Drone Peledak Yaman Hantam Kota Eilat-Israel: Puluhan Warga Terluka dan Ketakutan

Serangan drone peledak dari Yaman menghantam kota Eilat-Israel. Puluhan warga terluka, pertahanan Israel dipertanyakan. Apa dampaknya ke depan? Eliat, Israel – 1miliarsantri.net: Militer Yaman membuktikan keseriusannya dalam mendukung perjuangan Palestina, Yaman kembali menyerang wilayah yang dikuasai oleh zionis Israel. Kota Eilat, atau dikenal dalam bahasa Arab sebagai Umm Al-Rashrash, diguncang serangan udara yang mengejutkan. Sebuah drone bersenjata yang diduga berasal dari Yaman meledak di wilayah tersebut, memicu gelombang kepanikan di kalangan penduduk sipil. Rekaman CCTV Ungkap Detik-Detik Serangan Mengutip PalestinaPost Rekaman dari kamera pengawas yang beredar di media memperlihatkan momen dramatis saat drone meledak di tengah kota. Ledakan keras tersebut langsung memicu kepanikan warga, dengan suara sirene dan teriakan terdengar jelas dalam rekaman. Lebih dari 50 Warga Terluka, Helikopter Dikerahkan Menurut laporan Zionist Broadcasting Corporation, lebih dari 50 orang mengalami luka-luka akibat ledakan tersebut. Mayoritas korban terkena pecahan peluru. Dua helikopter evakuasi medis segera dikerahkan untuk menangani korban dalam kondisi kritis. Serangan Ketiga dalam Dua Minggu, Pemerintah Israel Angkat Bicara Wali Kota Eilat, Eli Lankri, menyampaikan kekhawatiran mendalam atas rentetan serangan yang terjadi. Ia mengungkapkan bahwa Serangan drone Yaman ini adalah serangan ketiga dalam kurun waktu kurang dari dua minggu. “Yaman tampaknya berusaha mengganggu stabilitas dan kehidupan warga di Eilat,” ujarnya. 90 Rudal & 41 Drone Diluncurkan Sejak Maret Media Zionis Times of Israel melaporkan bahwa sejak pertengahan Maret—seiring meningkatnya konflik di Gaza—Yaman telah meluncurkan 90 rudal balistik dan sedikitnya 41 drone ke wilayah Israel. Serangan ini menunjukkan eskalasi konflik yang mengkhawatirkan. Kelemahan Sistem Pertahanan Israel Mulai Terlihat? Dalam analisanya, The Jerusalem Post menyoroti celah besar dalam pertahanan Israel. Serangan dari Yaman disebut mampu menembus sistem pertahanan udara yang selama ini dianggap kuat. “Yaman tampaknya tak terbendung,” tulis laporan tersebut, seraya menambahkan bahwa solusi jangka panjang hanyalah menghentikan konflik. Serangan drone bersenjata dari Yaman ke kota Eilat menjadi sinyal serius atas melemahnya pertahanan Israel terhadap ancaman jarak jauh. Warga sipil menjadi korban utama dalam konflik yang semakin memanas ini. Jika tidak ada upaya damai yang konkret, serangan serupa bisa terus terjadi dan memperburuk situasi di kawasan tersebut.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Sumber : PalestinaPost

Read More

Presiden Komisi Eropa Dorong Stop Dukungan Bilateral dengan Israel, Serukan Donor untuk Palestina

