. Ini berarti ada tidak kurang dari 180 juta. Bagaimana mungkin mengelola 180 juta warga ini kalau tidak menggunakan teknologi digital ini. Tapi tentu saja ini membutuhkan transformasi yang melompat sangat jauh, karena di NU ini, apalagi digital, soal jam itu saja belum cukup menjadi mindset. Jadi kalau yang lain-lain itu sudah ukuran waktu itu jam: jam 09.30, jam 10, jam 11. Kalau di NU belum. NU itu ukuran waktunya itu pokoknya bakda shalat fardu. [Hadirin tertawa]. Kalau ada undangan ya bakda Dzuhur, bakda Asar, bada Isya. Sampai tempo hari ada yang menduga bahwa NU ini didirikan bakda Isya. 1926 itu kan bakda Isya. Karena tradisinya di pesantren juga memang seperti itu, jadwal pengajaran itu mengikuti waktu shalat lima waktu itu. Maka dibutuhkan effort untuk mentransformasikan mindset ini, dan effort itu memang kompleks dan butuh kerja keras, tapi tidak terelakkan karena ini niscaya. Kita harus melakukan ini dan PBNU bertekad untuk memaksa seluruh jajaran NU masuk ke dalam ekosistem digital ini di dalam pengelolaan organisasi. Nah, karena itu, saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atas kesediaannya untuk membantu Nahdlatul Ulama dalam soal ini. Dan tentu saja bahwa tujuan kami melakukan peningkatan kinerja manajemen organisasi ini tidak lain memang untuk meningkatkan kontribusi kami bagi kemaslahatan bangsa dan negara kita. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Prospera dan JICA, yang juga menjadi bagian dari partner program ini. Ini para peserta saya minta membuka pikiran selebar-lebarnya untuk menyerap materi-materi yang diberikan dalam ini, karena segera sesudah ini Anda semua akan bertanggung jawab untuk menjadi Digital Leadership Academy lokomotif dari transformasi digital di lingkungan Nahdlatul Ulama, dan itu bukan pekerjaan kecil. Karena untuk struktur Nahdlatul Ulama sendiri saja itu ada jajaran kepengurusan mulai di tingkat pusat PBNU, provinsi PWNU, kabupaten kota PCNU, kecamatan MWC, kemudian desa Ranting. Dan kami sudah hitung, Pak Menteri, jumlah personil kepengurusan dari pusat sampai ke desa di seluruh Indonesia ini di lingkungan organisasi NU sendiri, itu tidak kurang dari 2 juta orang pengurus. Mereka harus kita kelola semua. Padahal di NU ini masih punya apa yang kami sebut sebagai badan-badan otonom yang dulu disebut organisasi-organisasi underbow, seperti Muslimat, Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU, dan lain-lain. Kami punya 14 organisasi…

Jakarta — 1miliarsantri.net : Selama 55 hari operasional penyelenggaraan haji di Makkah atau sejak 20 Mei hingga 13 Juli 2024, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah telah melayani 2.771 jemaah haji dengan berbagai kondisi kesehatan, baik rawat jalan maupun rawat inap. “Sebanyak 1.308 jemaah di antaranya dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) untuk penanganan lebih lanjut. Meskipun telah menutup layanan operasionalnya, KKHI masih menyiagakan ruang IGD sebagai tempat transit bagi pasien setelah menjalani perawatan di RSAS hingga 23 Juli 2024,” terang Anggota Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda dalam keterangan resmi Kemenag mengutip dari laman sehatnegeriku.kemkes.go.id. KKHI Makkah, lanjutnya, juga telah menyiapkan tim advance untuk menjalankan program visitasi bagi jemaah haji yang masih dirawat di RSAS hingga tanggal yang sama. “Pemantauan dan visitasi jemaah yang masih dirawat di RSAS akan terus dilakukan sampai semua petugas kembali ke Tanah Air,” ujarnya. Menurutnya, jika masih ada jemaah