Ketika Generasi Muda Amerika Bangkit Membela Palestina, Pertanda Hati yang Terbuka

Redaksi 1MS RebornSeptember 1, 2025September 1, 2025010 mins

Gaza – 1miliarsantri.net : Di tengah gemuruh berita internasional yang semakin bising, sebuah suara berbeda muncul dari jantung Amerika. Suara itu datang dari generasi muda—Generasi Z dan Milenial awal—yang mulai memandang perang Israel-Palestina dengan hati yang lebih terbuka. Bukan lagi sekadar data statistik atau jargon politik, melainkan gelombang empati yang tumbuh, menggeser paradigma lama yang selama puluhan tahun membungkus kebijakan luar negeri Amerika. Pertanyaan yang tertinggal untuk Santri Indonesia: tetap diam, atau ikut bergerak melawan ketidakadilan Israel? Sebuah survei terbaru yang dirilis oleh University of Maryland Critical Issues Poll (Agustus 2025) menunjukkan adanya pergeseran besar dalam pandangan publik Amerika. Survei yang dilakukan pada 29 Juli hingga 7 Agustus 2025 dengan melibatkan 1.514 responden dewasa ini menemukan fakta mengejutkan. Sumber foto: University of Maryland Untuk pertama kalinya, simpati masyarakat Amerika terhadap Palestina melampaui dukungan pada Israel. Sekitar 28 persen responden menyatakan empati pada Palestina, sementara hanya 22 persen yang berpihak pada Israel. Lebih dari seperempat responden merasa simpati pada kedua belah pihak, dan sisanya memilih tidak berpihak sama sekali. Angka-angka ini tampak sederhana, namun sesungguhnya menyimpan cerita penting: generasi muda Amerika mulai menggugat narasi lama yang selama puluhan tahun menguasai politik Washington. Gelombang dari Generasi Z Perubahan paling tajam datang dari kelompok usia 18–34 tahun. Di rentang ini, 37 persen responden menyatakan simpati pada Palestina, sementara hanya 11 persen yang memilih Israel. Angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah cermin dari hati nurani generasi yang tumbuh bersama internet, menyaksikan langsung gambar-gambar Gaza yang hancur, mendengar suara anak-anak yang menangis, dan membaca kisah keluarga yang tercerabut dari tanahnya. Generasi ini terbiasa membongkar narasi, mempertanyakan otoritas, dan membandingkan fakta dengan realitas di lapangan. Mereka menyaksikan penderitaan Palestina tidak melalui pidato politisi, melainkan melalui layar ponsel mereka—video pendek, kesaksian warga sipil, dan berita alternatif yang tak bisa lagi ditutup-tutupi. Bagi mereka, ini bukan soal politik luar negeri yang jauh, melainkan isu kemanusiaan yang nyata. Sumber foto: Aljazeera – AFP Pergeseran Hati di Kampus dan Media Sosial Jika masuk ke kampus-kampus besar Amerika hari ini, mural, spanduk, hingga aksi duduk-diam mahasiswa yang menyerukan satu kata—Free Palestine—mudah ditemukan. Media sosial menjadi ruang utama yang membentuk kesadaran ini. Video anak-anak Gaza yang kehilangan rumah, ibu yang menangis di tenda pengungsian, atau suara takbir yang bercampur dengan ledakan, tersebar luas di media sosial. Solidaritas ini bukan sekadar ikut-ikutan. Bagi Generasi Z, membela Palestina menjadi bagian dari identitas mereka sebagai generasi yang menolak ketidakadilan. Isu rasisme, perubahan iklim, hingga kemerdekaan Palestina, semuanya mereka lihat sebagai satu benang merah: perjuangan untuk keadilan. Politik Amerika di Ambang Perubahan Pergeseran opini ini merembes ke ranah politik. Partai Demokrat kini menghadapi dilema: basis pemilih mudanya semakin keras menuntut agar pemerintah menghentikan dukungan buta kepada Israel. Sementara di Partai Republik—yang selama ini identik dengan pro-Israel—terlihat perpecahan internal. Jika 52 persen Republikan berusia di atas 35 tahun masih memihak Israel, angka itu anjlok menjadi hanya 24 persen di kalangan Republikan muda. Tekanan ini bisa mengubah wajah politik luar negeri Amerika di masa depan. Generasi Z adalah pemilih masa depan, dan suara mereka akan semakin dominan seiring memudarnya generasi lama. Tidak mustahil suatu hari kelak, ada presiden Amerika dari generasi ini yang berani menekan Israel menghentikan penjajahannya. Kata yang Dulu Tabu: Genosida Hal lain yang mengejutkan adalah bagaimana publik Amerika menilai tindakan Israel di Gaza. Empat dari sepuluh warga percaya bahwa yang terjadi di sana adalah genosida, dan lonjakan ini paling tajam di kalangan anak muda. Hampir separuh Generasi Z menyebut Israel melakukan genosida, sementara hanya 10 persen yang menyebutnya sebagai “pembelaan diri.” Istilah yang dulu tabu ini kini keluar dari mulut mahasiswa, aktivis muda, bahkan pemilih pemula. Mereka menyebut kehancuran Gaza bukan sebagai perang biasa, melainkan penghancuran sistematis atas sebuah bangsa. Perubahan bahasa ini adalah tanda perubahan moral: keberanian untuk menyebut sesuatu dengan namanya. Amerika yang Dipertanyakan Generasi muda juga mulai menggugat peran negaranya sendiri. Mayoritas warga—61 persen—percaya bahwa dukungan militer, diplomatik, dan ekonomi AS justru membuat Israel leluasa bertindak di Gaza. Bagi sebagian Republikan muda, bahkan muncul pandangan bahwa kebijakan luar negeri AS lebih berpihak pada Israel ketimbang pada rakyat Amerika sendiri. Di sinilah letak gejolaknya: sebuah generasi yang tidak hanya bersimpati pada Palestina, tetapi juga berani menanyakan, “Untuk siapa sebenarnya negara ini bekerja? Untuk rakyatnya, atau untuk sekutunya?” Harapan dan Bayang-bayang Bagi rakyat Palestina, perubahan ini ibarat secercah cahaya di tengah gelap. Dukungan nyata dari Washington mungkin belum terwujud, tetapi opini publik yang bergeser membuat politisi Amerika tak bisa lagi berpura-pura. Setiap bom yang jatuh di Gaza kini juga berarti hilangnya simpati jutaan anak muda yang aktif bersuara di dunia maya. Bagi Israel, tren ini adalah alarm keras. Perlindungan otomatis dari Amerika tidak bisa lagi dianggap abadi. Jika generasi muda Amerika konsisten, posisi Israel di masa depan bisa terguncang. Bagi dunia, terutama dunia Islam, fenomena ini menjadi catatan penting: bahwa kebenaran yang terus disuarakan—meski dari balik tembok propaganda—pada akhirnya menemukan pendengarnya. Penutup Reflektif untuk Santri Indonesia Sejarah mengajarkan bahwa perubahan besar sering kali lahir dari suara anak muda yang diremehkan. Generasi muda Amerika mungkin belum mampu menghentikan bom di Gaza, tapi mereka sudah menanam benih perubahan. Jika tren ini terus berlanjut, dalam satu atau dua dekade ke depan, peta politik luar negeri Amerika bisa berubah drastis—dan Palestina mungkin menemukan sekutu sejati di tempat yang paling tak disangka: di hati anak muda Amerika. Bagi santri di Indonesia, fenomena ini memberi pelajaran berharga. Bahwa perjuangan tidak selalu dimulai dari kekuatan politik, melainkan dari keberanian moral dan kejernihan hati nurani. Anak muda Amerika saja bisa tumbuh empati dan keberanian mereka, apalagi kita sebagai Muslim Indonesia yang mempunyai ikatan emosional yang kuat dan dekat dengan Muslim Palestina, Palestina dan Baitul Maqdis. Pertanyaannya: jika mereka di sana berani menyuarakan keadilan untuk Palestina, apa yang bisa kita lakukan di sini? Apakah cukup hanya simpati, ataukah kita juga siap menyalakan obor kecil itu—melalui doa, ilmu, dakwah, tarbiyah dan aksi nyata? Sebab sejarah tidak hanya ditulis oleh para pemimpin besar, tetapi juga oleh generasi muda yang berani menolak diam di hadapan ketidakadilan. (***) Penulis : Abdullah al-Mustofa Editor : Toto Budiman Sumber: The Anwar Sadat Chair for Peace and…