Tegal – 1miliarsantri.net : Dukungan internasional untuk Palestina kembali menguat. Kali ini, giliran Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, yang menyampaikan langkah tegas terhadap Israel terkait situasi kemanusiaan di Gaza. Dalam pidato tahunan di hadapan Parlemen Uni Eropa, Rabu (10/9/2025), von der Leyen menegaskan Komisi Eropa akan menyiapkan paket kebijakan baru. Salah satunya dengan menghentikan dukungan bilateral dan sebagian perjanjian asosiasi dengan Israel, sekaligus mengusulkan sanksi terhadap menteri-menteri ekstremis di negara itu. “Saya akan mengajukan paket langkah untuk membuka jalan ke depan. Pertama, Komisi Eropa akan melakukan semua yang bisa dilakukan secara mandiri. Kami akan menghentikan dukungan bilateral kepada Israel. Kami akan menghentikan semua pembayaran di bidang ini tanpa memengaruhi kerja sama dengan masyarakat sipil Israel,” tegas von der Leyen, dikutip dari AFP. Selain itu, ia juga mendorong pemberlakuan sanksi terhadap para pemukim Israel yang terlibat dalam aksi kekerasan, serta penangguhan sebagian perjanjian dagang yang selama ini berlaku antara Uni Eropa dan Israel. Luka Gaza dan Seruan Kemanusiaan Di hadapan para anggota parlemen, Von der Leyen tidak bisa menyembunyikan keprihatinannya atas tragedi kemanusiaan yang terus terjadi di Gaza. Ia menyesali perpecahan internal negara-negara Uni Eropa yang membuat respons Benua Biru terkesan lambat. “Apa yang terjadi di Gaza telah mengguncang hati nurani dunia. Orang-orang terbunuh saat mengemis makanan. Para ibu menggendong bayi-bayi yang tak bernyawa. Gambaran-gambaran ini sungguh bencana,” ujarnya dengan nada emosional. Ia pun menekankan, “Demi anak-anak, demi kemanusiaan ini harus dihentikan,” ujarnya menyikapi kondisi Gaza terkini. Baca Juga : PBB Nilai Israel Persulit Distribusi Bantuan Kemanusiaan di Gaza Dorongan untuk Donor Palestina Dalam kesempatan yang sama, von der Leyen mengumumkan rencana membentuk kelompok donor internasional khusus untuk Palestina, terutama Gaza. Kelompok ini ditargetkan terbentuk pada Oktober 2025 dengan fokus pada rekonstruksi wilayah yang hancur akibat agresi militer Israel. “Kami akan membentuk kelompok donor Palestina bulan depan, termasuk instrumen khusus untuk rekonstruksi Gaza. Ini akan menjadi upaya internasional dengan mitra regional, dan akan melanjutkan momentum konferensi New York yang diselenggarakan Prancis dan Arab Saudi,” jelasnya. Von der Leyen juga menyerukan pembebasan sandera, akses penuh tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan, serta gencatan senjata segera. Solusi Dua Negara Menurut von der Leyen, solusi jangka panjang yang realistis tetaplah solusi dua negara, di mana Palestina dan Israel bisa hidup berdampingan dengan aman. Namun, untuk mewujudkan itu, dibutuhkan persetujuan dari 27 negara anggota Uni Eropa—yang hingga kini masih terpecah dalam menyikapi langkah terhadap Israel. “Saya sadar akan sulit menemukan suara mayoritas. Dan saya tahu bahwa tindakan apa pun akan terlalu berat bagi sebagian orang. Terlalu ringan bagi yang lain. Namun, kita semua harus memikul tanggung jawab kita sendiri,” tegasnya. Baca Juga : Dewan Keamanan PBB Desak Kirim Bantuan Darurat ke Gaza Gaza di Bawah Serangan Israel telah melancarkan serangan militer besar-besaran ke Jalur Gaza sejak Oktober 2023, menyusul serangan Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober tahun yang sama. Aksi balasan tersebut terus berlangsung hingga kini, dengan korban jiwa yang terus bertambah. Data terbaru mencatat, sejak Oktober 2023, setidaknya 64.605 orang tewas di Gaza, mayoritas adalah warga sipil. (***) Penulis: Satria S Pamungkas Editor: Toto Budiman & Glancy Verona Ilustrasi by AI

