Tragedi Kemanusiaan Jurnalis di Gaza dan Kematian Jurnalisme Barat

Gaza – 1miliarsantri.net : Pada 25 Agustus 2025, langit Khan Younis kembali dipenuhi dentuman ketika dua serangan udara beruntun menghantam Nasser Hospital—satu-satunya rumah sakit besar di selatan Gaza. Tragedi kemanusiaan dalam serangan pertama menewaskan warga sipil dan jurnalis, lalu serangan kedua atau double-tap strike mengenai tim penyelamat dan rekan media yang datang. Di antara korban tewas adalah Hussam al-Masri (Reuters), Mariam Abu Dagga (Associated Press), Mohammed Salama (Al Jazeera), Moaz Abu Taha (Reuters), dan Ahmed Abu Aziz (Middle East Eye), beberapa di antaranya meregang nyawa saat kamera mereka masih menyala, menyiarkan detik-detik terakhir hidup mereka. Seolah nyawa jurnalis di Gaza yang memberitakan kebenaran fakta tentang genosida yang berlangsung secara massif, dianggap sebagai ancaman serius bagi Israel. Peristiwa ini menambah daftar panjang jumlah jurnalis Palestina yang tewas di Gaza sejak perang dimulai pada Oktober 2023, mencapai lebih dari 240 orang, angka yang menjadikan Gaza sebagai salah satu medan paling mematikan bagi wartawan dalam sejarah modern. (Reuters, 27/08/25). Namun di tengah gelombang duka itu, solidaritas global dari sesama jurnalis justru terasa nyaris sunyi, meninggalkan pertanyaan pahit yang terus menggema: ke mana suara kebebasan pers dunia ketika para wartawan Gaza menjadi sasaran, dan mengapa tidak ada gelombang solidaritas? “Saya Kehilangan Kata-Kata” Profesor studi media di Doha Institute for Graduate Studies, Mohamad ElMasry, mengaku tidak bisa lagi menyembunyikan rasa frustrasinya. “Israel telah berperang melawan jurnalisme sejak awal perang,” katanya kepada Al Jazeera. “Mereka tidak menyembunyikannya. Mereka sangat terbuka tentang ini.” Yang lebih mengejutkannya adalah sikap komunitas global. “Pertanyaan saya: di mana para jurnalis internasional? Di mana The New York Times? Di mana CNN? Di mana media arus utama Barat? Ketika jurnalis Charlie Hebdo terbunuh pada 2015, itu memicu kemarahan global berbulan-bulan. Itu jadi berita utama di semua media Barat. Dan saya memuji mereka atas solidaritasnya. Tapi sekarang, di mana kemarahan itu?” Kekecewaan ElMasry mencerminkan jurang moral yang kian melebar: kematian jurnalis di Paris dihormati sebagai tragedi global, sementara kematian jurnalis di Gaza diperlakukan sebagai catatan kaki. Keheningan yang Mengiris Kontras ini sulit diabaikan. Tahun 2015, ribuan orang turun ke jalan di Eropa membawa slogan “Je suis Charlie.” Politisi, seniman, hingga kepala negara memberikan pernyataan solidaritas. Media Barat memimpin kampanye global membela kebebasan pers. Kini, ketika jumlah jurnalis Palestina yang terbunuh jauh lebih banyak, responsnya nyaris nihil. Tidak ada headline besar yang mendominasi halaman depan koran internasional selama berbulan-bulan. Tidak ada hashtag mendunia yang memobilisasi solidaritas publik. Tidak ada pawai besar yang menuntut perlindungan pers. Diamnya media Barat, bagi banyak pengamat, lebih menyakitkan daripada bom itu sendiri. Karena di balik diam itu, tersimpan pesan bahwa nyawa wartawan Palestina dianggap kurang berharga Impunitas yang Terus Berulang Lembaga seperti CPJ (Committee to Protect Journalists) dan Human Rights Watch mencatat pola lama: tentara Israel berkali-kali menarget wartawan, namun hampir tak pernah ada yang dimintai pertanggungjawaban. Kasus Shireen Abu Akleh pada 2022 masih segar di ingatan—ditembak meski mengenakan rompi pers, dan sampai kini belum ada pelaku yang diadili. Impunitas ini memberi sinyal berbahaya: bahwa membungkam jurnalis Palestina tidak akan menimbulkan konsekuensi internasional. Dan selama media Barat memilih diam, pola ini akan terus berulang. Bias Narasi: Jurnalisme Kolonialis Mengapa newsroom besar begitu enggan bersuara? ElMasry menilai ini bukan sekadar kelalaian, melainkan konsekuensi dari bias naratif. Media Barat sering menggantungkan diri pada narasi resmi Israel, lalu mengulanginya tanpa verifikasi independen. Hasilnya, kematian wartawan Palestina direduksi sebagai “dampak sampingan” perang, bukan serangan sistematis terhadap kebebasan pers. Dalam istilah akademis, ini adalah bentuk jurnalisme kolonialis—di mana media global melanggengkan struktur kekuasaan kolonial: menentukan siapa yang pantas dianggap korban dan siapa yang suaranya bisa diabaikan. Orang Palestina direduksi menjadi statistik, bukan manusia dengan cerita. Padahal setiap wartawan yang gugur meninggalkan keluarga, kamera, dan kisah yang seharusnya menggugah hati dunia. Krisis Netralitas dan Profesionalisme Selama puluhan tahun, media Barat membangun citra sebagai pilar demokrasi, pembela kebenaran, dan suara moral global. Namun perang Gaza meruntuhkan klaim itu. Jika dua ratus lebih wartawan terbunuh tanpa memicu solidaritas global, apa arti netralitas yang selalu dikumandangkan? Jika newsroom besar takut bersuara lantang, lalu apa makna profesi ini selain sekadar bisnis berita? Krisis ini menyingkap bahwa yang mati di Gaza bukan hanya jurnalis Palestina, tetapi juga jiwa jurnalisme itu sendiri. Gaza sebagai Cermin Di Gaza, para jurnalis terus melaporkan meski tahu nyawa mereka menjadi taruhan. Mereka bekerja dari reruntuhan, dari tenda pengungsian, bahkan dari rumah sakit yang dibombardir. Mereka mempertaruhkan hidup untuk memastikan dunia tahu apa yang terjadi. Di sisi lain, jurnalis di Barat—yang bekerja dengan segala fasilitas dan keamanan—lebih sering memilih diam, atau berlindung di balik bahasa “netralitas” yang sebenarnya memihak status quo. Gaza akhirnya menjadi cermin pahit bagi jurnalisme global: memperlihatkan keberanian di satu sisi, dan ketakutan sekaligus kemunafikan di sisi lain. Sebuah Ajakan Mendesak Diam bukan lagi pilihan; diam berarti berkomplot dengan penindasan, bahkan mengkhianati profesi sendiri. Solidaritas seharusnya melintasi batas geopolitik, warna kulit, bahasa, atau paspor. Jika jurnalisme ingin tetap hidup sebagai profesi bermartabat, sebagai pilar demokrasi dan suara kebenaran, maka newsroom besar di Barat harus bangkit dari keheningan—menamai kebrutalan sebagai kebrutalan, menuntut perlindungan bagi rekan seprofesi di Gaza, dan mengembalikan martabat pers yang kini terancam terkubur bersama para wartawan Palestina yang gugur. Gaza telah memperlihatkan keberanian jurnalis lokal dalam kondisi mustahil; kini dunia menunggu, apakah rekan-rekan mereka di Barat siap berdiri, atau memilih membisu selamanya. (***) Penulis : Abdullah al-Mustofa Editor : Toto Budiman Foto : Reuters Sumber: Aljazeera https://www.aljazeera.com/opinions/2024/8/2/gaza-and-the-death-of-western-journalism https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/8/25/live-israel-intensifies-attacks-on-gaza-leaving-dozens-dead-in-a-day?update=3906499

