Gelar Festival Ekonomi Syariah, BI Jatim Target Transaksi UMKM Rp2 Miliar

Surabaya — 1miliarsantri.net : Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2024 akan digelar Jumat (13/9/2024) hingga Minggu (15/9/2024) di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Jawa Timur menarget bisa menghasilkan transaksi untuk UMKM Showcase Rp 2 miliar dan dikunjungi 80 ribu orang. Menurut Kepala KPw BI Jatim, Erwin Gunawan Hutapea, FESyar ini adalah bagian dari tiga fokus utama Bank Indonesia dalam konteks pendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. “Tiga fokus utama itu digitalisasi, mendorong pertumbuhan UMKM dan mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. FESyar ini bagian dari fokus ketiga kami,” terangnya kepada 1miliarsantri.net, Selasa (11/9/2024). Pihaknya mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah karena BI yakin ekonomi dan keuangan syariah itu merupakan salah satu motor pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan, untuk mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah itu harus dilakukan dengan pendekatan yang sifatnya end to end. Jadi pendekatan bersifat komprehensif sehingga bicara tidak hanya sektor keuangan tapi kita bicara halal lifesyle mulai dari kegiatan produksi kemudian fasilitasinya oleh sistem keuangan sampai kegiatan konsumsi pendekatan harus end to end. FESyar ini, kata Erwin, merupakan etalase untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan nanti puncaknya akan digelar di Jakarta yakni Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). FESyar di Jawa Timur ini merupakan FESyar Jawa yang merupakan gabungan dari KPw BI di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Kalau di Jawa pasti FESyar digelar di Jawa Timur atau Surabaya karena sejarah ISEF itu berasal dari Surabaya. Kalau di pulau lain FESyar-nya digelar bergilir dari satu provinsi ke provinsi yang lain,” tuturnya. FESyar tahun 2024 ini memang sengaja tidak digelar di hotel atau pusat perbelanjaan seperti sebelumnya. Kali ini di Masjid Nasional Al Akbar yang merupakan ikon dari pusat peradaban Islam. Sisi kegiatan banyak ysng dilakukan mulai seminar talkshow, lomba-lomba mulai dari TK hingga remaja, dewasa hingga profesional..Ada etalase khusus UMKM Syariah, ada Business Matching, Syariah Forum serta lainnya. Tujuannya untuk mempertemukan pelaku bisnis syariah dengan dunia perbankan syariah dan juga dengan investor dan buyer dari dalam dan luar negeri. Di ajang ini juga didatangkan Habib Syekh untuk takbir Akbar, ada juga Gus Iqdam untuk memberikan tausiah serta puncaknya akan hadir grup band GIGI dari Jakarta. Deputi Kepala KPw BI Jatim, Noor Nugroho menambahkan kegiatan FESyar ini secara garis besar akan dikelompokkan menjadi tiga kegiatan. Pertama Syariah Forum dimana akan ada 9 sesi dalam bentuk talkshow, edukasi mengenai ekonomi dan keuangan syariah.. Kedua adalah Businesss Matching. Yang akan mempertemukan UMKM syariah dengan perbankan untuk pembiayaan. Juga mendatangkan mitra dari dalam dan luar negeri. Dan yang ketiga adalah Syariah Ekonomi Fair yang akan ada saat opening hingga penutupan kegiatan. “Jadi jangan lewatkan kegiatan ini karena akan sangat bermanfaat untuk masyarakat,” pungkas Nugroho. (har) Baca juga :