Unisma Bekasi Resmi Jadi Universitas ke-163 Milik Muhammadiyah

Thamrin HumrisSeptember 1, 2025September 1, 202505 mins

PP Muhammadiyah Resmi Akuisisi Universitas Islam 45 “UNISMA” Bekasi Bekasi – 1miliarsantri.net: Dunia pendidikan Bekasi kembali menggeliat dengan terciptanya momentum bersejarah, salah satu universitas dan merupakan universitas tertua di Bekasi “Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi” resmi diakuisisi oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Proses akuisisi Unisma oleh Muhammadiyah resmi terwujud dengan dilaksanakannya Penandatanganan akta notaris dan sejumlah dokumen pendukung berlangsung di Gedung Pascasarjana Unisma, pada Kamis 28 Agustus 2025, bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1447 H. Penandatanganan dokumen akuisisi yang berlangsung di Kota Bekasi dihadiri jajaran pimpinan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) 45 dan PP Muhammadiyah. Turut hadir Prof. Fauzan, Prof. Irwan Akib, Prof. Bambang Setiaji, Prof. Syafiq, serta Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Dr. Harun Joko Prayitno. Akuisi UNISMA oleh Muhammadiyah Berdampak Signifikan Menurut Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IV Jawa Barat, Dr. Lukman, akuisisi ini akan membawa dampak signifikan bagi peningkatan mutu Unisma. Integrasi dengan PP Muhammadiyah akan mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, hingga akreditasi institusi. Mengutip UMS.AC.ID Lukman melanjutkan, “Dengan diakuisisinya Unisma oleh PP Muhammadiyah, mutu dan layanan pendidikan akan semakin meningkat, sehingga berdampak pada kualitas riset, publikasi, hingga pencapaian akreditasi yang unggul.” Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Prof. Bambang Setiadji menyatakan, Unisma Bekasi sebagai perguruan tinggi yang mapan dan sudah tertata secara baik, ke depan diyakini akan menjadi salah satu perguruan tinggi unggulan yang dimiliki Muhammadiyah. “Unisma sudah bagus. Saya punya keyakinan akan semakin berkembang. Ini menjadi Perguruan Tinggi Muhammadiyah ke 163,” kata Prof Bambang, yang mantan rektor UMS ini. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Unisma Bekasi Berdiri sejak tahun 1982 dan memiliki wilayah seluas 10 hektar menjadikan Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi sebagai universitas pertama dan terbesar di Kota Bekasi. Sebagai lembaga yang menjamin standar mutu pendidikan, UNISMA Bekasi telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). UNISMA Bekasi lahir dari semangat pembangunan Kota Bekasi di Bidang Pendidikan. Pada tahun 1982 Bupati Bekasi saat itu sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) “45” Bekasi, H. Abdul Fatah, mendirikan Akademi Pembangunan Desa (APD) sebagai lembaga pendidikan masyarakat Bekasi. Atas semangat tersebut berdirilah Akademi Pembangunan Desa (APD) Bekasi yang mulanya bertempat di Gedung Juang 45 Bekasi. Akademi Pembangunan Desa (APD) inilah yang kemudian berkembang menjadi cikal bakal berdirinya lembaga Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi. Saat ini UNISMA Bekasi memiliki 7 Fakultas dengan 21 Program Studi dan 3 Program Magister. Kemudian untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa, UNISMA Bekasi memiliki 3 pilihan program kuliah yaitu reguler A, reguler B, dan reguler C. Selain fokus di bidang pendidikan, UNISMA Bekasi juga memiliki misi mengembangkan bakat, minat dan keahlian mahasiswa. Untuk itu UNISMA Bekasi menyediakan pelbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang dapat diikuti oleh mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas mereka. Dengan slogan Preparing the Future UNISMA Bekasi memiliki visi menghasilkan insan Khairu Ummah bagi masyarakat. Sehingga sarjana UNISMA Bekasi tak hanya mumpuni di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), namun juga disertai dengan akhlakul karimah.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Sumber : UNISMA.AC.ID dan UMS.AC.ID

Himbauan PJJ ‘Belajar di Rumah’ untuk TK/PAUD-SD dan SMP Antisipasi Situasi Keamanan dan Ketertiban Di Kabupaten Bekasi