Read More

Fakta Menyakitkan Bayi Gaza Diberi Minum Air Garam: Kisah Nestapa Orang Tua di Tenda Pengungsian

Gaza – 1miliarsantri.net : Di tengah teriknya musim panas Gaza, di sebuah tenda pengungsian yang hanya diselimuti kain tipis, seorang ayah terpaksa memberikan air bercampur garam kepada bayinya yang baru berusia 10 bulan. Fakta menyakitkan bayi Gaza diberi minum air garam, adalah kisah nestapa di tenda pengungsian. Bukan karena ia tak peduli, melainkan karena itulah satu-satunya “minuman” yang bisa ia berikan ketika susu dan makanan tak lagi terjangkau. Kisah memilukan ini datang dari keluarga Alaa al-Ramlawi, pengungsi dari wilayah utara Gaza yang kini berlindung di Kamp al-Bureij. Di tenda panas yang nyaris tak bisa menahan sengatan matahari, ia tinggal bersama anak-anaknya yang masih kecil. Si bungsu, bayi perempuan, menangis lapar setiap hari. Tapi susu formula yang seharusnya menjadi haknya, hanya bisa dibayangkan. Alaa mengaku dengan nada getir bahwa dirinya tidak mampu membeli susu atau bahkan popok untuk anak-anaknya. Ia mengatakan, ia terpaksa memberi air bercampur garam kepada bayinya agar perutnya tidak kosong. Ia sendiri merasa hancur sebagai seorang ayah, tetapi tidak ada pilihan lain. Kondisi fisiknya pun memperparah keadaan. Kakinya cedera parah dan telah dipasangi plat besi, membuatnya sulit bekerja. Tanpa pekerjaan dan tanpa penghasilan, mustahil baginya untuk membeli kebutuhan anak-anak. Susu formula memang tersedia di pasar Gaza, tetapi dengan harga sekitar 200 shekel per kaleng—jumlah yang sama dengan gaji sebulan penuh buruh harian. Bagi keluarga miskin seperti Alaa, harga itu setara dengan jurang pemisah antara hidup dan mati. Buah Simalakama yang Menyayat Hati Ibu Palestina Istri Alaa mengakui bahwa ia tahu air bercampur garam berbahaya bagi anak-anak, tetapi dengan getir ia bertanya, “Lalu apa yang harus kulakukan? Apakah mereka harus mati?” Baginya, menyodorkan botol berisi cairan asin memang menyakitkan, namun tetap lebih baik daripada melihat mereka kelaparan hingga kehilangan nyawa. “Di dalam hati, aku ingin menangis, hatiku hancur dari dalam, tapi aku tidak bisa melakukan apa pun,” ucapnya. Anak-anak yang hanya tahu rasa asin Di tenda itu, dua anak lain, Injood (3 tahun) dan Mahmoud (5 tahun), tumbuh dengan rasa asin air garam. Saat ditanya, Injood dengan polos menyebut bahwa ia “minum air garam.” Bagi usianya yang masih belia, itu sudah menjadi kebiasaan, bukan lagi hal aneh. Mahmoud, dengan wajah pucat dan suara lirih, mengaku minum air garam karena lapar. Ia berkata ingin sekali makan roti dari tepung putih, tetapi sudah hampir 20 hari ia tidak menyentuh sepotong pun. Terakhir kali ia makan roti adalah ketika seorang tetangga iba memberikan 2 kilogram tepung. Sejak saat itu, ia hanya bertahan dengan falafel murah, satu porsi dibagi bersama saudara-saudaranya, ditambah air dan garam agar perut tidak sakit. “Anak-anak Gaza kini tidak lagi sekadar kekurangan susu atau popok,” kata pewawancara Al Jazeera dalam laporannya, “tetapi mereka tidak punya makanan sama sekali, kecuali garam yang diyakini bisa menahan perut dari kerusakan.” Ironi di balik blokade Situasi tragis ini terjadi meskipun ada laporan bahwa sebagian barang telah masuk ke Gaza. Namun bagi sekitar 80 persen warga, harga-harga terlalu tinggi untuk dijangkau. Sehingga, masuknya barang-barang itu justru hanya mempertebal luka—seolah ada makanan di pasar, tetapi mustahil untuk dibeli. Alaa sendiri menggambarkan betapa mustahilnya keluar mencari bantuan. Ia pernah mencoba mendekati lokasi distribusi bantuan, tetapi malah menghadapi risiko ditembak. Akhirnya, ia kembali dengan tangan kosong, lalu kembali menyodorkan air bercampur garam kepada anak-anaknya. Nestapa yang terulang di ribuan keluarga Keluarga al-Ramlawi hanyalah satu dari puluhan ribu keluarga Gaza yang terperangkap dalam lingkaran kelaparan dan kemiskinan ekstrem. Cerita mereka bukan satu-satunya, melainkan cermin dari tragedi kolektif. Para orang tua di Gaza kini dipaksa membuat pilihan-pilihan mustahil: apakah membiarkan anak-anak mereka menangis kelaparan, atau memberi mereka air garam demi sekadar bertahan hidup sehari lagi? Di bawah tenda panas yang nyaris meleleh, setiap tetes air asin yang diteguk seorang anak adalah simbol kegagalan dunia untuk melindungi yang paling lemah. Gaza tidak hanya sedang berjuang melawan blokade, tetapi melawan pelan-pelan matinya generasi baru yang hanya mengenal rasa asin air garam, bukan manisnya susu atau lembutnya sepotong roti. Air Asin di Lidah Anak Gaza, Luka di Hati Kemanusiaan Di balik kisah keluarga al-Ramlawi, ribuan keluarga Gaza lainnya tengah menanggung penderitaan serupa. Bayi-bayi yang seharusnya mendapat susu justru dicekoki air garam, sementara para orang tua dipaksa menanggung rasa bersalah karena tak mampu memberi sebotol susu dan sepotong roti. Ini bukan sekadar tragedi Gaza, melainkan cermin kegagalan dunia. Setiap tegukan air asin di bibir anak Gaza adalah tanda bahwa kita memilih diam, sementara generasi kecil perlahan dikorbankan. Penderitaan ini bukan sekadar potret perang, melainkan panggilan moral bagi kita semua. Diam berarti ikut membiarkan mereka binasa dalam kelaparan dan kehausan. Inilah waktunya bagi kita untuk bersuara, mendesak keadilan, dan memberi dukungan nyata bagi rakyat Gaza. Karena masa depan mereka tidak boleh berakhir di tenda-tenda pengungsian, tetapi harus lahir dari keberanian dunia untuk memilih kemanusiaan di atas segalanya. Pertanyaannya adalah: “Sampai kapan kita rela hanya menjadi saksi bisu?” (***) Penulis : Abdullah al-Mustofa Editor : Toto Budiman Foto : VOA Indonesia Sumber: Kanal YouTube Al Jazeera Mubasher https://youtu.be/Rle0z8HNu6s?si=aWsMLa1jxc8Inhp5

