Oktober 18, 2025
Random News

1miliarsantri.net

Santri Indonesia Menyapa Dunia

Temukan Kita

Berita Terbaru

EduTekno
Awas Dampak Kejahatan Cyber Meluas, PT Telkom dan BMM Gencarkan Literasi Digital di Kalangan Pelajar 01
02
Berita Nasional
Semarak Hari Santri 2025, PCNU Purwakarta Hadirkan Kegiatan Bernuansa Religi dan Cinta Tanah Air
03
Khazanah
Dari Resolusi Jihad ke Revolusi Adab: Ketika Layar Televisi Menguji Martabat Santri
04
Berita Dunia
Reaksi Media Israel Usai Indonesia Batalkan Visa Atletnya di Kejuaraan Dunia Senam Artistik
05
Berita Nasional
Ada Supermoon Lagi di Indonesia? Ini Jadwal Lengkapnya Tahun 2025
Headlines

Rocky Gerung Wanti-Wanti Presiden Prabowo Soal Ancaman Civil Disobedience Jika Demokrasi Diabaikan

Glancy Verona05 mins

Indramayu – 1miliarsantri.net : Pengamat politik Rocky Gerung memberikan peringatan keras terkait dinamika politik Indonesia pasca-reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dilansir dari YouTube pribadinya, menurut Rocky, keputusan pemerintah yang dianggap tidak responsif terhadap tuntutan demokrasi dan aspirasi generasi muda berpotensi memicu gelombang protes atau civil disobedience yang tak terbendung. Rocky menyoroti pengaruh gerakan pemuda global, khususnya Generasi Z, yang kerap menggunakan media sosial untuk menyalurkan aspirasi politik dan menekan pemerintah agar lebih transparan dan demokratis. Ia menyinggung fenomena di Nepal dan Timor Leste sebagai contoh di mana ketidakpedulian elit politik terhadap tuntutan demokrasi berujung pada bentrokan dengan aparat. Menurut Rocky, Indonesia memiliki risiko yang serupa, bahkan lebih besar, karena adanya sinyal ketidakpekaan kabinet terhadap nilai demokrasi. “Gerakan Agustus” dan Gelombang Digital Rocky mengingatkan soal “Gerakan Agustus”, sebuah inisiatif tanpa pemimpin yang terkoordinasi melalui media sosial. Bagi Rocky, pola gerakan ini menunjukkan bagaimana anak-anak muda bisa dengan cepat menyuarakan ketidakpuasan politik. “Prerogatif presiden itu bisa dibatalkan oleh opini netizen yang menilai bahwa yang seharusnya menjadi prioritas adalah demokrasi, bukan pengangkatan menteri secara sepihak,” ujarnya. Rocky menilai, meski reshuffle adalah hak presiden, opini publik tetap dapat menentukan arah legitimasi politik. “Value demokrasi harus dijadikan pedoman dalam setiap kebijakan, bukan pragmatisme politik atau oportunisme,” tegasnya. Baca juga: UMKM Syariah Laris Manis Di FESyar Jawa, Omzet Tembus Hingga Rp6,8 Miliar Media Sosial, Antara Partisipasi dan Ancaman Peringatan Rocky tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menyoroti fenomena media sosial di Indonesia. Dalam jurnal Fenomena Media Sosial: Antara Hoax, Destruksi Demokrasi, dan Ancaman Disintegrasi Bangsa karya Febriansyah dan Nani Nurani Muksin, disebutkan bahwa media sosial memang menjadi ruang baru bagi publik untuk berpartisipasi. Namun, ruang ini juga paling rawan dimanfaatkan untuk penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Penelitian itu menemukan bahwa isu politik adalah materi hoaks yang paling sering beredar. Dampaknya tidak hanya membuat gaduh, tapi juga merusak kualitas demokrasi bahkan berpotensi menimbulkan perpecahan. Dengan kata lain, media sosial bisa menjadi pedang bermata dua: wadah aspirasi sekaligus medium yang mempercepat polarisasi. Generasi Z di Pusat Tekanan Publik Kondisi ini membuat analisis Rocky semakin relevan. Generasi Z, yang hidup dengan media sosial sebagai ruang utama, bukan hanya menjadi penonton politik, tetapi juga aktor penggerak. Ketika merasa suara mereka diabaikan, mereka dapat dengan cepat menggalang opini publik dan mendorong aksi massa di lapangan. Jika pemerintah tidak mampu mengelola aspirasi tersebut dengan respons yang demokratis, ketidakpuasan yang lahir di dunia digital dapat bertransformasi menjadi gerakan nyata: unjuk rasa, boikot, hingga bentuk civil disobedience. Tantangan bagi Pemerintahan Prabowo Rocky menegaskan bahwa pilihan ada di tangan Presiden Prabowo: apakah ingin meninggalkan warisan otoritarian dari rezim sebelumnya, atau justru terjebak dalam pragmatisme politik yang akhirnya memicu kemarahan publik. Sementara itu, penelitian akademis menekankan perlunya literasi digital dan penegakan hukum yang adil untuk mengurangi dampak destruktif media sosial. Tanpa langkah-langkah itu, pemerintah berisiko menghadapi protes besar yang tidak hanya mengguncang stabilitas politik, tetapi juga meretakkan kohesi sosial bangsa. Dengan demikian, peringatan Rocky bukan sekadar retorika. Ia bersandar pada realitas baru politik digital di Indonesia: demokrasi tidak lagi hanya dipertaruhkan di ruang sidang atau kantor kabinet, melainkan juga di layar ponsel jutaan anak muda. Baca juga: PBB Sebut 562 Pekerja Bantuan Tewas di Gaza Sejak 2023, Termasuk 376 dari Staf PBB Penulis: Durotul Hikmah Editor: Glancy Verona Ilustrasi by AI