Read More

Pos-pos Pemukim Israel Cekik Kehidupan Warga Palestina di Tepi Barat

Tegal – 1miliarsantri.net : Di tengah terik musim panas, Farhan Ghawanmeh (33) seorang warga palestina berdiri di hadapan kandang-kandang kosong yang dulu berisi ratusan domba dan kambing. Kini hanya tersisa sepi, menyisakan bayang-bayang tentang komunitas Baduinya yang kian terancam punah. “Pos-pos terdepan pemukim Israel semakin dekat, semakin intens, semakin ganas, dan kami warga palestina semakin terkepung,” ujar Ghawanmeh, dikutip dari Al-Jazeera. Dulu, masyarakat di Ras Ein al-Auja, desa penggembala Badui di timur Tepi Barat, memiliki 24.000 ternak. Kini hanya sekitar 3.000 ekor yang tersisa. Serangkaian serangan, pencurian, hingga tekanan ekonomi membuat banyak warga palestina terpaksa menjual ternaknya. Dikepung Pos-pos Pemukim Israel Pada Agustus 2025 lalu, pemukim Israel membangun pos terdepan baru hanya 100 meter dari rumah-rumah warga. Desa dengan 900 penduduk ini kini terkepung di tiga sisinya. Sama seperti permukiman Israel lainnya di tanah Palestina, pos-pos itu ilegal menurut hukum internasional. Keluarga yang tinggal paling dekat bahkan berniat meninggalkan rumah karena takut anak-anak mereka menjadi korban kekerasan. Para pemukim datang setiap hari membawa ternak, meniru gaya hidup penggembala lokal, dan kerap dipimpin remaja di bawah 18 tahun. Posisi ini membuat warga Palestina serba salah—jika mereka melawan, bisa dituduh “menyerang anak-anak” dan berakhir ditangkap. “Yang kita alami saat ini adalah bencana,” lanjut Ghawanmeh. “Beralih dari mengakses lahan seluas 20.000 dunum menjadi tidak memiliki akses apa pun, dan dari memiliki sumber air gratis menjadi tidak memilikinya sama sekali, sungguh melumpuhkan.” Baca Juga : Setahun Konflik Palestina-Israel Telan 42.000 Korban Jiwa Kehidupan yang Diputus Paksa Ras Ein al-Auja dulu adalah komunitas penggembala terbesar di Area C, wilayah yang sepenuhnya dikontrol Israel. Mereka punya akses ke mata air subur Wadi al-Auja, hingga akhirnya pemukim melarang warga menggunakannya tahun lalu. Tentara Israel, kata warga, membiarkan pemukim menutup akses tersebut. Kini, listrik dan air hanya ada sebatas harapan. Kabel listrik yang dipasang swadaya bersama lembaga kemanusiaan pun kerap diputus “lima atau enam kali seminggu,” jelas Ghawanmeh. Makanan membusuk di lemari es, ternak tak bisa lagi digembalakan, dan warga dipaksa membeli air serta pakan dengan biaya besar. Ibrahim Kaabneh (35), misalnya, kini hanya punya 40 ekor domba dan kambing dari 250 yang dulu ia miliki. “Bahkan ternak yang masih kami miliki pun, kami merasa seperti bukan milik kami. Kapan saja, mereka bisa dicuri. Kapan saja, mereka bisa diserang,” katanya. Baca Juga : Standar Ganda di Gaza Jadi Lampu Hijau Lanjutkan Genosida Hidup dalam Ketakutan Jalan masuk ke desa, yang dulunya dibangun dengan dana Amerika Serikat, kini dijaga blok beton bergambar bendera Israel. Warga harus melewati pelecehan setiap kali keluar masuk desa. “Begitu kita keluar rumah, rasanya seperti kita melakukan sesuatu yang salah atau ilegal,” kata Ghawanmeh. “Anak-anak, perempuan, dan semua orang di sini selalu berada dalam ketakutan.” Kaabneh menambahkan, ia sulit tidur karena ancaman serangan pemukim. Perempuan dan anak-anak kini membatasi diri, jarang keluar rumah lebih dari satu atau dua jam. Baca Juga : Israel kuasai Kota Gaza Ancaman Pengungsian Massal Menurut data PBB, dalam enam bulan pertama 2025 saja tercatat 759 serangan pemukim terhadap warga Palestina, angka yang diperkirakan memecahkan rekor tahun 2024. Para aktivis melihat pola yang jelas: pos-pos pemukim sengaja dibangun di dekat desa-desa Palestina untuk menciptakan “kontiguitas Yahudi” dan memaksa warga pergi. Dror Etkes, pendiri LSM Israel Kerem Navot, menyebut, “Sangat jelas bahwa tujuan utama mereka adalah memaksa warga Palestina ke wilayah yang sudah dibangun dan menghancurkan budaya serta gaya hidup penggembalaan di Tepi Barat.” Bagi warga, ancaman itu nyata. “Ini bukan soal apakah kami ingin pergi atau tidak,” kata Kaabneh. “Sekalipun kami pergi, kami tetap akan menghadapi serangan. Tidak ada tempat yang aman di Tepi Barat.” Jeritan dari Tanah Tercekik Sliman Ghawanmeh, saudara Farhan, menegaskan bahwa warga membutuhkan perlindungan internasional. “Saya sudah di sini selama 43 tahun. Saya lahir di sini. Tidak ada pemukim di sekitar sini. Dan sekarang, seorang anak datang dari Eropa dan mengancam saya untuk meninggalkan rumah saya dalam 24 jam. Siapa kamu?” ujarnya geram. “Beginilah status quo,” pungkasnya. “Kita tak punya apa-apa selain nyawa, dan kini nyawa pun terancam.”(***) Penulis: Satria S Pamungkas Editor: Toto Budiman & Glancy Verona Ilustrasi by AI

Read More

Jurang Dalam Ketimpangan Sosial Nepal: Dari Flexing Anak Nepo hingga Amarah di Jalanan

Tegal – 1miliarsantri.net : Di tengah kondisi ekonomi yang masih serba sulit, generasi muda Nepal kini semakin geram dengan gaya hidup mewah keluarga pejabat dan politisi. Fenomena flexing alias pamer harta yang dilakukan anak-anak elite politik menjadi salah satu pemicu gelombang protes besar di negara pegunungan Himalaya itu. Di media sosial, istilah “anak-anak nepo”  Nepal plesetan dari nepotisme  mendadak viral beberapa pekan sebelum demonstrasi Senin lalu (08/09). Istilah ini ditujukan pada anak-anak pejabat tinggi dan menteri yang hobi pamer barang mewah di TikTok maupun Instagram. Para politisi Nepal sebenarnya sudah lama dituding korupsi, tidak transparan dalam penggunaan dana publik, dan menikmati gaya hidup yang jauh dari wajar jika dibandingkan dengan gaji resmi mereka. Kecurigaan itu semakin kuat ketika muncul berbagai video yang memperlihatkan kerabat pejabat bepergian dengan mobil mahal, nongkrong di restoran kelas atas, atau berpose dengan merek fesyen desainer internasional. “Kini memamerkan gaya hidup mewah layaknya tokoh mapan,” ujarnya kepada Al Jazeera, dikutip dari international.sindonews.com, Kamis (11/9/2025). Tak heran bila para demonstran menuntut dibentuknya komisi investigasi khusus untuk menelusuri harta kekayaan para politisi. Bagi publik, hal ini bukan sekadar soal pamer harta, tetapi simbol dari masalah yang lebih besar: korupsi dan kesenjangan ekonomi. Baca Juga : demo buruh di depan istana negara RI Warisan Feodalisme dan Ketimpangan Lama Menurut Dipesh Karki, asisten profesor di Universitas Kathmandu, fenomena ini tak bisa dilepaskan dari sejarah Nepal sebagai masyarakat feodal yang baru dua dekade lalu meninggalkan sistem monarki. “Sepanjang sejarah, mereka yang berkuasa memegang kendali atas sumber daya dan kekayaan bangsa, yang mengakibatkan apa yang bisa kita sebut sebagai perebutan kekuasaan oleh elit,” ujarnya. Video yang beredar di TikTok makin menambah bara kemarahan publik. Salah satunya menampilkan Sayuj Parajuli, putra mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal Gopal Parajuli, sedang berpose dengan mobil dan jam tangan mewah. Video lain memperlihatkan Saugat Thapa, anak Menteri Hukum dan Urusan Parlemen Bindu Kumar Thapa, sedang asyik di restoran mahal. Menurut Karki, tak mengherankan jika kesenjangan makin terasa. Sebab kekayaan, bisnis perkotaan, hingga kesempatan pendidikan sebagian besar terkonsentrasi di kalangan keluarga elit Nepal, terutama mereka yang memiliki koneksi politik. Baca Juga : PBB Desak Indonesia, Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Saat Demo Realitas Ekonomi: Hidup Susah di Negeri Sendiri Kontras dengan kemewahan elite, kondisi rakyat justru sebaliknya. Pendapatan per kapita Nepal hanya sekitar USD 1.400 per tahun, salah satu yang terendah di Asia Selatan. Tingkat kemiskinan masih di atas 20 persen, sementara pengangguran pemuda mencapai 32,6 persen pada 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan India yang hanya 23,5 persen Tak heran banyak warga Nepal memilih mencari nafkah ke luar negeri. Pada 2021, sekitar 7,5 persen populasi tinggal di luar negeri, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan India (1 persen) dan Pakistan (3,2 persen). Perekonomian Nepal bahkan sangat bergantung pada remitansi: pada 2024, uang kiriman pekerja migran mencapai 33,1 persen dari PDB, salah satu yang tertinggi di dunia. “Kenyataan pahitnya adalah sebagian besar penduduk miskin berada di luar Nepal, mengirimkan remitansi ke Nepal,” jelas Karki. Sementara itu, kepemilikan tanah tetap timpang. Menurut Karki, 10 persen rumah tangga teratas memiliki lebih dari 40 persen tanah. Di sisi lain, sebagian besar penduduk miskin perdesaan Nepal justru tidak memiliki tanah sama sekali. (***) Penulis: Satria S Pamungkas Editor: Toto Budiman & Glancy Verona Ilustrasi by AI