yang dirawat di RSAS sampai semua petugas kesehatan kembali ke Tanah Air, hal itu akan dilaporkan kepada Kantor Urusan Haji (KUH) Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah. Selanjutnya, diserahterimakan kepada KJRI di Jeddah untuk melakukan pemantauan jemaah di RSAS. “Semua jemaah haji yang masih dirawat di RSAS tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia hingga jemaah dapat kembali ke Indonesia,” tandasnya. KKHI Makkah, kata Widi, telah melakukan Tanazul dan Evakuasi sebanyak 164 jemaah dengan rincian, sebanyak 12 jemaah dievakuasi ke Bandara Jeddah, 4 jemaah ke Bandara Madinah, dan 77 jemaah dievakuasi ke KKHI Madinah. Selain itu, sebanyak tiga jemaah di Tanazul akhir dan sebanyak 68 jemaah di Tanazul awal. Selain KKHI Makkah, ia mengungkapkan, operasional pelayanan kesehatan di 11 sektor oleh Tim Emergency Medical Sector (TEMS) dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang (kloter) oleh Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) juga telah berakhir. “Pelayanan kesehatan di sektor telah melakukan deteksi dini kepada 30.751 jemaah, emergency response terhadap 1.013 jemaah, melakukan rujukan ke KKHI Makkah sebanyak 178 pasien,” ungkapnya. Untuk pelayanan kesehatan di kloter dilakukan oleh 1.643 orang Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI), terdiri dari 550 dokter dan 1.093 perawat) yang berasal. Mereka tergabung dalam 550 kloter. Secara keseluruhan, terang Widi, tenaga kesehatan di kloter telah melakukan pelayanan kesehatan rawat jalan kepada 132.946 jemaah, serta telah merujuk sebanyak 35 jemaah kepada klinik sektor, 461 jemaah ke KKHI Makkah, dan 398 jemaah ke RSAS. (wink) Baca juga :

Surakarta — 1miliarsantri.net : Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) bakal menjadi tuan rumah Festival Pers dan Literasi Muhammadiyah yang diselenggarakan di UMS pada 10-11 Agustus mendatang. Kesiapan tersebut disampaikan Rektor Sofyan Anif saat menerima kunjungan dari Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah. Bahkan Sofyan Anif mempersilakan menggunakan Edutorium bila peserta membludak. Menurut Wiwied Widyastuti akan ada lima komunitas yang hadir di festival tersebut. Kelima komunitas itu ialah komunitas taman pustaka Muhammadiyah, LBSO Aisyiyah, media afiliasimu, penerbit Muhammadiyah dan MPI PWM Se Indonesia. Rencananya Pembukaannya akan bersamaan setelah itu ada acara masing-masing. Kegiatan masing-masing komunitas diantaranya kongres serikat taman pustaka, jambore media afiliasi Muhammadiyah dan hari dongeng Aisyiyah. Di sisi lain, Sofyan Anif menyampaikan apresiasi atas keberadaan media afiliasimu. “Perlu disinergikan agar mampu mengelola isu yang berguna untuk persyarikatan,” saran Sofyan Anif. Sofyan mengingatkan keberhasilan Muktamar kemarin salah satunya atas peran pemberitaan yang intensif dari rekan-rekan media afiliasimu. “Kami berterimakasih atas pemberitaan-pemberitaan muktamar lalu,” tambahnya. Roni Tabroni mengamini yang disampaikan Sofyan Anif terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. “Secara kuantitas jumlah media afiliasimu terus bertambah, di jambore media afiliasimu kali ini akan dirumuskan peningkatan kualitas kelembagaan dan jurnalisnya agar mampu meningkatkan branding persyarikatan di dunia Maya,” terang dosen Komunikasi UMBandung ini. Diperkirakan sebanyak 200 pegiat pers dan literasi akan hadir dalam Jambore pers dan literasi Muhammadiyah tahun ini. Venue jambore di kampus UMS, Pesantren Mahasiswa UMS dan Edutorium. (yung) Baca juga :