Read More

Trans7 Minta Maaf ke Pesantren Lirboyo: ‘Mengaku Lalai’ — Ini Penjelasannya…

Thamrin Humris07 mins

Trans7 akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada Pondok Pesantren Lirboyo setelah tayangan kontroversial tanpa sensor mendalam. Kediri – 1miliarsantri.net: Tayangan kontroversial dari program Xpose Uncensored Trans7 yang disiarkan pada 13 Oktober 2025 memicu gelombang kecaman dari masyarakat, khususnya kalangan Pesantren Lirboyo Kediri. Tanggapan itu akhirnya direspon langsung oleh manajemen Trans7 dalam aksi permintaan maaf terbuka yang dipimpin oleh Direktur Produksi, Andi Chairil. Akibat kelalaian pihak Trans7, Warganet menyerukan untuk memboikot Trans 7 karena tayangannya menyinggung Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, KH Anwar Manshur. Tagar boikot Trans7 mewarnai medsos dilakukan berbagai kalangan terutama dari kalangan pondok pesantren seluruh Indonesia. Trans7 terindikasi menabrak Pasal 36 ayat (5) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Pasal ini mengatur bahwa setiap program siaran wajib menjaga nilai-nilai agama dan kesusilaan, serta tidak boleh menampilkan isi yang melecehkan martabat seseorang atau kelompok masyarakat. mengatur bahwa setiap program siaran wajib menjaga nilai-nilai agama dan kesusilaan, serta tidak boleh menampilkan isi yang melecehkan martabat seseorang atau kelompok masyarakat. Trans7 Meminta Maaf Secara Resmi Dalam video permintaan maaf yang diunggah CNN Indonesia, Andi Chairil menyampaikan: “Kami menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, para pengasuh, santri, dan alumni. Kami mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu, karena kami tidak melakukan sensor mendalam atas materi dari pihak luar.” “Walaupun materi itu berasal dari PH (production house), Trans7 tetap harus memegang tanggung jawab atas penayangan.” Selain itu, Andi menyebut bahwa permohonan maaf telah disampaikan secara langsung kepada Gus Adib, salah satu putra KH Anwar Mansur, pada malam hari sebelumnya, serta melalui surat WA yang akan diteruskan ke pihak pesantren. Penjelasan “Tidak Melakukan Sensor Mendalam” Salah satu inti dari pernyataan Trans7 adalah pengakuan bahwa proses sensor atas materi eksternal (yang disuplai oleh rumah produksi) tidak dilakukan dengan kedalaman yang memadai. Hal ini dianggap sebagai kelalaian serius dalam menjaga etika penyiaran terhadap lembaga keagamaan. Menurut Andi, walaupun produksi berasal dari pihak eksternal, tanggung jawab final ada pada stasiun televisi (Trans7). Ia menyampaikan komitmen untuk mengevaluasi sistem kontrol konten agar kejadian serupa tak terulang. Audiensi & Tanggung Jawab Profesional Melansir detiknews, dalam audiensi antara pihak Trans7 dan HIMASAL, Andi Chairil mengakui kelalaian dan menyampaikan bahwa sanksi terhadap PH akan dibicarakan dalam forum internal direksi. Dalam audiensi tersebut, ia menyatakan: “Trans7 mengakui kelalaian walaupun itu materi atau konten dari PH (production house), tetapi Trans7 tidak lepas dari tanggung jawab untuk itu.” Sejumlah poin tuntutan dari pihak alumni pun dikonfirmasi telah direspons, bahkan dengan jaminan tertulis dalam waktu 1 × 24 jam. Tak hanya itu, pihak manajemen juga melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Lirboyo pada 15 Oktober 2025 guna menyampaikan permohonan maaf langsung kepada pimpinan pesantren. Tanggapan Pesantren dan Harapan ke Depan Pihak pesantren menyambut klarifikasi tersebut dengan sejumlah catatan. KH Oing Abdul Muid menyatakan bahwa pertemuan itu bersifat silaturahim dan bahwa tanggapan resmi terhadap pernyataan harus disampaikan oleh masyayikh Lirboyo yang lebih berwenang. Namun, ada penyesalan bahwa figur utama perusahaan Trans Corp, seperti Chairul Tanjung, tidak hadir secara fisik dalam permintaan maaf tersebut, sebagaimana diberitakan Jakarta Daily. Pesantren berharap bahwa kejadian ini menjadi momentum pembelajaran bagi semua media: bahwa dunia pesantren bukanlah objek sensasi, melainkan lembaga mulia yang harus dihormati dan dijaga marwahnya. Refleksi & Pelajaran yang Bisa Diambil Media memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga etika dan kredibilitas, termasuk saat menggunakan materi eksternal, mengolah konten sensitif budaya dan agama, serta bersikap terbuka dan akuntabel kepada publik. Hal ini dapat diwujudkan melalui proses penyuntingan dan verifikasi yang ketat, narasi yang arif dan menghormati, permintaan maaf yang tulus, serta kesediaan untuk diawasi dan dikritik oleh masyarakat. *** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Foto : Tangkapan Layar Youtube CNN Sumber : DetikNews dan Jakarta Daily

