Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ada kabar menarik yang menggembirakan bagi dunia pesantren. Penyusunan peta Dana Abadi Pesantren (DAP) yang kini digarap Kemenag sudah hampir selesai. DAP adalah program strategis yang sangat penting dalam pengembangan pesantren, khususnya dalam meningkatkan kualitas santri di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Abu Rokhmad. Ia mengatakan inisiatif penyusunan peta jalan DAP ini menjadi prioritas strategis setelah disebutkan dalam Pilpres 2024, yang mencerminkan janji pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pesantren dan pendidikan santri. “DAP adalah bukti keseriusan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan pesantren,” terang Abu Rokhmad di Jakarta. Pesantren selama ini dikenal mandiri, namun dengan disahkannya Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019, pemerintah semakin fokus mendukung peran pesantren dalam pengembangan sumber daya manusia. Alokasi anggaran DAP sebesar Rp250 miliar pada 2024 menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas akademik dan keterampilan praktis para santri. Koordinasi Program Dana Abadi Pesantren membahas dua hal utama, yaitu: 1)program degree, misalnya Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) yang diperuntukkan bagi mahasiswa S1, serta 2) program non-degree berupa pelatihan singkat di luar negeri. Dunia Pesantren Boleh Gembira, Siap Siap Dapat Aliran Dana Abadi Pesantren “Penting bagi kita memastikan bahwa para santri yang menerima beasiswa ini benar-benar memberikan kontribusi balik kepada pesantren yang merekomendasikan mereka,” tambah Abu Rokhmad. Pertemuan juga membahas perlunya transparansi dalam pengelolaan dan alokasi DAP, mengingat pertanyaan yang sering diajukan oleh mitra Kementerian Agama di Komisi VIII DPR. Abu Rokhmad menekankan bahwa penjelasan yang transparan sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman atau isu negatif terkait pengelolaan dana ini. Abu Rokhmad juga mengungkapkan kemungkinan memperluas kerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menciptakan skema Dana Abadi Pendidikan Islam melalui wakaf tunai, yang dapat memperluas manfaat DAP, khususnya untuk mendukung pendidikan santri dan madrasah. Dengan peta jalan DAP, Abu Rokhmad berharap program ini mampu menjadi katalis perubahan besar bagi pengembangan pendidikan pesantren, termasuk penguatan kyai muda dan lembaga pesantren secara menyeluruh. “Inisiatif ini tentunya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pendidikan pesantren, menjadikan DAP sebagai sumber daya yang tidak hanya mendukung finansial, tetapi juga mendorong perkembangan yang signifikan bagi dunia pesantren di Indonesia,” imbuhnya. Sementara itu, Kasubdit Pendidikan Diniyah Ma’had Aly, Mahrus Elmawa, menyampaikan perkembangan penyusunan peta jalan Dana Abadi Pesantren. Menurut Mahrus, sekitar 80% peta jalan telah selesai dibahas, dan beberapa revisi sedang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan program lain yang terkait dengan pengembangan pesantren. “Revisi ini akan memperkuat pengembangan pesantren secara keseluruhan, termasuk penguatan kyai muda dan lembaga pendidikan pesantren,” jelasnya. Mahrus juga menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam pengelolaan DAP adalah fluktuasi informasi terkait anggaran dari LPDP, yang menjadi pelajaran penting dalam menyusun program agar tidak terlalu idealis, namun tetap terstruktur dan tepat sasaran. “Kami berharap Pak Dirjen dapat memberikan arahan terkait bagaimana program degree dan non-degree ini bisa dioptimalkan,” tambahnya. Pada tahun kedua implementasi DAP ini, program degree sudah berjalan dengan baik, termasuk kolaborasi dengan LPDP. Namun, program non-degree masih membutuhkan perhatian lebih, terutama agar tidak ada pengulangan program yang kurang berdampak signifikan. Dengan arahan yang tepat, program ini diharapkan dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan pesantren, baik dari segi pendidikan formal maupun pengembangan keterampilan non-akademis. “Kami harus memperkuat dan mempertajam jangkauan Dana Abadi Pesantren ini,” pungkas Mahrus. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Muhammad Faesal meminta agar Kurikulum Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama yang disusun Lembaga Pendidikan Ma’arif NU bisa segera diluncurkan dan disebarkan. Hal tersebut disampaikan Faesal saat Puncak Harlah Ke-95 LP Ma’arif NU di Hotel Yuan Garden, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024) lalu. “Kami berharap kurikulum Aswaja Nahdatul Ulama tidak boleh berhenti, (segera) luncurkan dan sebarkan karena daerah-daerah menunggu Kurikulum Aswaja Nahdlatul Ulama ini,” terangnya kepada 1miliarsantri.net, Senin (23/9/2024). Ia juga meminta LP Ma’arif NU untuk mempercepat kurikulum Aswaja untuk meluruskan sejarah NU ke jalur yang benar dan mempersiapkan generasi muda yang kuat. “Kami minta segera (luncurkan) kurikulum Aswaja karena pelencengan-pelencengan sejarah sudah kita temukan. Oleh karena itu, dengan kurikulum Ahlussunnah wal Jamaah NU ini bisa mengembalikan sejarah NU kepada jalur yang benar dan paling tidak mempersiapkan generasi-generasi muda kita memiliki perisai kuat yaitu Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah,” jelasnya. Faesal mengharapkan kurikulum ini dapat segera diimplementasikan, disosialisasikan, dan dijalankan. Ia juga mengapresiasi LP Ma’arif NU yang selalu menghidupkan kegiatan di bidang pendidikan. “LP Maarif PBNU luar biasa, hampir setiap bulan melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran dan saya kira ini tidak boleh berhenti, percayalah kalau LP Ma’arif NU berhenti, bubar pendidikan Nahdlatul Ulama,” lanjutnya. Faesal juga mengungkapkan rasa bangganya kepada seluruh pemenang Olimpiade Sains dan Matematika. “Yang kami banggakan seluruh pemenang Olimpiade Sains dan Matematika LP Ma’arif yang sungguh sangat luar biasa,” ungkapnya. Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengenai fenomena yang dihadapi dalam perubahan peradaban saat ini. “Fenomena perubahan peradaban baru meliputi perubahan tatanan politik internasional, perubahan democratie dan keluarga, perubahan dalam standar norma-norma, dan perubahan globalisasi,” tegasnya. Dia mengungkapkan, kunci untuk menghadapi fenomena perubahan tersebut adalah pendidikan, dan NU berkewajiban menyiapkan generasi muda yang siap berhadapan dengan perubahan-perubahan. “Transformasi pendidikan tidak mungkin kita abaikan, transformasi teknologi tidak mungkin kita abaikan, karena jika kita abaikan percayalah kita pasti akan ketinggalan bahkan kita akan tergerus oleh perubahan,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Ghofur Maimoen mengajak masyarakat dan tokoh agama berperan aktif pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. “Pilkada ini adalah gawe (hajatan) politik bersama setelah periodik yang harus diikuti oleh warga negara. Tidak boleh apatis atau menarik diri karena ini menyangkut kepentingan umum, ” terang Gus Ghofur. Gus Ghofur mengatakan meskipun ada sebagian orang yang tidak menyukai politik, mereka tetap perlu memahami bahwa politik dalam wajah baik adalah tentang menata publik dan memilih pemimpin yang tepat. “Memilih pemimpin yang baik berarti ikut andil dalam menata publik yang lebih baik. Sumber daya ekonomi yang mungkin terbatas bisa didistribusikan dengan adil jika kita memiliki pemimpin yang tepat,” tuturnya. Menurut Pengasuh Pesantren Al