Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Panitia Seleksi Program Beasiswa S1 Universitas Al-Azhar Mesir-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengumumkan daftar peserta yang lulus seleksi tahap akhir beasiswa. Daftar peserta lolos seleksi tahap akhir tertuang dalam Pengumuman Hasil Seleksi Beasiswa Universitas Al-Azhar Mesir Tahun 2024 Nomor 2381/PB.03/A.I.01.08/99/09/2024 tertanggal 14 September 2024 M/10 Rabi’ul Awwal 1446 H yang ditandatangani Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf. Penanggung Jawab Program Beasiswa PBNU Al-Azhar 2024 Mukhlis Yusuf Arbi menyampaikan, pengumuman ini sempat tertunda karena adanya kendala administrasi. Meski demikian, peserta yang dinyatakan lulus akan segera mendapatkan informasi mengenai pemberkasan melalui grup WhatsApp. “Mohon maaf atas keterlambatan pengumuman ini karena ada sedikit problem administrasi. Pemberkasan akan disosialisasikan melalui grup WhatsApp (WA) untuk peserta yang lulus seleksi beasiswa,” terang Arbi Rabu (18/9/2024). Berdasarkan hasil ujian seleksi akhir, sebanyak 30 peserta yang dinyatakan lulus untuk melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar tahun 2024 melalui jalur PBNU. Dari total tersebut, 23 peserta memilih jurusan keagamaan (adabi), sementara 7 lainnya memilih jurusan umum (ilmi). Selain itu, terdapat 10 nama cadangan yang terdiri dari 5 peserta jurusan keagamaan dan 5 peserta jurusan umum. Peserta yang lulus seleksi diwajibkan menyelesaikan proses pemberkasan sebelum 30 September 2024. “Tiga puluh nama yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan dan menyelesaikan pemberkasan sebelum 30 September 2024,” demikian bunyi pengumuman hasil seleksi beasiswa Al-Azhar-PBNU 2024. Dokumen yang perlu disiapkan meliputi paspor, akte lahir, ijazah dan transkrip nilai, terjemahan akte lahir dan ijazah resmi dengan legalisasi dari Kementerian Luar Negeri dan Kemenkumham, SKCK, serta surat kesehatan. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Bangsa Indonesia tak akan pernah lelah membela dan mendukung kemerdekaan Palestina untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat akan meminta pemerintah, baik melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mengawal bantuan pangan 1.000 Ton Ubi Jalar ke Palestina menggunakan Kapal Kemanusiaan Indonesia-Palestina. Penegasan ini disampaikan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI Pusat, Prof Dr KH Sudarnoto Abdul Hakim, MA. Hal itu juga disampaikan Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr H Amirsyah Tambunan, MAg, pada Senin 9 September 2024. Hal ini disampaikan keduanya, saat menghadiri “Upacara Bendera Dukung Kemerdekaan Penuh Palestina” yang digelar di Pondok Pesantren Nuu Waar-Al Fatih Kaaffah Nusantara (AFKN), di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Dalam upacara yang dipimpin inspektur upacara Presiden AFKN, KH MZ Fadzlan Rabbany Garamatan itu, dilakukan Pengibaran Bendera Palestina dengan iringan Lagu Kebangsaan Palestina oleh Pasukan Pengibar Bendera dan Paduan Suara Ponpes Nuu Waar itu. Upacara berlangsung khidmat dan haru, hingga diiringi isak tangis dari inspektur upacara saat mengumumkan program bantuan pangan 1.000 Ton Ubi Jalar dengan menggunakan Kapal Kemanusiaan Indonesia-Palestina. Tampak hadir mengikuti upacara “langka” yang baru pertama kali dilakukan di lingkungan lembaga pendidikan pesantren itu, antara lain Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda (MIUMI) KH Bachtiar Nasir, Lc, MM, Ketua Majelis Dzikir KH Muhammad Syukur, Ketua Pengurus Pusat BKM Dewan Masjid Indonesia Dr Nurdiati Akmal, Dirut Global Muslim Charity (GMC) Dr H Ahyudin, serta perwakilan Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia Syeikh Ibrahim Ali Hasan. Menurut KH Sudarnoto, upacara pengibaran bendera Palestina ini, merupakan momen yang membuatnya kagum dan terharu. “Ini acara yang luar biasa sekali. Karena sangat konkrit sekali apa yang akan dilakukan terhadap Palestina,” terangnya. Diantaranya, jelas KH Sudarnoto, telah dideklarasikan Pengibaran sekaligus Penyerahan Bendera Kebangsaan Palestina dari Indonesia. Deklarasi Petani Relawan Pangan Indonesia-Palestina. Deklarasi Bantuan Pangan Ubi sebanyak 1.000 Ton, Deklarasi Relawan Thibbun Nabawi Indonesia Palestina. serta Peluncuran Kapal Kemanusiaan Indonesia-Palestina. “Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tak akan pernah lelah untuk membantu, mendukung, bahkan membela bangsa Palestina,” tegasnya. Melalui acara di pesantren Nuu Waar ini, tambah KH Sudarnoto, mudah-mudahan akan diikuti pesantren-pesantren lain serta lembaga-lembaga keagamaan dan kemanusiaan lainnya. “Yang punya komitmen yang sama untuk membela Palestina. Allahuakbar…!” ucapnya. Sementara itu dalam sambutannya, Sekjen MUI Pusat, Dr H Amirsyah Tambunan, MAg, menjanjikan akan berkordinasi langsung dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Panglima TNI, agar mau melakukan pengawalan terhadap keberangkatan Kapal Kemanusian Indonesia-Palestina, saat melakukan pelayaran untuk mengirimkan bantuan pangan 1.000 Ton Ubi Jalar tersebut. KH Bachtiar Nasir menambahkan, bantuan pangan yang akan dikirimkan bukan hanya dalam bentuk buah Ubi Jalar, tetapi juga dalam bentuk Tepung Ubi. “Hal ini perlu dilakukan, agar bahan pangan yang dikrim bisa bertahan lama dan sesuai dengan selera lidah orang Palestina,” tutur Pimpinan AQL Islamic Center ini. KH Fadzlan Rabbany Garamatan membenarkan tentang rencana itu. ”Nanti bantuan bahan pangan yang akan kita klirim juga dalam bentuk tepung, setelah hasil panen Ubi itu kita olah menjadi tepung,” ungkapnya. Dengan adanya program bantuan pangan ini, jelas KH Fadzlan Garamatan, membuat para petani desa yang tergabung dalam Relawan Pangan Indonesia-Palestina ini, dapat bertahan hidup di tengah kesulitan yang dirasakan belakangan ini. Seperti yang telah dilakukan Petani Relawan Pangan di Desa Cintabodas, Tasikmalaya, Jawa Barat, yang sudah bekerja secara simultan dalam membuka lahan pertanian seluas 50 Hektar untuk penanaman Ubi Jalar secara massal. “Dari target pertama pengiriman Ubi sebanyak 1.000 Ton, jumlah petani yang terlibat sekitar 100 Petani Relawan Pangan. Dan akan kita kembangkan menjadi 300 Petani,” jelasnya. Hal tersebut harus dilakukan, tambahnya, untuk mengejar target pengiriman tahap pertama yang akan dilakukan pada bulan Februari 2025, sebelum masuknya bulan suci Ramadhan 1446 H yang jatuh pada 1 Maret 2025. Dalam upacara bendera bertajuk “Dukung Kemerdekaan Penuh Kemerdekaan Palestina” itu, KH Fadzlan Rabbany Garamatan memberi mandat khusus kepada KH Bachtiar Nasir, untuk mengantarkan sebuah “Bedug Berlapis Emas” berdimensi 5 x 7 meter –yang sedang dalam tahap pengerjaan–, yang nantinya akan dikirim ke Masjidil Aqsa di Yerussalem, Palestina. “Bedug berlapis emas itu, akan menjadi simbol kedekatan hubungan rakyat Indonesia dan rakyat Palestina. Yang akan diletakkan di salah satu sudut di masjid yang pernah menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Meski sedang menghadapi tekanan keras dari Pansus Haji DPR, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas tetap tak mau terganggu. Menag tetap kerja seperti biasa. Malah hari ini, Menag berangkat kunjungi beberapa negara untuk urusan haji, wakaf dan sertifikasi halal. “Ya saya bertolak menuju Arab Saudi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kunjungan ini dalam rangka persiapan awal penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Ini