Dengarkan Artikel Ini

Dahlan maupun Syafi’i sepakat bahwa sebelum Demokrasi Terpimpin, hubungan Sukarno dan umat Islam relatif baik. Bahkan, pernah membentuk kabinet dengan aliansi PNI-Masyumi-NU.

“Ini menguasai mayoritas mutlak di parlemen,” kata Syafi’i menyebut kabinet yang dipimpin Ali Sastroamijoyo tersebut.

Namun, luka pada dekade 1960-an coba terus ditiupkan. Sehingga bagi generasi sekarang, seakan pintu para “pewaris” jika ada, untuk terbuka bergandeng tangan sudah tertutup. Istilah kaum nasionalis dan umat Islam sering diperhadapkan untuk berselisih.

“Semuanya nasionalis,” kata Dahlan Ranuwihardjo menepis mitos itu.

Dahlan adalah orang yang berada di perbatasan. Keponakan Mr Mohamad Roem–tokoh penting Masyumi–ini bercerita.

Suatu kali, datang aktivis Masyumi dari Sumatra ke Jakarta, ke rumah Roem. Dahlan yang tinggal di rumah pamannya pun dikenalkan ke tamunya.

Sang tamu terkejut bahwa Dahlan tinggal di rumah Roem dan juga keponakannya. Tamu ini mengenal Dahlan sebagai seorang yang banyak membela Sukarno. Namun, Roem adalah seorang yang moderat dan demokrat. Semua itu tak menjadi soal.

Paman Adi Sasono ini memang seorang pengagum Sukarno. Bahkan, di saat PKI berkampanye untuk membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Dahlan memiliki peran yang tak kecil untuk mencegahnya. Padahal, saat itu PKI banyak diberi angin oleh Sukarno. Memang ada peran kepala staf Angkatan Darat (KSAD) saat itu, Ahmad Yani.

Dahlan Ranuwihardjo dan Ahmad Syafi’i Ma’arif sepakat hubungan Sukarno dengan Islam politik tidak memiliki pola tertentu, tidak stabil, dan tergantung pada situasi. Mengapa?

Mungkin, kita perlu merujuk pada Bernard Dahm. Penulis biografi Sukarno ini menyebutkan, sebagaimana Sukarno memanfaatkan marxisme untuk revolusi atau pemikir antikolonial untuk melawan kolonialisme, Bung Karno juga “mendekati” Islam karena agama ini dipeluk oleh mayoritas yang tentu tak bisa diabaikan.

Islam ataupun marxisme, kata Dahm, hanyalah untuk membenarkan pendapat pribadinya. Tentu, tak harus sesinis itu. Sebab, menurut Syafi’i, Sukarno berjasa terhadap Islam karena ia mengajak umat untuk melakukan pembaruan lewat jargon rethinking ataupun reinterpretasi. Ia juga terkenal dengan istilah “api Islam” atau “memudakan pemahaman Islam.”

Bung Karno berjasa di tingkat penawaran untuk berwacana. Selain itu, Sukarno adalah orang yang berhasil meyakinkan AA Maramis dan Latuharhari untuk menerima Piagam Jakarta.

“Namun, traktat itu hanya berusia 57 hari setelah ada tekanan dari Mohamad Hatta. Saya kira ada hikmahnya juga, kalau Piagam Jakarta diberlakukan, kita tidak terbayang apakah umat Islam siap?” lanjut Syafi’i.

Syafi’i bercerita, di Zaman Revolusi, hubungan Natsir dan Sukarno demikian rapat. Tak ada lagi bekas luka ketika mereka berpolemik sebelum proklamasi.

“Pidato 17 Agustus tanpa Natsir, Sukarno tak mau,” katanya.

Sehingga suatu kali Natsir sedang ke daerah dan harus pulang secepatnya hanya untuk menyiapkan bahan pidato. Maka, mereka bertemu di suatu ruang untuk membuat garis besar pidato. Tak heran jika Sukarno menunjuk Natsir tiga kali menjadi menteri penerangan.

Natsir juga ditunjuk menjadi perdana menteri dengan mengabaikan PNI. Namun, masalah selalu datang tanpa direncanakan.

Muncul kasus Irian Barat. Sukarno sudah bertekad akan mengembalikan Irian Barat sebelum ayam berkokok, dengan cara apa pun termasuk perang.

Selaku PM, Natsir berpegang pada perjanjian internasional Konferensi Meja Bundar sehingga lebih menempuh cara diplomasi. Mereka berseberangan pendapat, yang masing-masing berpatokan pada titik pijak yang berbeda.

Akhirnya, kabinet melakukan voting. Ternyata, dari 17 anggota kabinet, 12 orang setuju cara Natsir dan lima orang ikut cara Sukarno.

“Sejak saat itulah, patah arang,” tutup Syafi’i. Walau sebelum itu, berkali-kali Sukarno membuat kabinet koalisi PNI-Masyumi. (jeha)