Thamrin HumrisSeptember 1, 2025September 1, 202503 mins

Disdik Kabupaten Bekasi Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh Bekasi – 1miliarsantri.net: Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengeluarkan himbauan resmi untuk Satuan Pendidikan Jenjang TK/PAUD, SD dan SMP Negeri/Swasta untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terkait situasi yang berkembang saat ini. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melalui surat edaran bernomor 300/8683/Sekre/VIII/2025, perihal Himbauan Kegiatan Pembelajaran, menghimbau seluruh satuan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi mulai dari TK/PAUD, SD dan SMP melakukan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) PJJ mulai Senin 1 September hingga 3 September 2025. Surat himbauan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Imam Faturochman, ST, M.Si, dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan dan kondusivitas pelaksanaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan serta memperhatikan situasi yang sedang berkembang terhadap penyampaian aspirasi yang dilakukan di berbagai daerah. Himbauan Kegiatan Pembelajaran Ada dua himbauan yang ditujukan kepada Kepala Satuan Pendidikan Jenjang TK/PAUD, SD, dan SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Bekasi: 1.Kegiatan belajar mengajar pada hari Senin Rabu tanggal 1- 3 September 2025 dilaksanakan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 2.Adapun pelaksanaan BIAS untuk kelas 1 dan kelas 5 akan di tunda. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal terbaru akan kami sampaikan lebih lanjut. Imam memohon kepada para Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mendampingi serta membantu anak – anak selama proses pembelajaran (PJJ). Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tambun Selatan, Rija Sudrajat melalui pesan whatsapp membenarkan himbauan tersebut. Rija, Kepala Sekolah yang telah 2 tahun membuka Kelas Khusus Tahfidz Al Qur’an di SMP Negeri 4 Tambun Selatan, menegaskan “Hari ini juga guru mau brifing.” Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Sumber : KABUPATEN BEKASI dan lainnya

Presiden Instruksikan TNI-Polri Tidak Ragu Mengambil Langkah Tegas dan Terukur Terhadap Pelanggaran Hukum

Thamrin HumrisSeptember 1, 2025September 4, 202504 mins

Presiden Prabowo Menekankan Stabilitas Nasional Adalah Kunci Bagi Kebangkitan Ekonomi Bangsa Jakarta – 1miliarsantri.net: Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Ahad (Minggu-red) 31 Agustus 2025, dan salah satu hasilnya adalah Presiden adalah memberikan instruksi kepada TNI-Polri terkait keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia dan langkah tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Presiden Prabowo terus memantau memantau perkembangan situasi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan. Arahan ini tertutama terkait langkah tegas menjaga stabilitas nasional. Presiden : TNI – Polri Harus Tetap Solid Hasil Sidang Kabinet disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menhan menegaskan bahwa dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan situasi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan. Mengutip PRESIDENRI.GO.ID, ““Presiden dalam kaitan stabilitas nasional, memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama, dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ungkap Menhan Sjafrie. Dalam keterangan persnya, lebih lanjut Sjafri mngatakan, Presiden Prabowo memberikan instruksi agar TNI-Polri tidak ragu mengambil langkah tegas dan terukur terhadap pelanggaran hukum. Kepala Negara juga menekankan agar tindakan kriminal seperti perusakan fasilitas umum maupun penjarahan ditindak sesuai hukum. “Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah, pejabat yang mengalami penjarahan maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman,” Imbuhnya. Tugas Presiden Untuk TNI dan Polri PANGLIMA TNI Presiden Prabowo menugaskan Panglima TNI bersama jajaran kepala staf angkatan untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah penyalahgunaan sumber daya alam. KAPOLRI Kapolri diminta bekerja sama dengan Jaksa Agung mempercepat penegakan hukum terhadap semua pelanggaran di Tanah Air. Arahan Presiden Kepada Lembaga-Lembaga Pemerintah BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN) : ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkan Presiden Prabowo pada kesempatan pertama apabila terjadi dinamika yang timbul di lapangan. MENTERI DALAM NEGERI : ditugaskan untuk memastikan koordinasi antara pusat dan daerah agar berjalan dengan baik. “Juga mengikuti secara cermat perkembangan ekonomi yang dibutuhkan oleh rakyat. Oleh karena itu, ini adalah satu kebutuhan bersama, soliditas dari seluruh aparat pemerintah pusat maupun aparat pemerintah daerah,” jelas Sjafrie. Pesan Presiden Prabowo bahwa stabilitas nasional adalah kunci bagi kebangkitan ekonomi bangsa, ““Mari kita teruskan persatuan dan kesatuan nasional untuk terus berjuang meningkatkan kebangkitan ekonomi kita dengan stabilitas nasional yang kita wujudkan bersama-sama,” pungkasnya. Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Sumber : PRESIDEN.GO.ID

