Tarif Dagang Adalah Daya Tawar Negara, Catatan Kritis Kesepakatan Indonesia Dan Amerika Serikat

Cimahi – 1miliarsantri.net: Kesepakatan perdagangan antara Amerika dan Indonesia yang diklaim oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump melalui media sosial miliknya Truth Social, mengejutkan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri. Ada yang memuji diplomasi Presiden RI Prabowo Subianto, namun ada juga yang menyesalkan kesepakatan tersebut yang disinyalir merugikan posisi Indonesia. Berikut, 1miliarsantri.net menyajikan sebuah catatan kritis yang ditulis oleh HM Ali Moeslim dalam perspektfi Islam dengan judul : “Tarif Dagang Adalah Daya Tawar Negara.” Kesepakatan Perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat BENAR sebuah ungkapan “the beggars can’t be chooshers”, pengemis tidak bisa menjadi pemilih, berarti bahwa seseorang yang berada dalam posisi yang dibutuhkan atau meminta sesuatu dari orang lain tidak boleh pilih-pilih atau menuntut tentang apa yang mereka terima. Mereka harus berterima kasih atas apa pun yang ditawarkan kepada mereka. Baca juga : Presiden Prabowo Tegaskan Proyek Giant Sea Wall Akan Tetap dimulai Dengan Kekuatan Nasional Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (15/7) mengklaim telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia.Kesepakatan ia klaim tercapai setelah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Satu-satunya detail yang diungkapkan Trump tentang kesepakatan tersebut adalah AS hanya akan mengenakan tarif impor atas produk Indonesia sebesar 19%, turun dari 32% sebelumnya. Tarif 19% Tidak Gratis Dinikmati Indonesia Namun, tarif 19 persen itu tidak gratis untuk bisa dinikmati Indonesia. Ada beberapa syarat yang harus dipatuhi Indonesia bila ingin menikmati tarif itu; Di sini kita bisa menilai, betapa lemahnya “daya tawar” Indonesia di mata Amerika Serikat. Daya tawar sebuah negara itu tidak muncul begitu saja, namun lahir dari usaha keras terukur membangun stabilitas dan integritas dalam negeri. Rasulullah Memelihara Dan Menjaga Urusan Kaum Muslimin Bagaimana dulu Rasulullah SAW mendirikan dan membangun stabilitas dan integritas negara Islam Madinah? Kita tahu Beliau berkedudukan sebagai kepala negara, Qadli dan Panglima Militer. Beliau memelihara dan menjaga berbagai urusan kaum Muslim dan penduduk lainnya, menyelesaikan perselisihan-perselisihan di antara mereka. Jadi, sejak tiba di Madinah, Beliau mendirikan Daulah atau Negara Islam. Negara tersebut dijadikan pusat pembangunan masyarakat yang berdiri di atas pondasi yang kokoh yakni aqidah dan syariah, di antaranya dengan membuat Piagam Madinah. Madinah saat itu merupakan pusat persiapan kekuatan yang cukup untuk melindungi negara dan menyebarkan dakwah. Setelah seluruh persoalan stabil dan terkontrol, Beliau mulai menghilangkan rintangan-rintangan fisik yang menghadang di tengah jalan penyebaran Islam. Rasulullah SAW bersabda; إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ “Sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum dengan kitab ini (Al Quran) dan menghinakan yang lain.” Kondisi dalam negeri Madinah menjadi stabil, terutama setelah guncangan hebat yang dirasakan oleh penduduk Madinah atas kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Stabilisasi dan integralisasi tercapai “hanya” dalam waktu 5 tahun. Baca juga : Etika Pergaulan dalam Islam: Panduan Bijak di Era Modern Rasulullah SAW Melakukan Hubungan Luar Negeri Tahun ke 6 Rasulullah SAW melakukan hubungan luar negeri yakni dengan mengirim surat kepada para Raja yang besar yang menguasai beberapa belahan dunia, surat-surat tersebut dikirimkan setelah Nabi Muhammad SAW kembali dari Perjanjian Hudaibiyah. Tujuan utama pengiriman surat adalah untuk mengajak para penguasa dan raja-raja untuk memeluk agama Islam. Beberapa tokoh yang menerima surat dari Nabi Muhammad SAW antara lain; Heraclius (Kaisar Romawi Timur), Khosrau II (Kaisar Persia), Najasyi (Raja Habasyah), Muqauqis (Raja Mesir), Al-Harits bin Abi Syimr al-Ghassani (Gubernur Suriah), Munzir bin Sawa al-Tamimi (Penguasa Bahrain), dari sinilah tergambar bahwa hubungan luar negeri negara Islam itu adalah dakwah. Khalifah Umar bin Khatab pernah menanyakan tarif dagang atau cukai kepada para saudagar di madinah yang berdagang (ekspor) yang diterapkan oleh negara luar di luar wilayah kekhalifahan. Khalifah bertanya kepada para saudagar Muslim yang mendatangi negara Etiopia, tentang berapa banyak negara tersebut mengambil pajak dari mereka. Mereka menjawab, “Mereka mengambil 10 dari dagangan kami.” Mendengar jawaban ini, Khalifah Umar menyuruh kepada para pegawainya untuk menarik pajak 10% dari barang dagangannya non-Muslim. Khalifah Umar juga bertanya kepada Utsman bin Hanif, “Berapa banyak orang kafir harbi mengambil dagangan jika kalian sampai ke negara mereka?” Jawab dia, “10%.” Mendengar jawaban ini, Khalifah Umar menginstruksikan kepada para pejabatnya untuk menarik pajak 10% atas barang dagangannya non-Muslim. Pemberlakuan Cukai Untuk Barang-Barang Ekspor dan Impor Diterapkan Khalifah Dalam Buku The Great Leader of Umar bin Al Khathab, Dr. Muhammad Ash-Shalabi menuturkan bahwa pemberlakuan cukai untuk barang-barang ekspor dan impor zaman Khalifah Umar telah diterapkan. Nama petugas penarik cukai adalah Al-‘Asyir. Pajak model ini belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW. dan Khalifah pertama Abu Bakar. Sebab, masa tersebut adalah masa penyebaran dakwah, jihad di jalan Allah dan proses pendirian Negara Islam. Pada masa Umar bin al-Khaththab, wilayah Negara Islam semakin bertambah luas ke arah Barat maupun ke arah Timur. Sehingga pertukaran barang Negara Khilafah dengan yang lain adalah merupakan suatu tuntutan. Hal ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Khalifah Umar bin aI-Khaththab memiliki ide untuk menerapkan pajak atas barang yang masuk ke Negara Islam. Sebagaimana halnya negara-negara non-Islam menerapkan pajak terhadap para pedagang Islam yang datang ke tempat mereka. Tujuan lain dari Khalifah Umar adaIah untuk melakukan perlakuan yang sama, hal ini disampaikan kepada para sahabat, para sahabat setuju, maka cukai dari kaum kafir adalah ijma’.*** Penulis : HM Ali Moeslim (Penulis dan Pembimbing Hajj & Umroh) Foto istimewa Editor : Thamrin Humris