Read More

UMKM Syariah Laris Manis Di FESyar Jawa, Omzet Tembus Hingga Rp6,8 Miliar

Glancy Verona05 mins

Surabaya – 1miliarsantri.net        : Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Jawa 2025 mencatatkan capaian penting dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) syariah. Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa total transaksi penjualan produk UMKM syariah pada ajang yang digelar di Surabaya tanggal 12 hingga 14 September 2025 mencapai Rp6,8 miliar. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa produk berbasis syariah memiliki daya tarik tinggi di pasar sekaligus memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Jawa Semakin Nyata Tema FESyar Jawa 2025 adalah “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Regional,” dengan fokus utama pada pertumbuhan, inklusi, dan digitalisasi. Kepala Perwakilan BI Jawa Timur, Ibrahim, menyampaikan bahwa “Konsistensi dan inovasi melalui sinergi pentahelix akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media menjadi kunci dalam memperkuat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Jawa. Penyelenggaraan FESyar Jawa 2025 ini menjadi momentum untuk terus mendorong hal itu,” ujarnya. Selain omzet, BI juga melaporkan komitmen pembiayaan melalui business matching senilai Rp 29,66 miliar dan komitmen perdagangan sebesar Rp 25,66 miliar. Partisipasi yang didapat mencakup 203 UMKM syariah, baik secara offline maupun online. Antusiasme masyarakat tinggi dengan jumlah pengunjung langsung mencapai 49.320 orang dan pengunjung daring sebanyak 207.076 orang. Baca juga: PBB Sebut 562 Pekerja Bantuan Tewas di Gaza Sejak 2023, Termasuk 376 dari Staf PBB Produk Unggulan dan Dukungan Daerah Di area pameran, panitia menghadirkan galeri “Sharia Fair” yang menampilkan beragam produk kreatif dari UMKM Jawa. Produk unggulan terdiri dari kategori Halal Food, Fashion, dan Kerajinan, yang terbukti menarik minat pengunjung. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sambutan pembukaan mengungkapkan bahwa ekonomi syariah di wilayahnya sudah ditopang oleh infrastruktur kuat. Ia menyebut bahwa Jawa Timur memiliki lebih dari 7.300 pondok pesantren, dengan sekitar 4.400 di antaranya telah membuka rekening syariah. Selain itu, terdapat lebih dari 460.000 sertifikasi halal yang telah dikeluarkan, mencakup lebih dari satu juta produk termasuk pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) bersertifikasi halal. Menurutnya, angka tersebut membuktikan kesiapan Jawa Timur menjadi motor penggerak ekonomi syariah nasional. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Direktur Eksekutifnya, Sholahudin Al Aiyub, mengatakan bahwa FESyar Jawa memiliki makna strategis bagi peta jalan ekonomi syariah nasional. “Arah pengembangan ekonomi syariah telah tertuangkan dalam RPJPN, RPJMN, dan MEKSI 2025-2029, dengan KNEKS dan Komite Daerah Ekonomi Syariah memastikan implementasinya terukur di pusat maupun daerah,” ujarnya. Tidak hanya pameran, acara ini juga diisi dengan berbagai forum bisnis, seminar, hingga temu usaha. Kehadiran pelaku industri halal, pesantren, serta lembaga keuangan syariah menjadikan FESyar Jawa 2025 sebagai ajang kolaborasi lintas sektor. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa potensi ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di Jawa, masih sangat besar untuk terus berkembang. Antusiasme pengunjung yang tinggi, ditambah omzet miliaran rupiah, memperlihatkan bahwa ekonomi berbasis syariah bukan sekadar tren, melainkan fondasi baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan capaian ini, UMKM syariah diharapkan semakin berdaya saing dan mampu merambah pasar global, sejalan dengan target Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Baca juga: Hari Santri Nasional Apakah Libur? Cek Daftar Libur Nasional 2025 Berikut Ini! Penulis: Faruq Ansori Editor: Glancy Verona Ilustrasi by AI

Read More

PBB Sebut 562 Pekerja Bantuan Tewas di Gaza Sejak 2023, Termasuk 376 dari Staf PBB