Read More

Ancaman Tarif AS Guncang Pasar, Tapi Raksasa Chip Malah Naik

Surabaya – 1miliarsantri.net: Pasar Asia kembali terguncang setelah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman tarif 100 persen terhadap produk impor strategis, termasuk semikonduktor dan farmasi. Kebijakan ini menargetkan khususnya produk dari Tiongkok, dan memunculkan ketidakpastian di pasar global. Namun, reaksi pasar tidak sepenuhnya negatif. Saham raksasa teknologi seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Samsung Electronics, dan SK Hynix justru melonjak dalam dua hari terakhir. Lonjakan ini terjadi setelah beredar laporan bahwa perusahaan yang memiliki pabrik di Amerika Serikat kemungkinan akan dikecualikan dari tarif tersebut. Investor melihat peluang besar bagi perusahaan yang telah lebih dahulu berinvestasi di manufaktur domestik AS. TSMC saat ini tengah membangun pabrik chip miliaran dolar di Arizona, sementara Samsung dan SK Hynix memperluas fasilitas di Texas. Langkah ini memberi keuntungan strategis karena mereka dapat memenuhi permintaan pasar AS tanpa terhalang tarif tinggi. Proteksionisme vs Realitas Rantai Pasok Global Meski narasi “America First” telah menjadi ciri khas Trump sejak 2016, kenyataannya memutus rantai pasok global bukan perkara mudah. Satu unit chip modern bisa melibatkan desain di AS, fabrikasi di Taiwan atau Korea Selatan, dan perakitan di Malaysia atau Tiongkok. Struktur produksi yang telah melebur dalam ekosistem lintas negara membuat pemisahan total menjadi tantangan besar. Perusahaan semikonduktor Tiongkok seperti SMIC menegaskan bahwa dampak tarif era Trump sebelumnya tidak sedramatis yang diperkirakan. Dukungan permintaan domestik serta program substitusi impor justru memperkuat posisi mereka. Bagi Beijing, tekanan eksternal menjadi pemicu untuk mempercepat kemandirian teknologi dan memperluas kapasitas produksi dalam negeri. Menurut laporan Brookings Institution, relokasi pabrik ke AS memang meningkatkan nilai tambah domestik, tetapi tidak menghapus ketergantungan pada pemasok global, terutama untuk bahan baku dan peralatan produksi. Kebijakan tarif lebih bersifat menggeser lokasi produksi daripada merevolusi rantai pasok. Di sisi lain, pemerintah Tiongkok secara terbuka menolak langkah tarif tambahan ini, menyebutnya berpotensi merusak stabilitas perdagangan global. Sikap serupa disuarakan oleh negara-negara Asia lain seperti Singapura, Malaysia, dan Jepang yang ekonominya bergantung pada ekspor elektronik dan komponen teknologi. Dampak Pasar dan Risiko bagi Industri AS Sendiri Ancaman tarif ini langsung terasa di pasar mata uang dan saham. Indeks dolar AS menguat karena investor memburu aset aman, sementara yen Jepang dan won Korea Selatan melemah. Bursa Tokyo dan Seoul mencatat penurunan akibat aksi ambil untung dan kekhawatiran akan volatilitas perdagangan. Namun, proteksionisme tidak serta merta menguntungkan industri chip dalam negeri AS. Produsen seperti Intel dan AMD masih mengandalkan komponen dan teknologi dari luar negeri untuk menjaga efisiensi biaya dan kecepatan inovasi. Jika tarif diberlakukan secara luas, biaya produksi bisa meningkat signifikan. Center for Strategic and International Studies (CSIS) memperingatkan bahwa kebijakan tarif yang terlalu agresif dapat menghambat proyek infrastruktur teknologi besar, termasuk pengembangan kecerdasan buatan (AI), layanan cloud, dan pusat data. Gangguan pasokan chip dapat memperlambat miliaran dolar investasi yang sedang berjalan di sektor digital. Selain itu, beberapa analis menilai ancaman tarif ini mungkin lebih merupakan strategi negosiasi Trump jika ia kembali berkuasa pada 2025. Taktik serupa digunakan saat renegosiasi NAFTA menjadi USMCA pada 2018, di mana ancaman tarif digunakan untuk mendorong kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi AS. Politik, Ekonomi, dan Masa Depan Industri Teknologi Hingga kini, Gedung Putih belum merilis rincian resmi soal rencana tarif 100 persen ini. Tanpa kejelasan aturan, pelaku industri dan mitra dagang AS harus berspekulasi dan menyiapkan strategi cadangan. Banyak pihak menilai bahwa upaya membatasi perdagangan teknologi lintas negara pada akhirnya akan bertabrakan dengan kebutuhan industri itu sendiri. Teknologi modern lahir dari kolaborasi global, dan memisahkan komponen dalam rantai pasok justru berisiko memperlambat inovasi. Pasar masih menunggu langkah lanjutan Trump dan respon negara-negara yang terdampak. Apakah kebijakan ini akan menjadi awal dari perang dagang babak baru atau hanya bagian dari strategi diplomasi ekonomi, jawabannya akan menentukan arah industri teknologi global dalam beberapa tahun mendatang. Yang jelas, ancaman tarif ini kembali menegaskan bahwa teknologi dan politik tidak bisa dipisahkan di era globalisasi. Di satu sisi, proteksionisme berusaha membangun batas; di sisi lain, realitas industri modern justru menuntut keterhubungan tanpa sekat. Penulis: Faruq Ansori Editor: Glancy Verona Foto by AI