Tragedi Kemanusiaan Jurnalis di Gaza dan Kematian Jurnalisme Barat

Redaksi 1MS RebornAgustus 28, 2025Agustus 28, 202509 mins

Gaza – 1miliarsantri.net : Pada 25 Agustus 2025, langit Khan Younis kembali dipenuhi dentuman ketika dua serangan udara beruntun menghantam Nasser Hospital—satu-satunya rumah sakit besar di selatan Gaza. Tragedi kemanusiaan dalam serangan pertama menewaskan warga sipil dan jurnalis, lalu serangan kedua atau double-tap strike mengenai tim penyelamat dan rekan media yang datang. Di antara korban tewas adalah Hussam al-Masri (Reuters), Mariam Abu Dagga (Associated Press), Mohammed Salama (Al Jazeera), Moaz Abu Taha (Reuters), dan Ahmed Abu Aziz (Middle East Eye), beberapa di antaranya meregang nyawa saat kamera mereka masih menyala, menyiarkan detik-detik terakhir hidup mereka. Seolah nyawa jurnalis di Gaza yang memberitakan kebenaran fakta tentang genosida yang berlangsung secara massif, dianggap sebagai ancaman serius bagi Israel. Peristiwa ini menambah daftar panjang jumlah jurnalis Palestina yang tewas di Gaza sejak perang dimulai pada Oktober 2023, mencapai lebih dari 240 orang, angka yang menjadikan Gaza sebagai salah satu medan paling mematikan bagi wartawan dalam sejarah modern. (Reuters, 27/08/25). Namun di tengah gelombang duka itu, solidaritas global dari sesama jurnalis justru terasa nyaris sunyi, meninggalkan pertanyaan pahit yang terus menggema: ke mana suara kebebasan pers dunia ketika para wartawan Gaza menjadi sasaran, dan mengapa tidak ada gelombang solidaritas? “Saya Kehilangan Kata-Kata” Profesor studi media di Doha Institute for Graduate Studies, Mohamad ElMasry, mengaku tidak bisa lagi menyembunyikan rasa frustrasinya. “Israel telah berperang melawan jurnalisme sejak awal perang,” katanya kepada Al Jazeera. “Mereka tidak menyembunyikannya. Mereka sangat terbuka tentang ini.” Yang lebih mengejutkannya adalah sikap komunitas global. “Pertanyaan saya: di mana para jurnalis internasional? Di mana The New York Times? Di mana CNN? Di mana media arus utama Barat? Ketika jurnalis Charlie Hebdo terbunuh pada 2015, itu memicu kemarahan global berbulan-bulan. Itu jadi berita utama di semua media Barat. Dan saya memuji mereka atas solidaritasnya. Tapi sekarang, di mana kemarahan itu?” Kekecewaan ElMasry mencerminkan jurang moral yang kian melebar: kematian jurnalis di Paris dihormati sebagai tragedi global, sementara kematian jurnalis di Gaza diperlakukan sebagai catatan kaki. Keheningan yang Mengiris Kontras ini sulit diabaikan. Tahun 2015, ribuan orang turun ke jalan di Eropa membawa slogan “Je suis Charlie.” Politisi, seniman, hingga kepala negara memberikan pernyataan solidaritas. Media Barat memimpin kampanye global membela kebebasan pers. Kini, ketika jumlah jurnalis Palestina yang terbunuh jauh lebih banyak, responsnya nyaris nihil. Tidak ada headline besar yang mendominasi halaman depan koran internasional selama berbulan-bulan. Tidak ada hashtag mendunia yang memobilisasi solidaritas publik. Tidak ada pawai besar yang menuntut perlindungan pers. Diamnya media Barat, bagi banyak pengamat, lebih menyakitkan daripada bom itu sendiri. Karena di balik diam itu, tersimpan pesan bahwa nyawa wartawan Palestina dianggap kurang berharga Impunitas yang Terus Berulang Lembaga seperti CPJ (Committee to Protect Journalists) dan Human Rights Watch mencatat pola lama: tentara Israel berkali-kali menarget wartawan, namun hampir tak pernah ada yang dimintai pertanggungjawaban. Kasus Shireen Abu Akleh pada 2022 masih segar di ingatan—ditembak meski mengenakan rompi pers, dan sampai kini belum ada pelaku yang diadili. Impunitas ini memberi sinyal berbahaya: bahwa membungkam jurnalis Palestina tidak akan menimbulkan konsekuensi internasional. Dan selama media Barat memilih diam, pola ini akan terus berulang. Bias Narasi: Jurnalisme Kolonialis Mengapa newsroom besar begitu enggan bersuara? ElMasry menilai ini bukan sekadar kelalaian, melainkan konsekuensi dari bias naratif. Media Barat sering menggantungkan diri pada narasi resmi Israel, lalu mengulanginya tanpa verifikasi independen. Hasilnya, kematian wartawan Palestina direduksi sebagai “dampak sampingan” perang, bukan serangan sistematis terhadap kebebasan pers. Dalam istilah akademis, ini adalah bentuk jurnalisme kolonialis—di mana media global melanggengkan struktur kekuasaan kolonial: menentukan siapa yang pantas dianggap korban dan siapa yang suaranya bisa diabaikan. Orang Palestina direduksi menjadi statistik, bukan manusia dengan cerita. Padahal setiap wartawan yang gugur meninggalkan keluarga, kamera, dan kisah yang seharusnya menggugah hati dunia. Krisis Netralitas dan Profesionalisme Selama puluhan tahun, media Barat membangun citra sebagai pilar demokrasi, pembela kebenaran, dan suara moral global. Namun perang Gaza meruntuhkan klaim itu. Jika dua ratus lebih wartawan terbunuh tanpa memicu solidaritas global, apa arti netralitas yang selalu dikumandangkan? Jika newsroom besar takut bersuara lantang, lalu apa makna profesi ini selain sekadar bisnis berita? Krisis ini menyingkap bahwa yang mati di Gaza bukan hanya jurnalis Palestina, tetapi juga jiwa jurnalisme itu sendiri. Gaza sebagai Cermin Di Gaza, para jurnalis terus melaporkan meski tahu nyawa mereka menjadi taruhan. Mereka bekerja dari reruntuhan, dari tenda pengungsian, bahkan dari rumah sakit yang dibombardir. Mereka mempertaruhkan hidup untuk memastikan dunia tahu apa yang terjadi. Di sisi lain, jurnalis di Barat—yang bekerja dengan segala fasilitas dan keamanan—lebih sering memilih diam, atau berlindung di balik bahasa “netralitas” yang sebenarnya memihak status quo. Gaza akhirnya menjadi cermin pahit bagi jurnalisme global: memperlihatkan keberanian di satu sisi, dan ketakutan sekaligus kemunafikan di sisi lain. Sebuah Ajakan Mendesak Diam bukan lagi pilihan; diam berarti berkomplot dengan penindasan, bahkan mengkhianati profesi sendiri. Solidaritas seharusnya melintasi batas geopolitik, warna kulit, bahasa, atau paspor. Jika jurnalisme ingin tetap hidup sebagai profesi bermartabat, sebagai pilar demokrasi dan suara kebenaran, maka newsroom besar di Barat harus bangkit dari keheningan—menamai kebrutalan sebagai kebrutalan, menuntut perlindungan bagi rekan seprofesi di Gaza, dan mengembalikan martabat pers yang kini terancam terkubur bersama para wartawan Palestina yang gugur. Gaza telah memperlihatkan keberanian jurnalis lokal dalam kondisi mustahil; kini dunia menunggu, apakah rekan-rekan mereka di Barat siap berdiri, atau memilih membisu selamanya. (***) Penulis : Abdullah al-Mustofa Editor : Toto Budiman Foto : Reuters Sumber: Aljazeera https://www.aljazeera.com/opinions/2024/8/2/gaza-and-the-death-of-western-journalism https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/8/25/live-israel-intensifies-attacks-on-gaza-leaving-dozens-dead-in-a-day?update=3906499

Fakta Menyakitkan Bayi Gaza Diberi Minum Air Garam: Kisah Nestapa Orang Tua di Tenda Pengungsian

