Category: Berita Dunia

Jakarta — 1miliarsantri.net : Dalam artikelnya yang dipublikasikan Aljazeera, berjudul Ardh al-Wada’ wa al-‘Alamat as-Sab’u Li Zawali Israel, Nahad Zaky, menjelaskan menuliskan analisis tentang eksistensi Israel yang semakin terancam Dia menulis bahwa pada 2003, ketika Israel berada di tengah-tengah upayanya untuk memadamkan Intifada Al-Aqsa, ketika mereka mengepung Presiden Palestina saat itu, Yasser Arafat, di dalam markas besar kepresidenan di Ramallah, dan beberapa bulan sebelum melaksanakan beberapa operasi terkejam yang menargetkan faksi-faksi perlawanan Palestina, Abraham Burg, yang menjabat selama empat tahun sebagai Pembicara Knesset Israel, menulis, “Ada kemungkinan besar bahwa generasi kita akan menjadi generasi Zionis terakhir.” Burg percaya bahwa proyek kolonial Zionis yang dimulai pada abad ke-19 akan segera berakhir dan tidak memiliki tempat di abad ke-21. Lebih dari 20 tahun kemudian, spekulasi yang sama digaungkan oleh sejarawan anti-Zionis Israel, Ilan Pappé, ketika dia menyatakan pada awal agresi Israel terhadap Jalur Gaza pada Oktober 2023 dalam sebuah wawancara dengan podcast Al-Maqdisi Street: “Israel bukan hanya sebuah negara, melainkan sebuah proyek kolonial pemukim, dan saat ini kita sedang menyaksikan awal dari akhir proyek ini.” Pappé mengakui bahwa akhir dari proyek ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Awal dari akhir Zionisme adalah era yang panjang dan berbahaya yang mungkin berlangsung selama beberapa dekade, tetapi dia menganggapnya sebagai takdir yang tak terelakkan yang harus kita persiapkan saat ini. Dalam konteks ini, Pappé membuat daftar beberapa indikator yang ia anggap sebagai pendahulu keruntuhan Zionisme. Indikator-indikator ini telah dibahas oleh banyak sejarawan dan pemikir selama beberapa dekade terakhir, terutama oleh Dr Abdelwahab El-Messiri, dan dalam laporan ini kami akan membuat daftar 7 indikator yang disebutkan oleh Pappé, El-Messiri, dan sejarawan serta pemikir lain yang tertarik dengan proyek gerakan Zionisme: Pertama, perang saudara Israel Pada bulan-bulan menjelang perang Gaza, ratusan ribu pemukim Israel turun ke jalan dalam demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam apa yang pada saat itu dikenal sebagai ‘krisis amandemen yudisial’. Pada saat itu, pemerintah Netanyahu mengupayakan beberapa amandemen konstitusional yang akan membatasi kekuasaan lembaga peradilan demi kepentingan cabang eksekutif. Untuk memahami tingkat keparahan perubahan ini, pertama-tama kita harus memahami konteks yang melatarbelakanginya. Menurut banyak analis dan pakar, pemerintahan sayap kanan Netanyahu adalah salah satu pemerintahan paling ekstremis dalam sejarah Israel. Pemerintahan ini muncul di saat “partai-partai Zionis” di dalam Israel lebih terpecah belah daripada sebelumnya, seiring dengan berkecamuknya konflik antara Zionisme sekuler dan Zionisme religius, yang oleh Pappé dilihat sebagai elemen penting yang akan menulis garis akhir proyek Zionis. Dia menunjukkan bahwa persatuan yang tampak dari masyarakat Israel akan mulai hancur dengan berakhirnya perang Israel di Gaza, dan konflik agama-sekuler di Israel akan segera berkobar lagi, terutama dengan munculnya partai-partai sayap kanan. Pada 2015, sejarawan Israel Ilan Pappé dan akademisi Amerika Serikat Noam Chomsky menerbitkan sebuah buku bersama, On Palestine, di mana mereka menganalisis rezim apartheid di Afrika Selatan dan rezim apartheid di Palestina, serta mendiskusikan kedua kasus tersebut sebagai model perlawanan terhadap imperialisme. Dalam bab keempat buku “Masa Depan Negara Israel”, Chomsky mencatat bahwa sepuluh tahun terakhir di dalam Israel telah menyaksikan perubahan politik yang besar, di mana mentalitas Israel telah condong ke arah nasionalis kanan ekstrem, sebuah situasi yang digambarkan oleh pemikir Amerika itu mirip dengan hari-hari terakhir rezim apartheid di Afrika Selatan. Pada November 2022, tujuh tahun setelah penerbitan buku ini, hasil pemilihan umum Israel mengkonfirmasi visi ini, setelah “koalisi sayap kanan” yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu meraih kemenangan telak, memenangkan 64 dari 120 kursi Knesset, yang mengembalikan Netanyahu ke tampuk kekuasaan 18 bulan setelah ia meninggalkannya. Penulis dan jurnalis Israel, Nahum Brennai, mengomentari hasil pemilu ini dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Yediot Aharonot, dengan mengatakan bahwa pemilu ini merupakan awal dari berakhirnya era Zionisme sekuler, sementara mantan direktur Pusat Studi Strategis Gavi di Tel Aviv, Yossi Alpher, menulis sebuah artikel yang diterbitkan oleh gerakan “Perdamaian Sekarang” Israel yang menganjurkan solusi dua negara, dengan mengutip visi masa depan Israel yang suram yang diprediksi cendekiawan dan filsuf Israel Yeshayahu Leibowitz. Leibowitz meramalkan masa depan Israel setelah perang 1967, ketika dia mengatakan bahwa euforia ekstrem yang terjadi setelah Perang Enam Hari akan mengubah Negara Israel dari model kebanggaan nasionalisme yang sedang naik daun menjadi semacam nasionalisme religius yang ekstrem, yang pada gilirannya akan mengarah pada lebih banyak kekerasan, yang pada akhirnya akan mengarah pada akhir dari proyek Zionis. Kedua, Israel telah gagal menjadi negara yang stabil dan aman Negara Zionis didirikan atas dasar keyakinan bahwa orang Yahudi hanya dapat merasa aman dalam satu negara yang pemerintahan dan hukumnya mereka kendalikan. Keamanan adalah tujuan utama yang menjadi dasar gagasan Zionis dalam bukunya “The State of the Jews” pada 1896, yang kemudian mengumumkan berdirinya negara Israel pada 1948. Meskipun demikian, Israel belum mampu menjaga keamanan orang-orang Yahudi di dalam wilayahnya karena beberapa alasan, yang paling penting adalah bahwa Israel terus mengikuti logika kekerasan dan pemukiman yang sama seperti yang telah dilakukannya lebih dari 75 tahun yang lalu. Berlanjutnya sistem apartheid terhadap orang-orang Palestina, pendudukan tanah mereka, penghancuran rumah-rumah mereka dan dehumanisasi, di samping peperangan tentara penjajah melawan Mesir, Yordania, Suriah dan Lebanon, dan akhirnya kegagalan yang sangat memalukan dalam Operasi Banjir Al-Aqsa, semua ini mengakibatkan kegagalan Israel menjadi stabil dan aman, yang merupakan salah satu indikator terpenting dari awal runtuhnya proyek Zionisme, menurut para pengamat. Selain itu, Israel telah gagal menjadi negara bagi semua orang Yahudi dari seluruh dunia, seperti yang diinginkan oleh proyek Zionis sejak awal. Meskipun pemandangan dominan sepanjang abad ke-19 dan ke-20 diwakili oleh gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina, kita menemukan bahwa abad ke-21 menyaksikan gelombang migrasi terbalik dari wilayah pendudukan ke Amerika Serikat dan Eropa. Jumlah pemukim yang meninggalkan Israel melebihi 750 ribu orang pada akhir 2020, dan mencapai 900 ribu orang pada akhir 2022. Sejak 7 Oktober 2023, gelombang emigrasi dari Israel telah meningkat secara signifikan, dengan hampir 470 ribu warga Israel beremigrasi sejak peluncuran Operasi Badai Al-Aqsa, menurut laporan Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sumber mengindikasikan bahwa orang-orang Yahudi Barat yang saat ini tinggal di Amerika Serikat dan Eropa lebih bahagia daripada orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah pendudukan di Palestina, yang tercermin dalam generasi baru Yahudi,…

Teheran — 1miliarsantri.net ” Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Al Mayadeen, Kepala Dewan Strategis Hubungan Luar Negeri Iran Kamal Kharrazi, mengartikulasikan sikap Iran terhadap ketegangan regional, menekankan kesiapan negara itu untuk menanggapi setiap eskalasi sambil mengungkapkan keinginan untuk menghindari perang lebih lanjut. Dikutip dari Kantor Berita Mehr, Ahad (3/11/2024), dia menyoroti kemampuan militer Iran dan potensi perubahan kebijakan nuklirnya dalam menanggapi “ancaman eksistensial” yang dirasakan, membingkai diskusi dalam konteks yang lebih luas tentang sikap geopolitik Iran dan komitmennya terhadap kedaulatan nasional. Dalam konteks ini, Kharrazi menekankan bahwa Iran telah memamerkan kemampuan penangkalannya melalui Operasi Janji Sejati II, di mana Iran meluncurkan ratusan rudal balistik ke Israel, dan mencatat bahwa untuk saat ini, hal itu tergantung pada Zionis, jika mereka memilih untuk melanjutkan tindakan permusuhan mereka, Iran akan merespons dengan tepat. Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan perubahan doktrin nuklir Iran, Kharrazi mengindikasikan bahwa perubahan semacam itu mungkin saja terjadi, terutama jika Iran menghadapi “ancaman eksistensial”. Dia menegaskan bahwa Iran memiliki kemampuan teknis untuk memproduksi senjata nuklir dan tidak menemui hambatan yang berarti dalam hal ini. Namun, dia menekankan bahwa Fatwa yang dikeluarkan oleh Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei menjadi satu-satunya kendala yang menghalangi Iran untuk mengembangkan persenjataan nuklir. Pejabat Iran tersebut juga menyebutkan bahwa perubahan kebijakan akan berlaku untuk proyektil. Kharrazi mencatat bahwa kemampuan rudal Iran sudah sangat terkenal, yang telah ditunjukkan dalam berbagai operasi. Dia menyatakan bahwa fokus saat ini adalah pada jarak tempuh rudal yang digunakan