Read More

Kesenjangan Regulasi AI Picu Kekhawatiran Negara Berkembang

Brussels – 1miliarsantri.net: Penerapan resmi Artificial Intelligence Act (AI Act) oleh Uni Eropa mulai 1 Agustus 2024 menandai era baru pengaturan kecerdasan buatan (AI) secara komprehensif. Regulasi ini diberlakukan bertahap selama 6 hingga 36 bulan ke depan, menjadi tonggak penting dalam memastikan penggunaan AI yang aman, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul kekhawatiran serius bahwa kesenjangan regulasi antara Eropa dan negara-negara berkembang akan membuka celah bagi perusahaan teknologi global untuk memanfaatkan wilayah yang pengawasannya lemah sebagai lokasi eksperimen teknologi baru. AI Act: Standar Ketat Uni Eropa untuk Risiko Tinggi AI Act mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat risiko. Sistem berisiko tinggi, seperti pengenalan wajah, penilaian otomatis dalam perekrutan, dan pemantauan massal, diwajibkan menjalani audit independen, memenuhi standar transparansi teknis, serta menyampaikan laporan berkala. Sementara itu, sistem yang dianggap menimbulkan risiko tak dapat diterima, seperti manipulasi perilaku menggunakan subliminal techniques atau social scoring oleh pemerintah, dilarang total. Tujuan utama AI Act adalah membangun kepercayaan publik terhadap AI sekaligus melindungi hak-hak dasar warga Eropa. Namun, laporan European Digital Rights (EDRi) pada Juli 2025 menyoroti fenomena regulatory arbitrage di mana perusahaan mencari pasar dengan regulasi longgar untuk menguji sistem yang mungkin gagal memenuhi standar ketat Eropa. Menurut EDRi, kondisi ini berpotensi menciptakan ekosistem global yang timpang, di mana masyarakat di negara dengan regulasi lemah menjadi “kelinci percobaan” teknologi berisiko tanpa perlindungan memadai. Negara Berkembang di Persimpangan Risiko dan Kebutuhan Organisasi pemantau hak digital seperti Access Now dan AlgorithmWatch menilai, tren penerapan AI di negara berkembang semakin mengkhawatirkan. Wilayah dengan perlindungan data rendah dan akses hukum terbatas menjadi target implementasi sistem AI skala besar, seperti pengenalan wajah di ruang publik atau penilaian otomatis untuk distribusi bantuan sosial. Masalah utamanya adalah mekanisme koreksi hampir tidak ada ketika sistem melakukan kesalahan, sehingga hak-hak warga terancam. Meski UNESCO telah merilis rekomendasi etika global AI sejak 2021, adopsinya masih minim. Data Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI) menunjukkan, hanya 12% negara di Afrika dan Asia Selatan yang telah memiliki kerangka hukum AI yang berjalan efektif hingga pertengahan 2025. Ketiadaan regulasi ini memperbesar ketimpangan digital dan membuka peluang terjadinya diskriminasi algoritmik. Laporan tahunan Center for AI and Digital Policy (CAIDP) pada 2025 menyebut, lebih dari 60% negara belum memiliki kebijakan AI yang mengikat secara hukum. Asia Tenggara dan Afrika Sub-Sahara disebut sebagai dua wilayah paling rentan karena ketergantungan tinggi pada platform asing dan lemahnya infrastruktur hukum. CAIDP juga mencatat, dalam dua tahun terakhir terdapat sekitar 30 proyek uji coba AI oleh korporasi multinasional di luar yurisdiksi utama mereka, banyak di antaranya tanpa pengawasan publik. Proyek ini mencakup analisis emosi di aplikasi pendidikan, penyortiran dokumen pemerintah secara otomatis, hingga pengenalan wajah di perkotaan. Tantangan Global: Dari Etika hingga Geopolitik Laporan Global AI Index 2025 dari Tortoise Media mengungkap hanya 10 negara yang memiliki kombinasi kuat antara inovasi AI, infrastruktur, dan tata kelola hukum. Negara dengan skor rendah pada indikator governance cenderung memiliki celah hukum yang mudah dimanfaatkan oleh aktor teknologi internasional. Organisasi Digital Freedom Forum menyoroti bahwa sebagian besar negara berkembang belum memiliki mekanisme ganti rugi hukum ketika AI menyebabkan kerugian atau diskriminasi. Bahkan, sering kali data pribadi warga digunakan untuk melatih model AI tanpa persetujuan sah, sebuah praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan data internasional. Meski belum ada skandal besar yang mencuat, para analis memperingatkan bahwa penundaan regulasi hanya akan memperbesar risiko di masa depan. Dalam konteks ini, AI bukan sekadar isu teknologi, melainkan juga persoalan geopolitik dan ekonomi global. Ke depan, AI Act Uni Eropa diprediksi akan menjadi tolok ukur global. Namun, keberhasilan standar ini untuk menciptakan dampak positif yang merata sangat bergantung pada kerja sama lintas kawasan. Tanpa harmonisasi regulasi, AI justru berpotensi memperdalam ketimpangan global dalam hal kontrol, akuntabilitas, dan keadilan algoritmik. Penulis: Faruq Ansori Editor: Glancy Verona Foto By AI

Read More

Mesir Teken Kontrak Impor Gas dari Israel

Kairo – 1miliarsantri.net : Pemerintah Mesir secara resmi menandatangani kontrak impor gas alam dari Israel senilai lebih dari 35 miliar dolar AS (sekitar Rp570 triliun). Kesepakatan ini akan berlaku selama dua dekade, dengan pasokan gas pertama dijadwalkan pada 2026. Gas akan disalurkan dari ladang Leviathan di Laut Mediterania menuju terminal pengolahan di Mesir melalui pipa bawah laut. Kesepakatan ini melibatkan perusahaan energi besar seperti NewMed Energy, Chevron, dan Israel Natural Gas Lines. Kontrak baru memungkinkan ekspor gas dari ladang Leviathan naik dari 4,5 miliar meter kubik per tahun menjadi hampir 12 miliar meter kubik pada 2029. Selama masa berlaku hingga 2040, total volume pasokan akan mencapai 130 miliar meter kubik. Mesir, yang beberapa tahun lalu masih menjadi eksportir gas, kini beralih menjadi importir akibat menurunnya produksi di ladang Zohr dan meningkatnya konsumsi domestik. Gas impor dari Israel akan diolah menjadi LNG (liquefied natural gas) di terminal Mesir, kemudian diekspor kembali terutama ke pasar Eropa. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mempertahankan posisi Mesir sebagai pusat distribusi energi di kawasan Mediterania Timur. Namun, pengumuman kontrak ini terjadi di tengah konflik sengit Israel–Palestina di Gaza, yang membuat hubungan politik kedua negara memanas. Pemerintah Mesir sebelumnya secara terbuka mengutuk serangan Israel dan berperan sebagai mediator perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Kontras antara retorika politik dan kebijakan energi ini memicu kritik, baik di dalam negeri maupun di komunitas internasional. Menteri Energi Israel, Eli Cohen, menyebut kontrak ini sebagai “yang terbesar dalam sejarah Israel” dan menganggapnya sebagai bukti keberhasilan diplomasi energi pasca Abraham Accords 2020. Bagi Mesir, kesepakatan ini dipandang lebih hemat biaya dibanding impor LNG langsung dari pasar global, mengingat negara itu sempat membeli hingga 160 kargo LNG pada awal 2025 untuk memenuhi kebutuhan energi. Krisis Energi dan Tekanan Geopolitik Perubahan posisi Mesir dari eksportir menjadi importir gas tidak lepas dari tantangan serius dalam sektor energi. Penurunan produksi domestik, lonjakan konsumsi, serta fluktuasi harga energi global mendorong Mesir mencari sumber pasokan yang lebih stabil dan ekonomis. Krisis pasokan semakin parah saat perang Israel–Iran meletus pada Juni 2025, menyebabkan penghentian sementara ekspor gas dari ladang Leviathan dan Karish. Selama periode tersebut, Mesir terpaksa beralih ke bahan bakar alternatif seperti solar dan LNG, yang biayanya lebih tinggi dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Kondisi ini membuat Mesir semakin rentan terhadap gangguan pasokan energi. Setiap gejolak politik atau ketegangan keamanan di kawasan berpotensi mengganggu kelancaran suplai dan menekan perekonomian domestik. Penurunan pendapatan dari Terusan Suez, yang menjadi salah satu sumber devisa utama negara, turut memperburuk situasi. Sejumlah pengamat internasional memandang kesepakatan gas dengan Israel sebagai kompromi antara kebutuhan pragmatis dan tekanan politik. Mesir menghadapi pilihan sulit: mengamankan pasokan energi demi stabilitas ekonomi atau mempertahankan konsistensi sikap politik terhadap Israel. Dilema Moral dan Citra Diplomasi Mesir Reaksi publik Mesir terhadap kesepakatan ini cukup keras. Demonstrasi pro-Palestina merebak di berbagai kota, menuntut pemerintah mengambil langkah tegas terhadap Israel. Banyak warga menilai kontrak gas ini bertentangan dengan sikap resmi Mesir yang mengecam operasi militer Israel di Gaza. Bagi Mesir, tantangan utamanya adalah mempertahankan citra sebagai pendukung Palestina sekaligus mitra strategis dalam diplomasi Timur Tengah. Sebagai salah satu mediator utama konflik Gaza, Mesir selama ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi perundingan gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan. Namun, hubungan energi yang semakin erat dengan Israel berisiko mengikis kepercayaan publik dan kredibilitas diplomatiknya. Sejak 2020, Israel telah memasok sekitar 23,5 miliar meter kubik gas ke Mesir di bawah perjanjian awal senilai 60 miliar meter kubik. Kontrak baru ini memperluas hubungan tersebut, sekaligus memperkuat ketergantungan Mesir pada pasokan gas Israel. Pertanyaan yang kini muncul adalah apakah Mesir akan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan prinsip politik? Ataukah tekanan kebutuhan energi akan memaksa Kairo terus memilih jalur pragmatis, meski mengorbankan sebagian kredibilitas di mata dunia Arab? Bagi pemerintah Mesir, kesepakatan senilai 35 miliar dolar AS ini adalah upaya untuk mengamankan pasokan energi jangka panjang, menghindari lonjakan biaya impor, dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi global yang tidak menentu. Namun, konsekuensi politiknya dapat menjadi beban diplomatik yang panjang, terutama jika konflik Gaza terus berlanjut dan opini publik domestik semakin vokal. Pada akhirnya, kebijakan ini mencerminkan dilema klasik banyak negara di kawasan: bagaimana menyeimbangkan kepentingan nasional dalam bidang energi dan ekonomi dengan komitmen moral serta posisi politik di panggung internasional. Penulis: Faruq Ansori Editor: Glancy Verona Foto by AI