Redaksi 1MS RebornAgustus 27, 2025Agustus 27, 202508 mins

Gaza – 1miliarsantri.net : Di tengah teriknya musim panas Gaza, di sebuah tenda pengungsian yang hanya diselimuti kain tipis, seorang ayah terpaksa memberikan air bercampur garam kepada bayinya yang baru berusia 10 bulan. Fakta menyakitkan bayi Gaza diberi minum air garam, adalah kisah nestapa di tenda pengungsian. Bukan karena ia tak peduli, melainkan karena itulah satu-satunya “minuman” yang bisa ia berikan ketika susu dan makanan tak lagi terjangkau. Kisah memilukan ini datang dari keluarga Alaa al-Ramlawi, pengungsi dari wilayah utara Gaza yang kini berlindung di Kamp al-Bureij. Di tenda panas yang nyaris tak bisa menahan sengatan matahari, ia tinggal bersama anak-anaknya yang masih kecil. Si bungsu, bayi perempuan, menangis lapar setiap hari. Tapi susu formula yang seharusnya menjadi haknya, hanya bisa dibayangkan. Alaa mengaku dengan nada getir bahwa dirinya tidak mampu membeli susu atau bahkan popok untuk anak-anaknya. Ia mengatakan, ia terpaksa memberi air bercampur garam kepada bayinya agar perutnya tidak kosong. Ia sendiri merasa hancur sebagai seorang ayah, tetapi tidak ada pilihan lain. Kondisi fisiknya pun memperparah keadaan. Kakinya cedera parah dan telah dipasangi plat besi, membuatnya sulit bekerja. Tanpa pekerjaan dan tanpa penghasilan, mustahil baginya untuk membeli kebutuhan anak-anak. Susu formula memang tersedia di pasar Gaza, tetapi dengan harga sekitar 200 shekel per kaleng—jumlah yang sama dengan gaji sebulan penuh buruh harian. Bagi keluarga miskin seperti Alaa, harga itu setara dengan jurang pemisah antara hidup dan mati. Buah Simalakama yang Menyayat Hati Ibu Palestina Istri Alaa mengakui bahwa ia tahu air bercampur garam berbahaya bagi anak-anak, tetapi dengan getir ia bertanya, “Lalu apa yang harus kulakukan? Apakah mereka harus mati?” Baginya, menyodorkan botol berisi cairan asin memang menyakitkan, namun tetap lebih baik daripada melihat mereka kelaparan hingga kehilangan nyawa. “Di dalam hati, aku ingin menangis, hatiku hancur dari dalam, tapi aku tidak bisa melakukan apa pun,” ucapnya. Anak-anak yang hanya tahu rasa asin Di tenda itu, dua anak lain, Injood (3 tahun) dan Mahmoud (5 tahun), tumbuh dengan rasa asin air garam. Saat ditanya, Injood dengan polos menyebut bahwa ia “minum air garam.” Bagi usianya yang masih belia, itu sudah menjadi kebiasaan, bukan lagi hal aneh. Mahmoud, dengan wajah pucat dan suara lirih, mengaku minum air garam karena lapar. Ia berkata ingin sekali makan roti dari tepung putih, tetapi sudah hampir 20 hari ia tidak menyentuh sepotong pun. Terakhir kali ia makan roti adalah ketika seorang tetangga iba memberikan 2 kilogram tepung. Sejak saat itu, ia hanya bertahan dengan falafel murah, satu porsi dibagi bersama saudara-saudaranya, ditambah air dan garam agar perut tidak sakit. “Anak-anak Gaza kini tidak lagi sekadar kekurangan susu atau popok,” kata pewawancara Al Jazeera dalam laporannya, “tetapi mereka tidak punya makanan sama sekali, kecuali garam yang diyakini bisa menahan perut dari kerusakan.” Ironi di balik blokade Situasi tragis ini terjadi meskipun ada laporan bahwa sebagian barang telah masuk ke Gaza. Namun bagi sekitar 80 persen warga, harga-harga terlalu tinggi untuk dijangkau. Sehingga, masuknya barang-barang itu justru hanya mempertebal luka—seolah ada makanan di pasar, tetapi mustahil untuk dibeli. Alaa sendiri menggambarkan betapa mustahilnya keluar mencari bantuan. Ia pernah mencoba mendekati lokasi distribusi bantuan, tetapi malah menghadapi risiko ditembak. Akhirnya, ia kembali dengan tangan kosong, lalu kembali menyodorkan air bercampur garam kepada anak-anaknya. Nestapa yang terulang di ribuan keluarga Keluarga al-Ramlawi hanyalah satu dari puluhan ribu keluarga Gaza yang terperangkap dalam lingkaran kelaparan dan kemiskinan ekstrem. Cerita mereka bukan satu-satunya, melainkan cermin dari tragedi kolektif. Para orang tua di Gaza kini dipaksa membuat pilihan-pilihan mustahil: apakah membiarkan anak-anak mereka menangis kelaparan, atau memberi mereka air garam demi sekadar bertahan hidup sehari lagi? Di bawah tenda panas yang nyaris meleleh, setiap tetes air asin yang diteguk seorang anak adalah simbol kegagalan dunia untuk melindungi yang paling lemah. Gaza tidak hanya sedang berjuang melawan blokade, tetapi melawan pelan-pelan matinya generasi baru yang hanya mengenal rasa asin air garam, bukan manisnya susu atau lembutnya sepotong roti. Air Asin di Lidah Anak Gaza, Luka di Hati Kemanusiaan Di balik kisah keluarga al-Ramlawi, ribuan keluarga Gaza lainnya tengah menanggung penderitaan serupa. Bayi-bayi yang seharusnya mendapat susu justru dicekoki air garam, sementara para orang tua dipaksa menanggung rasa bersalah karena tak mampu memberi sebotol susu dan sepotong roti. Ini bukan sekadar tragedi Gaza, melainkan cermin kegagalan dunia. Setiap tegukan air asin di bibir anak Gaza adalah tanda bahwa kita memilih diam, sementara generasi kecil perlahan dikorbankan. Penderitaan ini bukan sekadar potret perang, melainkan panggilan moral bagi kita semua. Diam berarti ikut membiarkan mereka binasa dalam kelaparan dan kehausan. Inilah waktunya bagi kita untuk bersuara, mendesak keadilan, dan memberi dukungan nyata bagi rakyat Gaza. Karena masa depan mereka tidak boleh berakhir di tenda-tenda pengungsian, tetapi harus lahir dari keberanian dunia untuk memilih kemanusiaan di atas segalanya. Pertanyaannya adalah: “Sampai kapan kita rela hanya menjadi saksi bisu?” (***) Penulis : Abdullah al-Mustofa Editor : Toto Budiman Foto : VOA Indonesia Sumber: Kanal YouTube Al Jazeera Mubasher https://youtu.be/Rle0z8HNu6s?si=aWsMLa1jxc8Inhp5