Read More

Kompetisi Sains Madrasah, Diikuti Siswa Siswi Non Muslim Juga

Ternate — 1miliarsantri.net : Kompetisi Sains Madrasah (KSM) 2024 di Ternate, Maluku Utara, ternyata tidak hanya diikuti siswa muslim. Ada juga sejumlah siswa dari berbagai latar belakang agama yang ikut berkompetisi dalam ajang tahunan ini. Bertempat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, KSM 2024 menunjukkan sisi inklusifnya dengan melibatkan peserta dari sekolah umum dengan latar belakang agama yang berbeda. Ini menjadikan KSM sebagai contoh nyata keberagaman dalam dunia pendidikan. Salah satu sorotan dari KSM 2024 adalah partisipasi tim dari SMP Darma Yudha Riau, yang terdiri dari siswa beragama Islam, Kristen, dan Buddha. Kehadiran mereka ikut memberi warna inklusi dan keberagaman yang diusung KSM tahun ini. KSM 2024 membawa angin segar dengan menghadirkan kategori baru untuk madrasah inklusif, madrasah di daerah terpencil (wilayah 3T), dan madrasah dengan siswa berkebutuhan khusus. Langkah ini menegaskan komitmen KSM untuk membuka akses dan kesempatan bagi semua peserta tanpa memandang latar belakang. Dari Tingkat Kecamatan hingga NasionalProses menuju KSM 2024 dimulai dari tingkat kecamatan, dilanjutkan ke kabupaten, dan akhirnya ke tingkat provinsi atau nasional. Setiap tahapan kompetisi membutuhkan persiapan yang matang dan kerja keras. Tim dari SMP Darma Yudha Riau menjalani proses yang menantang, dari mempelajari materi hingga beradaptasi dengan format soal KSM yang sering berubah. Meskipun menghadapi tantangan, terutama dalam hal integrasi Islam dalam soal-soal, peserta dari sekolah umum ini menunjukkan dedikasi tinggi. Misalnya, Bryan, siswa beragama Kristen. “Kadang kami mendapatkan soal terkait ayat-ayat Al-Qur’an atau jumlah ayat dalam surat tertentu. Kami sering bertanya kepada teman kami yang beragama Islam untuk memahami soal tersebut.” Bagi Bryn dan Felicia, tantangan terbesar adalah beradaptasi dengan konteks Islam dalam soal matematika dan IPA. Meskipun demikian, mereka tetap berusaha keras dengan memanfaatkan buku-buku pelajaran dan melakukan latihan di perpustakaan untuk mempersiapkan diri. “Untuk menghadapi soal sains, kami menggunakan buku-buku kami sendiri dan berlatih di perpustakaan. Kami belajar dan beradaptasi dengan konteks yang mungkin belum familiar bagi kami,” ujar mereka. Dukungan Penjurian dan Harapan Masa DepanPeserta KSM 2024 mengapresiasi dukungan dan keterbukaan penjurian, yang memfasilitasi komunikasi dan memberikan bimbingan selama kompetisi. Mereka berharap agar KSM di masa depan terus mendukung keberagaman dan membuka kesempatan bagi semua sekolah. “Kompetisi ini adalah tantangan yang menyenangkan dan memotivasi kami untuk belajar lebih banyak. Kami berharap KSM akan terus memberikan kesempatan yang adil dan mendukung keberagaman,” tambah salah satu peserta.(ion) Baca juga :