sejauh ini, di mana mereka [Iran] telah mempertimbangkan kekhawatiran negara-negara Barat. Namun, Kharrazi menyatakan bahwa jika negara-negara Barat tidak mengakui kekhawatiran Iran, terutama mengenai kedaulatan dan integritas teritorialnya, Iran akan mengabaikan kekhawatiran negara-negara Barat. Oleh karena itu, ada kemungkinan Iran akan mengembangkan dan memperluas jangkauan rudalnya. Kharrazi berbicara tentang perang yang “tidak seimbang” di wilayah tersebut, mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa perang tersebut “dipimpin oleh Israel, yang melakukan pembersihan etnis dan pemusnahan orang-orang,” dan memerangi mereka yang mempertahankan hidup, eksistensi, dan tanah mereka. Dia menyatakan harapannya bahwa perang akan segera berakhir, dan menegaskan bahwa Israel terlibat dalam “pembersihan etnis yang mengerikan” sementara secara keliru meyakini bahwa mereka telah mencapai kemenangan. Kharrazi menekankan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dianggap sebagai kemenangan yang sebenarnya, melainkan sebagai pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia. Dia juga menyoroti tindakan Israel baru-baru ini dalam memblokir Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) untuk mengirimkan pasokan penting, dengan menyatakan bahwa badan tersebut “ingin memberikan air dan makanan kepada orang-orang Gaza yang terkepung, tetapi mereka telah dihalangi untuk melakukannya.” Dia menekankan bahwa langkah ini merupakan “puncak dari nilai-nilai anti-kemanusiaan.” Dia meminta masyarakat internasional untuk “sadar dan memberikan tekanan kepada Israel,” dan menambahkan, “Sayangnya, kita masih melihat Barat, termasuk negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, terus mendukung entitas brutal dan kriminal seperti itu dan membela tindakannya dengan mendanai dan mengirim senjata.” Kharrazi menyimpulkan bahwa implikasi dari situasi ini dan hasil akhirnya sudah jelas: kehendak rakyat dan perlawanan mereka tidak dapat ditekan. Ia menegaskan bahwa baik rakyat Palestina maupun Lebanon tetap teguh dalam tekad mereka untuk melawan, menanggung penindasan ini, dan menghadapi kekejaman ini sampai kemenangan tercapai. Dalam konteks negosiasi gencatan senjata, Kharrazi menekankan bahwa Iran tidak melakukan intervensi, dan menegaskan bahwa itu adalah hak Lebanon dan Palestina untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan gencatan senjata. Selain itu, ia menegaskan dukungan negaranya untuk setiap keputusan yang diambil oleh kedua negara. Pejabat Iran tersebut menambahkan bahwa Iran tetap berkomitmen pada perjanjian sebelumnya, asalkan pihak lain juga menjunjung tinggi komitmennya. Dia menyatakan kekecewaannya karena pihak lawan tidak mematuhi kewajiban mereka dan, alih-alih terlibat dalam negosiasi, terus memberlakukan sanksi terhadap Republik Islam Iran. Pejabat Iran tersebut juga membahas hubungan Iran-Rusia dan dinamika regional yang lebih luas, mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa Rusia dan Cina “berusaha membangun sistem internasional baru untuk membebaskan diri mereka dari dominasi Barat,” sebuah tujuan yang dijunjung tinggi oleh Iran. Dia menekankan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Iran, harus memainkan peran penting dalam membentuk tatanan dunia baru yang mendorong pemerintahan yang lebih demokratis, jauh dari kolonialisme Barat. Kharrazi mengklarifikasi bahwa langkah-langkah yang diambil sejauh ini dalam kerangka kerja Organisasi Kerjasama Shanghai, BRICS, dan Bank Pembangunan Baru semuanya sejalan dengan visi ini. Dia menunjukkan bahwa Iran adalah anggota organisasi-organisasi ini dan secara aktif bekerja untuk membangun tatanan dunia baru. Dia juga menyoroti bahwa perjanjian antara Iran dan Federasi Rusia telah siap dan mencakup semua aspek hubungan dan kerja sama bilateral. Kharrazi mencatat bahwa perjanjian tersebut awalnya dijadwalkan untuk ditandatangani selama pertemuan BRICS baru-baru ini di Kazan, Rusia, tetapi Rusia lebih memilih untuk menyelesaikannya selama kunjungan bilateral untuk menekankan signifikansinya, yang akan segera terjadi. Kharrazi menjelaskan bahwa semua negara tetangga menyadari kebijakan strategis Iran dan saat ini sedang bergerak ke arah itu. Dia mengakui bahwa mereka yang mungkin tidak senang dengan pendekatan ini dapat menggunakan cara menyebarkan narasi media yang bias dan tidak sesuai dengan kepentingan regional. (mar) Baca juga :

