Category: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan perubahan signifikan dalam sistem 24 jam mengajar bagi guru. Kebijakan baru ini memberi ruang bagi guru untuk memenuhi kewajiban mengajar tidak hanya dari aktivitas di dalam kelas. Selama ini, banyak guru terpaksa mengajar di beberapa sekolah untuk memenuhi target 24 jam mengajar per minggu. Kondisi ini sering membuat peran penting guru dalam membimbing siswa menjadi terabaikan. “Tidak harus 24 jam mengajarnya itu sesuai dengan jadwal dan mata pelajaran yang ada di sekolah. Kemudian pemenuhan yang lainnya untuk 24 jam itu berasal dari membimbing peserta didik,” terang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, Sabtu (14/12/2024). Berdasarkan sistem baru ini, guru dapat memenuhi jam kerjanya melalui beberapa aktivitas. Selain mengajar mata pelajaran di kelas, waktu yang digunakan untuk membimbing siswa juga akan dihitung sebagai jam kerja. Dalam sistem baru ini, guru juga bisa mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas profesional. Namun, Kemendikdasmen menyoroti kondisi pelatihan yang ada saat ini. “Karena sekarang banyak pelatihan yang abal-abal dan asal-asalan. Banyak seminar yang kaleng-kaleng, yang kadang-kadang tidak menjadi bagian dari peningkatan kompetensi dan kualitas guru,” ulasnya. Dalam sistem pelaporan yang baru, Kemendikdasmen juga akan menghitung waktu yang digunakan guru untuk mengikuti pelatihan profesional sebagai jam tatap muka. Hal ini bertujuan mendorong guru meningkatkan kualitas diri mereka. Abdul Mu’ti menekankan, perubahan sistem ini bertujuan agar guru bisa lebih fokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembimbingan siswa. Dengan begitu, guru tidak lagi harus mengejar jam mengajar dari satu sekolah ke sekolah lain. Lewat kebijakan baru ini, Kemendikdasmen berharap guru bisa menjalankan perannya secara optimal dalam mendidik dan membimbing siswa. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, bukan sekadar mengejar pemenuhan jam mengajar. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.nret : Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag menggelar pertemuan dengan 28 perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam. Pertemuan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat. Giat ini mengusung tema “Pertemuan Pimpinan Ormas Islam dan Fasilitasi Lembaga Keagamaan Islam Tingkat Pusat”. Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan, pertemuan ini bertujuan mempererat sinergi antara pemerintah dan ormas dalam menjaga keberagaman. Kamaruddin Amin, mengapresiasi kontribusi ormas Islam dalam merawat keberagaman Indonesia. Ia menilai ormas tidak hanya menjaga nilai-nilai agama, tetapi juga membina harmoni sosial. “Kita semua diberi kesempatan untuk berkhidmat dan mengabdikan diri. Atas nama pemerintah, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan memberi apresiasi setinggi-tingginya atas khidmat bapak/ibu sekalian kepada bangsa dan negara,” ujar Kamaruddin. Kamaruddin juga menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menjaga kerukunan beragama dan stabilitas nasional. “Terjaganya keharmonisan sehingga masyarakat dapat menjalankan agama masing-masing dengan baik tidak lepas dari kerja sama solid antara pemerintah dan masyarakat. Ini adalah pekerjaan luar biasa,” tuturnya. Ia menambahkan, komunitas keagamaan di Indonesia menjadi aset berharga dalam menjaga harmoni sosial. “Hubungan baik antara agama, pemerintah, dan masyarakat telah menciptakan stabilitas yang tidak kalah dibandingkan negara lain,” jelasnya. Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag, Ahmad Zayadi, menyebut pertemuan ini menjadi momentum penting memperkuat hubungan antara lembaga keagamaan dan pemerintah. “Kegiatan ini tidak hanya membahas keberagaman, tetapi juga merumuskan langkah konkret untuk menjaga keharmonisan sosial dan keindonesiaan,” ungkapnya. Zayadi menambahkan, pada 2025, Kemenag akan memperkenalkan model kerja sama berbasis prestasi untuk meningkatkan kontribusi ormas Islam. “Kami berharap model ini dapat memperkuat kedamaian dan keberagaman di Indonesia,” katanya. Berikut daftar 28 ormas Islam yang hadir: (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Media, IT & Advokasi, Mohamad Syafi’ Alielha atau dikenal Savic Ali, ikut menanggapi viralnya perilaku Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah belakangan ini. Savic Ali menegaskan aksi Miftah Maulana yang menyebut seorang penjual es teh dengan umpatan “goblok” dan melecehkan seniwati senior Suyati atau Yati Pesek, bukan guyonan ala santri. Savic Ali menambahkan, perilaku Miftah Maulana tersebut bahkan dapat mencoreng nama besar Nahdlatul Ulama (NU). “Guyonan Kang Miftah itu bukan guyonan (ala) santri. Apalagi yg rekaman ama Bu Yati. Jelas menjadi masalah buat NU jika diterus-terusin,” cuit Savic lewat akun X, @savicali, dikutip Rabu (18/12/2024). Pengasuh Pondok Pesantren Taswirul Afkar Klaten Jawa Tengah ini pun berharap, Miftah Maulana segera sadar bahwa aksinya bisa berdampak pada warga NU lainnya. “Mugo wae wonge sadar (semoga saja orangnya sadar) kalo tindakan dan omongan dia jg berdampak pada sesama warga NU yang lain,” harapnya. Menurut Savic, ceramah seorang pendakwah seharusnya menjadi tuntunan jamaah. Mirisnya, berkaca pada aksi dakwah Miftah, hal tersebut malah berubah menjadi tontonan yang disukai masyarakat. “Apa yang mestinya mjd tuntunan berubah menjadi tontonan. Sehingga cangkem elek (omongan jelek) pun disukai,” sambungnya. Membawa atribut santri, tambah Savic, apalagi seorang da’i sudah semestinya bertindak atau bicara secara hati-hati. “Membawa atribut santri apalagi dai sdh semestinya kalo bertindak ato ngomong hati-hati, bukan spt punya privilege dan tinggi diri. Enough is enough,” lanjut Savic. Diketahui, Miftah Maulana panen kecaman usai beredar video yang memperlihatkan dirinya memperolok penjual es teh di acara Magelang Bershalawat di Magelang, Jawa Tengah pada Rabu, 20 November 2024. Usai video viral tersebut, warganet terus menguliti perilaku negatif Miftah Maulana di beberapa kesempatan, salah satunya saat bersanding dengan Yati Pesek. Miftah Maulana menyebut Yati Pesek dengan kata-kata kasar seperti “bajingan” dan “lonte (pelacur)”. Banjir kecaman dan desakan publik atas perilakunya yang viral, Miftah Maulana Habiburrahman resmi mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan dan Pembinaan Sarana Keagamaan pada Jumat (6/12/2024) lalu. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menyoroti standar ganda yang dipertontonkan di Jalur Gaza saat ini. Menurut dia, hal itu merusak sistem multilateral. Tata mengatakan, sejak Israel melancarkan serangan ke Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, lebih dari 44.500 warga Palestina telah terbunuh. “Jika pembunuhan ribuan orang tak berdosa ini tidak dianggap sebagai genosida, lalu apa sebutan yang pantas?” ujar diplomat yang akrab disapa Tata tersebut. Dia pun menyoroti adanya delapan rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang bertujuan menghentikan kekerasan di Gaza, kandas akibat penggunaan hak veto. Dari empat resolusi yang disahkan DK PBB, tak satu pun dijalankan secara efektif. Menurut Tata, di luar itu, berbagai produk hukum dari Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional yang menuntut akuntabilitas serta penghentian kejahatan kemanusiaan pun tidak ada yang dipatuhi. Tata berpendapat, standar ganda itu seolah memberikan “lampu hijau” kepada Israel untuk melanjutkan kekerasan terhadap rakyat Palestina dan mencederai tatanan hukum internasional. Oleh sebab itu, Tata mengajak negara-negara mulai mengambil langkah konkret melalui penghentian pengiriman senjata ke Israel, implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB, dan keputusan Mahkamah Internasional secara efektif, serta perbaikan atas kondisi kemanusiaan di Gaza melalui bantuan internasional. Indonesia juga menyesalkan langkah Israel yang terus menghambat masuknya bantuan internasional ke Gaza. Hal itu termasuk meningkatnya upaya mendiskreditkan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). “Kami turut merasa