Glancy Verona05 mins

Tegal – 1miliarsantri.net: Konflik yang tak kunjung usai di Jalur Gaza terus menelan korban, bukan hanya dari kalangan warga sipil, tetapi juga para pekerja kemanusiaan yang berada di garis depan memberikan bantuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa sedikitnya 562 pekerja bantuan tewas sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023. Angka itu kembali bertambah setelah seorang staf kemanusiaan meninggal akibat serangan Israel pada Kamis (2/10/2025). Dalam pernyataan resmi pada Jumat (3/10/2025), Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menyampaikan bahwa korban terbaru adalah anggota tim Medecins Sans Frontieres (MSF) yang tewas dalam serangan di Deir al-Balah. Insiden tersebut juga menyebabkan empat orang lainnya mengalami luka serius ketika tim sedang menunggu bus untuk menuju rumah sakit MSF. “Ini adalah staf ke-14 dari Medecins Sans Frontieres yang tewas di Gaza sejak dimulainya konflik ini pada 7 Oktober 2023,” kata Dujarric, dikutip dari Anadolu. Korban diidentifikasi sebagai Omar Hayek (42), seorang terapis okupasi yang telah bekerja dengan MSF sejak 2018. Organisasi kemanusiaan internasional itu menyatakan duka mendalam atas kematian Hayek. “Semua staf mengenakan rompi MSF, yang dengan jelas mengidentifikasi mereka sebagai pekerja kemanusiaan medis,” lanjut Dujarric. MSF pun mengecam keras serangan tersebut dan menyebut pembunuhan terhadap stafnya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Baca juga: Hari Santri Nasional Apakah Libur? Cek Daftar Libur Nasional 2025 Berikut Ini! Situasi Kian Memburuk PBB menegaskan bahwa pembunuhan terhadap para pekerja bantuan adalah indikasi nyata bahwa situasi di Gaza semakin memburuk dari hari ke hari. Menurut data yang dihimpun oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dari total 562 pekerja yang tewas, setidaknya 376 di antaranya merupakan staf PBB. “Di lapangan, rekan-rekan kemanusiaan kami memperingatkan bahwa situasi di Gaza utara terus memburuk dengan cepat. Operasi militer dan serangan besar-besaran yang menghantam permukiman dan bangunan telah meningkatkan jumlah korban tewas dan terus menimbulkan kerusakan di wilayah tersebut,” tutur Dujarric. Serangan yang tidak berhenti hingga kini telah menyebabkan lebih dari 66.000 warga Palestina tewas, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Pengeboman yang berlangsung tanpa henti membuat kawasan Gaza nyaris tidak layak huni. Warga yang selamat kini menghadapi ancaman kelaparan, penyakit menular, dan kekurangan layanan kesehatan. Tuntutan Hukum Internasional Tindakan militer Israel yang menimbulkan korban massal juga mendapat sorotan tajam dari komunitas internasional. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November tahun lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakan militernya yang dinilai melanggar hukum internasional. Meski tekanan internasional terus meningkat, serangan demi serangan masih menghantam wilayah Gaza. Sementara itu, lembaga-lembaga kemanusiaan di lapangan terus berjuang menyelamatkan nyawa warga sipil yang terjebak dalam konflik – sering kali dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Tragedi yang menimpa ratusan pekerja bantuan ini menjadi pengingat pahit bahwa perang tak hanya merenggut korban dari pihak yang bertikai, tetapi juga dari mereka yang seharusnya dilindungi: para pekerja kemanusiaan yang hadir untuk menyembuhkan, bukan bertempur. Baca juga: 25 Pesantren di Pekalongan Siap Wujudkan Pesantren Hijau Sambut Hari Santri 2025 Penulis: Satria S Pamungkas Editor: Glancy Verona Sumber Gambar: حي القابون الدمشقي نموذج للتسوية بالأرض | أخبار | الجزيرة نت

Read More

Hari Santri Nasional Apakah Libur? Cek Daftar Libur Nasional 2025 Berikut Ini!

Glancy Verona05 mins

Bekasi – 1miliarsantri.net: Tanggal 22 Oktober menjadi momen penting bagi santri di Indonesia dengan dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 mengenai penetapan Hari Santri Nasional (HSN). Penetapan ini bukan tanpa alasan, melainkan bentuk pengakuan dari  negara atas peristiwa heroik para santri dan ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dipelopori oleh KH. Hasyim Asy’ari yang menyerukan jihad kepada suluruh umat Islam, terutama santri dan ulama. Jihad tersebut dijadikan oleh beliau sebagai kewajiban agama bagi umat muslim, yang puncaknya terjadi pada pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Sehingga, secara tidak langsung peristiwa ini menjadi bukti bahwa santri dan pesantren menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga NKRI. Dikutip dari kemenag.go.id, Peringatan Hari Santri Nasional 2025 dipusatkan di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang pada Hari Senin, tanggal 22 September 2025 dengan menghadirkan Menteri Agama Nasarudin Umar. Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasarudin Umar menyampaikan pentingnya peran santri dalam gerakan ekoteologi dan pemberdayaan ekonomi umat. Menurutnya, ekoteologi bukan sekedar wacana melainkan praktik nyata yang dapat dimulai dari lingkungan pesantren seperti program penghijauan, gaya hidup hemat energi, hingga pola konsumsi ramah lingkungan merupakan bentuk ibadah ekologis yang sejalan dengan ajaran Islam. “Kalau kita olah pundi-pundi umat ini secara optimal, maka umat bisa terbebas dari kemiskinan. Dan di sinilah santri punya peran besar, bukan hanya sebagai penjaga moral bangsa, tetapi juga motor ekonomi umat,”Ujar beliau menambahkan. Baca juga: 25 Pesantren di Pekalongan Siap Wujudkan Pesantren Hijau Sambut Hari Santri 2025 Lalu, Hari Santri Nasional Apakah Libur? Peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang mengangkat tema “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia,” dimaknai sebagai komitmen santri di masa kini dan masa depan. Penetapan peringatan Hari Santri Nasional seringkali menimbulkan pertanyaan, apakah Hari Santri Nasional merupakan hari libur? Sebelum mengetahui faktanya, berikut daftar hari libur nasional 2025: Berdasarkan daftar hari libur nasional 2025 tersebut tidak disebutkan bahwa Hari Santri Nasional masuk dalam daftar hari libur nasional. Selain itu, penetapan Hari Santri Nasional juga tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Secara eksplisit, Keppres tersebut menegaskan bahwa Hari Santri bukan merupakan Hari Libur Nasional. Meskipun tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional, keputusan ini sama sekali tidak mengurangi makna dan kekhidmatan peringatan Hari Santri. Justru, semangat juang dan dedikasi para santri diharapkan dapat terus menyala melalui kegiatan sehari-hari, bukan hanya pada saat libur. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan madrasah, serta aktivitas di kantor pemerintahan dan swasta, akan tetap berjalan seperti biasa. Namun, semangat perayaan dan penghormatan akan mengisi hari tersebut melalui berbagai kegiatan seremonial, keagamaan, dan kebangsaan. Baca juga: Semarak Hari Santri 2025 Warnai Pesantren: Dari MBG hingga Aksi Peduli Lingkungan Penulis: Gita Rianti D Pratiwi Editor: Glancy Verona Ilustrasi by AI