Read More

Freedom Edge 2025 Jadi Sinyal Tandingan Blok Seoul–Tokyo–Washington

Seoul – 1miliarsantri.net: Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat akan menggelar latihan militer trilateral Freedom Edge 2025 pada 15–20 September di wilayah udara dan laut tenggara Pulau Jeju. Fokus latihan mencakup operasi udara, angkatan laut, hingga skenario siber. Menurut Staf Gabungan Korsel (JCS), latihan ini merupakan bagian dari pertahanan kolektif untuk meningkatkan interoperabilitas dan kesiapan menghadapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. JCS menegaskan latihan bersifat defensif sesuai hukum internasional, bukan persiapan operasi ofensif. Pernyataan bersama pejabat pertahanan Korsel, Jepang, dan AS menekankan pentingnya kerja sama trilateral menghadapi ancaman DPRK, menjaga kebebasan navigasi, serta mencegah perubahan status quo di Semenanjung Korea. Sorotan Regional dan Respons Korea Utara Freedom Edge 2025 adalah edisi ketiga latihan ini, sekaligus yang pertama di bawah Presiden Korsel Lee Jae-Myung. Lokasi Jeju dipilih karena strategis sebagai pengawasan potensi peluncuran rudal Korea Utara. Namun, Pyongyang mengecam keras rencana tersebut. Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara, menilai latihan ini sebagai “pamer kekuatan sembrono” dan memperingatkan adanya konsekuensi serius. Pyongyang kerap menyebut latihan trilateral semacam ini sebagai “rehearsal invasi,” meski Seoul, Tokyo, dan Washington menegaskan sifatnya defensif. Bagi sejumlah analis, latihan ini juga merupakan respons diplomatik terhadap parade militer di Beijing yang baru-baru ini dihadiri pemimpin Korea Utara dan Rusia. Baca juga: Israel Klaim Menguasai 40% Kota Gaza Posisi Amerika Serikat dan Jepang Pentagon menegaskan bahwa Freedom Edge 2025 menunjukkan komitmen Washington mendukung sekutu dan menjaga stabilitas Indo-Pasifik. Jepang pun menegaskan kontribusinya dengan mengerahkan kapal perusak Aegis, jet tempur, dan unit siber untuk melatih pertahanan jaringan kritis. Meski detail jumlah pasukan dan alutsista belum diumumkan, latihan diperkirakan melibatkan jet tempur, kapal perang, simulasi pertahanan rudal, dan operasi siber. Makna Strategis Jangka Panjang Freedom Edge 2025 berakar pada Deklarasi Camp David 2023, yang memperkuat mekanisme konsultasi keamanan reguler antara ketiga negara. Latihan ini bukan sekadar drill militer, melainkan bagian dari arsitektur keamanan baru Indo-Pasifik. Bagi AS, latihan memperkuat posisinya menghadapi pengaruh Tiongkok. Bagi Korsel dan Jepang, latihan menegaskan payung pertahanan bersama termasuk dukungan aset strategis AS seperti bomber B-52 dan kapal induk. Namun, ada risiko spiral ketegangan. Pyongyang kemungkinan terus melihat latihan sebagai ancaman langsung. “Selama Korea Utara memandangnya sebagai rehearsal invasi, risiko eskalasi akan tetap ada,” jelas Dr. Shin Beom-chul dari Korea Research Institute for National Strategy. Baca juga: Trump Sindir India dan Rusia Makin Dekat ke China Kesimpulan Freedom Edge 2025 lebih dari sekadar latihan gabungan. Ia adalah pesan politik, strategi pertahanan, sekaligus simbol solidaritas tiga negara di tengah meningkatnya ketidakpastian kawasan. Dengan memperdalam kerja sama militer dan memperkuat efek deterrence, latihan ini menjadi salah satu fondasi penting arsitektur keamanan Indo-Pasifik ke depan. Penulis: Faruq Ansori Editor: Glancy Verona dan Toto Budiman Ilustrasi by AI