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Proyek Giant Sea Wall Akan Tetap dimulai Dengan Kekuatan Nasional

Jakarta – 1miliarsantri.net: Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), pada Kamis, 12 Juni 2025, menegaskan komitmen pemerintah pusat terkait Proyek Strategis Nasional. Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Menurut Prabowo, Giant Sea Wall merupakan salah satu infrastruktur paling vital. Mengutip presiden.go.id, Prabowo mengatakan Giant Sea Wall sebagai salah satu infrastruktur paling vital yang harus segera diwujudkan demi melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem. 500 Kilometer Dari Banten Hingga Gresik Proyek Strategis Nasional Giant Sea Wall yang telah masuk dalam perencanaan sejak 1995 akan dibangun membentang dari Banten hingga Gresik di Jawa Timur sejauh 500 kilometer. Menurut Presiden, pembangunan ini akan memakan waktu 20 tahun, “Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno: perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu,” tegas Presiden Prabowo. Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa Untuk mengawal pelaksana pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, yang membentang dari Banten hingga Gresik, dengan biaya yang sangat besar, pemerintah akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Presiden juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya DKI Jakarta, untuk pembangunan tahap awal yang dimulai di Teluk Jakarta, dengan biaya 8-10 miliar dollar. “Khusus Teluk Jakarta kemungkinan 8-10 miliar dolar. Kalau 8-10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu Gubernur DKI dan saya sudah kirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan, Pemerintah Pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar katakanlah 8 tahun berarti 1 miliar dolar, 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah,” tutur Presiden. Kerja Sama Internasional Untuk pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional, pemerintahan Prabowo membuka peluang dan menyatakan keterbukaan terhadap kerja sama internasional. Namun Presiden Prabowo menegaskan bahwa proyek akan tetap dimulai dengan kekuatan nasional. “Kita terbuka perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Timur Tengah yang mau ikut silakan. Tapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri,” Tutup Presiden Prabowo Subianto.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Toto Budiman Foto istimewa (dok. presidenri.go.id)