Gaza — 1miliarsantri.net : Parlemen Israel alias Knesset baru saja menggolkan undang-undang pelarangan operasional badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) melalui rapat pada Senin malam. Bagaimana nantinya dampak pelarangan tersebut? UNRWA adalah badan pengungsi utama bagi warga Palestina dan beroperasi di Timur Tengah. Awalnya didirikan pada tahun 1948 untuk mendukung 700.000 warga Palestina yang terusir dari kampung halaman mereka oleh tentara Zionis. Selama berpuluh tahun, UNRWA menyediakan layanan pendidikan, layanan kesehatan, bantuan dan layanan sosial, infrastruktur kamp serta menjalankan tempat penampungan selama periode konflik. Operasinya tersebar di Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. UNRWA juga mengurusi pengungsi Palestina di Suriah, Lebanon, dan Yordania. UNRWA sebagian besar didanai oleh kontribusi sukarela dari negara-negara anggota PBB, dan juga menerima sejumlah dana langsung dari PBB. Dengan mempekerjakan 30.000 warga Palestina, organisasi ini melayani hampir 6 juta pengungsi, termasuk di Gaza di mana 1.476.706 warga Palestina terdaftar sebagai pengungsi di delapan kamp pengungsian. Sementara di Tepi Barat 800.000 terdaftar sebagai pengungsi. Selama agresi brutal Israel di Gaza saat ini, hampir seluruh penduduk Gaza bergantung pada UNRWA untuk kebutuhan dasar, termasuk makanan, air dan perlengkapan kebersihan. Lebih dari 200 staf Unrwa gugur akibat serangan Israel selama perang yang berlangsung selama setahun tersebut. Pada Senin(28/10/2024), 92 anggota parlemen Israel menyetujui tindakan yang melarang kegiatan UNRWA di Israel, sementara hanya 10 orang yang memilih menentang tindakan tersebut. RUU kedua memutuskan hubungan diplomatik dengan badan tersebut. Israel telah lama mengeluhkan, UNRWA sudah ketinggalan zaman dan menuding bahwa dukungannya yang terus menerus terhadap keturunan Palestina yang awalnya mengungsi pada tahun 1948 merupakan hambatan bagi penyelesaian perdamaian. Faktanya, adalah tindakan Israel seperti keengganannya menerima secara penuh dasar negara Palestina, dan melanjutkan aktivitas pemukiman ilegal di tanah yang diperuntukkan bagi negara Palestina – merupakan hambatan paling signifikan bagi perdamaian. Selama agresi ke Gaza, Israel juga berulang kali mengklaim bahwa Unrwa telah mempekerjakan militan dari Hamas. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di masa lalu telah meminta AS – sekutu utama Israel dan donor terbesar bagi badan tersebut – untuk mengurangi dukungannya, dengan mengatakan bahwa badan tersebut “disusupi oleh Hamas”. Tamara Alrifai, direktur hubungan eksternal dan komunikasi di UNRWA, mengatakan jika undang-undang Knesset diterapkan, kemungkinan besar undang-undang tersebut akan menghalangi UNRWA untuk bekerja di bagian mana pun di wilayah pendudukan Palestina. “Artinya, kemungkinan besar staf internasional tidak lagi memiliki visa untuk pergi ke Israel atau wilayah pendudukan Palestina. Tidak ada izin kerja yang akan diberikan kepada rekan-rekan Palestina kami dan tidak ada kemungkinan untuk melewati pos pemeriksaan Israel,” tambah Alrifai. Dia juga mengatakan undang-undang tersebut akan mencegah truk UNRWA, konvoi dan pasokan kemanusiaan menyeberang ke wilayah pendudukan Palestina, termasuk Gaza, selama bencana kemanusiaan terus berlanjut. Dia menekankan tidak ada koordinasi mengenai keselamatan operasi UNRWA yang dapat dilakukan dengan pemerintah Israel, dan menambahkan bahwa kantor badan tersebut akan diambil alih. Meskipun sebagian besar kegiatan UNRWA berlangsung di Tepi Barat dan Gaza, kegiatannya sangat bergantung pada perjanjian dengan Israel, termasuk akses ke penyeberangan perbatasan ke Gaza termasuk untuk bantuan kemanusiaan. Undang-undang tersebut tidak mencakup ketentuan mengenai organisasi alternatif untuk mengawasi pekerjaannya. Ketika agresi Israel di Gaza dimulai, UNRWA mengubah sekolahnya menjadi tempat penampungan darurat bagi keluarga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sejumlah besar orang mencari keselamatan di bawah bendera PBB. Lorong sekolah, ruang kelas, dan lingkungan sekolah penuh sesak. Banyak yang tidur di lantai, dan jumlah kamar mandi serta pancuran sama sekali tidak mencukupi. Lanjut usia tidur di tangga, para ibu mencoba menempatkan bayi mereka yang baru lahir di ruang kelas, dan anak-anak yang kehilangan anggota badan mencoba mencari jalan melalui tempat penampungan sementara yang tak ada habisnya. Namun, tempat-tempat berlindung itu juga tak luput dari serangan mematikan Israel. Selama perang, hampir 70 persen sekolah Agency terkena dampaknya, bahkan beberapa kali diserang berulang. Ada yang rata, banyak juga yang rusak parah. 95 persen dari sekolah-sekolah ini digunakan sebagai tempat penampungan bagi para pengungsi, di antaranya banyak anak-anak, ketika mereka terkena serangan. Pada bulan Juli 2024 saja, tercatat 21 serangan terhadap sekolah-sekolah yang berfungsi sebagai tempat penampungan di seluruh Jalur Gaza. Akibatnya, lebih dari 270 orang syahid dan puluhan lainnya luka-luka. Di antara korban adalah perempuan dan anak-anak, orang tua dan warga sipil lainnya. (zul) Baca juga :

