Dengarkan Artikel Ini

Dasar Hukum: Dari “Uniting for Peace” hingga R2P

Gaza Tribunal menekankan bahwa intervensi bukan sekadar tuntutan moral, melainkan memiliki dasar hukum internasional. Tribunal mengutip Resolusi “Uniting for Peace” (1950) yang memberi kewenangan kepada Majelis Umum PBB untuk bertindak ketika Dewan Keamanan terblokir veto.

Selain itu, ada juga doktrin “Responsibility to Protect” (R2P) yang diadopsi Sidang Umum PBB pada 2005. Prinsip ini menegaskan kewajiban komunitas internasional untuk melindungi populasi sipil ketika sebuah negara gagal mencegah genosida, kejahatan perang, atau pembersihan etnis.

Dengan dua dasar ini, Gaza Tribunal menyerukan pengiriman pasukan internasional PBB ke Gaza untuk memberikan perlindungan langsung kepada warga sipil.

Menentang “Komplisitas” Barat

Salah satu kritik utama yang muncul dalam persidangan Gaza Tribunal adalah komplisitas negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan sekutu lainnya. Negara-negara ini dituduh bukan hanya menutup mata terhadap penderitaan Palestina, tetapi juga terus memasok senjata dan dukungan diplomatik bagi Israel.

Namun, menurut Falk, opini publik mulai bergeser. Gelombang protes mahasiswa di kampus-kampus AS dan Eropa, boikot produk tertentu, hingga desakan embargo senjata menunjukkan bahwa solidaritas masyarakat dunia masih bisa memengaruhi kebijakan politik, sebagaimana yang pernah terjadi dalam kampanye global melawan apartheid di Afrika Selatan.

Membungkam Kebenaran

Tribunal juga menyoroti upaya sistematis untuk membungkam kebenaran. Beberapa pelapor khusus PBB dilabeli dan diserang, sementara jurnalis di lapangan menghadapi ancaman serius. Kasus paling mencolok adalah pembunuhan jurnalis Al Jazeera, yang memicu kemarahan global. Menurut para hakim tribunal, serangan terhadap jurnalis bukan hanya upaya membungkam saksi mata, tetapi juga bagian dari strategi menghapus narasi korban.