Persib Bandung Resmi Umumkan Kedatangan Thom Haye Dalam Skuad Maung Bandung

Thamrin HumrisAgustus 27, 2025Agustus 27, 202505 mins

Foto Thom “El Profesor” Haye (Dok. PERSIB BANDUNG) Wilujeng Sumping Thom Haye “El Profesor” Pemain Termahal Di Super League Bandung – 1miliarsantri.net: PERSIB Bandung secara resmi telah memperkenalkan mengumumkan kedatangan gelandang naturalisasi Timnas Indonesia, Thom Haye, sebagai bagian dari skuad Maung Bandung untuk musim 2025/2026. Terlihat dari tampilan laman resmi persib.co.id terpampang foto Thom Haye disertai ucapan “Wilujeng Sumping Thom Haye.” Kedatangan EL Profesor julukan Haye tentu saja menyita perhatian publik tanah air dan jagat sepak bola dunia, dan disebut sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di BRI Super League, diperkirakan bayarannya mencapai Rp 750 juta per bulan. Thom Haye bergabung ke Persib Bandung dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Almere City berakhir pada Juli 2025. Itu artinya Persib tidak perlu mengeluarkan biaya transfer, hanya menanggung nilai kontrak serta gaji pemain yang disebut-sebut menjadi tertinggi di Super League musim ini. Kehadiran El Profesor Strategis Bagi Persib Bandung Bergabungnya El Profesor dinilai sangat strategis – kehadirannya merupakan kolaborasi pengalaman tinggi di Eropa dengan pengabdian di Timnas Indonesia. Kemampuan Haye tentu diharapkan mampu menjadi sosok pengatur tempo di lini tengah Maung Bandung dan memperkuat kapasitas tim dalam menghadapi kompetisi domestik maupun Asia. Lahir dengan nama Thom Jan Marinus Haye lahir di Amsterdam, Belanda, pada 9 Februari 1995. Pemain berpostur tinggi 1,87 m, ia memiliki fleksibilitas sebagai gelandang tengah—bisa berperan sebagai defensive midfielder maupun deep-lying playmaker. “El Profesor” julukan yang disematkan padanya karena kemampuan membaca permainan, visi umpan yang tajam, dan penguasaan ritme permainan yang matang. Karir “KLUB” Thom Haye Thom Haye mengawali karir di Akademi AZ Alkmaar sejak 2006, Haye promosi ke tim utama pada 2012. Debut tim utama pada 2014, kemudian bermain selama empat musim di AZ, mencatatkan puluhan penampilan, gol, dan kontribusi di kompetisi Eropa. Dia kemudian melanjutkan karier di Willem II (2016–2018), mencetak lima gol dalam 65 pertandingan. Kemudian Haye berlabuh di Lecce di Italia (2018–2019), 13 penampilan tanpa gol, lalu kembali ke Belanda memperkuat ADO Den Haag, dipinjam ke NAC Breda, dan akhirnya kembali sebagai pemain tetap di NAC Breda. Karir Profesor makin kinclong saat memperkuat SC Heerenveen (2022–2024), tampil gemilang dengan total 81 penampilan dan tujuh gol. Musim 2024/2025, Haye memperkuat Almere City, sebelum resmi menjadi free agent pada Juli 2025 Karir “INTERNASIONAL” Thom Haye Thom “El Profesor” bersama rekan-rekannya di Timnas Indonesia (Foto: dok PSSI) Thom tercatat pernah memperkuat Belanda di level U-15 hingga U-21, termasuk menjadi juara UEFA European U-17 Championship dua kali (2011, 2012). Tahun 2024 babak baru karir Thom Haye, dia memilih bergabung dengan Timnas Indonesia. Haye memutuskan untuk mewakili Timnas Indonesia melalui status naturalisasi pada awal 2024. Debut manis diawal karir bersama Timnas Merah Putih terjadi pada Maret 2024 pada laga Kualifikasi Piala Dunia, di mana ia menyumbang assist saat Indonesia menang 3–0 atas Vietnam. Gol perdana El Profesor terjadi pada laga Indonesia versus Filipina, Timnas Garuda menang 2-0. Hingga Juni 2025, Haye sudah mengoleksi 14 caps dan 2 gol untuk Garuda.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris

Ancaman Tarif AS Guncang Pasar, Tapi Raksasa Chip Malah Naik

Glancy VeronaAgustus 27, 2025Agustus 27, 202506 mins

Surabaya – 1miliarsantri.net: Pasar Asia kembali terguncang setelah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman tarif 100 persen terhadap produk impor strategis, termasuk semikonduktor dan farmasi. Kebijakan ini menargetkan khususnya produk dari Tiongkok, dan memunculkan ketidakpastian di pasar global. Namun, reaksi pasar tidak sepenuhnya negatif. Saham raksasa teknologi seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Samsung Electronics, dan SK Hynix justru melonjak dalam dua hari terakhir. Lonjakan ini terjadi setelah beredar laporan bahwa perusahaan yang memiliki pabrik di Amerika Serikat kemungkinan akan dikecualikan dari tarif tersebut. Investor melihat peluang besar bagi perusahaan yang telah lebih dahulu berinvestasi di manufaktur domestik AS. TSMC saat ini tengah membangun pabrik chip miliaran dolar di Arizona, sementara Samsung dan SK Hynix memperluas fasilitas di Texas. Langkah ini memberi keuntungan strategis karena mereka dapat memenuhi permintaan pasar AS tanpa terhalang tarif tinggi. Proteksionisme vs Realitas Rantai Pasok Global Meski narasi “America First” telah menjadi ciri khas Trump sejak 2016, kenyataannya memutus rantai pasok global bukan perkara mudah. Satu unit chip modern bisa melibatkan desain di AS, fabrikasi di Taiwan atau Korea Selatan, dan perakitan di Malaysia atau Tiongkok. Struktur produksi yang telah melebur dalam ekosistem lintas negara membuat pemisahan total menjadi tantangan besar. Perusahaan semikonduktor Tiongkok seperti SMIC menegaskan bahwa dampak tarif era Trump sebelumnya tidak sedramatis yang diperkirakan. Dukungan permintaan domestik serta program substitusi impor justru memperkuat posisi mereka. Bagi Beijing, tekanan eksternal menjadi pemicu untuk mempercepat kemandirian teknologi dan memperluas kapasitas produksi dalam negeri. Menurut laporan Brookings Institution, relokasi pabrik ke AS memang meningkatkan nilai tambah domestik, tetapi tidak menghapus ketergantungan pada pemasok global, terutama untuk bahan baku dan peralatan produksi. Kebijakan tarif lebih bersifat menggeser lokasi produksi daripada merevolusi rantai pasok. Di sisi lain, pemerintah Tiongkok secara terbuka menolak langkah tarif tambahan ini, menyebutnya berpotensi merusak stabilitas perdagangan global. Sikap serupa disuarakan oleh negara-negara Asia lain seperti Singapura, Malaysia, dan Jepang yang ekonominya bergantung pada ekspor elektronik dan komponen teknologi. Dampak Pasar dan Risiko bagi Industri AS Sendiri Ancaman tarif ini langsung terasa di pasar mata uang dan saham. Indeks dolar AS menguat karena investor memburu aset aman, sementara yen Jepang dan won Korea Selatan melemah. Bursa Tokyo dan Seoul mencatat penurunan akibat aksi ambil untung dan kekhawatiran akan volatilitas perdagangan. Namun, proteksionisme tidak serta merta menguntungkan industri chip dalam negeri AS. Produsen seperti Intel dan AMD masih mengandalkan komponen dan teknologi dari luar negeri untuk menjaga efisiensi biaya dan kecepatan inovasi. Jika tarif diberlakukan secara luas, biaya produksi bisa meningkat signifikan. Center for Strategic and International Studies (CSIS) memperingatkan bahwa kebijakan tarif yang terlalu agresif dapat menghambat proyek infrastruktur teknologi besar, termasuk pengembangan kecerdasan buatan (AI), layanan cloud, dan pusat data. Gangguan pasokan chip dapat memperlambat miliaran dolar investasi yang sedang berjalan di sektor digital. Selain itu, beberapa analis menilai ancaman tarif ini mungkin lebih merupakan strategi negosiasi Trump jika ia kembali berkuasa pada 2025. Taktik serupa digunakan saat renegosiasi NAFTA menjadi USMCA pada 2018, di mana ancaman tarif digunakan untuk mendorong kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi AS. Politik, Ekonomi, dan Masa Depan Industri Teknologi Hingga kini, Gedung Putih belum merilis rincian resmi soal rencana tarif 100 persen ini. Tanpa kejelasan aturan, pelaku industri dan mitra dagang AS harus berspekulasi dan menyiapkan strategi cadangan. Banyak pihak menilai bahwa upaya membatasi perdagangan teknologi lintas negara pada akhirnya akan bertabrakan dengan kebutuhan industri itu sendiri. Teknologi modern lahir dari kolaborasi global, dan memisahkan komponen dalam rantai pasok justru berisiko memperlambat inovasi. Pasar masih menunggu langkah lanjutan Trump dan respon negara-negara yang terdampak. Apakah kebijakan ini akan menjadi awal dari perang dagang babak baru atau hanya bagian dari strategi diplomasi ekonomi, jawabannya akan menentukan arah industri teknologi global dalam beberapa tahun mendatang. Yang jelas, ancaman tarif ini kembali menegaskan bahwa teknologi dan politik tidak bisa dipisahkan di era globalisasi. Di satu sisi, proteksionisme berusaha membangun batas; di sisi lain, realitas industri modern justru menuntut keterhubungan tanpa sekat. Penulis: Faruq Ansori Editor: Glancy Verona Foto by AI