Read More

Warga Suriah Berebutan Mencari Emas di Sungai Eufrat

Damaskus – 1miliarsantri.net: Fenomena ratusan warga Suriah menyerbu Sungai Eufrat untuk mencari emas menjadi sorotan internasional. Aktivitas ini terjadi di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang membuat banyak orang terpaksa mencari cara-cara ekstrem demi bertahan hidup. Menurut laporan Al-Arabiya yang dikutip SindoNews, ratusan warga datang ke wilayah timur Suriah seperti Deir ez-Zor, membawa sekop, cangkul, dan ember. Mereka menggali lumpur di dasar sungai yang mengering akibat penurunan debit air dalam beberapa bulan terakhir. Rumor yang menyebar di kalangan warga menyebutkan bahwa dasar Sungai Eufrat menyimpan endapan emas yang baru terlihat setelah air surut. Meski belum ada bukti kuat, rumor ini sudah cukup menjadi pemicu. Bagi banyak warga, peluang sekecil apa pun layak dicoba di tengah kesulitan ekonomi yang mencekik. Seorang warga mengaku bukan sepenuhnya percaya pada mitos emas itu. “Kami tidak punya pekerjaan. Harga makanan terus naik. Kalau ada kemungkinan menemukan sesuatu di sungai, tentu kami akan mencobanya,” ujarnya. Sejak konflik bersenjata pecah pada 2011, perekonomian Suriah hancur. World Food Programme (WFP) mencatat, pada 2024 lebih dari 12 juta warga Suriah mengalami ketidakamanan pangan akut. Inflasi melonjak, mata uang terdepresiasi, dan bantuan internasional berkurang karena perubahan fokus donor global. International Rescue Committee (IRC) dalam laporan tahunan menempatkan Suriah sebagai salah satu negara dengan sistem perlindungan sosial paling rapuh. Sebagian besar infrastruktur ekonomi rusak, dan sektor swasta belum pulih. Akibatnya, banyak warga bergantung pada cara-cara informal untuk bertahan hidup—termasuk mencari logam mulia di dasar sungai. Selain krisis ekonomi, surutnya air Sungai Eufrat sendiri merupakan masalah besar. Penurunan debit terjadi karena kemarau panjang, perubahan iklim, serta pembangunan bendungan di hulu sungai oleh Turki dan Irak. Dampaknya dirasakan jutaan warga di Suriah dan Irak, mulai dari pasokan air minum, pertanian, hingga perikanan. Antara Harapan, Risiko, dan Ketidakpastian Pemerintah Suriah sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi terkait aktivitas pencarian emas tersebut. Tidak ada kejelasan apakah kegiatan ini akan diatur, dilarang, atau dibiarkan. Sejumlah pengamat menilai hal ini sebagai tanda lemahnya kapasitas negara dalam mengelola sumber daya dan melindungi kesejahteraan rakyatnya pascakonflik. Fenomena ini juga menimbulkan spekulasi bernuansa religi. Beberapa pengguna media sosial mengaitkannya dengan hadis yang menyebutkan bahwa Sungai Eufrat akan mengering dan menampakkan “gunung emas” sebagai tanda akhir zaman. Meski begitu, banyak ulama dan akademisi mengingatkan agar masyarakat tidak menjadikan tafsir keagamaan sebagai dasar untuk tindakan spekulatif, terlebih di tengah situasi sosial yang rapuh. Analis Timur Tengah Charles Lister dari Middle East Institute menegaskan bahwa fenomena ini lebih mencerminkan krisis ekonomi struktural dibanding sekadar keyakinan religius. “Orang tidak mencari emas karena iman atau mitos, tetapi karena kelaparan,” tulisnya. Sementara itu, ekonom Suriah Jihad Yazigi yang berbasis di Lebanon mengatakan bahwa lapangan kerja formal hampir tidak ada di Suriah saat ini. “Ketika negara tidak mampu memberikan pekerjaan atau subsidi, masyarakat akan mencari cara apa pun untuk bertahan hidup, termasuk mengejar rumor tentang emas,” jelasnya kepada The National. Fenomena ini pun memunculkan potensi masalah baru. Ada laporan tentang kelompok bersenjata lokal yang mulai memungut “biaya masuk” dari warga yang ingin menggali di area tertentu. Ini menambah risiko konflik horizontal di antara warga yang berebut lokasi pencarian, sekaligus memperbesar bahaya kesehatan karena bekerja di lingkungan berlumpur tanpa perlindungan memadai. Jika aktivitas ini terus dibiarkan tanpa regulasi, masalah hukum dan sosial bisa muncul dalam waktu dekat. Belum ada kepastian apakah emas benar-benar ditemukan, atau sekadar ilusi yang dikuatkan oleh harapan dan keterdesakan ekonomi. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada data resmi tentang jumlah warga yang terlibat atau hasil pencarian mereka. Namun satu hal yang jelas: apa yang terjadi di Sungai Eufrat adalah cermin nyata dari penderitaan rakyat Suriah, tentang hilangnya lapangan kerja, harga yang terus melambung, dan negara yang gagal hadir. Di tengah keterdesakan itu, harapan mereka kini tergantung pada dasar sungai yang mengering, entah untuk menemukan emas atau sekadar secercah harapan untuk bertahan hidup. Penulis: Faruq Ansori Editor: Glancy Verona Foto by AI

Read More

Sound Horeg Pernah Dipakai Sebagai Senjata Korea Selatan Goyang Korea Utara, Begini Ceritanya!

