Dengarkan Artikel Ini

Di hadapan Kabinet Perang, Balfour berdalih bahwa dukungan ini akan membantu propaganda di Rusia dan Amerika Serikat agar kedua negara itu mendukung Inggris untuk memenangkan Perang Dunia I. Ramalan ini cukup jitu, terutama lobi kaum Zionis di Amerika Serikat amat kuat.
Namun, pada 1919, dukungan pada zionisme di Inggris makin melemah. Banyak pendukung zionisme menyadari bahwa tujuan zionisme adalah mendirikan negara di atas Palestina. Sebutan national home dalam Deklarasi Balfour diterjemahkan menjadi state atau negara. Imigrasi kaum Yahudi ke tanah Palestina pun terus dimobilisasi.
Naiknya Adolf Hitler menjadi kanselir Jerman pada 1933 meningkatkan imigrasi kaum Yahudi Jerman ke Palestina. Sementara, lobi Zionis terhadap Pemerintah Amerika Serikat semakin ditingkatkan, misalnya, electoral punishment yang mengancam akan menarik dukungan mereka pada pemilu.

Kemenangan kaum Zionis memang di atas angin. Hal ini, tulis Ovendale, karena Zionis didukung oleh mesin propaganda serta akses pada media yang mudah bagi mereka. Bandingkan dengan bangsa Arab yang tak memiliki jalur informasi untuk menyuarakan aspirasi mereka. Kelebihan lainnya adalah dengan menggunakan Holocaust untuk mendulang simpati.

Setelah menyerahkan mandat Palestina kepada PBB, pada 1947 Majelis Umum PBB pun melakukan voting pemecahan wilayah Palestina. Zionisme meraih kemenangan lewat Resolusi 181 yang dikenal dengan Partition Plan. Tanah Palestina pun terbagi menjadi tiga: wilayah Arab, wilayah Yahudi, dan status Yerusalem di bawah pengawasan internasional.
Partition Plan mendorong kaum Zionis mendeklarasikan berdirinya negara Israel pada 14 Mei 1948. Namun, bagi bangsa Arab, Palestina adalah tanah air mereka sehingga mereka menolak Resolusi nomor 181.

Hingga kini, terlepas dari pengakuan politik dari negara lain, kedudukan Palestina dan Israel tetap tak setara. Itu mengingat secara hukum, status Palestina hingga kini bukan sebuah negara. (zul)