Kesenjangan Regulasi AI Picu Kekhawatiran Negara Berkembang

Glancy VeronaAgustus 27, 2025Agustus 27, 202506 mins

Brussels – 1miliarsantri.net: Penerapan resmi Artificial Intelligence Act (AI Act) oleh Uni Eropa mulai 1 Agustus 2024 menandai era baru pengaturan kecerdasan buatan (AI) secara komprehensif. Regulasi ini diberlakukan bertahap selama 6 hingga 36 bulan ke depan, menjadi tonggak penting dalam memastikan penggunaan AI yang aman, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul kekhawatiran serius bahwa kesenjangan regulasi antara Eropa dan negara-negara berkembang akan membuka celah bagi perusahaan teknologi global untuk memanfaatkan wilayah yang pengawasannya lemah sebagai lokasi eksperimen teknologi baru. AI Act: Standar Ketat Uni Eropa untuk Risiko Tinggi AI Act mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat risiko. Sistem berisiko tinggi, seperti pengenalan wajah, penilaian otomatis dalam perekrutan, dan pemantauan massal, diwajibkan menjalani audit independen, memenuhi standar transparansi teknis, serta menyampaikan laporan berkala. Sementara itu, sistem yang dianggap menimbulkan risiko tak dapat diterima, seperti manipulasi perilaku menggunakan subliminal techniques atau social scoring oleh pemerintah, dilarang total. Tujuan utama AI Act adalah membangun kepercayaan publik terhadap AI sekaligus melindungi hak-hak dasar warga Eropa. Namun, laporan European Digital Rights (EDRi) pada Juli 2025 menyoroti fenomena regulatory arbitrage di mana perusahaan mencari pasar dengan regulasi longgar untuk menguji sistem yang mungkin gagal memenuhi standar ketat Eropa. Menurut EDRi, kondisi ini berpotensi menciptakan ekosistem global yang timpang, di mana masyarakat di negara dengan regulasi lemah menjadi “kelinci percobaan” teknologi berisiko tanpa perlindungan memadai. Negara Berkembang di Persimpangan Risiko dan Kebutuhan Organisasi pemantau hak digital seperti Access Now dan AlgorithmWatch menilai, tren penerapan AI di negara berkembang semakin mengkhawatirkan. Wilayah dengan perlindungan data rendah dan akses hukum terbatas menjadi target implementasi sistem AI skala besar, seperti pengenalan wajah di ruang publik atau penilaian otomatis untuk distribusi bantuan sosial. Masalah utamanya adalah mekanisme koreksi hampir tidak ada ketika sistem melakukan kesalahan, sehingga hak-hak warga terancam. Meski UNESCO telah merilis rekomendasi etika global AI sejak 2021, adopsinya masih minim. Data Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI) menunjukkan, hanya 12% negara di Afrika dan Asia Selatan yang telah memiliki kerangka hukum AI yang berjalan efektif hingga pertengahan 2025. Ketiadaan regulasi ini memperbesar ketimpangan digital dan membuka peluang terjadinya diskriminasi algoritmik. Laporan tahunan Center for AI and Digital Policy (CAIDP) pada 2025 menyebut, lebih dari 60% negara belum memiliki kebijakan AI yang mengikat secara hukum. Asia Tenggara dan Afrika Sub-Sahara disebut sebagai dua wilayah paling rentan karena ketergantungan tinggi pada platform asing dan lemahnya infrastruktur hukum. CAIDP juga mencatat, dalam dua tahun terakhir terdapat sekitar 30 proyek uji coba AI oleh korporasi multinasional di luar yurisdiksi utama mereka, banyak di antaranya tanpa pengawasan publik. Proyek ini mencakup analisis emosi di aplikasi pendidikan, penyortiran dokumen pemerintah secara otomatis, hingga pengenalan wajah di perkotaan. Tantangan Global: Dari Etika hingga Geopolitik Laporan Global AI Index 2025 dari Tortoise Media mengungkap hanya 10 negara yang memiliki kombinasi kuat antara inovasi AI, infrastruktur, dan tata kelola hukum. Negara dengan skor rendah pada indikator governance cenderung memiliki celah hukum yang mudah dimanfaatkan oleh aktor teknologi internasional. Organisasi Digital Freedom Forum menyoroti bahwa sebagian besar negara berkembang belum memiliki mekanisme ganti rugi hukum ketika AI menyebabkan kerugian atau diskriminasi. Bahkan, sering kali data pribadi warga digunakan untuk melatih model AI tanpa persetujuan sah, sebuah praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan data internasional. Meski belum ada skandal besar yang mencuat, para analis memperingatkan bahwa penundaan regulasi hanya akan memperbesar risiko di masa depan. Dalam konteks ini, AI bukan sekadar isu teknologi, melainkan juga persoalan geopolitik dan ekonomi global. Ke depan, AI Act Uni Eropa diprediksi akan menjadi tolok ukur global. Namun, keberhasilan standar ini untuk menciptakan dampak positif yang merata sangat bergantung pada kerja sama lintas kawasan. Tanpa harmonisasi regulasi, AI justru berpotensi memperdalam ketimpangan global dalam hal kontrol, akuntabilitas, dan keadilan algoritmik. Penulis: Faruq Ansori Editor: Glancy Verona Foto By AI