Sound Horeg Senjata Suara Raksasa Unik Korea Selatan Diperbatasan Korea Utara Bekasi – 1miliarsantri.net: Perang tidak hanya monopoli senjata berpeluru, meriam dengan bola api dahsyat atau pesawat tempur canggih serta kapal perang berpeluru kendali, ini dibuktikan oleh Korea Selatan ketika berhadapan dengan Korea Utara menggunakan “Sound Horeg” atau “Pengeras Suara Raksasa”, sebagai senjata dan alat propaganda. Kalau kamu kira perang cuma soal senjata dan peluru, maka perkiraanmu salah besar! Karena ada sejarah dunia yang unik, di mana Korea Selatan ternyata punya senjata unik yang dikenal sebagai sound horeg, pengeras suara raksasa yang bukan untuk konser, tapi untuk mengusik tetangganya, Korea Utara. Bukan sekadar alat, sound horeg ini punya sejarah panjang dalam perang propaganda di Semenanjung Korea. Menariknya, bukan hanya Korsel yang memainkannya, tapi juga Pyongyang ikut membalas dengan versi mereka sendiri. Awal Mula Sound Horeg di Perbatasan Cerita ini dimulai pada 1962 ketika Korut memulai siaran propaganda lewat pengeras suara di perbatasan. Isinya adalah seruan agar warga Korea Selatan membelot ke negara tanpa pajak, istilah manis mereka untuk memikat orang ke Pyongyang. Tak mau kalah, setahun kemudian, pada 1963, Korsel meluncurkan sound horeg pertamanya. Isinya lebih ceria dibanding propaganda keras Korut. Mereka memutar musik K-pop era jadul, lagu-lagu hits Seoul, dan program budaya yang dirancang supaya warga Utara penasaran dengan kehidupan di Selatan. Bukan Cuma Hiburan, Tapi Strategi Psikologis Kalau kamu pikir ini cuma hiburan gratis buat warga perbatasan, ternyata enggak. Sound horeg ini punya misi penting: mempengaruhi psikologi tentara dan warga yang berada di area perbatasan. Bayangin, kamu tentara Korut, bertugas di pos terdepan, tapi setiap hari dengerin lagu-lagu catchy dari Selatan, iklan produk, atau berita soal kemajuan ekonomi Korea Selatan. Lama-lama rasa penasaran bisa muncul, dan di situlah misi propaganda mulai bekerja. Masa Damai Sementara dengan Propaganda Off pada 2004 Menariknya, di tahun 2004, kedua negara sempat sepakat untuk menghentikan siaran ini. Masa itu disebut period of detente, yaitu periode ketika Korsel dan Korut berusaha mengurangi ketegangan. Namun, seperti hubungan yang penuh drama, kedamaian ini nggak bertahan lama. Pada 2015, setelah dua tentara Korsel terluka akibat ranjau darat yang diduga ditanam militer Korut, sound horeg kembali menggelegar di perbatasan. On-Off Sesuai Kondisi Politik Hubungan Korsel-Korut memang seperti lampu yang kadang menyala, kadang mati. Begitu ada gesekan politik, sound horeg biasanya langsung dihidupkan lagi. Begitu situasi agak tenang, speaker pun dimatikan. Terbaru, pada Juni 2024, sound horeg Korsel kembali aktif. Alasannya? Korea Utara mengirim balon berisi sampah ke wilayah Selatan sebagai bentuk protes terhadap selebaran anti-Korut yang dikirim aktivis Korsel. Balasan Seoul? Ya, suara nyaring dari perbatasan yang bisa didengar hingga kilometer jauhnya. Akhir Era Sound Horeg di 2025 Pada Agustus 2025, sebuah babak baru dimulai. Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, memutuskan untuk membongkar semua sound horeg yang ada di perbatasan. Alasannya jelas, yakni ingin menciptakan hubungan yang lebih damai dengan Korea Utara. Sejak awal kampanye, Lee sudah menegaskan bahwa diplomasi dan kerja sama lebih penting daripada perang psikologis. Dengan dicabutnya pengeras suara ini, ia berharap kedua negara bisa fokus membangun hubungan yang lebih sehat tanpa saling mengusik lewat suara. Perlukah Sound Horeg di Masa Depan? Kalau mau jujur, sound horeg ini punya dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia efektif untuk menunjukkan kekuatan lunak (soft power) Korea Selatan, mempamerkan budaya, musik, dan cara hidup yang bebas. Tapi di sisi lain, ia juga memicu ketegangan baru yang bisa merugikan kedua pihak. Selain itu, dunia sudah cukup bising dengan berbagai konflik. Daripada mengadu suara di perbatasan, akan lebih bermanfaat kalau kedua negara fokus membangun jembatan komunikasi yang sehat. Bayangkan kalau energi dan teknologi yang dipakai untuk sound horeg justru digunakan untuk proyek kolaborasi lintas batas, misalnya, pertukaran budaya atau pembangunan infrastruktur bersama. Memang, sejarah panjang konflik Korea tidak mudah dihapus hanya dengan mematikan speaker. Tapi setidaknya, langkah Presiden Lee Jae Myung bisa jadi awal untuk mengubah narasi. Dari yang tadinya siapa lebih nyaring menjadi siapa lebih bijak. Sound horeg bukan cuma soal speaker raksasa di perbatasan Korea. Ia adalah simbol dari persaingan panjang, adu ideologi, dan strategi perang psikologis antara Selatan dan Utara. Sekarang, setelah era sound horeg resmi berakhir pada 2025, tantangan baru muncul: bisakah kedua negara menjaga perdamaian tanpa saling mengusik? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, kalau suara bisa memecah belah, suara juga bisa menyatukan. Tinggal bagaimana kedua pihak memilih nada yang tepat. Kalau kalian menyikapi sound horeg ini gimana? Mengingat di Indonesia penuh pro dan kontra?*** Penulis : Ainun Maghfiroh Editor : Thamrin Humris Foto ilustrasi GPT

Read More

Robot Jaguar Dipakai Militer Israel Gantikan Tentara Tempur Dalam Perang Gaza

‘Jaguar’: Robot Terbaru dan Tercanggih IDF Hadapi Pejuang Palestina Yerusalem – 1miiliarsantri.net: Robot Jaguar merupakan sistem robotik semi-otonom yang dirancang untuk menggantikan peran prajurit di perbatasan, khususnya pada zona perbatasan Gaza. Robot ini dikembangkan bersama oleh IDF dan Israel Aerospace Industries (IAI). Militer Israel mengandalkan Jaguar untuk menggantikan tentara tempurnya menghadapi pejuang Palestina di jalur Gaza, yang hingga saat ini belum mampu dikuasai Israel, juga belum bisa melunpuhkan kekuatan Hamas. Fungsi Utama Jaguar Energi dan Daya Tahan Perangkat militer IDF ini diperkuat beberapa baterai lithium-ion 6T COMBATT yang diproduksi oleh perusahaan Epsilor. Setiap unit Jaguar dilengkapi baterai yang menyimpan lebih dari 16 kWh energi—memberikan daya tahan cukup untuk berbagai fungsi, termasuk propulsi, persenjataan, sensor, dan sistem komunikasi. Manfaat Strategis Dalam Perang Kelemahan Jaguar Jaguar memang menawarkan keunggulan besar dalam mengurangi risiko bagi prajurit dan menjaga perbatasan secara 24/7. Namun, ia masih terbatas pada ketahanan energi, potensi kerentanan elektronik, biaya tinggi, serta isu etika dan hukum perang. Penggunaan Jaguar dalam era perang modern bukan solusi tunggal, penggunaan robot tempur bagian dari kombinasi pertahanan dengan kemampuan prajurit manusia.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Sumber : EurAsianTimes dan IDF.IL

