Dengarkan Artikel Ini

Reaksi publik Mesir terhadap kesepakatan ini cukup keras. Demonstrasi pro-Palestina merebak di berbagai kota, menuntut pemerintah mengambil langkah tegas terhadap Israel. Banyak warga menilai kontrak gas ini bertentangan dengan sikap resmi Mesir yang mengecam operasi militer Israel di Gaza.

Bagi Mesir, tantangan utamanya adalah mempertahankan citra sebagai pendukung Palestina sekaligus mitra strategis dalam diplomasi Timur Tengah. Sebagai salah satu mediator utama konflik Gaza, Mesir selama ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi perundingan gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan. Namun, hubungan energi yang semakin erat dengan Israel berisiko mengikis kepercayaan publik dan kredibilitas diplomatiknya.

Sejak 2020, Israel telah memasok sekitar 23,5 miliar meter kubik gas ke Mesir di bawah perjanjian awal senilai 60 miliar meter kubik. Kontrak baru ini memperluas hubungan tersebut, sekaligus memperkuat ketergantungan Mesir pada pasokan gas Israel.

Pertanyaan yang kini muncul adalah apakah Mesir akan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan prinsip politik? Ataukah tekanan kebutuhan energi akan memaksa Kairo terus memilih jalur pragmatis, meski mengorbankan sebagian kredibilitas di mata dunia Arab?

Bagi pemerintah Mesir, kesepakatan senilai 35 miliar dolar AS ini adalah upaya untuk mengamankan pasokan energi jangka panjang, menghindari lonjakan biaya impor, dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi global yang tidak menentu. Namun, konsekuensi politiknya dapat menjadi beban diplomatik yang panjang, terutama jika konflik Gaza terus berlanjut dan opini publik domestik semakin vokal.

Pada akhirnya, kebijakan ini mencerminkan dilema klasik banyak negara di kawasan: bagaimana menyeimbangkan kepentingan nasional dalam bidang energi dan ekonomi dengan komitmen moral serta posisi politik di panggung internasional.

Penulis: Faruq Ansori

Editor: Glancy Verona

Foto by AI