Pemerintah Masuki Negosiasi Restrukturisasi Utang Proyek Kereta Cepat dengan China

Jakarta – 1miliarsantri.net : Pemerintah Indonesia telah memulai negosiasi formal dengan pihak China guna merestrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang telah menimbulkan sorotan publik. Langkah ini diambil menyusul pembengkakan biaya dan penundaan pelaksanaan proyek yang menimbulkan tekanan pada struktur pembiayaan jangka panjang.

Latar Belakang Proyek dan Utang

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal sebagai proyek Whoosh atau Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) merupakan proyek strategis nasional (PSN) dengan nilai investasi besar dan kompleksitas tinggi. Menurut pernyataan pejabat terkait, total utang proyek saat ini diperkirakan berada di kisaran US$ 7,27-7,3 miliar (sekitar Rp 116-119 triliun) setelah mengalami pembengkakan biaya (cost overrun).

Pembengkakan biaya dan keterlambatan proyek sebagian disebabkan oleh kendala pengadaan lahan, perubahan regulasi, serta dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi logistik dan rantai pasok. 

Dalam struktur kepemilikan, KCIC adalah perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia (melalui Pilar Sinergi BUMN Indonesia/PSBI) dan mitra China (Beijing Yawan HSR Co. Ltd.).

Karena proyek ini digarap tanpa dukungan langsung dari APBN maupun jaminan negara, tekanan keuangan muncul jika proyek tidak dikelola dengan struktur pembiayaan yang lebih berkelanjutan. 

Negosiasi Restrukturisasi: Pernyataan Pejabat

Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan bahwa proses negosiasi restrukturisasi utang KCIC “sedang berlangsung dengan pihak China, baik dengan pemerintah maupun perusahaan mitra” dalam rangka menyepakati struktur pembiayaan baru yang lebih berkelanjutan. 

Rosan menekankan bahwa restrukturisasi harus menyeluruh, tidak hanya solusi jangka pendek agar risiko gagal bayar atau potensi masalah keuangan di masa depan bisa diminimalisir. “Kita mau melakukan reformasi secara keseluruhan,” imbuhnya. 

Dia juga mengisyaratkan bahwa skema restrukturisasi akan dipastikan dan dikomunikasikan ketika tahap perundingan internal dan teknis telah rampung. 

Di lain sisi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa APBN tidak akan membebani utang proyek kereta cepat. Menurutnya, beban pembayaran utang harus dikelola oleh badan atau entitas yang relevan seperti BPI Danantara, bukan dialihkan ke anggaran negara.

Purbaya juga menyatakan bahwa jika beban pembiayaan terlalu besar dialihkan ke APBN, hal itu akan menimbulkan beban fiskal dan pengelolaan keuangan negara yang tidak diinginkan.

Tantangan dan Fokus Negosiasi

Dalam negosiasi restrukturisasi utang, pemerintah menghadapi sejumlah tantangan dan prioritas:

1. Restrukturisasi secara menyeluruh