sebagai bentuk tanggungjawab dan dalam rangka melakukan quality control yang dilakukan oleh pimpinan pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,” terang Menag. Turut mendampingi kunjungan Gus Menteri, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, Juru Bicara Kemenag, Sunanto, dan Penerjemah Habib Ali Bahar. Hadir mengantar keberangkatan Gus Menteri di Gedung VVIP Soekarno-Hatta, Sekjen Kemenag Ali Ramdhani, Irjen Kemenag Faisal Ali Hasyim, Stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz, serta Kepala Biro Humas Data dan Informasi, Akhmad Fauzin. Kunjungan di Saudi akan diawali dengan rapat koordinasi bersama Kantor Urusan Haji (KUH). Selanjutnya, Menag akan menggelar pertemuan dengan Deputi Kerjasama Luar Negeri Kementerian Haji Arab Saudi, sekaligus pertemuan dengan Syarikah Asia Tenggara dan Naqabah. Selepas dari Saudi, Menag akan lanjut terbang ke Italia untuk menghadiri Indonesian Global Halal Fashion Week di Milan. Menag juga akan melakukan pertemuan dengan Halal Quality Control Italia. Selepas dari Italia, Menag juga akan melakukan kunjungan kerja ke Prancis. Menag melaksanakan amanat dari Presiden Joko Widodo untuk menghadiri pertemuan Internasional untuk Perdamaian ke-38 yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Acara ini dijadwalkan terselenggara pada 23 September 2024. “Tujuan dalam pertemuan ini untuk mendiskusikan secara terbuka upaya mencapai pedamaian dan kesejahteraan bersama di dunia,” sambung Menag. Selepas dari Prancis, Menag akan lanjut ke Uni Emirat Arab untuk melakukan pertemuan dengan Kepala Otoritas Umum Urusan Islam, Wakaf, dan Zakat Uni Emirat Arab, Omar Habtoor Al Darei. Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari kerja sama bidang Zakat dan Wakaf. “Kedua negara berusaha memaksimalkan potensi zakat dan wakaf melalui berbagai inisiatif dan regulasi yang mendukung kesejahteraan umat Islam,” tutupnya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar uji publik kurikulum nasional Aswaja Nahdlatul Ulama di Gedung PBNU, Jakarta. Uji publik ini untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak terkait penerapan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) ke dalam sistem pendidikan nasional di bawah naungan LP Ma’arif NU. Menurut Wakil Ketua Umum PBNU Prof H Nizar Ali, kurikulum ini dirancang untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan ajaran Aswaja dalam konteks pendidikan modern. “Kami berharap kurikulum ini tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan akademik, tetapi juga dengan pemahaman spiritual dan moral yang sejalan dengan prinsip-prinsip Aswaja An-Nahdliyah,” teranf Prof Nizar kepada 1miliarsantri.net, Sabtu (14/9/2024). Acara uji publik ini dihadiri oleh lintas lembaga, termasuk guru, akademisi, serta perwakilan dari pemerintah dan organisasi pendidikan. Para peserta diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan saran terhadap draf kurikulum yang telah disusun, serta berdiskusi mengenai implementasi dan tantangan yang akan dihadapi. Draf kurikulum ini akan melalui beberapa tahapan, sebelum nantinya akan dirilis secara serempak. Pelaksanaan uji publik ini diharapkan dapat menciptakan kurikulum yang tidak hanya sesuai dengan standar nasional, tetapi juga dapat memperkaya pendidikan berbasis nilai yang khas NU. LP Ma’arif PBNU sebagai pihak yang diberikan wewenang dalam menyusun Kurikulum Aswaja Nahdlatul Ulama telah menyusun kurikulum yang mengacu dengan kerangka kurikulum pendidikan nasional. Berikut 5 hal penting yang perlu diketahui dari kurikulum Aswaja NU terbaru: Ini berarti bahwa kerangka berpikir dan struktur kurikulum Aswaja NU selaras dengan kurikulum nasional, termasuk adanya fase dan capaian pembelajaran (CP). Alur ini memetakan standar isi dan kebutuhan setiap fase, mengakomodasi aspek psikologis, praktis, dan sosiologis dari perkembangan siswa. Fase awal berfokus pada pembiasaan dengan buku pedoman amaliyah harian An-Nahdliyah, sementara kelas 4 ke atas menggunakan bahan ajar yang lebih mendalam. Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) merilis format baru pada blangko nikah 2024. Hal ini dilakukan agar pengelolaan dokumen nikah sekaligus layanan pencatatan nikah dilakukan dengan tertib. Menurut Kepala Subdirektorat Mutu, Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi KUA, Jajang Ridwan, format tersebut atau buku nikah cetakan tahun 2024 dapat digunakan secara efektif mulai Oktober 2024. “Mulai Oktober 2024 tidak ada lagi pencatatan nikah menggunakan buku nikah lama, dan segera dilakukan penghapusan serta dibuatkan berita acara dan pelaporan, agar menghindari pemalsuan dan penyalahgunaan buku nikah,” terangnya. Menurut Jajang, ketentuan ini ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Format Buku Nikah dan Duplikat Buku Nikah. Format yang dimaksud adalah:Bentuk dan ukuran tetap 8X12 Cm. Spesifikasi dan sistem pengaman tetap dipertahankan.Perubahan Buku Nikah cetakkan tahun 2024 adalah: Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan kesiapannya untuk membuka seluruh fakta terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 di tengah kontroversi yang kian memanas. Pernyataan ini disampaikan Yaqut sebagai respons atas berbagai tuduhan yang dilontarkan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR. “Kami siap memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada publik mengenai proses penyelenggaraan haji tahun 2024,” ujar Yaqut di Jakarta, Kamis (12/9/2024). Menag menekankan bahwa Kementerian Agama telah menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan transparansi. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk menghadapi proses hukum jika ditemukan bukti pelanggaran dalam penyelenggaraan haji. “Jika ada temuan pelanggaran, siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Yaqut, menunjukkan komitmennya terhadap penegakan hukum. Pernyataan Menag ini muncul di tengah polemik terkait dugaan penyimpangan dalam proses pemberangkatan jemaah, khususnya mengenai fenomena sekitar 3.500 jemaah yang diduga dapat berangkat tanpa melalui masa tunggu yang lazim. Namun, meski telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan penjelasan, tindakan Menag Yaqut justru menimbulkan tanda tanya baru. Pansus Haji DPR mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Yaqut dalam dua pemanggilan yang telah dilakukan. Marwan Jafar, anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB, mengonfirmasi bahwa Menag telah dua kali tidak memenuhi undangan pemeriksaan. “Kami akan mengirimkan undangan ketiga, berharap beliau hadir kali ini,” ujar Marwan. Ketidakhadiran Menag ini semakin diperparah dengan adanya perbedaan keterangan mengenai alasan ketidakhadirannya. Pihak Kementerian Agama menyatakan bahwa Yaqut sedang menghadiri MTQ di Kalimantan Timur pada saat pemanggilan terakhir. Namun, Marwan mengklaim telah menemukan dokumen internal Kemenag yang menunjukkan bahwa Yaqut sebenarnya dijadwalkan menghadiri rapat koordinasi di kantornya di Jakarta. “Kami menemukan surat internal Kemenag yang menunjukkan Pak Menteri sebenarnya ada di Jakarta, bukan di Kaltim seperti yang diklaim,” ungkap Marwan. Situasi ini telah memicu pertimbangan untuk mengambil langkah lebih tegas dari pihak DPR. Pansus Haji kini berencana mengirimkan undangan ketiga dalam minggu ini. Marwan bahkan menegaskan kemungkinan meminta bantuan kepolisian jika Menag kembali mangkir, “Jika mangkir lagi untuk ketiga kalinya, sesuai UU MD3, kami mungkin