Dengarkan Artikel Ini

Jakarta — 1miliarsantri.net : Memasuki abad ke-20 muncul gerakan modernisme Islam di Minangkabau. Peran kaum ulama dan saudagar signifikan sekali. Mereka tidak hanya sibuk berdagang, tapi juga mendukung lalu lintas keilmuan para kaum terpelajar untuk menimba ilmu di Tanah Suci. Di lingkup internal, kalangan ulama menghadapi beberapa kecenderungan adat yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Secara eksternal, tantangan terbesarnya adalah kolonialisme yang kian pesat di masa itu.

Salah seorang tokoh Minangkabau yang termasuk kalangan pembaru adalah Syekh Abdul Karim Amrullah. Dia lahir di Nagari Sungai Batang, Maninjau, Sumatra Barat, pada 1879. Sebagaimana anak-anak dari keluarga Minangkabau waktu itu, dia dahulu tidak menempuh pendidikan formal yang dikelola pemerintah kolonial Belanda di Sumatra Barat.

Saat berusia 15 tahun, Muhammad Rasul, demikian nama kecilnya, berangkat ke Makkah bukan hanya untuk beribadah haji, melainkan juga melanjutkan pengembaraan menuntut ilmu.

Di Masjid al-Haram, dia belajar kepada ulama sekaligus imam besar asal Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib. Selain Abdul Karim Amrullah, ada pula tiga nama lain yang merupakan murid termasyhur dari Syekh al-Minangkabawi. Mereka adalah Syekh Tahir Jalaluddin al-Azhari (sepupu Abdul Karim Amrullah, lahir 1869), Syekh Muhammad Jamil Jambek (lahir 1860), dan Haji Abdullah Ahmad (lahir 1878).

Tujuh tahun lamanya Abdul Karim Amrullah muda menimba ilmu-ilmu agama di Tanah Suci. Dia sempat pulang ke Tanah Air, tetapi berangkat lagi ke Makkah pada 1903. Tiga tahun kemudian, sosok reformis Islam ini kembali ke kampung halamannya di Sumatra Barat untuk mengamalkan ilmunya dan berdakwah. Ayahanda Buya Hamka ini termasuk yang paling awal memperkenalkan sistem pendidikan modern Islam di Sumatra Barat.

Di sana Abdul Karim Amrullah pernah belajar tartil Alquran dengan Haji Muhammad Salih, tata bahasa Arab dengan Haji Hud at-Tarusan, Sutan Muhammad Yusuf, serta fikih dan tafsir Alquran dengan ayahandanya sendiri, Syekh Muhammad Amrullah.

Syekh Abdul Karim Amrullah merupakan yang pertama memperkenalkan Muhammadiyah ke Sumatra Barat. Dia memang gemar berpergian ke luar Minangkabau, semisal, Semenanjung Malaya atau Jawa. Dalam perjalanan ke Malaya, menurut Murni Djamal, Syekh Abdul Karim kurang mendapat sambutan yang baik dari masyarakat setempat. Sebab, otoritas setempat menganggap gaya mengajarnya kurang ortodoks.

Sebaliknya, di Jawa dia mendapatkan banyak sahabat, khususnya setelah menemui para pemuka Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Ini wajar karena, umpamanya, KH Ahmad Dahlan selaku pendiri ormas Islam itu pun pernah satu guru dengannya selama di Makkah, yakni di bawah bimbingan Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Sejak 1925, Muhammadiyah tumbuh dan berkembang dengan pesat di Bumi Minangkabau berkat rintisan Syekh Abdul Karim.

Buya Hamka dalam bukunya, Ayahku, menjelaskan, sebenarnya Syekh Abdul Karim Amrullah pernah bertemu dengan HOS Tjokroaminoto pada 1917 dalam sebuah lawatan di Jawa. Sosok berjulukan raja Jawa tanpa mahkota itu kemudian menawarkan agar Syekh Abdul Karim memimpin Sarekat Islam di Sumatra.

Namun, dia menolak tawaran ini. Sebab, kata Buya Hamka, dia tidak suka politik, meskipun cukup banyak murid-muridnya di Minangkabau yang terjun dalam pergerakan politik. Bukan hanya menyemarakkan Muhammadiyah di Sumatra Barat. Syekh Abdul Karim Amrullah juga merancang dan mempraktikkan cara pengajaran Islam yang lebih modern di masyarakat Minangkabau.

Keberadaan surau sebagai tempat ibadah sekaligus pusat kegiatan Islami direformasinya. Hasilnya berujung pada kemunculan lembaga Sumatra Thawalib, sebuah sistem sekolah yang banyak memunculkan insan-insan Muslim yang cerdas, kritis, dan berkiprah besar bagi pergerakan Muslim antikolonialisme.

Sebut saja, Persatuan Muslim Indonesia (Permi) yang kerap menyuarakan kecaman keras terhadap praktik-praktik penjajahan Belanda atas Pribumi. Syekh Abdul Karim Amrullah juga ikut kerap menyuarakan antikomunisme di Sumatra Barat.

Menurut Buya Hamka, sikap antikomunisme itu mulai menguat sejak Syekh Abdul Karim Amrullah tamat membaca buku Arradu ‘alad Dahriyin karya Jamaluddin al-Afghani.

Pada 1920, Syekh Abdul Karim Amrullah menjadi penasihat Persatuan Guru Agama Islam (PGAI). Atas inisiatifnya, berdirilah Sekolah Normal Islam di Padang pada 1931 yang menyediakan pendidikan dasar.

Pada masa itulah pemerintah kolonial Belanda mulai bersikap keras terhadap sekolah-sekolah yang didirikan swadaya masyarakat pribumi. Keluarlah peraturan ordonansi yang mengecap sekolah-sekolah itu berstatus “liar”.

Syekh Abdul Karim memimpin gerakan yang mendesak pemerintah kolonial untuk mencabut aturan tersebut pada 1932. Hingga 1939, dia kerap mengadakan lawatan ke pelbagai daerah di Sumatra untuk mengajar, berceramah, dan membangun jaringan alim ulama.

Sebagai pereformasi dakwah Islam, dia memiliki karakteristik keras dan tegas, tetapi mengimbau para muridnya untuk menjaga daya kritis. Menurut uraian Murni Djamal, dia tidak berkompromi terhadap otoritas lokal (adat) dan kaum tua sehubungan dengan praktik-praktik agama.

Dia pun bersikap keras terhadap pemerintah kolonial Belanda. Dia dapat secara terang-terangan mengecam orang yang mempraktikkan bid’ah. Kemudian, dia banyak mengkritik sikap taklid kaum Muslim pada umumnya dan tarekat Naqshabandiyah di zamannya.

Bersama dengan Syekh Abdullah Ahmad di Padang dan Syekh Djamil Djambek di Bukittinggi, Syekh Abdul Karim di Padang Panjang berdakwah untuk membersihkan Islam dari kecenderungan taklid, bid’ah, dan keterpurukan.