Read More

Trump Sindir India dan Rusia Makin Dekat ke China

Washington – 1miliarsantri.net: Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan kritik keras kepada India dan Rusia. Melalui unggahan di platform Truth Social, ia menyinggung semakin eratnya hubungan kedua negara itu dengan China setelah pertemuan puncak Shanghai Cooperation Organization (SCO) di Tianjin bersama Presiden Xi Jinping. Trump menulis: “Looks like we’ve lost India and Russia to deepest, darkest China. May they have a long and prosperous future together!” Ucapan ini memicu spekulasi soal arah hubungan geopolitik Asia. Sindiran Trump dan Reaksi Diplomatik Unggahan Trump disertai foto Modi, Putin, dan Xi berjalan bersama. India memilih berhati-hati dengan hanya menyatakan “no comment”. Trump kemudian mengklarifikasi bahwa meski kecewa India membeli minyak dari Rusia, ia merasa hubungan pribadi dengan Narendra Modi tetap baik. China menanggapi dengan menyebut bahwa kerja sama Beijing dengan India dan Rusia “tidak ditujukan melawan pihak ketiga” melainkan demi kepentingan rakyat. Di kesempatan lain, Trump menyerang kebijakan Presiden Joe Biden yang dinilainya terlalu lemah menghadapi pengaruh China. Dalam pidato kampanye di Ohio, ia menyebut langkah Washington yang membiarkan India mempererat hubungan dengan Rusia dan China sebagai “kegagalan diplomasi terbesar dekade ini”. Baca Juga: Mulai September 2025, Wisatawan Asing Wajib Gunakan Aplikasi All Indonesia Media China dan Narasi Alternatif Pernyataan Trump dimanfaatkan media pemerintah China. Harian Global Times menyebut komentar Trump mencerminkan kepanikan AS. Beijing menegaskan inisiatif Belt and Road dan kerja sama energi trilateral sebagai pilihan rasional dengan manfaat ekonomi nyata, berbeda dari janji Barat. Narasi ini memperkuat strategi komunikasi China yang berusaha membingkai kemitraan mereka dengan India dan Rusia sebagai alternatif terhadap dominasi global Barat. Implikasi Geopolitik Komentar Trump memperlihatkan kekhawatiran AS terhadap kemungkinan poros baru China–Rusia–India. Namun sejumlah analis menilai pernyataan itu lebih bersifat retoris. India selama ini menjalankan kebijakan “strategic autonomy”, menjaga kemandirian dalam mengambil keputusan, termasuk urusan energi. Keputusan India membeli minyak Rusia dipandang memperlebar jarak dengan Barat. Sebagai reaksi, pemerintahan AS mengenakan tarif impor 50% terhadap India. Kritik dari pejabat lain seperti Peter Navarro juga menambah tekanan diplomatik. Meski begitu, India tetap menegaskan bahwa kebijakan energi adalah hak kedaulatan nasional. Rusia pun belum menanggapi langsung sindiran Trump. Sementara China memilih menekankan kerja sama win-win dan menolak kerangka konflik bipolar. Baca juga: Israel Klaim Menguasai 40% Kota Gaza Retorika atau Pergeseran Aliansi? Tulisan Trump tentang “kehilangan” India dan Rusia mencerminkan frustrasi Washington terhadap strategi diplomasi New Delhi dan Moskow, terutama dalam konteks perang Ukraina dan rivalitas AS–China. Namun tanpa perubahan kebijakan besar atau perjanjian strategis baru, klaim Trump lebih mungkin dianggap sebagai retorika politik daripada tanda nyata pergeseran aliansi. India menegaskan hubungan energinya dengan Rusia bukan berarti meninggalkan Barat. China pun berulang kali menyatakan tidak berambisi mendominasi global. Dengan demikian, sindiran Trump lebih mencerminkan dinamika komunikasi politik ketimbang realitas geopolitik yang sudah berubah secara permanen. Penulis: Faruq Ansori Editor: Glancy Verona dan Toto Budiman Ilustrasi by AI