Read More

25 Pesantren di Pekalongan Siap Wujudkan Pesantren Hijau Sambut Hari Santri 2025

Glancy Verona07 mins

Bondowoso – 1miliarsantri.net : Dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional 2025, sebanyak 25 pesantren di Kabupaten Pekalongan berkomitmen mewujudkan konsep Pesantren Hijau. Program ini menjadi langkah konkret dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kepedulian terhadap lingkungan. Melalui pelatihan dan pendampingan, pesantren diharapkan mampu menjadi pelopor perubahan menuju kehidupan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dilansir dari NU Online, kegiatan pelatihan ini merupakan kolaborasi antara Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) PBNU, Kementerian Agama (Kemenag), serta Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada penghijauan lingkungan pesantren, tetapi juga menanamkan kesadaran ekologis kepada santri sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral terhadap alam. Pesantren Hijau: Integrasi Agama dan Ekologi Konsep Pesantren Hijau berangkat dari pemahaman bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Dalam pandangan Islam, menjaga lingkungan merupakan bagian dari amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Melalui program ini, pesantren di Pekalongan berupaya menghidupkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pelatihan yang diikuti para perwakilan pesantren mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sampah berbasis pesantren, konservasi air dan energi, hingga pembuatan taman dan kebun produktif di lingkungan pondok. Santri juga dibekali dengan pengetahuan tentang daur ulang, pemanfaatan energi terbarukan, dan sistem pertanian organik. Menurut perwakilan LPBI PBNU, tujuan utama program ini adalah membentuk ekosistem pesantren yang mandiri, bersih, dan peduli lingkungan. “Santri bukan hanya diajarkan mengaji, tapi juga diajak memahami makna rahmatan lil ‘alamin melalui tindakan nyata menjaga bumi,” ungkapnya. Baca juga: Semarak Hari Santri 2025 Warnai Pesantren: Dari MBG hingga Aksi Peduli Lingkungan 25 Pesantren Berkomitmen Jadi Contoh Nasional Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang paling aktif mengembangkan program Pesantren Hijau. Sebanyak 25 pesantren dari berbagai kecamatan, seperti Kajen, Bojong, Wiradesa, dan Kedungwuni, terlibat dalam pelatihan ini. Mereka akan menjadi percontohan bagi pesantren lain di wilayah Jawa Tengah. Para pengasuh pesantren menyambut baik inisiatif ini. Menurut mereka, gerakan pesantren hijau bukan sekadar kegiatan seremonial menyambut Hari Santri, tetapi sebuah gerakan jangka panjang yang sejalan dengan misi dakwah Islam yang ramah lingkungan. “Kami ingin santri memiliki kesadaran ekologis yang tinggi. Lingkungan yang bersih adalah bagian dari ibadah. Menanam pohon dan mengelola sampah adalah wujud cinta kepada ciptaan Allah,” ujar salah satu pengasuh pesantren peserta pelatihan. Selain pelatihan teknis, kegiatan ini juga mencakup pendampingan dan monitoring jangka panjang. Setiap pesantren akan diminta membuat rencana aksi lingkungan, seperti pembuatan bank sampah, pengelolaan air limbah, hingga pembangunan ruang hijau terbuka. Menyambut Hari Santri dengan Semangat Hijau Pelaksanaan program ini menjadi bagian dari semarak peringatan Hari Santri 2025 yang mengusung tema “Santri Mandiri, Pesantren Maju, Indonesia Berdaya.” Dalam konteks ini, kemandirian pesantren tidak hanya diukur dari sisi ekonomi dan pendidikan, tetapi juga dari kemampuan menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendukung penuh inisiatif ini dan berharap gerakan tersebut dapat menular ke seluruh lembaga pendidikan keagamaan di wilayahnya. Dinas Lingkungan Hidup juga terlibat dalam menyediakan bibit tanaman serta memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah terpadu. “Santri harus menjadi agen perubahan. Ketika pesantren hijau berhasil diwujudkan, maka akan muncul generasi santri yang tidak hanya saleh secara spiritual, tapi juga peduli terhadap masa depan bumi,” kata perwakilan Kemenag Pekalongan. Baca juga: Presiden Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Dipimpin Velix Wanggai Pesantren Sebagai Laboratorium Ekologi Umat Pesantren sejak lama dikenal sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki sistem kehidupan komunal. Hal ini menjadi potensi besar untuk menerapkan praktik ramah lingkungan secara berkelanjutan. Dengan pembiasaan hidup hijau seperti menanam, mengelola air, dan memanfaatkan energi secara bijak, pesantren dapat menjadi laboratorium ekologi bagi masyarakat sekitar. Melalui gerakan Pesantren Hijau, para santri diharapkan menjadi pionir dakwah lingkungan di era modern. Mereka tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga mengajak masyarakat menjaga bumi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Dengan semangat kebersamaan, pelatihan ini menjadi bukti nyata bahwa pesantren siap menghadapi tantangan zaman dengan langkah yang lebih hijau dan berkelanjutan. Saat Hari Santri 2025 tiba, masyarakat akan melihat wajah baru pesantren, lembaga yang tidak hanya mendidik jiwa dan akal, tetapi juga menumbuhkan kepedulian terhadap alam. Penulis: Glancy Verona Editor: Toto Budiman Ilustrasi by AI