Read More

Kuburan Anak-anak: Gaza dalam Surat Emine Erdoğan kepada Melania Trump

Gaza – 1miliarsantri.net : Enam tahun setelah pertemuan mereka di Gedung Putih, sebuah surat dari Ankara kembali menghubungkan Emine Erdoğan, Ibu Negara Turki, dengan Melania Trump, mantan Ibu Negara Amerika Serikat. Namun kali ini, surat itu bukan sekadar menyapa seorang teman lama, melainkan sebuah jeritan nurani tentang krisis kemanusiaan di Gaza. Dalam surat bertanggal 22 Agustus 2025, Emine Erdoğan membuka dengan kenangan personal: makan malam bersama, percakapan hangat, dan berjalan di taman Gedung Putih. Ia menekankan bahwa pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam, terutama karena ia melihat dalam diri Melania seorang perempuan dengan hati nurani yang peka terhadap isu kemanusiaan. “Saya merasakan Anda memiliki hati yang penuh kepedulian terhadap masalah-masalah kemanusiaan,” tulis Emine. Kenangan itu menjadi jembatan menuju pesan utama: seruan agar Melania menggunakan kepeduliannya bukan hanya untuk anak-anak Ukraina, tetapi juga bagi anak-anak Palestina yang kini menghadapi kehancuran di Gaza. Dari Ukraina Menuju Gaza Emine Erdoğan memuji langkah Melania yang sebelumnya menulis surat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai penderitaan anak-anak Ukraina. Baginya, kata-kata itu mencerminkan rasa kemanusiaan universal. “Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan penuh kasih dan aman,” tulisnya, mengutip kembali pernyataan Melania. Namun, Emine mengingatkan bahwa hak tersebut tidak boleh terbatas pada wilayah atau bangsa tertentu. Anak-anak Palestina di Gaza pun memiliki hak yang sama untuk tertawa, bersekolah, dan bermimpi. “Saya percaya, dengan semangat yang sama, Anda juga akan bersuara lebih kuat untuk anak-anak Gaza, di mana dalam dua tahun terakhir sebanyak 18 ribu anak dan 62 ribu warga sipil tak berdosa telah dibunuh dengan kejam,” ungkapnya. Gaza: Neraka Bagi Anak-anak Bagian paling mengguncang dari surat itu adalah deskripsi Emine Erdoğan mengenai kondisi Gaza. Mengutip UNICEF, ia menulis bahwa setiap 45 menit satu anak terbunuh di Gaza. Ia menggambarkan tanah Gaza sebagai “neraka bagi anak-anak” dan bahkan sebagai “kuburan anak-anak.” Lebih memilukan lagi, ia menyinggung istilah “tentara tak dikenal” yang biasa digunakan dalam perang, kini berubah menjadi “bayi tak dikenal.” Ribuan anak Palestina tewas dengan kondisi tubuh hancur sehingga tidak dapat lagi diidentifikasi. Mereka dikafani tanpa nama, meninggalkan luka yang dalam di hati nurani dunia. “Anak-anak yang tersisa, dengan luka jiwa yang berat, menangis di hadapan kamera, mengatakan mereka ingin mati,” tulis Emine. Kehilangan orang tua, rumah, dan rasa aman membuat mereka kehilangan alasan untuk berharap. Tawa yang Hilang Surat itu menegaskan bahwa tragedi ini bukan hanya soal politik atau militer, melainkan tentang hilangnya sesuatu yang paling sederhana sekaligus paling berharga: tawa anak-anak. “Tawa yang hilang bukan hanya milik anak-anak Ukraina. Anak-anak Palestina juga berhak atas tawa, kebebasan, dan masa depan yang bermartabat,” tulis Emine. Ia menyerukan agar Melania menggunakan suaranya untuk mendesak penghentian krisis kemanusiaan di Gaza, bahkan jika itu berarti menyampaikan pesan langsung kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Menurutnya, dunia sedang berada di titik balik. Semakin banyak negara yang mengakui Palestina, dan seruan Melania untuk Gaza bisa menjadi bagian penting dari momentum sejarah ini. Bukan Hanya Genosida, Tetapi Sistem yang Rusak Lebih jauh, Emine Erdoğan menekankan bahwa tragedi di Palestina adalah cermin dari ketidakadilan global. Bukan hanya soal ribuan korban jiwa, tetapi juga bagaimana kepentingan segelintir orang dapat menginjak-injak nilai kemanusiaan. “Sistem internasional yang penuh ketidakadilan ini dipaksakan kepada dunia,” tulisnya. Bagi Emine, dunia harus bersatu mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, menentang ketidakadilan, dan membela hukum internasional yang sering diabaikan. Hanya dengan begitu, katanya, dunia dapat melawan keputusasaan dan menyalakan kembali harapan bagi generasi mendatang. “Hanya dengan begitu, ‘tawa yang dibungkam dari anak-anak’ bisa kita pulihkan, dan dunia bisa menemukan peluang bagi perdamaian yang berkelanjutan,” lanjutnya. Potret Anak-anak yang Hilang Surat Emine juga menyebut nama-nama yang kini menjadi simbol penderitaan Gaza. Hind Receb, bocah enam tahun, tewas ditembak dengan 35 peluru. Rim, anak perempuan tiga tahun, mengucap selamat tinggal terakhir kepada kakeknya sebelum keduanya terbunuh. Mereka hanyalah dua dari 18.885 bayi dan anak Gaza yang telah meregang nyawa. Bagi Emine, angka itu bukan sekadar statistik, melainkan wajah-wajah kecil yang lenyap bersama tawa dan mimpi mereka. Namun, ia menolak menyerah pada kesedihan. “Lebih dari satu juta anak Gaza masih hidup. Mereka adalah harapan terakhir kita,” tulisnya. Harapan yang Masih Ada Di akhir suratnya, Emine Erdoğan menulis dengan nada tegas dan penuh urgensi: “Sudah saatnya kita bertindak.” Ia mengingatkan Melania—dan dunia—bahwa tragedi Gaza bukan hanya masalah politik, melainkan ujian nurani. Di tengah kehancuran, anak-anak yang masih hidup adalah simbol keteguhan. Mereka adalah suara masa depan yang menolak dibungkam, meski dunia sering memilih diam. “Saya berharap Anda juga mau menanamkan harapan yang sama bagi anak-anak Gaza yang rindu pada kedamaian,” tulisnya. Sebuah Panggilan Universal Surat itu ditutup dengan kalimat yang menusuk: “Kita sudah kehilangan banyak anak Gaza. Namun, lebih dari satu juta anak masih hidup. Mereka adalah satu-satunya kesempatan yang kita punya.” Bagi Emine Erdoğan, surat ini memang ditujukan kepada Melania Trump. Namun, isinya jelas melampaui sekadar hubungan pribadi. Ia adalah panggilan universal untuk seluruh dunia: apakah kita masih punya hati untuk peduli pada anak-anak yang sedang direnggut dari hidupnya? Pesan itu kini bergema jauh melampaui dinding istana atau meja diplomasi. Ia mengetuk hati siapa saja yang membacanya: para pemimpin, masyarakat internasional, dan kita semua. Karena pada akhirnya, tawa anak-anak adalah bahasa kemanusiaan yang paling universal—dan sejarah akan mencatat apakah dunia memilih untuk melindunginya, atau membiarkannya hilang selamanya. Penulis : Abdullah al-Mustofa Foto Ilustrasi Ai Editor : Toto Budiman Sumber: Anadolu Agency https://www.aa.com.tr/en/americas/letter-from-emine-erdogan-to-melania-trump-on-humanitarian-crisis-in-gaza-indeed-it-is-time/3667142