Mesir Teken Kontrak Impor Gas dari Israel

Glancy VeronaAgustus 27, 2025Agustus 27, 202507 mins

Kairo – 1miliarsantri.net : Pemerintah Mesir secara resmi menandatangani kontrak impor gas alam dari Israel senilai lebih dari 35 miliar dolar AS (sekitar Rp570 triliun). Kesepakatan ini akan berlaku selama dua dekade, dengan pasokan gas pertama dijadwalkan pada 2026. Gas akan disalurkan dari ladang Leviathan di Laut Mediterania menuju terminal pengolahan di Mesir melalui pipa bawah laut. Kesepakatan ini melibatkan perusahaan energi besar seperti NewMed Energy, Chevron, dan Israel Natural Gas Lines. Kontrak baru memungkinkan ekspor gas dari ladang Leviathan naik dari 4,5 miliar meter kubik per tahun menjadi hampir 12 miliar meter kubik pada 2029. Selama masa berlaku hingga 2040, total volume pasokan akan mencapai 130 miliar meter kubik. Mesir, yang beberapa tahun lalu masih menjadi eksportir gas, kini beralih menjadi importir akibat menurunnya produksi di ladang Zohr dan meningkatnya konsumsi domestik. Gas impor dari Israel akan diolah menjadi LNG (liquefied natural gas) di terminal Mesir, kemudian diekspor kembali terutama ke pasar Eropa. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mempertahankan posisi Mesir sebagai pusat distribusi energi di kawasan Mediterania Timur. Namun, pengumuman kontrak ini terjadi di tengah konflik sengit Israel–Palestina di Gaza, yang membuat hubungan politik kedua negara memanas. Pemerintah Mesir sebelumnya secara terbuka mengutuk serangan Israel dan berperan sebagai mediator perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Kontras antara retorika politik dan kebijakan energi ini memicu kritik, baik di dalam negeri maupun di komunitas internasional. Menteri Energi Israel, Eli Cohen, menyebut kontrak ini sebagai “yang terbesar dalam sejarah Israel” dan menganggapnya sebagai bukti keberhasilan diplomasi energi pasca Abraham Accords 2020. Bagi Mesir, kesepakatan ini dipandang lebih hemat biaya dibanding impor LNG langsung dari pasar global, mengingat negara itu sempat membeli hingga 160 kargo LNG pada awal 2025 untuk memenuhi kebutuhan energi. Krisis Energi dan Tekanan Geopolitik Perubahan posisi Mesir dari eksportir menjadi importir gas tidak lepas dari tantangan serius dalam sektor energi. Penurunan produksi domestik, lonjakan konsumsi, serta fluktuasi harga energi global mendorong Mesir mencari sumber pasokan yang lebih stabil dan ekonomis. Krisis pasokan semakin parah saat perang Israel–Iran meletus pada Juni 2025, menyebabkan penghentian sementara ekspor gas dari ladang Leviathan dan Karish. Selama periode tersebut, Mesir terpaksa beralih ke bahan bakar alternatif seperti solar dan LNG, yang biayanya lebih tinggi dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Kondisi ini membuat Mesir semakin rentan terhadap gangguan pasokan energi. Setiap gejolak politik atau ketegangan keamanan di kawasan berpotensi mengganggu kelancaran suplai dan menekan perekonomian domestik. Penurunan pendapatan dari Terusan Suez, yang menjadi salah satu sumber devisa utama negara, turut memperburuk situasi. Sejumlah pengamat internasional memandang kesepakatan gas dengan Israel sebagai kompromi antara kebutuhan pragmatis dan tekanan politik. Mesir menghadapi pilihan sulit: mengamankan pasokan energi demi stabilitas ekonomi atau mempertahankan konsistensi sikap politik terhadap Israel. Dilema Moral dan Citra Diplomasi Mesir Reaksi publik Mesir terhadap kesepakatan ini cukup keras. Demonstrasi pro-Palestina merebak di berbagai kota, menuntut pemerintah mengambil langkah tegas terhadap Israel. Banyak warga menilai kontrak gas ini bertentangan dengan sikap resmi Mesir yang mengecam operasi militer Israel di Gaza. Bagi Mesir, tantangan utamanya adalah mempertahankan citra sebagai pendukung Palestina sekaligus mitra strategis dalam diplomasi Timur Tengah. Sebagai salah satu mediator utama konflik Gaza, Mesir selama ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi perundingan gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan. Namun, hubungan energi yang semakin erat dengan Israel berisiko mengikis kepercayaan publik dan kredibilitas diplomatiknya. Sejak 2020, Israel telah memasok sekitar 23,5 miliar meter kubik gas ke Mesir di bawah perjanjian awal senilai 60 miliar meter kubik. Kontrak baru ini memperluas hubungan tersebut, sekaligus memperkuat ketergantungan Mesir pada pasokan gas Israel. Pertanyaan yang kini muncul adalah apakah Mesir akan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan prinsip politik? Ataukah tekanan kebutuhan energi akan memaksa Kairo terus memilih jalur pragmatis, meski mengorbankan sebagian kredibilitas di mata dunia Arab? Bagi pemerintah Mesir, kesepakatan senilai 35 miliar dolar AS ini adalah upaya untuk mengamankan pasokan energi jangka panjang, menghindari lonjakan biaya impor, dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi global yang tidak menentu. Namun, konsekuensi politiknya dapat menjadi beban diplomatik yang panjang, terutama jika konflik Gaza terus berlanjut dan opini publik domestik semakin vokal. Pada akhirnya, kebijakan ini mencerminkan dilema klasik banyak negara di kawasan: bagaimana menyeimbangkan kepentingan nasional dalam bidang energi dan ekonomi dengan komitmen moral serta posisi politik di panggung internasional. Penulis: Faruq Ansori Editor: Glancy Verona Foto by AI