Dengarkan Artikel Ini

Gaza – 1miliarsantri.net : Langkah terbaru Israel untuk menguasai penuh Kota Gaza menjadi titik balik baru dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Keputusan kabinet keamanan Israel ini, yang diumumkan pada Jumat malam, memicu gelombang reaksi keras dari berbagai belahan dunia, sementara para analis memperingatkan dampak kemanusiaan dan politik yang akan semakin memburuk.

Rencana tersebut meliputi pendudukan wilayah strategis di timur Gaza, pembentukan pemerintahan sipil non-Hamas, serta pemindahan paksa hingga satu juta warga Palestina ke wilayah selatan. Menurut laporan Al Jazeera (8/8/2025), sejumlah kawasan di Gaza Timur sudah porak-poranda akibat serangan udara dan artileri, sementara penumpukan pasukan Israel di sekitar kota menunjukkan persiapan menuju kontrol total.

Pakar Militer: Perlawanan Bersenjata, Pilihan Satu-satunya

Brigadir Jenderal Elia Hanna, analis militer asal Lebanon, menegaskan bahwa opsi diplomasi nyaris tertutup. “Perlawanan bersenjata kini menjadi satu-satunya pilihan realistis bagi rakyat Palestina,” ujarnya dalam wawancara dengan Al Jazeera (8/8/2025). Hanna memprediksi pendudukan ini akan memicu perlawanan sengit yang bisa menguras sumber daya militer Israel sekaligus menambah tekanan politik dalam negeri di Tel Aviv.

Narasi Sesat Israel: ‘Membebaskan Gaza dari Hamas’

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membela rencana ini dengan mengatakan, “Our goal is not to occupy Gaza, our goal is to free Gaza from Hamas” (AP News, 8/8/2025). Menurut Netanyahu, operasi ini bertujuan “demiliterisasi” dan menciptakan pemerintahan sipil yang tidak terafiliasi Hamas. Namun, banyak pengamat menilai pernyataan ini kontradiktif dengan realitas lapangan, di mana penguasaan penuh Israel berarti kontrol politik, militer, dan administratif yang mendalam.

Kecaman Dunia Internasional

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengecam rencana Israel sebagai “eskalasi berbahaya” yang mengancam keselamatan warga sipil (AP News, 8/8/2025). Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Türk menegaskan bahwa tindakan ini melanggar hukum internasional, termasuk putusan Mahkamah Internasional tentang hak penentuan nasib sendiri Palestina (DW, 8/8/2025).

Sejumlah negara turut mengecam, diantaranya : Australia, Italia, Jerman, Selandia Baru dan Inggris menolak tegas rencana Israel untuk menduduki Kota Gaza di Jalur Gaza, Palestina. Melalui pernyataan bersama, para menteri luar negeri ke lima negara itu menyebutkan operasi militer Israel akan semakin memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sangat parah serta membahayakan nyawa para sandera.

Prancis memperingatkan risiko kebuntuan politik (The Guardian, 8/8/2025). Sementara Inggris menyebut langkah itu “salah” dan kontraproduktif (The Guardian, 8/8/2025). Serta Australia menegaskan pengusiran warga melanggar hukum humaniter internasional (The National, 8/8/2025).

Turki menyebutnya ini merupakan “pukulan besar bagi perdamaian” (Anadolu Agency, 8/8/2025). Sedangkan Cina menyerukan gencatan senjata segera (Channel News Asia, 8/8/2025). Kemudian pemerintah Jerman memilih menangguhkan ekspor senjata ke Israel (DW, 8/8/2025). Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan tindakan ini ilegal menurut Piagam PBB (Antara News, 8/8/2025).