Anwar 3 Sarang, Rembang itu, Indonesia adalah negara majemuk dengan ragam pandangan dan kecenderungan yang berbeda dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi tokoh-tokoh masyarakat, termasuk ulama dan kiai perlu ambil bagian dalam politik guna memastikan bahwa tatanan publik tetap baik. “Kalau masyarakat dibiarkan memilih pemimpin yang tidak pas, nanti nilai-nilai yang diambil tidak sepadan atau kurang baik. Kemudian sumber ekonomi yang terbatas bisa diperebutkan. Kalau itu tidak dipegang oleh orang yang pas, pasti nanti error,” ulasnya. Tak bisa dipungkiri, sisi buruk politik adalah perebutan kekuasaan yang seringkali diwarnai oleh permusuhan dan tindakan tidak terpuji. Dalam konteks Pilkada misalnya perebutan kekuasaan adalah hal yang tak terhindarkan, karena jabatan seperti bupati, gubernur, hingga presiden hanya bisa diisi oleh satu orang, sementara banyak pihak memiliki kepentingan untuk mendapatkannya. “Di sini peran ulama, kiai, sangat diperlukan agar perebutan itu tidak mengarah kepada hal-hal yang sangat negatif,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Surabaya — 1miliarsantri.net : Sebanyak 28 mahasiswa dari Jepang, Filipna, Thailand, Laos, Amerika, Swedia, Kanada, Mesir, Uzbekistan studi banding tentang kerukunan umat beragama di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS). Mereka yang merupakan peserta program “CommTECH (Community and Technological Camp)” ITS Surabaya itu berkunjung ke MAS dengan didampingi M Haris Gigih Pratama MA dari Tim “International Office” ITS dan diterima langsung Ketua BPP MAS DR KHM Sudjak MAg di Ruang Perpustakaan MAS, Selasa. “Tahun ini, program Commtech memang bertema kerukunan umat beragama dan mereka belajar tentang hal itu ke beberapa komunitas agama di Indonesia selama dua minggu, termasuk ke Masjid Al-Akbar,” tutur M Haris Gigih Pratama MA, ketua rombongan. Menurut Gigih, Masjid Al-Akbar dianggap komunitas penting, karena Indonesia adalah negara mayoritas Muslim. “Jadi, mereka ingin tahu bagaimana upaya Masjid Al-Akbar merawat kerukunan umat beragama,” katanya. Selain ingin tahu bagaimana kelompok mayoritas Muslim merangkul minoritas di Masjid Al-Akbar, puluhan mahasiswa asing itu juga ingin tahu kontribusi Masjid Al-Akbar untuk masyarakat sekitar, terutama masalah lingkungan (green) dan ekonomi (festival ekonomi). Menjawab keingintahuan itu, Ketua Badan Pelaksana Pengelola (BPP) MAS DR KHM Sudjak MAg menjelaskan MAS yang dibangun tahun 1995 dan diresmikan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 2000 itumemiliki “tagline” yakni “Masjid Ramah untuk Semua” atau Islam Rahmatan lil alamin. “Jadi, Masjid Al-Akbar itu Ramah untuk Semua, karena itu masjid ini memiliki komunitas lansia, komunitas ibu-ibu atau emak-emak, komunitas GenZI (Generasi Z Islami), dan komunitas semua usia, termasuk ramah untuk non-muslim,” lanjutnya. Tentang Ramah untuk Non-Muslim itu, ia menjelaskan kelompok non-muslim bisa bertamu secara bebas ke Masjid Al-Akbar, asalkan mengenakan pakaian yang pakaian menyesuaikan dengan peraturan dalam Islam. Selain itu, Masjid Al-Akbar yang bertetangga dengan Gereja Katholik Mahakudus juga sering menjalin kerja sama. “Kerja sama dengan pihak gereja itu, antara lain kerja sama dalam hal parkir, misalnya kalau Idulfitri, maka parkir di Masjid Al-Akbar tidak cukup, sehingga perlu lokasi parkir cadangan dengan meminjam halaman gereja. Sebaliknya kalau gereja punya acara besar juga bisa pinjam parkir di Masjid Al-Akbar,” sambungnya. Ia menambahkan Masjid Al-Akbar sebagai masjid nasional juga tidak membedakan golongan dalam Islam, apakah NU, Muhammadiyah, dan lainnya, bahkan khotib (juru khutbah) dari semua kalangan juga bisa, asalkan inti ceramah adalah rahmatan lil