Read More

Israel Ancam Lanjutkan Serangan ke Gaza Setelah Pemulangan Sandera: Dunia Khawatir Genosida Baru

Thamrin Humris04 mins

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa serangan militer ke Gaza akan dilanjutkan setelah semua sandera dipulangkan. Pernyataan ini memicu kekhawatiran dunia terhadap potensi genosida baru di Jalur Gaza Tel Aviv – 1miliarsantri.net: Dunia internasional kembali dikejutkan oleh pernyataan keras Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang menegaskan bahwa pasukan pendudukan Israel (IDF) akan melanjutkan operasi militernya di Jalur Gaza setelah semua sandera yang tersisa dipulangkan. Pernyataan tersebut disampaikan Katz melalui akun resminya di platform X (Twitter) pada Rabu malam. Ia secara terbuka menentang kesepakatan gencatan senjata terbaru yang baru saja dicapai antara Israel dan kelompok perlawanan Hamas. Menurutnya, tantangan terbesar Israel setelah pemulangan para sandera adalah penghancuran seluruh jaringan terowongan bawah tanah yang disebut sebagai “terowongan teror Hamas”. Katz menegaskan bahwa langkah ini akan dilakukan baik oleh militer Israel (IDF) maupun melalui mekanisme internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. “Saya telah menginstruksikan IDF untuk bersiap melaksanakan misi tersebut. Inilah makna utama penerapan prinsip demiliterisasi Gaza dan pelucutan senjata Hamas,” lanjutnya. Kecaman dan Kekhawatiran Dunia Internasional Pernyataan Katz langsung memicu kecaman luas dari berbagai organisasi kemanusiaan dan pengamat politik internasional. Banyak pihak menilai bahwa pernyataan tersebut merupakan indikasi nyata ancaman genosida lanjutan terhadap warga sipil Palestina di Gaza, yang hingga kini masih berjuang bertahan di tengah blokade dan kehancuran. Lembaga pemantau HAM di Timur Tengah, Middle East Monitor, menyebut bahwa sikap Israel tersebut berpotensi menggagalkan proses perdamaian yang baru saja disepakati melalui perjanjian gencatan senjata sementara. Selain itu, para pengamat menilai bahwa dukungan Amerika Serikat dalam mekanisme penghancuran Hamas dapat semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza, mengingat ribuan warga sipil telah menjadi korban sejak awal agresi militer Israel. Konteks Politik dan Militer di Gaza Sejak awal 2024, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza dengan dalih menghancurkan Hamas. Namun, laporan dari berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa mayoritas korban justru adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. PBB dan sejumlah negara Arab telah menyerukan penghentian serangan, namun hingga kini, pemerintah Israel tetap bersikeras melanjutkan operasi militernya dengan alasan keamanan nasional dan penegakan prinsip demiliterisasi. Jika ancaman terbaru Israel benar-benar dilaksanakan, maka krisis kemanusiaan di Gaza akan kembali meningkat tajam, memperburuk kondisi rumah sakit, infrastruktur, dan pasokan logistik yang sudah lumpuh akibat blokade berkepanjangan. Arah Kebijakan Militer Israel Tidak Mengarah Pada Perdamaian Pernyataan Israel Katz memperlihatkan bahwa arah kebijakan militer Israel belum mengarah pada perdamaian yang berkelanjutan, melainkan pada eskalasi kekerasan baru. Dunia kini menanti langkah-langkah diplomatik dari komunitas internasional untuk mencegah genosida baru di Gaza dan memastikan agar proses perdamaian tidak kembali kandas.*** Sumber : Middle East Monitor dan Channel WhatsApp Free Palestine Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Foto : commons.wikimedia.org

Read More

Aliansi Forum Media Banten Ngahiji Desak Inspektorat Audit Fungsi Pengawasan Internal Diskominfo Kabupaten Tangerang

Thamrin Humris06 mins

Aliansi Forum Media Banten Ngahiji Mendesak Inspektorat Kabupaten Tangerang Audit Fungsi Pengawasan Internal Diskominfo Terkait Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Kabupaten Tangerang – 1miliarsantri.net: Aliansi Forum Media Banten Ngahiji (FMBN) secara tegas mendesak Inspektorat Kabupaten Tangerang untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap fungsi pengawasan internal Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang. Desakan ini mencuat setelah beredar dugaan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran publik dan praktik korupsi dalam pengadaan bandwidth internet serta berbagai program digitalisasi yang dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2021–2025. Ketua FMBN, Budi Irawan, Dalam Rilis Resmi “Aliansi Forum Media Banten Ngahiji” menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial insan pers terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. FMBN menilai lemahnya fungsi pengawasan internal Diskominfo dapat menimbulkan kerugian keuangan negara serta mencederai semangat good governance sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lebih lanjut, FMBN menekankan pentingnya langkah cepat dan konkret dari Inspektorat untuk memastikan setiap program berbasis digital yang dijalankan oleh Diskominfo berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. “Kami tidak menuduh, tetapi mendesak adanya audit transparan agar publik mengetahui bagaimana uang rakyat digunakan. Ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tambah Budi. Langkah yang ditempuh FMBN ini diharapkan menjadi dorongan moral agar seluruh instansi pemerintah daerah menerapkan pengawasan berlapis, bukan hanya sebagai formalitas laporan, melainkan instrumen pencegahan terhadap segala bentuk penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik. Legal Opini (Yuridis Normatif) Dasar Hukum dan Analisis Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan harus berdasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas akuntabilitas, keterbukaan, dan proporsionalitas. Jika Diskominfo terbukti melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran tanpa dasar hukum yang sah, maka hal tersebut melanggar AUPB dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan maladministrasi. Pasal 386–388 mengatur tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana Inspektorat Daerah berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang wajib melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. SPIP mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menerapkan sistem pengawasan melekat guna menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta mencegah penyimpangan, termasuk potensi korupsi. Pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan keuangan negara dapat dijerat dengan pasal 3 UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Kesimpulan Opini Hukum Secara yuridis normatif, Inspektorat Kabupaten Tangerang berkewajiban hukum untuk: Bila diabaikan maka kami dalam waktu dekat akan menempuh jalur audensi ke inspektorat dan pihak-pihak terkait. Bila tidak adanya kepastian maka langkah konstitusi yang berpotensi gelar Aksi di depan kantor Bupati, melibatkan rekan-rekan FORUM gabungan Media meminta jawaban secara terang kepada Diskominfo, Bupati, DPRD, inspektorat untuk menyikapi kondisi yang tidak baik saja, pungkas Budi Irawan.*** Sumber : Rilis Resmi FMBN, Hariri (Kaperwil BantenMore.Com) Foto Instagram Editor : Thamrin Humris