Teheran — 1miliarsantri.net : Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei telah mengisyaratkan bahwa Iran akan menanggapi serangan Israel yang dilakukan pada Sabtu (26/10/2024) dengan memberi tahu para pejabat militer negara itu untuk membuat Israel menyadari kekuatan dan tekad Iran melalui tanggapan yang mereka anggap tepat. “Mereka (Israel) perlu memahami kekuatan, tekad, dan inovasi bangsa Iran dan kaum mudanya,” katanya dalam pertemuan Ahad dengan keluarga personel militer Iran yang gugur seperti dilansir tehrantimes. Dia menambahkan, bagaimana menyampaikan kekuatan dan tekad bangsa Iran ini kepada rezim Zionis adalah tugas para pejabat kami untuk menentukan, dan apa yang menjadi kepentingan terbaik bangsa dan negara harus dilakukan. Khamenei lebih lanjut menekankan bahwa tindakan jahat Israel tidak boleh dibesar-besarkan atau diremehkan. Jet tempur Israel menembakkan rudal balistik jarak jauh ke radar pertahanan Iran dari wilayah udara Irak pada Sabtu dini hari. Serangan tersebut sebagian besar berhasil ditangkis dan jet tempur rezim tersebut dicegah memasuki wilayah udara Iran, empat personel militer yang bertugas di Angkatan Darat negara tersebut tewas dalam serangan udara tersebut. Seorang warga sipil juga dinyatakan mati syahid pada Ahad. Berpidato pada Ahad, Ayatollah Khamenei juga mengutuk kekejaman mengerikan yang dilakukan oleh rezim Zionis di Gaza, dengan menyoroti mati syahidnya sepuluh ribu anak-anak dan lebih dari sepuluh ribu wanita sebagai lambang kejahatan perang yang paling mengerikan. “Perang beroperasi dalam kerangka aturan, hukum, dan batasan. Batasan-batasan ini tidak dapat diabaikan begitu saja selama perang. Namun, geng kriminal yang menguasai wilayah yang diduduki telah menginjak-injak semua batas dan aturan,” katanya. Untuk menghadapi rezim Zionis, Khamenei menyebutkan kekurangan besar di pihak pemerintah, negara, dan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Apa yang dilakukan dan sedang dilakukan rezim di Gaza dan Lebanon adalah salah satu kejahatan perang yang paling brutal,” tegasnya. “Dunia harus melawan mereka (Zionis), pemerintah harus bangkit, terutama pemerintah Islam.” Membantu Israel termasuk di antara “dosa terburuk dan terbesar,” tegas Pemimpin, sambil menyerukan pembentukan koalisi politik dan ekonomi global melawan rezim jahat, dan jika dianggap perlu koalisi militer. Dalam sambutannya di tempat lain, Ayatollah Khamenei memperingatkan bahwa negara lemah yang tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri secara alami akan kehilangan keamanannya. “Hal yang menjaga keamanan suatu negara adalah kekuatan nasionalnya; itu adalah kekuatan negara itu di semua bidang, termasuk sains, ekonomi, kemungkinan pertahanan, dan persenjataan,” pungkasnya. (aly) Baca juga :

Gaza — 1miliarsantri.net : Pasukan Penjajah Israel telah melancarkan serangkaian serangan udara di jalur Gaza, termasuk pengeboman dahsyat di kota utara Beit Lahia, yang mengakibatkan banyak korban tewas dan luka-luka. Setidaknya 77 jenazah telah ditemukan pada Selasa dari sebuah bangunan tempat tinggal berlantai lima milik keluarga Abu Nasr, tempat sekitar 100 warga Palestina yang mengungsi berlindung. Di antara korban, terdapat 20 anak-anak, dan masih banyak lagi yang diyakini terjebak di bawah reruntuhan, menurut Aljazirah. Dr. Hussam Abu Safiya, direktur Rumah Sakit Kamal Adwan, melaporkan bahwa penembakan hebat terus berlanjut di sekitar rumah sakit tersebut. Sementara itu, staf medis berjuang untuk merawat yang terluka di tengah kekurangan pasokan penting yang berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah korban tewas. Di tempat lain, tujuh warga Palestina, termasuk seorang anak, tewas dalam serangan udara di dekat kamp Nuseirat di Gaza tengah. Selain itu, pengeboman artileri di kamp Bureij menewaskan lebih banyak warga Palestina, termasuk seorang anak. Di Gaza selatan, tiga orang tewas, dan beberapa lainnya cedera dalam serangan udara di daerah Khirbet al-Adas di utara Rafah. Sementara itu, para korban dibawa ke Kompleks Medis Nasser di Khan Yunis. Aljazirah juga telah mengonfirmasi bahwa pasukan Israel menargetkan Sekolah Al-Fakhoura yang dikelola UNRWA di Jabalia, yang membakar sekolah dan permukiman di sekitarnya. Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia pada isu kontra-terorisme, Ben Saul, pada Senin (28/10/2024) mengecam tindakan militer Israel di Gaza dan menyerukan kepada semua negara untuk menghentikan pasokan senjata kepada Israel, dengan alasan pelanggaran hukum humaniter. Berbicara dalam konferensi pers di New York, Saul menyoroti pola serangan yang disengaja, sembarangan, dan tidak proporsional yang merugikan banyak warga sipil oleh Israel. Saul menggambarkan penggunaan amunisi dengan daya ledak tinggi di area padat penduduk, yang secara alami tidak dapat membedakan antara warga sipil dan target militer, serta penggunaan kelaparan dan penolakan bantuan sebagai “senjata perang.” Menggarisbawahi kekhawatiran atas tindakan Israel yang melanggar norma-norma internasional, Saul kembali menyerukan semua negara untuk tidak menyediakan senjata atau amunisi kepada Israel, karena itu akan melanggar kewajiban negara lain dalam memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter. Ia juga menyatakan kekecewaannya terhadap Israel yang mengabaikan seruan berulang dari badan internasional untuk menghormati hukum humaniter. “Sayangnya, Israel tidak menanggapi pesan dari Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, jaksa Pengadilan Kriminal Internasional, banyak pemerintah, Majelis Umum, dan Dewan Hak Asasi Manusia,” paparnya. Saul juga menjelaskan perbedaan antara perlawanan yang sah dan terorisme, dengan mengatakan bahwa berdasarkan hukum internasional, masyarakat yang menghadapi pendudukan atau kolonialisme memiliki hak untuk melawan. Ia menekankan, hak untuk melawan ini harus dilakukan sesuai dengan hukum humaniter internasional, seraya menambahkan bahwa pembebasan nasional dan penentuan nasib sendiri adalah tujuan yang adil. “Tetapi… Anda tidak dapat membunuh warga sipil, dengan sengaja menyerang warga sipil, atau menyandera mereka.” Pelanggaran Israel terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera membuat negara zionis itu menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Gaza. Israel saat ini tengah diadili di Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida terhadap warga Palestina. Israel telah melancarkan perang yang menghancurkan di Gaza sejak 7 Oktober. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 43.020 warga Palestina telah tewas dan 101.110 lainnya terluka dalam genosida yang dilakukan Israel di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023. Selain itu, sedikitnya 11.000 orang tidak diketahui keberadaannya, diduga tewas di bawah reruntuhan rumah mereka di seluruh Jalur Gaza. Israel mengatakan bahwa 1.200 tentara dan warga sipil tewas selama Operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober. Media Israel menerbitkan laporan yang menunjukkan bahwa banyak warga Israel tewas pada hari itu karena ‘tembakan kawan’. Organisasi Palestina dan internasional mengatakan bahwa mayoritas dari mereka yang tewas dan terluka adalah wanita dan anak-anak. Perang Israel telah mengakibatkan kelaparan akut, sebagian besar di Gaza utara, yang mengakibatkan kematian banyak warga Palestina, sebagian besar anak-anak. Agresi Israel juga mengakibatkan pemindahan paksa hampir dua juta orang dari seluruh Jalur Gaza, dengan sebagian besar pengungsi dipaksa ke kota Rafah yang padat penduduk di selatan dekat perbatasan dengan Mesir – dalam apa yang telah menjadi eksodus massal terbesar Palestina sejak Nakba 1948. Dalam perang tersebut, ratusan ribu warga Palestina mulai berpindah dari selatan ke Gaza tengah dalam upaya terus-menerus mencari tempat yang aman. (zul) Baca juga :

Gaza — 1miliarsantri.net : Gerakan Palestina Hamas tidak dapat dihancurkan dan yakin bahwa mereka pada akhirnya akan menang, kata Basem Naim, anggota senior biro politik Hamas, beberapa waktu lalu. “Hamas adalah gerakan pembebasan yang dipimpin oleh orang-orang yang ingin kemerdekaan dan martabat, dan ini tidak dapat dihancurkan,” katanya dalam pernyataan yang dikutip oleh Press TV. Pernyataan Naim disampaikan setelah Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengumumkan pada Kamis (17/10/2024) bahwa mereka telah membunuh pemimpin Hamas, Yahya Sinwar. “Sangat menyakitkan dan menyedihkan kehilangan orang-orang yang dicintai, terutama para pemimpin luar biasa kami, tetapi yang kami yakini bahwa ini adalah nasib semua orang yang berjuang untuk kemerdekaan mereka,” kata Naim. Naim juga menambahkan gerakan tersebut percaya bahwa takdir mereka adalah “kemenangan atau mati syahid.” Pasukan Israel telah membunuh lebih dari 1.000 warga Palestina di Gaza utara selama hampir tiga pekan terakhir, kata Juru Bicara Pertahanan Sipil Palestina Mahmoud Bassal. Pengeboman Israel juga memaksa separuh