Read More

Israel Klaim Menguasai 40% Kota Gaza

Gaza – 1miliarsantri.net: Militer Israel menyatakan telah menguasai 40% wilayah Kota Gaza dan berencana memperluas operasi, meski krisis kemanusiaan semakin parah. Juru bicara militer, Brigadir Jenderal Effie Defrin, menyebut kawasan Zeitoun, Sheikh Radwan, dan Tal al-Hawa kini berada di bawah kendali Israel. Menurutnya, operasi akan terus diperkuat hingga tujuan strategis seperti pembebasan sandera dan penghancuran infrastruktur Hamas tercapai. Klaim ini dipandang sebagai tonggak penting operasi militer Israel yang telah berlangsung berbulan-bulan. Namun, keterbatasan akses jurnalis internasional membuat klaim tersebut sulit diverifikasi. Foto satelit dan laporan lembaga kemanusiaan menunjukkan kerusakan parah pada jalan, fasilitas umum, serta pemukiman akibat serangan udara intensif. Eskalasi Operasi dan Krisis Kemanusiaan Operasi intens Israel menimbulkan konsekuensi kemanusiaan besar. Menurut PBB (OCHA), ratusan ribu warga Gaza mengungsi ke Khan Younis dan Rafah. Namun, tempat penampungan darurat penuh, kekurangan sanitasi, air bersih, dan makanan. WHO melaporkan hanya sebagian kecil rumah sakit di Gaza yang masih berfungsi dengan kapasitas terbatas karena minim listrik dan bahan bakar. Rumah sakit al-Shifa dan al-Quds mengalami kerusakan serius, memaksa ribuan pasien dipindahkan dalam kondisi darurat. Warga sipil menggambarkan situasi tidak terkendali. Blokade membuat banyak keluarga terjebak di zona pertempuran tanpa kepastian keselamatan. Baca Juga: Mulai September 2025, Wisatawan Asing Wajib Gunakan Aplikasi All Indonesia Respons Dunia Internasional Sekjen PBB António Guterres mendesak penghentian eskalasi untuk menyelamatkan warga sipil dan membuka akses bantuan. Uni Eropa melalui Josep Borrell menyerukan gencatan senjata segera serta penegakan hukum humaniter internasional. Amerika Serikat menyatakan tetap mendukung “hak Israel membela diri,” tetapi menekankan agar operasi meminimalkan korban sipil. Washington juga berjanji menyalurkan bantuan tambahan melalui badan-badan PBB. Sebaliknya, Qatar, Mesir, dan Turki mengecam keras serangan Israel yang disebut melanggar hukum internasional. Mereka mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil langkah tegas untuk menghentikan operasi di kawasan padat penduduk tersebut. Dilema Perang Urban Penguasaan 40% Kota Gaza menyoroti dilema perang perkotaan. Israel menuduh Hamas menggunakan lingkungan padat sebagai basis pertahanan dan fasilitas bawah tanah. Namun, organisasi HAM menilai operasi besar-besaran di permukiman justru memperbesar risiko korban sipil. Human Rights Watch dan Amnesty International menegaskan meski ada peringatan evakuasi, kondisi lapangan membuat perpindahan massal tidak aman. Jalan rusak, transportasi terbatas, dan tidak ada zona aman yang benar-benar terlindung. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas strategi militer Israel sekaligus mempertegas kebutuhan solusi diplomatik. Namun, upaya gencatan senjata belum menghasilkan hasil konkret. Israel bertekad melanjutkan operasi hingga seluruh jaringan Hamas dihancurkan. Baca Juga: Ukraina Dijanjikan Perisai Baru: 26 Negara Siap Pasang Badan, Mampukah Redam Ancaman Rusia? Kesimpulan Klaim Israel menguasai 40% Kota Gaza menandai fase baru konflik yang sudah menewaskan ribuan jiwa. Meski dianggap kemenangan strategis oleh Israel, verifikasi independen sulit dilakukan. Di sisi lain, krisis kemanusiaan semakin akut dengan jutaan warga terancam kekurangan pangan, air, dan layanan kesehatan. Dengan rencana perluasan operasi, dunia internasional menghadapi dilema besar: bagaimana menekan pihak bertikai untuk menghentikan eskalasi, sambil tetap memastikan perlindungan bagi warga sipil yang menjadi korban utama konflik ini. Penulis: Faruq Ansori Editor: Glancy Verona dan Toto Budiman

Read More

Ukraina Dijanjikan Perisai Baru: 26 Negara Siap Pasang Badan, Mampukah Redam Ancaman Rusia?