Read More

Semarak Hari Santri 2025 Warnai Pesantren: Dari MBG hingga Aksi Peduli Lingkungan

Glancy Verona07 mins

Bondowoso – 1miliarsantri.net : Peringatan Hari Santri Nasional 2025 menjadi momentum penuh semangat di berbagai pesantren di seluruh Indonesia. Tak hanya diisi dengan kegiatan keagamaan, tahun ini Hari Santri juga diramaikan dengan berbagai program sosial dan lingkungan yang mencerminkan kepedulian santri terhadap masyarakat dan alam sekitar. Berdasarkan laporan dari Kemenag.go.id, semarak Hari Santri 2025 berlangsung dengan beragam kegiatan, mulai dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG), layanan cek kesehatan gratis, hingga aksi tanam pohon dalam gerakan Satu Santri Satu Pohon. Rangkaian kegiatan ini menunjukkan bahwa santri masa kini tak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga aktif dalam menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan. MBG dan Cek Kesehatan Gratis: Santri Sehat, Bangsa Kuat Salah satu kegiatan utama dalam peringatan Hari Santri 2025 adalah pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai pesantren. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi para santri sekaligus mendukung kesehatan mereka agar dapat belajar dan beraktivitas dengan optimal. Kegiatan ini juga diiringi dengan cek kesehatan gratis yang melibatkan tenaga medis dari Kementerian Agama dan dinas kesehatan setempat. Para santri mendapatkan pemeriksaan umum, pengecekan tekanan darah, serta penyuluhan tentang pola hidup sehat. “Santri harus kuat, sehat, dan cerdas. Karena itu, peringatan Hari Santri tahun ini tidak hanya berisi kegiatan seremonial, tetapi juga aksi nyata untuk menjaga kesehatan para santri,” ujar perwakilan Kemenag dalam sambutannya. Selain menjaga kesehatan, program ini juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan santri. Kolaborasi antara pesantren, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar membuat pelaksanaan program ini berjalan lancar dan mendapat sambutan positif. Baca juga: Aksi Damai Himpunan Alumni Santri Lirboyo di Brebes Warnai Gelombang Protes Nasional terhadap Trans7 Aksi Satu Santri Satu Pohon: Wujud Kepedulian terhadap Lingkungan Tidak hanya peduli pada kesehatan, para santri juga menunjukkan komitmennya terhadap kelestarian alam melalui gerakan Satu Santri Satu Pohon. Program ini menjadi salah satu simbol penting dalam peringatan Hari Santri 2025, menggambarkan bahwa santri turut berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Aksi menanam pohon dilakukan secara serentak di ratusan pesantren di seluruh Indonesia. Jenis pohon yang ditanam pun beragam, mulai dari pohon buah, tanaman obat keluarga, hingga pohon peneduh. Gerakan ini diharapkan dapat menjadi langkah kecil namun berdampak besar bagi masa depan lingkungan Indonesia. Menurut Kemenag, gerakan ini juga menjadi bentuk dakwah ekologis, ajakan untuk mencintai alam sebagai bagian dari ibadah. “Menanam pohon bukan hanya menjaga bumi, tapi juga bagian dari ajaran Islam untuk merawat ciptaan Allah,” ujar salah satu pengasuh pesantren yang ikut dalam kegiatan tersebut. Selain menanam pohon, beberapa pesantren juga menggelar kegiatan bersih lingkungan, pengelolaan sampah, serta edukasi tentang pemanfaatan energi ramah lingkungan. Semua kegiatan ini menggambarkan semangat Santri Hijau Indonesia, yaitu santri yang berperan dalam menjaga lingkungan hidup. Santri Zaman Now: Peduli Sosial dan Inovatif Rangkaian kegiatan Hari Santri 2025 memperlihatkan wajah baru santri Indonesia. Mereka kini tidak hanya dikenal sebagai penjaga nilai-nilai keislaman, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Kegiatan seperti bazar santri, pelatihan kewirausahaan, dan edukasi digital turut digelar di berbagai daerah. Dengan semangat “Santri Mandiri, Pesantren Maju, Indonesia Berdaya”, perayaan Hari Santri 2025 menjadi momentum untuk menegaskan peran penting santri dalam membangun bangsa yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Pemerintah melalui Kementerian Agama terus memberikan dukungan kepada pesantren agar tetap menjadi pusat pembentukan karakter bangsa. Salah satunya dengan penguatan program pendidikan berbasis kemandirian ekonomi dan digitalisasi pesantren. Baca juga: Presiden Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Dipimpin Velix Wanggai Pesan Moral Hari Santri 2025 Perayaan Hari Santri tahun ini tidak hanya menjadi ajang syukur, tetapi juga refleksi bagi seluruh santri dan masyarakat pesantren. Santri diharapkan terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian sosial, serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Kegiatan seperti MBG, cek kesehatan gratis, dan penanaman pohon menjadi simbol bahwa santri siap berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam. “Santri harus jadi pelopor perubahan. Menjadi santri berarti menjadi insan yang tidak hanya berilmu, tetapi juga peduli dan beraksi untuk kemaslahatan bersama,” ungkap salah satu peserta acara di pesantren Al-Mubarok, Indramayu. Dengan semangat tersebut, Hari Santri 2025 menjadi bukti bahwa pesantren terus berkembang sebagai lembaga pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap isu-isu kemanusiaan dan lingkungan. Santri kini menjadi bagian penting dari gerakan nasional menuju Indonesia yang sehat, hijau, dan berdaya. Penulis: Glancy Verona Editor: Toto Budiman Ilustrasi by AI