kehilangan atas gugurnya 333 pekerja kemanusiaan, termasuk 249 staf UNRWA, saat membantu warga Gaza. Mereka adalah harapan terakhir bagi keberlangsungan hidup rakyat Gaza,” lanjut Tata. Dia menambahkan, selama ini UNRWA telah menjadi penyelamat bagi lebih dari 2 juta pengungsi Palestina. Indonesia meyakini solusi dua negara adalah jalan satu-satunya menuju perdamaian berkelanjutan antara Palestina dan Israel. “Saatnya dunia berpihak pada keadilan dan kemanusiaan, bukan pada kekerasan,” kata Tata sambil mendesak semua negara untuk segera mengakui kemerdekaan Palestina tanpa syarat. Melalui sesi sidang darurat itu, negara-negara anggota PBB diharapkan dapat mengesahkan dua resolusi, yakni resolusi yang mendorong gencatan senjata di Gaza serta dukungan politik terhadap UNRWA. Indonesia mengajak seluruh negara anggota mendukung kedua resolusi dimaksud untuk menghentikan kekerasan dan mengembalikan kemanusiaan pada sistem tatanan dunia. “Saat dunia memilih berpihak pada keadilan, maka penderitaan rakyat Palestina bisa segera diakhiri,” sambung Tata. Melalui Sidang Darurat Majelis Umum PBB, negara-negara anggota PBB diharapkan dapat mengesahkan dua resolusi, yakni resolusi yang mendorong gencatan senjata di Gaza serta dukungan politik terhadap UNRWA. Indonesia mengajak seluruh negara anggota mendukung kedua resolusi dimaksud untuk menghentikan kekerasan dan mengembalikan kemanusiaan pada sistem tatanan dunia. “Saat dunia memilih berpihak pada keadilan, maka penderitaan rakyat Palestina bisa segera diakhiri,” imbuh Tata. Indonesia juga menyesalkan langkah Israel yang terus menghambat masuknya bantuan internasional ke Gaza, dan meningkatnya upaya mendiskreditkan UNRWA. “Kami turut merasa kehilangan atas gugurnya 333 pekerja kemanusiaan, termasuk 249 staf UNRWA, saat membantu warga Gaza. Mereka adalah harapan terakhir bagi keberlangsungan hidup rakyat Gaza,” ujar Tata. Nasir mengajak negara-negara mulai mengambil langkah konkret melalui penghentian pengiriman senjata ke Israel, mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan PBB dan keputusan Mahkamah Internasional secara efektif, dan memperbaiki kondisi kemanusiaan di Gaza melalui bantuan internasional. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Proses seleksi calon petugas haji tahap kedua dilaksanakan mulai 5 Desember 2024 mendapat perhatian serius dari Kementerian Agama. Dalam upaya memastikan proses berjalan dengan lancar dan adil, Inspektorat Jenderal Kemenag (Itjen Kemenag) mengawal setiap tahapan seleksi dengan pengawasan ketat. Irjen Kemenag Faisal Ali menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam seleksi ini. Dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 343 Tahun 2024, proses seleksi diharapkan mampu menghasilkan petugas yang kompeten, profesional, dan berintegritas. “Kami sangat serius memastikan seleksi ini bebas dari unsur KKN. Tujuan kami adalah memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji melalui kehadiran petugas yang benar-benar berkualitas,” ujar Faisal. Untuk mendukung transparansi, Itjen Kemenag telah menerbitkan Instruksi nomor B-6404/PS.00/12/2024 kepada seluruh Kantor Wilayah Kemenag di Indonesia. Instruksi ini mengamanatkan pembukaan saluran pengaduan yang memungkinkan peserta seleksi melaporkan berbagai kendala yang mereka hadapi selama proses berlangsung. Faisal menjelaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga integritas seleksi, tetapi juga untuk menciptakan rasa keadilan di kalangan peserta. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan diperlakukan dengan adil selama proses seleksi berlangsung,” tambahnya. Seleksi calon petugas haji merupakan langkah strategis dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi tanggung jawab besar pemerintah. Dengan pengawasan ketat dari Itjen Kemenag, proses ini diharapkan mampu menghasilkan petugas yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai pelayanan. Komitmen Kemenag dalam menjaga kualitas seleksi ini juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. “Kami memahami bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap kami. Oleh karena itu, setiap langkah yang kami ambil didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tutur Faisal. Langkah pengawasan yang dilakukan Itjen Kemenag ini tidak hanya menjadi upaya dalam menciptakan proses seleksi yang bersih dan berkualitas, tetapi juga menunjukkan komitmen Kemenag untuk terus meningkatkan standar pelayanan ibadah haji. Dengan adanya pengawalan ini, diharapkan seluruh peserta seleksi dapat merasakan proses yang jujur dan transparan, sekaligus mendukung terciptanya penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik di masa mendatang. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Viral di platform TikTok yang menarasikan bahwa pendakwah muda, Ustadz Adi Hidayat yang bakal menggantikan Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah di posisi utusan khusus presiden tersebut. Mundurnya Miftah Maulana Habiburrahman sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan menyisakan pertanyaan, siapa yang akan menggantikannya? Unggahan tersebut memperlihatkan Presiden Prabowo Subianto berjabatan tangan dengan Ustaz Adi Hidayat. Dalam unggahan tersebut tertempel narasi sebagai berikut, “RESMI Ustadz Adi Hidayat Menggantikan Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Setelah Gus Miftah Mengundurkan Diri Dari Jabatan Tersebut.” bunyi keterangan tersebut, dilihat Selasa (10/12/2024). Lalu, benarkah Ustadz Adi Hidayat (UAH) yang akan menggantikan posisi Miftah Maulana sebagai utusan khusus presiden? Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi siapa yang akan mengganti posisi Gus Miftah. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mencari pengganti Miftah untuk menduduki posisi Utusan Khusus Presiden bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. “Nanti kita cari ya, nanti kita cari (pengganti Miftah Maulana),“ ungkap Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Sementara, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan jabatan utusan khusus berbeda dengan jabatan lain yang ada dalam kabinet. Menurut Dasco, jabatan utusan khusus presiden boleh dikosongkan jika sosok yang sebelumnya menempati mengundurkan diri. “Posisi itu boleh diisi, dan boleh tidak diisi,” ujar Dasco. Sementara foto pada unggahan tersebut yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto dan Ustadz Adi Hidayat sedang berjabat tangan, merupakan foto yang diambil pada momen Silaturahmi Ustadz Adi Hidayat dengan Prabowo Subianto di kediaman Prabowo Subianto yang berada di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Jumat (12/4/2019). Pada momen tersebut Ustadz Adi Hidayat menyampaikan dukungannya terhadap paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019. Video lengkapnya dapat disimak pada Silaturahmi Ustadz Adi Hidayat dengan Prabowo Subianto. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Empat rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) periode 2024-2028 dilantik Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Amin Said Husni di Gedung PBNU lantai 8, pada Kamis (5/12/2024). Surat Keputusan (SK) PBNU dibacakan oleh M Faisal Amiruddin dan ditetapkan di Jakarta pada 29 Rabiul Akhir 1446 yang bertepatan pada 1 November 2024. Mereka yang dilantik yaitu Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sulawesi Tenggara Prof H Nasruddin Suyuti, Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Sumatra Selatan Prof Ahmad Zainuri, Rektor UNU Al-Ghazali Cilacap A Luthfi Hamidi, dan Rektor IAINU Tuban Prof Syamsul Huda. Amin Said Husni berpesan kepada para rektor agar berusaha maksimal memajukan perguruan tinggi NU dengan berpedoman Ahlussunnah wal Jamaah dan pedoman-pedoman di lingkungan NU. Dia juga mendorong para rektor untuk terus meningkatkan kinerja dosen dan kualitas pelayanan akademik, serta mempromosikan kampus kepada masyarakat secara luas. “Persaingan akan semakin ketat. Karena itu, kualitas pelayanan akademik di masing-masing perguruan tinggi harus terus digenjot, ditingkatkan, dan meningkatkan promosi untuk menyosialisasikan eksistensi PTNU di lingkungan masing-masing sehingga lebih menarik bagi masyarakat,” terangnya. Amin Said juga menekankan pentingnya peningkatan tata kelola kampus untuk memenuhi asas-asas tata kelola yang baik. Ia juga berharap, kampus-kampus NU dapat berjejaring dengan masyarakat. “Saya harapkan untuk terus menjalin komunikasi dengan Jam’iyah (Perkumpulan) Nahdlatul Ulama di lingkungan masing-masing dengan pesantren-pesantren dan juga dengan masyarakat serta komunitas-komunitas Nahdlatul Ulama,” ungkapnya. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (Unusra) Nasruddin Suyuti mengamini arahan Waketum PBNU Amin Said Husni. Ia mengaku akan memprioritaskan peningkatan tata kelola di kampusnya. “Kami akan memprioritaskan perbaikan tata kelola. Tentu kalau bicara tentang tata kelola, tata kelola dalam hal pengelolaan keuangan, tata kelola dalam hal penyusunan keuangan, dan tentu banyak hal yang telah kami lakukan dan tentu menjadi prioritas dari kami sebagai rektor yang baru saja dilantik oleh PBNU,” paparnya. Nasruddin juga mengatakan bahwa dalam menghadapi persaingan perguruan tinggi di Indonesia, Unusra juga akan memprioritaskan peningkatan tenaga pengajar. “Dalam hal pendidikan, kami tetap akan memprioritaskan peningkatan kualitas tenaga pengajar dalam hal pengelola akademik dan tentu juga masalah penelitian dan pengabdian juga menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Hubungan bilateral Indonesia-Kanada memasuki babak baru dengan fokus pada pengembangan teknologi bersih dan infrastruktur. Hal ini terungkap dalam kunjungan Team Canada Trade Mission (TCTM) ke Indonesia yang membawa lebih dari 180 perusahaan Kanada. Teknologi bersih dan infrastruktur menjadi dua dari beberapa sektor prioritas yang dieksplorasi dalam misi dagang ini. Langkah ini sejalan dengan komitmen kedua negara dalam pengembangan teknologi bersih. “Kunjungan ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dan Kanada untuk membangun hubungan ekonomi yang lebih erat dan saling menguntungkan,” ungkap Duta Besar RI untuk Kanada Daniel Tumpal Simanjuntak, Sabtu (7/12/2024). Pertemuan bisnis ini semakin diperkuat dengan penandatanganan pernyataan bersama penyelesaian perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Dokumen pernyataan bersama ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI Budi Santoso dan Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng. Penguatan kerja sama di sektor teknologi bersih dan infrastruktur ini diharapkan dapat mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Terlebih, Kanada telah menunjukkan komitmen kuat dalam pengembangan teknologi bersih di tingkat global. Selain teknologi bersih dan infrastruktur, misi dagang ini juga membuka peluang kerja sama di sektor pertanian dan teknologi informasi. Keempat sektor ini menjadi prioritas dalam eksplorasi peluang investasi antara kedua negara. Total perdagangan Indonesia-Kanada pada 2023 mencapai USD 3,4 miliar, dengan potensi peningkatan signifikan melalui kerja sama di sektor-sektor strategis ini. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan kebijakan baru bahwa para guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dibolehkan bertugas di sekolah swasta. Hal tersebut disampaikan Menteri Abdul Mu’ti dalam acara puncak Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, pada Kamis lalu. Ia mengatakan pihaknya sedang menunggu diterbitkannya surat keputusan menteri terkait hal tersebut. “Kami sedang menunggu terbitnya Surat Keputusan Menteri yang memungkinkan guru ASN tidak hanya bertugas di sekolah negeri tapi juga bisa bertugas di sekolah swasta,” ucap Abdul Mu’ti. Kebijakan tersebut, lanjutnya, akan berlaku mulai 2025 sebagai respons terhadap aspirasi para guru dan masyarakat, khususnya penyelenggara pendidikan swasta. Surat itu diharapkan dapat menjawab keresahan penyelenggara sekolah swasta terkait ketersediaan guru yang semakin sedikit ketika guru di sekolah tersebut menjadi ASN. “Ini merupakan respons kami terhadap aspirasi para guru dan aspirasi masyarakat, khususnya