Dengarkan Artikel Ini

Jakarta – 1miliarsantri.net : Pemerintah mencatat bahwa utang pemerintah pusat hingga Juni 2025 mencapai Rp 9.138,05 triliun, atau setara 39,86 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menurut Menteri Keuangan masih berada dalam batas aman, tetapi beberapa pengamat mengingatkan agar kebijakan fiskal tetap dilakukan dengan kehati-hatian.

Menurut laporan Detik Finance, utang pemerintah pusat per Juni 2025 sebesar Rp 9.138,05 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,86 %. Dalam berita lain di Kontan, disebutkan bahwa angka utang tersebut terdiri dari pinjaman dan penerbitan surat berharga negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto, menyebut bahwa komposisi utang per Juni 2025 adalah pinjaman sebesar Rp 1.157,18 triliun dan SBN sebesar Rp 7.980,87 triliun. Suminto menyampaikan bahwa penerbitan utang ke depan akan difokuskan pada instrumen jangka panjang dan pengelolaan risiko agar rasio tetap terkendali.

Pernyataan Pemerintah: “Masih Aman”

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa meskipun utang telah mencapai angka triliunan, rasio terhadap PDB berada jauh di bawah batas maksimum 60% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. “39 % PDB dari standar ukuran internasional itu masih aman,” ujar Purbaya dalam Media Gathering secara daring.

Selain itu, Purbaya menekankan bahwa ukuran keamanan utang tidak bisa dilihat dari besarnya nominal semata, melainkan dari rasio dan kemampuan ekonomi negara untuk membayar kewajiban.

Sorotan Risiko dari Para Pengamat

Meski pemerintah optimis, sejumlah isu berpotensi menekan keamanan fiskal:

1. Beban bunga dan refinansial

Jika suku bunga global naik atau rupiah melemah, beban utang (terutama valas) akan meningkat.

2. Efisiensi penggunaan utang

Utang harus digunakan untuk investasi produktif bukan sekadar menutup defisit, agar tidak membebani anggaran jangka panjang.

3. Ruang kebijakan fiskal

Dengan utang yang besar, ruang untuk stimulus atau kebijakan darurat makin menyempit.

Dapat dikatakan bahwa target defisit APBN 2025 sebesar 2,48 % berpotensi melebar, dan bahwa tekanan menekan defisit tanpa utang akan semakin sulit serta hal ini dapat meningkatkan tekanan pada kebijakan pembiayaan pemerintah.

Konteks Global dan Kebijakan ke Depan

Dalam konteks global, sejumlah negara sedang menghadapi tekanan utang yang meningkat akibat ketidakpastian geopolitik dan tren kenaikan suku bunga. Kondisi ini turut memengaruhi sentimen pasar terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia. Jika risiko eksternal meningkat, biaya utang (cost of borrowing) dapat naik, terutama untuk instrumen berdenominasi valas.

Pemerintah Indonesia berupaya menjaga kredibilitas fiskal melalui defisit anggaran yang terkendali dan pemanfaatan utang secara selektif. Strategi ini mencakup reprofiling utang, peningkatan pendapatan negara, serta menjaga rating kredit agar tetap berada pada level layak investasi (investment grade).

Langkah kehati-hatian ini penting karena peningkatan utang yang tidak disertai penguatan kapasitas fiskal dapat membatasi ruang manuver anggaran di masa depan. Maka, kebijakan fiskal ke depan perlu diarahkan pada investasi produktif, seperti pembangunan infrastruktur strategis, transformasi energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Memang, berdasarkan data resmi per Juni 2025, utang pemerintah pusat berada pada angka Rp 9.138,05 triliun dengan rasio 39,86 % terhadap PDB, yang menurut pemerintah masih tergolong aman.

Namun “aman” di sini bukan tanpa risiko; tantangan dari fluktuasi nilai tukar, kenaikan suku bunga, dan efektivitas penggunaan dana harus terus diawasi. Pengelolaan utang ke depan harus bersifat cermat, terukur, dan mengedepankan prioritas produktif agar beban fiskal tidak membebani negara di masa depan.

Penulis: Faruq Ansori

Editor: Satria S Pamungkas, Glancy Verona

Sumber Berita: Berbagai Sumber

Sumber Foto: Canva