alamin dan fokus pada materi ukhuwah (persaudaraan), termasuk ukhuwah wathoniyah. (har) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pondok pesantren diharapkan menjadi ujung tombak penerapan moderasi beragama. Harapan ini disampaikan Staf Khusus Menteri Agama Abdul Rochman pada Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama bagi Pendidik pada Pesantren Salafiyah di Jakarta. Abdul Rochman, mengingatkan pentingnya cara pandang keberagamaan yang dimiliki masyarakat muslim Indonesia yang moderat ini, sebagai bentuk syukur bangsa ini atas karunia Tuhan YME. “Kita wajib bersyukur atas wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun negara kita bukan negara yang berdasarkan agama, tetapi semua warga negara bebas untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing,” paparnya. Menurutnya, sebagai umat Islam kita wajib mensyukuri atas adanya undang-undang yang beraroma agama yang mengatur perkawinan, zakat, wakaf, jaminan produk halal, ekonomi dan perbankan syariah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lebih lanjut Cak Adung—panggilan akrab Abdul Rochman—menyampaikan bahwa setidaknya ada empat indikator utama seseorang dinilai moderat dalam beragama, yaitu komitmen terhadap bangsa dan negara, menentang segala bentuk kekerasan, menolak sikap intoleran, dan menghargai kearifan lokal (local wisdom). “Pesantren harus menjadi ujung tombak dalam menerapkan spirit moderasi beragama ini. Tidak bisa dibayangkan, jika pesantren yang menjadi tempat menjadikan putra-putra bangsa agar mutafaqqih fiddin? Lebih mengecewakan lagi jika pesantren tidak menghasilkan lulusan sebagaimana yang diidamkan?” sambung Adung. Kasubdit Pendidikan Kesetaraan pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang juga Ketua Pokja Moderasi Beragama Ditjen Pendidikan Islam Anis Masykhur menegaskan bahwa pesantren harus menjadi agen penguatan moderasi beragama. Sebab, moderasi beragama mustahil untuk diimplemetasikan tanpa ada pengetahuan ilmu agama yang luas. Dan, pesantren adalah “kawah candradimuka”, tempat penggodokan dan pengkajian ilmu agama. Anis menambahkan, ada sembilan kata kunci yang harus selalu diingat sebagai indikator umat yang moderat (ummatan wasatha). “Sembilan kata kunci ini diambil dari definisi moderasi beragama dan indikatornya, yaitu kemanusian, kemaslahatan umum, keadilan, berimbang, taat konstitusi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, toleransi, dan penghormatan kepada tradisi” pungkas Anis. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Panitia Seleksi Program Beasiswa S1 Universitas Al-Azhar Mesir-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengumumkan daftar peserta yang lulus seleksi tahap akhir beasiswa. Daftar peserta lolos seleksi tahap akhir tertuang dalam Pengumuman Hasil Seleksi Beasiswa Universitas Al-Azhar Mesir Tahun 2024 Nomor 2381/PB.03/A.I.01.08/99/09/2024 tertanggal 14 September 2024 M/10 Rabi’ul Awwal 1446 H yang ditandatangani Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf. Penanggung Jawab Program Beasiswa PBNU Al-Azhar 2024 Mukhlis Yusuf Arbi menyampaikan, pengumuman ini sempat tertunda karena adanya kendala administrasi. Meski demikian, peserta yang dinyatakan lulus akan segera mendapatkan informasi mengenai pemberkasan melalui grup WhatsApp. “Mohon maaf atas keterlambatan pengumuman ini karena ada sedikit problem administrasi. Pemberkasan akan disosialisasikan melalui grup WhatsApp (WA) untuk peserta yang lulus seleksi beasiswa,” terang Arbi Rabu (18/9/2024). Berdasarkan hasil ujian seleksi akhir, sebanyak 30 peserta yang dinyatakan lulus untuk melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar tahun 2024 melalui jalur PBNU. Dari total tersebut, 23 peserta memilih