jumlah penduduk di wilayah itu melarikan diri, sedangkan penduduk lainnya terjebak di sana tanpa pasokan air atau makanan. Lewat video di media sosial pada Ahad (27/10), Bassal mengatakan bahwa serangan Israel masih terus berlanjut. “Lebih dari 100.000 warga Palestina di daerah Jabalia, Beit Hanoun, dan Beit Lahia menderita akibat pengepungan dan pengeboman Israel, sementara separuh populasi lainnya yang berjumlah sekitar 200.000 jiwa, terpaksa mengungsi ke Kota Gaza, provinsi terdekat di utara,” kata Bassal. Menurut dia, tentara Israel membunuh siapa pun yang berusaha memberikan bantuan kepada warga Palestina yang terjebak di Gaza utara dan menderita kekurangan air, obat-obatan, dan makanan. “Penjajah Israel menerapkan kebijakan pembersihan etnis di Gaza utara di tengah bungkamnya masyarakat internasional,” keluh Bassal. Dia mendesak organisasi-organisasi internasional dan kemanusiaan segera bertindak untuk menyelamatkan warga Palestina di Gaza utara. Militer Israel terus melancarkan serangan besar-besaran di Gaza sejak serangan Hamas tahun lalu, meski Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera. Hampir 43.000 warga Palestina telah tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 100.500 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Gaza. Serangan-serangan Israel juga telah memaksa hampir seluruh penduduk Gaza mengungsi di tengah blokade yang menyebabkan kelangkaan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Israel tengah menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional atas aksi militernya di Gaza. (zul) Baca juga :

Teheran — 1miliarsantri.net : Iran memperingatkan bahwa mereka akan membela diri setelah serangan udara Israel yang menewaskan sedikitnya dua tentara, semakin memperburuk ketakutan akan pecahnya perang besar di Timur Tengah. Israel mengancam Iran akan “membayar harga yang mahal” jika merespons serangan tersebut. Amerika Serikat, Jerman dan Inggris mendesak Tehran untuk tidak memperburuk konflik lebih jauh. Uni Eropa menyerukan semua pihak untuk menahan diri guna menghindari “eskalasi yang tidak terkendali” di Timur Tengah. Mereka memperingatkan: “Siklus serangan dan pembalasan yang berbahaya ini berisiko menyebabkan perluasan konflik regional.” Negara-negara lain, termasuk banyak tetangga Iran, mengecam serangan Israel. Rusia mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri dan menghindari apa yang disebut Moskow sebagai “skenario bencana”. Iran menegaskan mereka memiliki “hak dan kewajiban” untuk membela diri. Sekutu Lebanon mereka, Hizbullah, mengklaim telah meluncurkan serangan roket ke lima area pemukiman di Israel utara. Militer Israel mengkonfirmasi serangan mereka setelah terdengar ledakan dan tembakan pertahanan udara di sekitar Tehran. Mereka menyerang pabrik rudal Iran dan fasilitas militer di beberapa wilayah. “Serangan balasan telah selesai dan misi terpenuhi,” kata juru bicara militer, menambahkan bahwa pesawat Israel “kembali dengan selamat”. Iran mengonfirmasi Israel telah menyerang situs militer di sekitar ibu kota dan wilayah lain negara tersebut. Mereka menyatakan serangan tersebut menyebabkan “kerusakan terbatas” namun menewaskan empat tentara. Israel telah bersumpah membalas setelah 1 Oktober, ketika Iran menembakkan sekitar 200 rudal dalam serangan langsung kedua terhadap musuh bebuyutannya. Sebagian besar rudal tersebut berhasil dicegat tetapi satu orang tewas. Serangan balasan Israel mendapat kecaman dari Irak, Pakistan, Suriah dan Arab Saudi, yang memperingatkan agar tidak ada eskalasi lebih lanjut. Yordania menyatakan jet Israel tidak menggunakan wilayah udara mereka. Turki menjadi salah satu pengkritik paling vokal, menyerukan penghentian “teror yang diciptakan Israel”. Israel saat ini terlibat pertempuran di dua front. Sejak September, Israel meningkatkan agresinya di Lebanon, melakukan serangan harian di selatan negara itu, Beirut dan wilayah lainnya. Israel kemudian menginvasi negara tersebut pada awal Oktober. Serangan tersebut telah menewaskan 2.653 orang hingga Jumat, dengan sekitar 1.580 tewas sejak 23 September. Israel telah melancarkan perang di Gaza selama lebih dari setahun yang telah menewaskan setidaknya 42.924 warga Palestina di wilayah padat penduduk tersebut. Kekejaman Israel di Jalur Gaza telah dilabelkan sebagai genosida oleh para ahli, badan PBB dan LSM. PBB memperingatkan “momen tergelap” dari konflik tersebut sedang berlangsung, dengan warga Palestina menghadapi krisis kemanusiaan yang mengerikan dan pemboman Israel setiap hari. Bersama dengan Hizbullah dan Hamas, kelompok-kelompok sekutu Iran di Yaman, Irak dan Suriah, telah