akan meminta bantuan kepolisian untuk membawa Menteri.” Di tengah kontroversi ini, Kementerian Agama tetap bersikukuh bahwa penyelenggaraan haji 2024 telah dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Namun, ketidakhadiran Menag dalam pemanggilan Pansus dan perbedaan keterangan mengenai keberadaannya telah membuka babak baru dalam polemik ini. Sementara itu, Marwan Jafar tetap kukuh dengan pendiriannya mengenai dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan haji. Ia juga mengisyaratkan kemungkinan keterlibatan pihak berwenang dalam dugaan gratifikasi. “Data yang kami miliki menunjukkan adanya kejanggalan dalam proses seleksi dan pemberangkatan jemaah,” ungkap Marwan. Perlu diingat bahwa pembentukan Pansus Haji bertujuan untuk menginvestigasi berbagai permasalahan yang muncul selama musim haji 2024. Selain mengadakan rapat, tim DPR juga telah melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Kemenag pada 4 September lalu, menunjukkan keseriusan mereka dalam menggali informasi. Kontroversi ini telah menarik perhatian publik dan memicu perdebatan di berbagai kalangan. Banyak pihak menuntut adanya investigasi menyeluruh untuk mengungkap kebenaran di balik tuduhan-tuduhan tersebut, serta mengharapkan kehadiran Menag Yaqut dalam pemanggilan berikutnya untuk memberikan klarifikasi langsung. Masyarakat kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari situasi ini, berharap agar transparansi dan keadilan dapat terwujud dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan haji 2024. Kehadiran atau ketidakhadiran Menag Yaqut dalam panggilan ketiga Pansus Haji DPR akan menjadi momen krusial yang dapat menentukan arah penyelesaian kontroversi ini. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meluncurkan program Madrasah Layak Belajar (MLB). Program ini akan memberikan bantuan kepada seribu madrasah swasta. Peluncuran dihadiri 191 pengurus madrasah, negeri dan swasta. “Proram ini tentunya sangat bermanfaat menjadi motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas madrasah di masing-masing daerah. Ini menjadi jawaban atas kebutuhan pendidikan anak-anak kita,” terang Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar siswa madrasah di seluruh Indonesia. Program ini menjadi stimulan agar madrasah bergerak dan berinovasi sesuai kemajuan zaman. Wamenag berusaha mendorong madrasah agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, salah satunya melalui transformasi digital. Tujuannya, agar daya tarik dan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di madrasah terus terjaga. “Kita berharap dengan program yang diberikan Baznas menjadi sebuah nafas segar. Semoga pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengikuti inisiasi dari Baznas,” lanjutnya. Wamenag berharap, penerima program Madrasah Layak Belajar dapat menjalankan amanah yang diberikan sehingga memperoleh output sesuai yang diharapkan. Ketua Baznas Noor Achmad menjelaskan, program MLB merupakan bantuan kepada madrasah swasta, khususnya yang berada di lingkungan tidak mampu. Bantuan ini berupa perbaikan sarana dan prasarana ruang kelas dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas madrasah. “Baznas melalui program ini akan menggulirkan stimulan untuk 1.000 madrasah. Jadi 1.000 madrasah yang masing-masing akan mendapatkan stimulasi 25 juta,” ungkap Noor Achmad. Kiai Noor menambahkan, MLB merupakan salah satu program utama Baznas. Ini sesuai visi Baznas, yaitu menjadi lembaga utama dalam mensejahterakan umat. Program ini juga digelar dalam rangka melaksanakan misi ketiga Baznas, yaitu mendistribusikan dan mengoptimalkan pendayagunaan ZIS untuk pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan. “Kami meyakini bahwa kesejahteraan akan kita