jurusan keagamaan (adabi), sementara 7 lainnya memilih jurusan umum (ilmi). Selain itu, terdapat 10 nama cadangan yang terdiri dari 5 peserta jurusan keagamaan dan 5 peserta jurusan umum. Peserta yang lulus seleksi diwajibkan menyelesaikan proses pemberkasan sebelum 30 September 2024. “Tiga puluh nama yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan dan menyelesaikan pemberkasan sebelum 30 September 2024,” demikian bunyi pengumuman hasil seleksi beasiswa Al-Azhar-PBNU 2024. Dokumen yang perlu disiapkan meliputi paspor, akte lahir, ijazah dan transkrip nilai, terjemahan akte lahir dan ijazah resmi dengan legalisasi dari Kementerian Luar Negeri dan Kemenkumham, SKCK, serta surat kesehatan. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Bangsa Indonesia tak akan pernah lelah membela dan mendukung kemerdekaan Palestina untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat akan meminta pemerintah, baik melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mengawal bantuan pangan 1.000 Ton Ubi Jalar ke Palestina menggunakan Kapal Kemanusiaan Indonesia-Palestina. Penegasan ini disampaikan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI Pusat, Prof Dr KH Sudarnoto Abdul Hakim, MA. Hal itu juga disampaikan Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr H Amirsyah Tambunan, MAg, pada Senin 9 September 2024. Hal ini disampaikan keduanya, saat menghadiri “Upacara Bendera Dukung Kemerdekaan Penuh Palestina” yang digelar di Pondok Pesantren Nuu Waar-Al Fatih Kaaffah Nusantara (AFKN), di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Dalam upacara yang dipimpin inspektur upacara Presiden AFKN, KH MZ Fadzlan Rabbany Garamatan itu, dilakukan Pengibaran Bendera Palestina dengan iringan Lagu Kebangsaan Palestina oleh Pasukan Pengibar Bendera dan Paduan Suara Ponpes Nuu Waar itu. Upacara berlangsung khidmat dan haru, hingga diiringi isak tangis dari inspektur upacara saat mengumumkan program bantuan pangan 1.000 Ton Ubi Jalar dengan menggunakan Kapal Kemanusiaan Indonesia-Palestina. Tampak hadir mengikuti upacara “langka” yang baru pertama kali dilakukan di lingkungan lembaga pendidikan pesantren itu, antara lain Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda (MIUMI) KH Bachtiar Nasir, Lc, MM, Ketua Majelis Dzikir KH Muhammad Syukur, Ketua Pengurus Pusat BKM Dewan Masjid Indonesia Dr Nurdiati Akmal, Dirut Global Muslim Charity (GMC) Dr H Ahyudin, serta perwakilan Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia Syeikh Ibrahim Ali Hasan. Menurut KH Sudarnoto, upacara pengibaran bendera Palestina ini, merupakan momen yang membuatnya kagum dan terharu. “Ini acara yang luar biasa sekali. Karena sangat konkrit sekali apa yang akan dilakukan terhadap Palestina,” terangnya. Diantaranya, jelas KH Sudarnoto, telah dideklarasikan Pengibaran sekaligus Penyerahan Bendera Kebangsaan Palestina dari Indonesia. Deklarasi Petani Relawan Pangan Indonesia-Palestina. Deklarasi Bantuan Pangan Ubi sebanyak 1.000 Ton, Deklarasi Relawan Thibbun Nabawi Indonesia Palestina. serta Peluncuran Kapal Kemanusiaan Indonesia-Palestina. “Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tak akan pernah lelah untuk membantu, mendukung, bahkan membela bangsa Palestina,” tegasnya. Melalui acara di pesantren Nuu Waar ini, tambah KH Sudarnoto, mudah-mudahan akan diikuti pesantren-pesantren lain serta lembaga-lembaga keagamaan dan kemanusiaan lainnya. “Yang punya komitmen yang sama untuk membela Palestina. Allahuakbar…!” ucapnya. Sementara itu dalam sambutannya, Sekjen MUI Pusat, Dr H Amirsyah Tambunan, MAg, menjanjikan akan berkordinasi langsung dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Panglima TNI, agar mau melakukan pengawalan terhadap keberangkatan Kapal