penyelenggara pendidikan swasta,” tutur Abdul Mu’ti. Sebelumnya, Abdul Mu’ti juga menanggapi isu tentang penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia mengatakan persoalan yang muncul adalah mengenai penempatan guru PPPK yang tidak merata. “Penempatan guru PPPK hanya di sekolah negeri saja itu ternyata menimbulkan masalah,” ucap Mu’ti di Jakarta. Sementara, sekolah swasta diisi oleh guru dengan status honorer yang menimbulkan kecemburuan karena dianggap membeda-bedakan antara negeri dan swasta. Seperti diketahui, yang terjadi adalah penempatan guru ASN baik PNS maupun PPPK beberapa tahun terakhir ini diprioritaskan hanya untuk sekolah negeri. Di beberapa daerah, apabila ada seorang guru berstatus ASN yang masih bekerja di sekolah swasta terpaksa harus dimutasi ke sekolah negeri. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi Islam yang amal usahanya terbanyak akan menggelar sidang Tanwir pada 3-6 Desember 2024 di Kupang, NTT. Menurut Ketua PP Muhammadiyah Dr.KH.Anwar Abbas, sidang Tanwir yang merupakan sebuah permusyawaratan berskala nasional di lingkungan Muhammadiyah yang tingkatannya di bawah Muktamar ini akan dihadiri oleh seluruh anggota PP Muhammadiyah. Selain itu juga hadir perwakilan dari majelis dan lembaga serta organisasi otonom tingkat pusat dan perwakilan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia. Tanwir kali ini, menurutnya, mengambil tema,” Menghadirkan Kemakmuran Untuk Semua.”. Tema kemakmuran untuk semua diangkat, katanya, karena menjadi cita-cita mulia dan sangat luhur yang telah digariskan oleh agama Islam dan juga telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa. “Tetapi setelah 79 tahun merdeka kemakmuran belum juga kunjung terwujud. Diakui, upaya mewujudkan kemakmuran telah dilakukan sejak Orde Lama, Orde Baru dan sampai Orde Reformasi, namun sesuai data BPS, per Maret 2024, jumlah penduduk miskin masih diangka 8,9 persen atau 25 juta lebih dari total populasi yang sudah mencapai 281,6 juta,” terang KH Anwar Abbas kepada 1miliarsantri.net, Kamis (5/12/2024). Dijelaskan, jumlah populasi miskin ini kalau bandingkan dengan negara tetangga maka jumlah orang miskin di Indonesia lebih 4 kali lipat dari jumlah penduduk Singapura (6 juta jiwa) atau 74 persen dari jumlah penduduk malaysia (34,1juta jiwa). “Lalu timbul pertanyaan, tugas siapakah mengentaskan kemiskinan yang sebesar itu? Menurut konstitusi, itu adalah tugas negara seperti terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar,” uraimya. Tetapi menurut Muhammadiyah, katanya, hal itu tidak hanya menjadi tugas negara tapi juga menjadi tugas dan kewajiban dari setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Sebab, imbuhnya, Allah swt sudah mengingatkan dalam surat al-Ma’un bahwa orang yang tidak peduli dan tidak memperhatikan nasib orang miskin maka mereka oleh Allah swt akan dicap sebagai pendusta agama. “Maka Muhammadiyah lewat Tanwir kali ini mengingatkan kembali warganya dan juga seluruh umat Islam dan elemen bangsa serta pemerintah tentunya agar berusaha secara bersungguh-sungguh menghadirkan kemakmuran bagi semua. Hal demikian tentu akan bisa diwujudkan apalagi mengingat Prabowo sebagai Presiden dalam berbagai kesempatan telah menyatakan dengan tegas bahwa pemerintahan yang dia pimpin adalah pemerintahan yang Pro Rakyat dan Pro orang miskin,” tandasnya. Tetapi untuk mewujudkan hal tersebut menurutnya, jelas tidak mudah karena banyak UU dan kebijakan di negeri ini yang bias kepada para pemilik kapital sehingga akibatnya nasib rakyat banyak belum tertolong dan kemiskinan tetap saja belum terentaskan. Untuk itu, ia berharap agar Presiden Prabowo merevisi semua UU dan kebijakan yang tidak Pro Rakyat dan tidak mendukung program pengentasan kemiskinan. Selain itu, pemerintahan Prabowo diharapkan dapat bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan sehingga diharapkan kita sebagai bangsa akan dapat menghadirkan kemakmuran bagi semua dimana setiap orang di negeri ini akan bisa hidup dengan aman, tentram damai, sejahtera dan bahagia. (wink) Baca juga :