Paris – 1miliarsantri.net : Sebuah momentum bersejarah tercipta pada 4 September 2025 di Istana Élysée, Paris. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan komitmen 26 negara untuk memberikan jaminan keamanan pasca perang bagi Ukraina. Sebuah janji yang disebut sebagai reassurance force, dengan misi mencegah kebangkitan agresi Rusia setelah perang berakhir. Janji ini bukan sekadar formalitas diplomatik. Paket dukungan mencakup pasokan pertahanan udara, pelatihan militer, logistik, suplai senjata, hingga opsi penempatan pasukan darat, laut, dan udara. Namun, di balik gaung besar ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah jaminan keamanan tersebut sungguh bisa melindungi Ukraina, atau sekadar retorika politik? Spektrum Dukungan: Dari Pasukan Tempur hingga Radar Siber Setiap negara punya cara berbeda untuk menunjukkan komitmennya. Prancis dan Inggris bersedia menempatkan pasukan langsung di lapangan. “The United Kingdom stands ready to provide boots on the ground,” tegas Perdana Menteri Keir Starmer, mengirim sinyal kuat solidaritas London terhadap Kyiv. Sementara itu, Jerman dan Italia mengambil jalur yang lebih berhati-hati, memilih kontribusi lewat pelatihan militer dan pasokan pertahanan udara. Kanselir Olaf Scholz bahkan menjanjikan lebih banyak sistem Patriot dan IRIS-T. Menariknya, dukungan juga datang dari luar Eropa. Jepang menekankan bahwa keamanan pasca perang bukan hanya soal militer. Tokyo siap menggelontorkan bantuan finansial dan teknologi, termasuk radar peringatan dini dan penguatan sistem pertahanan siber. Ini menandai bahwa pertahanan Ukraina di masa depan juga akan bertumpu pada aspek digital dan ekonomi, bukan sekadar kekuatan senjata. Baca Juga: DPR Jawab 17+8 Tuntutan Rakyat, Enam Keputusan Diambil Bayang-Bayang Skeptisisme: Belajar dari Gagalnya Memorandum Budapest Meski terlihat menjanjikan, keraguan tetap menyelimuti. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengingatkan bahwa komitmen ini harus dibingkai dalam detail hukum yang jelas agar tidak berakhir sebagai deklarasi kosong. Sejarah mencatat, Ukraina pernah dikhianati janji serupa. Memorandum Budapest 1994, yang menjanjikan perlindungan atas kedaulatan Ukraina setelah menyerahkan senjata nuklirnya, nyatanya gagal total ketika Rusia mencaplok Krimea pada 2014. Luka sejarah ini membuat skeptisisme wajar bermunculan: apakah jaminan kali ini benar-benar bisa ditegakkan? Lebih jauh, Rusia mengirim sinyal peringatan keras. Moskow menyatakan pasukan asing di Ukraina dapat dianggap sebagai “target sah” jika hadir tanpa kesepakatan damai resmi. Ancaman ini jelas membuka risiko eskalasi baru, justru saat dunia berharap perang segera reda. Analisis: Antara Asuransi Politik atau Fondasi Perdamaian? Kesepakatan Paris mencerminkan solidaritas internasional yang luas, bahkan lintas benua. Namun efektivitasnya akan bergantung pada tiga faktor utama: Jika semua prasyarat ini terpenuhi, Ukraina bisa memiliki perisai nyata pasca perang yang mampu mencegah Rusia melakukan agresi ulang. Tetapi jika tidak, sejarah bisa berulang: janji besar yang runtuh di hadapan realitas geopolitik. Kesimpulan Janji 26 negara untuk memasang badan bagi Ukraina adalah kabar besar yang mengangkat harapan. Namun, di balik retorika heroik, terdapat pekerjaan rumah yang kompleks: dari legalitas, logistik, hingga risiko eskalasi dengan Rusia. Dunia kini menunggu, apakah Paris 2025 akan dikenang sebagai titik balik menuju perdamaian, atau sekadar panggung diplomasi yang penuh janji manis. Sumber: Kompas TV Penulis: Faruq Ansori Editor: Glancy Verona dan Abdullah al-mustofa Ilustrasi by AI

Read More
Israel

Biadab! Israel Bayar Google Rp740 Miliar untuk Tutupi Berita Kelaparan Gaza

Bondowoso – 1miliarsantri.net: Sebuah laporan investigasi terbaru kembali mengguncang opini publik internasional. Israel dilaporkan membayar Google sebesar Rp740 miliar untuk mengendalikan pemberitaan terkait krisis kemanusiaan di Gaza. Langkah ini disebut sebagai upaya menutupi laporan tentang kelaparan yang semakin parah melanda penduduk sipil di wilayah konflik tersebut. Fakta mencengangkan ini membuat dunia kembali menyoroti strategi informasi Israel yang dinilai sarat manipulasi. Fakta Investigasi Drop Site News Menurut hasil investigasi Drop Site News, pemerintah Israel dikabarkan menggelontorkan dana sekitar USD 45 juta atau setara Rp740 miliar untuk kampanye iklan di Google selama enam bulan. Tujuan dari langkah ini disebut untuk melemahkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyoroti kondisi kelaparan di Gaza. Dengan dana sebesar itu, kampanye daring dirancang agar opini publik global lebih condong pada narasi Israel, sekaligus mengaburkan penderitaan warga Gaza yang kian hari kian memburuk. Baca juga: PNS Kini Punya Lebih Banyak Kesempatan Naik Pangkat, Ini Jadwal Terbarunya Strategi Opini Publik yang Kontroversial Upaya Israel membayar Google dengan nilai fantastis ini menimbulkan kontroversi. Banyak pihak menilai, langkah tersebut bukan sekadar strategi komunikasi, melainkan bentuk manipulasi informasi. Di tengah kritik internasional, Israel kembali menggunakan media digital untuk mempertahankan citra politik dan militernya. Namun, apakah benar informasi bisa dibungkam hanya dengan uang? Faktanya, kondisi di Gaza masih bisa terlihat jelas dari laporan langsung para jurnalis independen dan lembaga kemanusiaan di lapangan. Baca juga: Pertahanan Nasional Penting Di Tengah Ancaman Global, Ini Pesan Presiden Prabowo Krisis Kemanusiaan di Gaza Semakin Parah Di sisi lain, laporan PBB menyebutkan bahwa ribuan warga Gaza, termasuk anak-anak, mengalami kelaparan akut akibat blokade dan serangan berulang yang menghancurkan infrastruktur penting. Kondisi ini semakin menambah tekanan terhadap Israel yang dianggap tidak hanya melakukan serangan militer, tetapi juga mencoba mengontrol persepsi dunia. Israel bayar Google Rp740 miliar untuk menutupi tragedi ini pun dianggap sebagai bukti nyata bahwa isu kemanusiaan kerap dikalahkan oleh kepentingan politik. Namun meski Israel bayar Google Rp740 miliar demi membentuk narasi tertentu, kenyataan di lapangan tetap berbicara sebaliknya. Warga Gaza masih terjebak dalam penderitaan, kelaparan, dan krisis kemanusiaan yang mendalam. Dunia kini ditantang untuk lebih kritis terhadap informasi, tidak hanya mengandalkan arus berita digital, tetapi juga mendengar suara korban yang sesungguhnya.  Pada akhirnya, uang mungkin bisa membeli iklan, tetapi tidak bisa menghapus kenyataan pahit bahwa Gaza sedang menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern. Penulis : Ainun Maghfiroh Editor : Thamrin Humris Sumber foto: riau1.com Sumber berita: Inilah.com