Kemanusian Indonesia-Palestina, saat melakukan pelayaran untuk mengirimkan bantuan pangan 1.000 Ton Ubi Jalar tersebut. KH Bachtiar Nasir menambahkan, bantuan pangan yang akan dikirimkan bukan hanya dalam bentuk buah Ubi Jalar, tetapi juga dalam bentuk Tepung Ubi. “Hal ini perlu dilakukan, agar bahan pangan yang dikrim bisa bertahan lama dan sesuai dengan selera lidah orang Palestina,” tutur Pimpinan AQL Islamic Center ini. KH Fadzlan Rabbany Garamatan membenarkan tentang rencana itu. ”Nanti bantuan bahan pangan yang akan kita klirim juga dalam bentuk tepung, setelah hasil panen Ubi itu kita olah menjadi tepung,” ungkapnya. Dengan adanya program bantuan pangan ini, jelas KH Fadzlan Garamatan, membuat para petani desa yang tergabung dalam Relawan Pangan Indonesia-Palestina ini, dapat bertahan hidup di tengah kesulitan yang dirasakan belakangan ini. Seperti yang telah dilakukan Petani Relawan Pangan di Desa Cintabodas, Tasikmalaya, Jawa Barat, yang sudah bekerja secara simultan dalam membuka lahan pertanian seluas 50 Hektar untuk penanaman Ubi Jalar secara massal. “Dari target pertama pengiriman Ubi sebanyak 1.000 Ton, jumlah petani yang terlibat sekitar 100 Petani Relawan Pangan. Dan akan kita kembangkan menjadi 300 Petani,” jelasnya. Hal tersebut harus dilakukan, tambahnya, untuk mengejar target pengiriman tahap pertama yang akan dilakukan pada bulan Februari 2025, sebelum masuknya bulan suci Ramadhan 1446 H yang jatuh pada 1 Maret 2025. Dalam upacara bendera bertajuk “Dukung Kemerdekaan Penuh Kemerdekaan Palestina” itu, KH Fadzlan Rabbany Garamatan memberi mandat khusus kepada KH Bachtiar Nasir, untuk mengantarkan sebuah “Bedug Berlapis Emas” berdimensi 5 x 7 meter –yang sedang dalam tahap pengerjaan–, yang nantinya akan dikirim ke Masjidil Aqsa di Yerussalem, Palestina. “Bedug berlapis emas itu, akan menjadi simbol kedekatan hubungan rakyat Indonesia dan rakyat Palestina. Yang akan diletakkan di salah satu sudut di masjid yang pernah menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Meski sedang menghadapi tekanan keras dari Pansus Haji DPR, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas tetap tak mau terganggu. Menag tetap kerja seperti biasa. Malah hari ini, Menag berangkat kunjungi beberapa negara untuk urusan haji, wakaf dan sertifikasi halal. “Ya saya bertolak menuju Arab Saudi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kunjungan ini dalam rangka persiapan awal penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Ini sebagai bentuk tanggungjawab dan dalam rangka melakukan quality control yang dilakukan oleh pimpinan pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,” terang Menag. Turut mendampingi kunjungan Gus Menteri, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, Juru Bicara Kemenag, Sunanto, dan Penerjemah Habib Ali Bahar. Hadir mengantar keberangkatan Gus Menteri di Gedung VVIP Soekarno-Hatta, Sekjen Kemenag Ali Ramdhani, Irjen Kemenag Faisal Ali Hasyim, Stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz, serta Kepala Biro Humas Data dan Informasi, Akhmad Fauzin. Kunjungan di Saudi akan diawali dengan rapat koordinasi bersama Kantor Urusan Haji (KUH). Selanjutnya, Menag akan menggelar pertemuan dengan Deputi Kerjasama Luar Negeri Kementerian Haji Arab Saudi, sekaligus pertemuan dengan Syarikah Asia Tenggara dan Naqabah. Selepas dari Saudi, Menag akan lanjut terbang ke Italia untuk menghadiri Indonesian Global Halal Fashion Week di Milan. Menag juga akan melakukan pertemuan dengan Halal Quality Control Italia. Selepas dari Italia, Menag juga akan melakukan kunjungan kerja ke Prancis. Menag melaksanakan amanat dari Presiden Joko Widodo untuk menghadiri pertemuan Internasional untuk Perdamaian ke-38 yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Acara ini dijadwalkan terselenggara pada 23 September 2024. “Tujuan dalam pertemuan ini untuk mendiskusikan secara terbuka upaya mencapai pedamaian dan kesejahteraan bersama di dunia,” sambung Menag. Selepas dari Prancis, Menag akan lanjut ke Uni Emirat Arab untuk melakukan pertemuan dengan Kepala Otoritas Umum Urusan Islam, Wakaf, dan Zakat Uni Emirat Arab, Omar Habtoor Al Darei. Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari kerja sama bidang Zakat dan Wakaf. “Kedua negara berusaha memaksimalkan potensi zakat dan wakaf melalui berbagai inisiatif dan regulasi yang mendukung kesejahteraan umat Islam,” tutupnya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar uji publik kurikulum nasional Aswaja Nahdlatul Ulama di Gedung PBNU, Jakarta. Uji publik ini untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak terkait penerapan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) ke dalam sistem pendidikan nasional di bawah naungan LP Ma’arif NU. Menurut Wakil Ketua Umum PBNU Prof H Nizar Ali, kurikulum ini dirancang untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan ajaran Aswaja dalam konteks pendidikan modern. “Kami berharap kurikulum ini tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan akademik, tetapi juga dengan pemahaman spiritual dan moral yang sejalan dengan prinsip-prinsip Aswaja An-Nahdliyah,” teranf Prof Nizar kepada 1miliarsantri.net, Sabtu (14/9/2024). Acara uji publik ini dihadiri oleh lintas lembaga, termasuk guru, akademisi, serta perwakilan dari pemerintah dan organisasi pendidikan. Para peserta diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan saran terhadap draf kurikulum yang telah disusun, serta berdiskusi mengenai implementasi dan tantangan yang akan dihadapi. Draf kurikulum ini akan melalui beberapa tahapan, sebelum nantinya akan dirilis secara serempak. Pelaksanaan uji publik ini diharapkan dapat menciptakan kurikulum yang tidak hanya sesuai dengan standar nasional, tetapi juga dapat memperkaya pendidikan berbasis nilai yang khas NU. LP Ma’arif PBNU sebagai pihak yang diberikan wewenang dalam menyusun Kurikulum Aswaja Nahdlatul Ulama telah menyusun kurikulum yang mengacu dengan kerangka kurikulum pendidikan nasional. Berikut 5 hal penting yang perlu diketahui dari kurikulum Aswaja NU terbaru: Ini berarti bahwa kerangka berpikir dan struktur kurikulum Aswaja NU selaras dengan kurikulum nasional, termasuk adanya fase dan capaian pembelajaran (CP). Alur ini memetakan standar isi dan kebutuhan setiap fase, mengakomodasi aspek psikologis, praktis, dan sosiologis dari perkembangan siswa. Fase awal berfokus pada pembiasaan dengan buku pedoman amaliyah harian An-Nahdliyah, sementara kelas 4 ke atas menggunakan bahan ajar yang lebih mendalam. Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) merilis format baru pada blangko nikah 2024. Hal ini dilakukan agar pengelolaan dokumen nikah sekaligus layanan pencatatan nikah dilakukan dengan tertib. Menurut Kepala Subdirektorat Mutu, Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi KUA, Jajang Ridwan, format tersebut atau buku nikah cetakan tahun 2024 dapat digunakan secara efektif mulai Oktober 2024. “Mulai Oktober 2024 tidak ada lagi pencatatan nikah menggunakan buku nikah lama, dan segera dilakukan penghapusan serta dibuatkan berita acara dan pelaporan, agar menghindari pemalsuan dan penyalahgunaan buku nikah,” terangnya. Menurut Jajang, ketentuan ini ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Format Buku Nikah dan Duplikat Buku Nikah. Format yang dimaksud adalah:Bentuk dan ukuran tetap 8X12 Cm. Spesifikasi dan sistem pengaman tetap dipertahankan.Perubahan Buku Nikah cetakkan tahun 2024 adalah: Baca juga :