capai melalui proses pendidikan. Kami meyakini bahwa pendidikan adalah tangga utama seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia,” sebutnya. Menurut data Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag, terdapat 217.021 total ruang kelas madrasah. Dari data ini, 162.579 ruang kelas dalam kondisi baik. Sementara 29.465 kelas rusak ringan,17.787 rusak sedang, dan 158 rusak berat. Melihat kondisi ini, Baznas terpanggil untuk menjadi bagian dari solusi dalam meningkatkan sarana dan prasarana madrasah. “Insya Allah ke depan kami komitmen untuk terus melakukan kualitas maupun kuantitas. Maka mohon didoakan semoga kinerja BAZNAS semakin optimal dan semakin banyak menebar manfaat untuk Indonesia,” urainya. Direktur KSKK Madrasah M. Sidik Sisdianto bersyukur atas program kerja sama Kemenag dengan Baznas ini. “Pastinya sangat bermanfaat dan dibutuhkan madrasah di seluruh Indonesia yang memilik kategori yang telah ditetaokan panitia,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menekankan agar NU Care-LAZISNU menyusun skema strategis dalam tauzi’ (pendistribusian) dan tasharuf (penyaluran) zakat, infakdan sedekah (ZIS) sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga. “Lebih dari soal mengambil zakatnya, lebih dari soal mengumpulkan zakat, infaq, dan shadaqahnya, maka lebih penting dari amal zakat ini adalah tauzi’ dan tasharufnya,” terang Gus Yahya saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rakernas NU Care-LAZISNU, Jumat (6/9/2024). Gus Yahya menyampaikan betapa pentingnya LAZISNU menjadi sebuah lembaga yang kredibel dan akuntabel sehingga dapat terus mendulang kepercayaan masyarakat dalam penunaian zakat. “Berdasarkan itu kemudian masyarakat terpanggil sendiri untuk mengumpulkan zakat, infaq, dan sodaqohnya kepada kita daripada kita bujuk-bujuk orang sementara kita tidak terlebih dulu membuat skema yg jelas mengenai tauzi’ dan tasharufnya,” tegas Gus Yahya. Sejalan dengan transformasi digital NU dalam rencana strategis nasional, Gus Yahya mengimbau agar skema penyaluran zakat LAZISNU koheren dengan renstra yang telah disahkan pada akhir Juli 2024 lalu. “Nah, dalam konteks Rakernas LAZISNU ini yang ingin sy minta kepada LAZISNU untuk memikirkan skema tauzi’ dan tasharuf itu dalam kaitannya atau yang merujuk kepada renstra NU yg sudah disahkan,” ungkapnya. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab yang diemban seseorang atau sebuah lembaga dengan berdasarkan pada kapasitasnya. Menyadari NU sebagai sebuah organisasi yang besar, Gus Yahya merasa perlu lembaga dan badan otonom di bawahnya terkonsolidasi dengan program-program PBNU. Dengan memiliki program yang koheren dengan Renstra NU, Gus Yahya beranggapan bahwa realitas makna kehadiran LAZISNU akan lebih terasa di tengah-tengah masyarakat karena tujuan yang tepat sasaran. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menyiapkan langkah agar pondok pesantren terbebas dari kekerasan. Hal tersebut disampaikan Ketua PBNU Alissa Wahid dalam Diskusi Terarah dan Konsolidasi Rencana Strategis Penanganan Kekerasan. Dia mengatakan, sudah banyak berita yang menyoroti kekerasan di pesantren dan tak jarang kekerasan itu dilakukan oleh pengasuh pondok, termasuk santri senior. “Kita harus mengakui bahwa akhir-akhir ini berita tentang kekerasan di pesantren itu makin banyak, baik dilakukan oleh pengasuh maupun oleh santri senior kepada santri junior bahkan antarsantri yang setara,” terang Alissa. Alissa Wahid menyampaikan bahwa PBNU sedang memikirkan faktor-faktor penyebab kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. “Kita sedang memikirkan apa saja sih budaya pesantren atau pemahaman-pemahaman di pesantren yang ternyata serakah ini justru membuat hal-hal seperti itu