Read More

Proyek “Tajunnur”: Mahkota Cahaya dari Gaza di tengah Genosida dan Hikmahnya bagi Santri Indonesia

Gaza – 1miliarsantri.net : Di sebuah ruang sederhana di pusat Kota Gaza, inisiasi proyek Tajunnur digagas. Suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran menggema syahdu di tengah genosida Israel. Suara itu menembus dentuman bom, pekik sirene, dan jeritan penderitaan yang telah lebih dari enam ratus hari mewarnai langit Gaza. Di balik kegelapan krisis, cahaya itu menyala—Mahkota cahaya dari proyek “Tajunnur”, sebuah inisiatif untuk mendidik gadis-gadis dan para ibu di Gaza dalam menghafal Al-Quran. Proyek “Tajunnur” ini lahir di tengah keterpurukan. Ketika sekolah-sekolah lumpuh, ketika anak-anak kehilangan hak belajar, dan ketika masa depan terasa dirampas oleh perang, Al-Quran justru hadir sebagai jalan keluar. Di bawah pengawasan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina, proyek ini diimplementasikan oleh Madrasah Al-Amal. Sejak diluncurkan pada 20 April 2024, hanya dalam waktu tiga bulan, lebih dari 260 hafizhahlahir dari ruang-ruang yang sederhana itu. Dari jumlah tersebut, ada yang menghafal 10 hingga 15 juz, bahkan 18 gadis berhasil mengkhatamkan hafalan 30 juz di tengah dentuman bom dan kelaparan. Suara dari Ruang Penghafalan Lana Shobaki, seorang siswi yang telah menghafal 15 juz, menyampaikan kalimat yang menembus hati: “Aku ingin memberikan mahkota kehormatan kepada orang tuaku di surga.” Kata-katanya menjadi saksi bahwa impian seorang anak Gaza tidak pernah padam, bahkan ketika realitas hidupnya dibayangi kematian. Wardah Nu’man Al-Rafati, yang sudah menghafal setengah Al-Quran, mengaku hafalannya adalah bentuk perlawanan. “Kami tetap belajar meski ada ketakutan, kelaparan, dan pemadaman listrik. Kami bertahan,” ujarnya. Suara mereka menggambarkan betapa Al-Quran bukan hanya kitab bacaan, melainkan benteng keimanan, sumber kekuatan, dan alasan untuk bertahan hidup. Menghafal di Tengah Kelaparan dan Bom Proyek Tajunnur berjalan dalam kondisi yang nyaris mustahil. Pemboman hebat kerap mengguncang sekitar lokasi saat proses penghafalan berlangsung. Anak-anak menutup telinga, sebagian menangis ketakutan, namun para guru menenangkan mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Selain bom, kelaparan meluas menjadi ujian lain. Energi para siswi terkuras karena minimnya makanan, sementara buku tulis dan pena pun sulit ditemukan. Namun, di balik semua itu, tekad mereka tak tergoyahkan. Seorang pengajar di Madrasah Al-Amal mengaku, “Kami bekerja di bawah tekanan. Tapi kami percaya, justru dalam kondisi terburuk, Al-Quran akan menjadi sebaik-baiknya penguat.” Lebih dari Sekadar Hafalan Tajunnur tidak berhenti pada hafalan. Di dalamnya, para siswi juga belajar tajwid, hukum-hukum fiqh, serta pelajaran khususseperti “Al-Zahrawayn” (Surah Al-Baqarah dan Ali Imran), “Mukjizat Al-Quran,” hingga “Akhlak para penghafal Al-Quran.” Ada standar ketat yang ditegakkan: setiap hafizhah harus mencapai tingkat itqān (sempurna) dan terbebas dari kesalahan. Selain anak-anak, para ibu juga ikut serta. Bagi mereka, menghafal Al-Quran di tengah pengungsian adalah jalan untuk menenangkan hati sekaligus menghidupkan rumah mereka dengan cahaya ilahi. Dukungan Keluarga dan Masyarakat Para orang tua memandang hafalan Al-Quran sebagai jalan ibadah dan pendidikan, di saat sekolah formal tidak berjalan. Seorang ibu pengungsi bahkan berkata, “Ini adalah kesempatan emas. Anak-anak saya boleh kehilangan bangku sekolah, tetapi mereka tidak boleh kehilangan Al-Quran.” Di ruang-ruang penghafalan itu, cinta dan kebersamaan tumbuh. Anak-anak saling membantu, para ibu saling menyemangati, dan para guru menanamkan keyakinan bahwa setiap ayat yang melekat di hati adalah bentuk perlawanan spiritual terhadap penjajahan. Ayat yang Hidup di Gaza Yang menarik, banyak siswi merasakan bahwa ayat-ayat yang mereka hafal seolah berbicara langsung pada realitas mereka. QS. Al-Baqarah ayat 154-156 menjadi salah satu yang paling mereka resapi: “Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya. Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun”. Bagi mereka, ayat ini bukan sekadar hafalan, melainkan realitas sehari-hari. Mereka melihat syuhada di sekitar mereka, merasakan lapar, kehilangan, dan ketakutan. Namun, dari semua itu lahirlah kesabaran yang tak tergoyahkan. Dua Kesaksian Bagi sebagian orang tua, proyek ini adalah bentuk syahādatain—kesaksian dalam ilmu dan kesaksian dalam perjuangan. Menghafal Al-Quran menjadi bukti bahwa meski dunia ingin merampas segalanya, iman tidak akan pernah bisa dikalahkan. Hikmah bagi Santri Indonesia Kisah nyata ini adalah cermin yang kuat bagi santri Indonesia. Di negeri ini yang damai, dengan akses luas pada buku, listrik, makanan, dan fasilitas belajar, sering kali semangat belajar justru melemah. Sementara di Gaza, di bawah ancaman kematian, anak-anak mampu menghafal belasan hingga tiga puluh juz. Hikmah pertama bagi santri Indonesia adalah syukur. Segala fasilitas yang tersedia seharusnya mendorong lahirnya generasi Qurani yang lebih unggul, bukan sebaliknya. Hikmah kedua adalah keteguhan niat. Jika santri Gaza menjadikan Al-Quran sebagai perisai menghadapi bom, maka santri Indonesia semestinya menjadikannya benteng menghadapi godaan dunia: malas, gadget, hedonisme, dan budaya instan. Hikmah ketiga adalah orientasi hidup. Santri Gaza menghafal bukan sekadar untuk prestasi, melainkan untuk memberi mahkota kehormatan bagi orang tua mereka di akhirat. Santri Indonesia pun bisa menjadikan niat itu sebagai pegangan: menghafal demi Allah, demi keluarga, dan demi umat. Dan hikmah terakhir: Al-Quran adalah jalan perlawanan dan peradaban. Jika di Gaza ia menjadi bentuk perlawanan terhadap penjajahan, maka di Indonesia ia bisa menjadi perlawanan terhadap kebodohan, kemiskinan moral, dan hilangnya jati diri bangsa. Di tengah suara bom, anak-anak Gaza memilih menjawab dengan suara Al-Quran. Di tengah damainya pesantren, santri Indonesia tak punya alasan untuk tidak menjawab dunia dengan cahaya yang sama. (***) Penulis : Abdullah al-Mustofa Foto Ilustrasi Ai Editor : Toto Budiman Sumber:

Read More