Read More

Gusdurian Sampaikan Seruan Moral Jelang Pilkada 2024

Jakarta — 1miliarsantri.net : Gusdurian menyampaikan seruan moral menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Seruan ini diungkapkan Direktur Jaringan Gusdurian Hj Alissa Qotrunnada Munawaroh (Alissa Wahid). Dia mengimbau masyarakat agar tidak saling berbenturan satu sama lain dan membuat perpecahan akibat berbeda pilihan pada Pilkada. Alissa juga sangat mendorong agar Pilkada dapat dilakukan dengan semangat persatuan yang berasal dari masyarakat. “Jangan sampai gara-gara Pilkada, terjadi benturan antarmasyarakat yang sebenarnya merupakan bagian dari permainan politik para politisi,” tegasnya kepada media, Ahad (8/9/2024). Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini juga meminta para politisi untuk tidak menggunakan sentimen-sentimen atau kalimat yang dapat memecah-belah kelompok masyarakat ketika kampanye, hanya demi mendapatkan dukungan suara. “Kami berharap para politisi tidak menggunakan sentimen-sentimen yang memecah-belah kelompok masyarakat hanya untuk mendapatkan dukungan suara, misalnya menggunakan sentimen agama dan suku,” sambungnya. Putri sulung Presiden Ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu meminta masyarakat agar tidak terprovokasi, apalagi sampai bersitegang dengan orang-orang terdekat “Kedua, masyarakat jangan mau hanya karena urusan pilihan calon kepala daerah kita kemudian menjadi pecah dengan orang-orang terdekat seperti keluarga dan tetangga kita,” tegasnya. Perpecahan antarmasyarakat sebisa mungkin tidak akan terjadi, karena menurut Alissa, para politisi akan kembali bergabung satu sama lain saat Pilkada sudah selesai nanti. “Maka dari itu masyarakat jangan mau dipecah belah hanya karena urusan seperti Pilkada. Ketahuilah, setelah selesai Pilkada siapa pun yang menang, para politisi ini, akan kembali beraliansi,” jelas Alissa. Dia mengingatkan bahwa Pilkada hanya merupakan bagian dari dinamika dan politik rutinan saja, sehingga masyarakat mesti mampu menolak jika diprovokasi untuk berpecah-belah. “Kalau para politisi yang kita pilih saja dengan mudah kemudian berdamai usai Pilkada, kenapa kita mau dipecah-pecah dengan sentimen yang penuh dengan kebencian?” lanjutnya. Jaringan Gusdurian merupakan komunitas independen yang tidak terlibat terhadap pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Hal itu pernah disampaikan Alissa wahid pada 2023. “Silahkan mendukung dan memilih atas pertimbangan pribadi, jangan bawa nama organisasi Gusdurian ya. Jaringan Gusdurian tetap komit untuk tidak terlibat politik praktis. Perjuangan kita jangka panjang, bukan untuk urusan 5 tahunan,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Read More