Read More

Presiden Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Dipimpin Velix Wanggai

Glancy Verona06 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net : Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan melantik Velix Vernando Wanggai sebagai ketua pada Rabu (8/10/2025) di Istana Negara. Komite ini dibentuk lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025 dan bertujuan mengatasi ketimpangan pembangunan di wilayah timur Indonesia melalui koordinasi program infrastruktur, layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal bersama pemerintah daerah dan masyarakat adat. Struktur, Mandat, dan Fokus Komite Komite Eksekutif diberi mandat untuk menyelaraskan program antarkementerian, mempercepat realisasi proyek infrastruktur strategis, meningkatkan akses layanan kesehatan dasar, serta mendorong pemberdayaan ekonomi yang berakar pada kearifan lokal dan masyarakat adat di enam provinsi Papua. Dalam struktur yang dilantik tercatat sepuluh anggota kunci, antara lain John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juharson Estrella Sihasale yang diharapkan memperkuat representasi daerah. Komite akan memfokuskan kerja pada tiga sektor utama: Menyelaraskan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas dasar lainnya yang selama ini menjadi hambatan konektivitas di Papua. Memperluas cakupan puskesmas, rumah sakit rujukan, serta memperkuat sistem rujukan dan distribusi tenaga medis ke desa-desa terpencil. Mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agribisnis berbasis lokal, serta menjaga hak-hak masyarakat adat dalam akses sumber daya dan tanah ulayat. Setelah pelantikan, Sekretariat Kabinet menyatakan bahwa pembentukan komite merupakan “langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di Tanah Papua.” Velix Wanggai sendiri menegaskan komite akan bekerja sebagai penghubung operasional antara pusat, kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemangku adat untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan lokal. Baca juga: Aksi Damai Himpunan Alumni Santri Lirboyo di Brebes Warnai Gelombang Protes Nasional terhadap Trans7 Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat Salah satu penekanan komite adalah pelibatan aktor lokal dan adat dalam perencanaan program, termasuk konsultasi pra-proyek, penggunaan tenaga kerja lokal, dan perlindungan hak atas tanah adat. Sumber resmi menyebut komite akan memonitor implementasi program bersama para gubernur dan kepala daerah guna mengurangi tumpang-tindih kebijakan dan mempercepat realisasi manfaat bagi masyarakat. Arahan Presiden dan Langkah Cepat Komite Beberapa hari setelah pelantikan, Presiden Prabowo sudah memerintahkan agar Komite segera menggelar rapat koordinasi internal dan menyusun roadmap kerja. Dalam rapat terbatas di kediaman Presiden di Jalan Kertanegara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa “setelah itu diminta … tim komite eksekutif yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden untuk segera melakukan rapat koordinasi agar komite bisa langsung bergerak,” ujarnya. Menurut rilis resmi Istana, Presiden juga menekankan sinergi dengan pemerintah daerah dan keterlibatan aktif stakeholder lokal agar program tidak sekadar top-down tetapi responsif terhadap kondisi di lapangan. Tanggapan Publik dan Analisis Awal Respons publik dan sebagian pengamat beragam: beberapa menyambut baik upaya percepatan dan sentralisasi koordinasi, sementara pengamat lain meminta transparansi lebih lanjut terkait anggaran, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan agar pembentukan lembaga baru tidak menjadi ornamen birokrasi tanpa hasil nyata. Pemerintah menyatakan akan mempublikasikan rencana kerja dan target capaian komite dalam waktu dekat. Dengan pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat berharap dapat menyelaraskan program antarkementerian, mempercepat realisasi infrastruktur dan layanan dasar, serta melibatkan masyarakat adat agar pembangunan di Papua lebih adil dan merata. Namun tantangan terbesar adalah memastikan lembaga ini bekerja efektif, transparan, dan menghasilkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat di lapisan paling bawah. Baca juga: Hari Santri 2025: Menag Canangkan Direktorat Eselon I Khusus Pesantren Dalam beberapa minggu ke depan, publik akan menantikan roadmap kerja, target capaian jangka pendek, serta laporan patroli program di lapangan yang dibuka untuk pengawasan bersama. Penulis: Faruq Ansori Editor: Glancy Verona Ilustrasi by AI

Read More