melakukan serangan selama dampak dari perang Gaza. Pada waktu yang hampir bersamaan ketika Israel menyerang target di Iran, kantor berita negara Suriah SANA mengatakan serangan udara Israel menargetkan posisi militer di Suriah tengah dan selatan. Perlawanan Islam di Irak, jaringan longgar faksi pro-Iran, mengklaim bertanggung jawab atas serangan drone terhadap “target militer” di Israel utara sebelum fajar Sabtu. Hizbullah mengatakan mereka juga telah menembakkan roket ke arah tentara Israel di dekat desa Aita al-Shaab di Lebanon selatan dan meluncurkan drone ke pangkalan udara Israel di selatan Tel Aviv. Pada hari Sabtu, kementerian kesehatan Lebanon mengatakan serangan Israel telah menewaskan seorang medis yang berafiliasi dengan Hizbullah di Bazuriyeh di selatan negara itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Sean Savett mengatakan respons Israel terhadap Iran adalah “tindakan membela diri”. Dia mendesak Iran untuk “menghentikan serangannya terhadap Israel sehingga siklus pertempuran ini dapat berakhir tanpa eskalasi lebih lanjut”. Namun, Israel adalah yang pertama menyerang Iran. Pada April, serangan Israel ke gedung konsulat Iran di ibu kota Suriah Damaskus menewaskan komandan Korps Garda Revolusi Islam. Israel dan Iran sejak saat itu terlibat dalam serangan sporadis timbal balik, dengan yang terakhir adalah peluncuran 200 rudal Tehran pada 1 Oktober yang mereka katakan sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dan kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh, yang tewas di Iran. Sebelum perang Israel di Gaza dan Lebanon, Iran dan Israel telah terlibat dalam perang proksi selama bertahun-tahun. (qud) Baca juga :

Safad — 1miliarsantti.net : Kelompok Hezbollah Lebanon melancarkan serangan menggunakan drone pada Jumat, menargetkan pangkalan militer Israel di wilayah utara, dekat perbatasan kedua negara. Serangan ini terjadi setelah sebelumnya mereka mengklaim telah melakukan serangan roket di area yang sama. Para pejuang Hezbollah meluncurkan “serangan udara dengan menggunakan sekelompok drone bermuatan bahan peledak” ke pangkalan militer yang berlokasi di sebelah timur Safad, demikian pernyataan resmi kelompok tersebut. Pernyataan ini dirilis tak lama setelah mereka mengumumkan telah menembakkan “beberapa roket” ke arah kota tersebut. Dalam perkembangan terbaru, kelompok ini juga menyatakan bahwa pasukan mereka berhasil menghantam dua tank Israel di dekat sebuah desa di Lebanon selatan. Sebelumnya, mereka mengklaim telah menghancurkan tank lain di sepanjang perbatasan. Pejuang Hezbollah mengenai “dua tank Merkava di pinggiran Adaysseh dengan rudal kendali,” ungkap kelompok tersebut, setelah sebelumnya menyatakan pejuang mereka telah menghantam tank lainnya di dekat desa Marwahin. (mey) Baca juga :

Gaza — 1miliarsantri.net : Kepala Hak Asasi Manusia PBB mengungkapkan bahwa saat ini tengah terjadi “momen paling gelap” dalam konflik di Gaza, khususnya di wilayah utara. Pada Jumat kemarin, dia memperingatkan bahwa tindakan Israel berpotensi termasuk dalam “kejahatan kekejaman”. Volker Turk menyoroti fakta mencengangkan bahwa “lebih dari 150.000 orang dilaporkan tewas, terluka, atau hilang di Gaza” sejak perang pecah setahun lalu. “Tak terbayangkan, situasinya semakin memburuk setiap hari. Ketakutan terbesar saya adalah, mengingat intensitas, luasnya skala, dan sifat terang-terangan operasi Israel yang sedang berlangsung di Gaza Utara, jumlah korban akan meningkat drastis,” ungkapnya. Turk memperingatkan kebijakan Israel di Gaza Utara berisiko mengosongkan wilayah tersebut dari semua warga Palestina. “Kita sedang menghadapi apa yang bisa jadi kejahatan kekejaman, termasuk berpotensi meluas menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.” Dia mendesak para pemimpin dunia untuk bertindak, menekankan bahwa semua negara berkewajiban di bawah Konvensi Jenewa untuk memastikan penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional. Pernyataannya menekankan urgensi situasi, memperingatkan bahwa pemboman di Gaza Utara tidak berhenti. “Militer Israel telah memerintahkan ratusan ribu orang untuk pindah, tanpa jaminan untuk kembali. Tapi tidak ada cara yang aman untuk pergi,” tegasnya. Kepala HAM PBB memperingatkan akses ke wilayah Gaza sangat terbatas, hampir tidak ada bantuan yang mencapai wilayah tersebut dalam beberapa minggu terakhir, dengan pembatasan yang melanggar hukum masih berlanjut. “Banyak yang kini menghadapi kelaparan. Pada saat yang sama, militer Israel menyerang rumah sakit, staf dan pasien tewas dan terluka atau terpaksa dievakuasi secara bersamaan,” pungkasnya. (zul) Baca juga :