bisa terjadi? Misalnya soal kesalahan-kesalahan pandangan tentang kesalahan pemahaman tentang tawadhu,” ungkapnya. Alissa juga memberikan contoh mengenai budaya senioritas yang menciptakan kesewenang-wenangan terhadap santri junior. “Misalnya ketaatan kepada santri senior itu kemudian membuat santri seniornya menggunakan nilai-nilai itu, justru untuk melakukan kekerasan pada juniornya, nah hal-hal seperti itu yang kita sedang pikirkan,” paparnya. Alissa juga menegaskan, persoalan mengenai kekerasan sangat sering terjadi, termasuk kekerasan seksual di lingkungan pesantren dan menjadi persoalan yang bukan hanya penting, tetapi genting. “Betapa persoalan kekerasan sangat tren termasuk kekerasan seksual di pesantren bukan hanya penting tetapi genting,” ujarnya. Sebagai informasi, agenda diskusi ini diselenggarakan oleh Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU. Acara ini juga turut dihadiri A’wan PBNU Nyai Hj Badriyah Fayumi, Ketua RMI PBNU KH Hodri Ariev, serta perwakilan badan otonom dan lembaga lainnya yakni Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Lembaga Ta’lif wan Nasyr (LTN), Fatayat NU, Lembaga Bahtsul Masail (LBM), Muslimat NU, dan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU). (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bersama dengan Menteri Pariwisata dan Kepurbakalaan Palestina Hani Naji Atallah Abdalmasih menjalin kerja sama bilateral yang fokus pada pengembangan dan promosi kepariwisataan. “Kami menandatangani MoU sebagai tindak lanjut kerja sama Indonesia dan Palestina untuk saling memberikan kerja sama di bidang pariwisata,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta, Sabtu (7/9/2024) malam. Kerja sama bilateral Indonesia dan Palestina dalam peningkatan sektor pariwisata kedua negara ditandai dengan penandatanganan MoU yang dilakukan Menparekraf RI Sandiaga Salahuddin Uno dan Menteri Pariwisata dan Kepurbakalaan Palestina Hani Naji Atallah Abdalmasih di Jakarta. Menparekraf RI menyoroti adanya potensi kolaborasi antara kedua negara dalam sektor pariwisata. Ia juga mengungkapkan bahwa Menteri Pariwisata Palestina akan mengunjungi Borobudur, situs candi Buddha tertua di dunia, sebagai bagian dari rencana kerja sama ini. Borobudur juga diharapkan dapat menarik perhatian wisatawan dari Palestina. Sandiaga menyebutkan bahwa Palestina memiliki banyak situs wisata religi yang selama ini menjadi favorit wisatawan Indonesia. Ia menyebutkan, kerja sama tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk pertukaran informasi, teknologi, praktik terbaik, serta program pertukaran mahasiswa di bidang pariwisata antara Indonesia dan Palestina. “Khususnya nanti pasca-dibukanya kembali perbatasan Palestina untuk para jamaah yang datang dari Indonesia, karena di Palestina ini dua ya, bukan hanya Islam, tapi di Palestina ini juga punya situs-situs untuk wisata religi dari agama lain. Jadi, ini yang nanti juga menjadi bagian daripada kerjasama kita,” jelasnya. Saat ini, lanjut Menparekraf, kunjungan wisatawan Palestina ke Indonesia masih terbatas karena situasi di Palestina, namun terdapat potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, dia berharap dengan kerja sama itu, dapat menarik wisatawan Palestina ke Indonesia, khususnya ke Bali yang merupakan salah satu destinasi favorit. Selain itu, Borobudur di Yogyakarta juga akan diperkenalkan sebagai bagian dari potensi kolaborasi. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Kepurbakalaan Palestina Hani Naji Atallah Abdalmasih berharap dengan adanya kerja sama itu, wisatawan dari Indonesia yang ke negaranya bisa mencapai 100 ribu orang. “100 ribu targetnya untuk wisatawan dari Indonesia ke Palestina,” pungkas Menteri Pariwisata Palestina. (rid) Baca juga :