Dengarkan Artikel Ini

Bekasi – 1miliarsantri.net: Konflik yang terus berulang dan mematikan di Jalur Gaza, Palestina, telah menempatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada posisi sentral, sekaligus dilematis.

Sebagai organisasi global dengan mandat utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, PBB, melalui berbagai badan dan mekanismenya, berupaya keras untuk merespons krisis kemanusiaan yang parah dan mencari solusi politik jangka panjang.

Namun, di tengah eskalasi konflik antara Israel dan Hamas, terutama sejak Oktober 2023, peran PBB terus diuji oleh realitas geopolitik, kepentingan negara-negara anggota, dan tantangan di lapangan.

Respon Kemanusiaan: Garda Terdepan PBB di Gaza

Peran PBB yang paling vital di Gaza adalah dalam bidang kemanusiaan. Badan-badan PBB bekerja tanpa lelah menyediakan berbagai bantuan darurat kepada jutaan warga Palestina yang terjebak dalam krisis.

UNRWA: Tulang Punggung Bantuan

Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) adalah tulang punggung dari upaya kemanusiaan PBB di Gaza. UNRWA yang berdiri pada tahun 1949 secara historis menyediakan berbagai layanan vital seperti pendidikan, kesehatan, bantuan dan layanan sosial, serta perbaikan infrastruktur kamp bagi para pengungsi Palestina.

Dewan Keamanan PBB (DK PBB)

Sebagai badan yang bertanggung jawab atas perdamaian dan keamanan global, Dewan Keamanan PBB memiliki fokus utama pada upaya diplomatic, terutama setelah serangan besar-besaran dimulai, DK PBB mengadakan beberapa pertemuan darurat.

Namun, efektivitas DK PBB sangat terhambat oleh hak veto yang dimiliki oleh lima anggota tetapnya, terutama Amerika Serikat (AS) yang sering menggunakan hak veto-nya untuk memblokir resolusi yang dianggap merugikan Israel, sekutu utamanya. Resolusi yang berhasil disahkan umumnya berfokus pada seruan untuk jeda kemanusiaan dan peningkatan akses bantuan.

Majelis Umum PBB (MU PBB)

Di sisi lain, Majelis Umum PBB sering mengambil sikap yang lebih tegas, karena aturan yang berlaku adalah setiap negara hanya memiliki satu suara dan tidak memiliki hak veto. MU PBB menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera serta mengutuk kekerasan terhadap warga sipil. Meskipun resolusi MU PBB bersifat non-mengikat secara hukum, namun resolusi tersebut memiliki pengaruh moral dan politik yang signifikan karena mencerminkan pandangan mayoritas negara di dunia.

Sekretaris Jenderal PBB

Sekretaris Jenderal PBB memainkan peran diplomatik yang penting. Melalui pernyataannya, secara konsisten mendesak gencatan senjata, mengutuk pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, serta menyerukan pembebasan sandera. Tidak hanya itu, Sekretaris Jenderal juga terlibat dalam upaya mediasi di belakang layar dan mobilisasi dukungan internasional untuk solusi damai, seperti Solusi Dua Negara (Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam batas-batas yang aman dan diakui).

Hambatan dan Kritik

Meskipun PBB memiliki mandat yang luas dan melakukan upaya besar demi tercapainya keadilan bagi warga Palestina, namun kinerja yang dilakukan sering kali dikritik karena dinilai tidak mampu menghentikan pertumpahan darah atau mencapai gencatan senjata yang efektif.

Berbagai menghadapi hambatan besar dihadapi oleh PBB termasuk blokade Israel dalam membatasi jumlah truk bantuan yang diizinkan masuk, risiko keamanan bagi staf PBB, serta penghancuran infrastruktur yang membuat distribusi sangat sulit. Berbagai laporan PBB telah berulang kali menyatakan bahwa bantuan yang masuk masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan mendesak 2,3 juta penduduk Gaza.

Dibalilk hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh PBB, namun secara keseluruhan, PBB tetap menjadi entitas global yang tak tergantikan di Gaza, tidak hanya sebagai penyedia bantuan kemanusiaan terbesar tetapi juga sebagai harapan terakhir untuk mencari jalan keluar politik dari konflik yang berkepanjangan.

Penulis: Gita Rianti D Pratiwi

Editor: Satria S Pamungkas, Glancy Verona

Sumber foto: Ilustrasi AI