Read More

Amirul Hajj Indonesia Bawa Pesan Presiden Prabowo Subianto, Ini Arahannya

Jeddah – 1miliarsantri.net: Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 1446H / 2025M tidak luput dari pantauan dan perhatian Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memberi arahan langsung kepada Amirul Hajj Indonesia. Presiden Prabowo memberikan arahan agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini harus memberikan pelayanan yang lebih baik dan manusiawi bagi seluruh jamaah asal Indonesia. Arahan tersebut disampaikan kepada Amirul Hajj yang juga Menteri Agama Nasaruddin Umar saat Rapat Koordinasi bersama anggota Amirul Hajj dengan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi jelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Perhatian Presiden Terhadap Kualitas Layanan Mengutip kemenag.go.id, Menag menilai, Presiden menaruh perhatian besar terhadap kualitas layanan kepada jamaah Indonesia, yang tahun ini kembali menjadi kelompok jemaah terbesar dari satu negara.“ Pak Presiden menegaskan kepada kami supaya pelayanan haji tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Menteri Agama di Jeddah, Jumat (30/5/2025). Apresiasi dan Kerja Sama Intensif dengan Arab Saudi Sejalan dengan arahan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan jajaran terkait, menjalin komunikasi yang erat dan konstruktif dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, khususnya Kementerian Haji dan Kementerian Kesehatan Saudi. Berbagai persoalan krusial berhasil diselesaikan secara diplomatis dan kekeluargaan. “Alhamdulillah, berkat kerja sama erat dengan Pemerintah Saudi Arabia, terutama Menteri Haji dan Kesehatan, banyak masalah yang sebelumnya krusial bisa diselesaikan. Kita juga berterima kasih karena Indonesia mendapat apresiasi khusus dari Saudi,” ujarnya. Isu Penting “Titik Kritis, Mobilitas Jamaah di Puncak Haji” Mobilitas jamaah haji pada fase puncak haji dari Makkah ke Arafah, Muzdalifah hingga ke Mina yang merupakan jalur paling padat, menjadi isu penting dan menjadi perhatian Otoritas haji. Menag menjelaskan, “Kami minta petugas benar-benar mencermati titik-titik krusial ini. Kemarin sudah dilakukan rapat koordinasi dengan delapan syarikah (penyedia layanan haji) dan Wakil Menteri Haji Arab Saudi, dan alhamdulillah tercapai beberapa kesepakatan penting.” Dikatakannya, dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Saudi Arabia menyatakan komitmennya untuk mengintervensi langsung syarikah jika ditemukan persoalan dalam layanan terhadap jemaah Indonesia. Namun demikian, pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya tetap menghormati aturan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. “Ada kesepahaman bahwa ketika terjadi kendala di tingkat syarikah, Pemerintah Saudi akan langsung turun tangan mengarahkan,” terang Amirul Hajj Indonesia. Diapun melanjutkan, “Tapi tentu kita tetap menghormati kedaulatan hukum dan aturan nasional Saudi,” ujarnya. Dengan sinergi lintas negara ini, diharapkan seluruh jemaah Indonesia dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar, aman, dan nyaman, serta mampu meraih predikat haji yang mabrur, pungkas Menteri Agama sekaligus Amirul Hajj Indonesia.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Toto Budiman Sumber : kemenag.go.id Foto istimewa.

Read More

21 Kesepakatan Strategis Indonesia Dan Prancis Dari Kunjungan Kenegaraan Presiden Macron

Jakarta – 1miliarsantri.net: Ada yang istimewa dalam Kunjungan Kenegaraan Presiden Prancis ke Indonesia kali ini. Sebanyak 21 Kesepakatan Strategis, kemudian 11 Deliverables resmi ditandatangani, terdiri dari 10 kesepakatan G-to-G dan satu kesepakatan P-to-P. Dihadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron 21 dokumen kesepakatan ditandatangani, ditunjukkan, dan diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025). Kehadiran Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia merupakan sejarah baru dalam hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Sekaligus komitmen kuat untuk memperdalam kemitraan strategis lintas sektor. Mengutip laman resmi presidenri.go.id, Presiden Prabowo dan Presiden Macron terlebih dahulu mengadopsi empat deklarasi bersama. Deklarasi tersebut mencerminkan kesamaan visi jangka panjang kedua negara, serta kontribusi bersama terhadap perdamaian dan kebudayaan dunia. 1.⁠ ⁠Deklarasi Bersama untuk Pengembangan Kemitraan Strategis Indonesia–Prancis hingga 2050 (Joint Vision 2050);  2.⁠ ⁠Deklarasi Bersama untuk Strategi di Bidang Kebudayaan antara Indonesia dan Prancis;  3.⁠ ⁠Deklarasi Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara;  4.⁠ ⁠Pernyataan Bersama antara Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Prancis. Usai pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing negara, kedua kepala negara menyaksikan langsung penandatanganan dan penunjukan dokumen kesepakatan yang mencakup deklarasi bersama, kerja sama antarpemerintah (G-to-G), antarlembaga (P-to-P), kemitraan swasta (B-to-B), hingga pengumuman kerja sama antar bank sentral.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Toto Budiman Foto : presidenri.go.id

Read More