BPJPH Tegaskan Sertifikasi Halal untuk Jasa Pendistribusian

Jakarta — 1miliarsantri.net : Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memastikan kewajiban sertifikasi halal diberlakukan sesuai ketentuan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) bagi sejumlah jenis produk yang mencakup barang dan jasa. Sektor jasa yang dikenai kewajiban bersertifikat halal antara lain jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan dan jasa penyajian. Ketujuh macam jasa tersebut juga hanya dikenakan kewajiban sertifikasi halal jika diperuntukkan bagi makanan, minuman, obat dan kosmetik. Dengan demikian maka sektor jasa di luar ketujuh macam jasa yang telah disebut di atas atau jasa yang masuk dalam ketujuh macam jasa tersebut namun tidak diperuntukkan bagi makanan, minuman, obat dan kosmetik tidak dikenakan kewajiban bersertifikat halal. Berdasarkan ketentuan regulasi tersebut, maka tidak benar ketika muncul pemberitaan di media yang menyatakan bahwa truk wajib bersertifikat halal. “Dari ketujuh macam jasa tersebut, untuk jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian dikelompokkan sebagai jasa logistik. Kewajiban sertifikasi halal atas jasa logistik ini juga hanya yang diperuntukkan bagi jasa logistik yang digunakan untuk memfasilitasi produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik.” ungkap Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham. Kewajiban sertifikasi halal atas jasa logistik makanan, minuman, obat, dan kosmetik hanya dikenakan bagi pihak ketiga yang menyediakan jasa logistik saja tanpa menghasilkan barang. Sedangkan pelaku usaha makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang memiliki fasilitas penyimpanan, pengemasan, dan pendistribusian untuk produknya sendiri tidak perlu mengajukan sertifikasi jasa logistik yang terpisah dengan sertifikasi produk barangnya. Hal tersebut terjadi karena pada saat pelaku usaha mensertifikasi halal barangnya sudah mencakup juga aspek jasa logistik yang dimiliki perusahaan tersebut. “Dengan demikian disini saya tegaskan hal ini untuk meluruskan adanya pemahaman keliru bahwa truk atau kendaraan pengangkut yang harus bersertifikat halal. Sesuai regulasi, yang benar adalah jasa logistiknya yang wajib bersertifikat halal.” terang Aqil menjelaskan. “Prinsipnya jaminan kehalalan produk harus memenuhi prinsip ketertelusuran atau traceability produk, dari awal produksi sampai dengan produk diterima konsumen. Sehingga, harus dipastikan bahwa dalam semua aspeknya, proses produk halal berjalan memenuhi standar yang ditetapkan, dan dipastikan terhindar dari potensi kontaminasi dari bahan non halal.” lanjut Aqil. Kehalalan suatu produk dapat dipastikan melalui prinsip jaminan tertelusur atau traceability. Ini meliputi proses penyimpanan di gudang produsen atau sumber material sesuai Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH, agar terhindar dari kontaminasi barang/zat tidak halal atau najis. Proses transportasi dari produsen atau sumber material ke tempat penyimpanan juga harus dapat dipastikan mempergunakan sarana transportasi yang memenuhi SJPH, terbebas dari potensi terjadinya kontaminasi silang antara produk halal dan non-halal. Proses lain yang harus terjamin adalah terhindar dari kontaminasi silang antara lain pengemasan (packing) dan/atau pengemasan ulang (repacking), dan pelabelan (labelling), termasuk pemisahan wadah atau petikemas untuk produk halal dan tidak halal pada saat akan dikirimkan dan penanganan di fasilitas pengolahan. Aktivitas kritis halal pada jasa penyimpanan, jasa pengemasan dan jasa pendistribusian pada umumnya terjadi pada aktivitas pemuatan barang (loading/stuffing), pembongkaran muatan (unloading), penerimaan barang di gudang (receiving), penyimpanan barang di gudang (put away dan storage), pengambilan barang di gudang (picking), pengemasan barang (packing) dan/atau pengemasan ulang (repacking) di fasilitas pengemasan, penyiapan barang untuk pengiriman (staging) dan pengiriman (delivery). Ketentuan ini diatur di dalam PP 39/2021 maupun di dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Regulasi ini mengatur bahwa pelaku usaha wajib memisahkan lokasi, tempat dan alat yang digunakan dalam menjalankan Proses Produk Halal yang meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Pengaturan proses distribusi sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dinyatakan bahwa proses distribusi produk halal, produk tidak disertifikasi halal, dan produk tidak halal sekalipun dapat dilakukan dalam satu fasilitas distribusi yang sama, selama memenuhi syarat: (1) Produk yang didistribusikan bukan produk segar maupun produk olahan asal hewan yang dibekukan. Untuk distribusi kedua produk ini, fasilitas distribusinya wajib terpisah. (2) Pelaku usaha jasa distribusi bukan produk segar maupun produk olahan asal hewan yang dibekukan wajib menjamin tidak terjadi kontaminasi silang selama proses distribusi berlangsung yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen atau distributor. “Pendeknya, pelaku usaha wajib melakukan pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” pungkasnya. (Iin) Baca juga :