Read More
Israel kembali serang Gaza

Israel Kembali Serang Gaza! Gedung Pencakar Langit Banyak yang Kembali Runtuh!

Bondowoso – 1miliarsantri.net: Israel kembali menjadi sorotan dunia setelah melancarkan serangan udara yang menghantam gedung pencakar langit di Kota Gaza. Dampak dari serangan ini menimbulkan kepanikan, penderitaan, dan gelombang pengungsian baru. Tragedi ini sekaligus menegaskan betapa rapuhnya kondisi kemanusiaan di Gaza yang sudah hampir dua tahun terakhir digempur tanpa henti. Pertanyaannya, sampai kapan konflik ini akan terus berlangsung, sementara warga sipil terus menjadi korban? Inilah gambaran nyata dari Israel kembali serang Gaza yang menyita perhatian dunia. Serangan Terbaru Israel Terhadap Menara Soussi Jadi Sasaran Serangan udara Israel kali ini menargetkan Menara Soussi, sebuah gedung pencakar langit yang berada di jantung Kota Gaza. Menurut laporan media Israel, gedung itu disebut-sebut digunakan Hamas sebagai basis operasi. Namun, Hamas membantah keras tuduhan tersebut dan menilai serangan ini adalah kejahatan perang yang disengaja terhadap warga sipil. Serangan tersebut bukanlah yang pertama, karena sebelumnya Israel juga pernah meluluhlantakkan gedung-gedung tinggi lain di Gaza dengan alasan serupa. Fakta ini membuat kamu bertanya-tanya, benarkah semua bangunan sipil di Gaza adalah target militer? Baca juga: Klarifikasi Menhut Raja Juli Antoni Soal Viral Main Domino dengan Pembalak Liar Dampak Kemanusiaan yang Mengkhawatirkan Dampak dari Israel kembali serang Gaza ini tidak bisa dianggap sepele. Ribuan warga sipil terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di bagian selatan Gaza. Kehidupan yang sudah sulit semakin terpuruk dengan hilangnya tempat tinggal, akses air bersih, dan fasilitas kesehatan. Organisasi kemanusiaan internasional bahkan melaporkan lebih dari 70 persen bangunan di Gaza telah hancur. Situasi ini menciptakan gelombang pengungsian terbesar dalam sejarah Gaza modern. Apakah dunia hanya akan terus diam melihat penderitaan ini? Baca juga: Pertahanan Nasional Penting Di Tengah Ancaman Global, Ini Pesan Presiden Prabowo Apakah ini Politik atau Kemanusiaan yang Diprioritaskan? Jika dilihat lebih dalam, Israel kembali serang Gaza bukan hanya sekadar aksi militer. Ada kepentingan politik, strategi keamanan, hingga tekanan internasional yang bermain di baliknya. Namun yang sering terlupakan adalah nasib warga sipil yang menjadi korban utama. Kamu bisa menilai sendiri, apakah penghancuran gedung-gedung pencakar langit benar-benar bertujuan melemahkan Hamas atau justru semakin memperkuat solidaritas masyarakat Gaza? Dunia internasional harus lebih berani bersuara, bukan hanya mengecam tanpa tindakan nyata. Kejadian runtuhnya gedung pencakar langit akibat Israel kembali serang Gaza menjadi bukti bahwa konflik ini masih jauh dari kata selesai. Ratusan ribu warga sipil terus terjebak dalam penderitaan, sementara solusi politik belum kunjung hadir. Kamu perlu menyadari bahwa setiap kali ada serangan, yang runtuh bukan hanya gedung-gedung tinggi, melainkan juga harapan akan perdamaian di tanah Gaza. Dunia menunggu, apakah tragedi kemanusiaan ini akan segera berakhir, atau justru semakin memburuk karena diamnya komunitas internasional terhadap Israel kembali serang Gaza. Penulis : Ainun Maghfiroh Editor : Thamrin Humris Sumber foto: citizenriau24.com Sumber berita: https://news.detik.com/internasional/d-8099561/israel-kembali-serang-gedung-pencakar-langit-di-gaza

Read More