Read More

Berbagai Macam Manfaat Daun Krema

Jakarta — 1miliarsantri.net : Meskipun tidak sepopuler tanaman herbal lainnya, daun krema memiliki warisan sejarah yang kaya dan beragam manfaat kesehatan yang telah dikenal sejak zaman dahulu. Sebagai tanaman yang sering dijumpai di berbagai kawasan Asia, daun krema telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional dan kini mulai mendapatkan perhatian dalam dunia kesehatan modern. Artikel ini akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sejarah daun krema dan manfaat kesehatannya yang luar biasa. Sejarah Daun Krema: Jejak Panjang di Dunia Pengobatan Daun krema, yang berasal dari kawasan tropis Asia, telah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sejak berabad-abad yang lalu. Di berbagai negara seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina, daun krema digunakan sebagai bahan alami untuk berbagai ramuan obat tradisional. Tanaman ini biasanya tumbuh liar di hutan-hutan dan area yang lembap, serta mudah ditemukan di sekitar pemukiman penduduk. Dalam sejarah pengobatan tradisional, daun krema dikenal memiliki khasiat untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti demam, gangguan pencernaan, dan penyakit kulit. Penggunaan daun ini sebagai obat alami telah diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikannya bagian penting dari budaya kesehatan lokal. Manfaat Kesehatan Daun Krema: Potensi yang Luar Biasa Pengolahan dan Penggunaan Daun KremaDaun krema biasanya diolah menjadi teh herbal dengan cara merebusnya, namun juga bisa diolah menjadi ekstrak atau ramuan tradisional lainnya. Konsumsi rutin daun krema dalam jumlah yang sesuai dapat memberikan manfaat kesehatan yang optimal. Penting untuk selalu berkonsultasi dengan ahli kesehatan sebelum memulai pengobatan herbal untuk memastikan keamanan dan dosis yang tepat. Dengan sejarah panjangnya yang kaya dan manfaat kesehatannya yang mengagumkan, daun krema patut mendapatkan perhatian lebih dalam dunia kesehatan modern. Sebagai warisan alam yang berharga, daun ini tidak hanya menawarkan solusi alami untuk berbagai masalah kesehatan, tetapi juga menjadi bukti bahwa tradisi pengobatan kuno masih relevan dan bermanfaat hingga kini. (Iin) Baca juga :

Read More

Pesan Haedar Nashir Bagi Guru di Sekolah Muhammadiyah

Klaten — 1miliarsantri.net : Status sebagai guru sekaligus murid tidak boleh dilupakan. Bahkan seorang guru yang mendidik di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah pada waktu yang sama juga harus menjadi murid. Terlebih guru-guru Muhammadiyah di masa sekarang, di mana murid atau santri di lembaga pendidikan Muhammadiyah bisa lebih cepat mengakses ilmu dari internet dan media sosial, pendidik tidak boleh menutup diri dengan pengetahuan baru. Pesan ini disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam Tabligh Akbar yang diselenggarakan Pondok Pesantren Modern Darul Arqom Tulung, Kabupaten Klaten, beberapa waktu lalu. “Oleh karena itu, guru harus terus senantiasa belajar. Tidak sebatas mendidik ilmu definisi-definisi melainkan harus mendidik yang melahirkan pemahaman,” ucap Haedar. Guru Besar Ilmu Sosiologi ini berpesan supaya di era tsunami informasi yang terjadi sekarang, pendidik di lembaga pendidikan Muhammadiyah harus membuka diri untuk menerima ilmu-ilmu baru dari berbagai arah. Di pondok pesantren Muhammadiyah, kata Haedar, bisa dijadikan sebagai wadah untuk mengajarkan pendidikan agama. Namun juga tetap mengajarkan ilmu-ilmu umum lainnya sehingga melahirkan pendidikan integratif. “Silahkan baca buku apapun, anak-anak kita silahkan. Jangan dibatasi bahan bacaannya, sebab jika itu dilakukan maka akan berkemunduran,” tutur Haedar. Menurutnya, sumber bacaan yang variatif akan memberikan pandangan yang multiperspektif. Tentu dengan bacaan atau pengajaran yang utama yaitu pendidikan agama yang kuat sesuai pandangan keislaman Muhammadiyah. Manusia sebagai makhluk Allah SWT yang dibekali akal dan hati harus dimaksimalkan potensinya. Sehingga tugas sebagai hamba dan khalifah di muka bumi bisa dilakukan oleh manusia. “Syukur nikmat itu dengan cara memaksimalkan yang Allah berikan, termasuk mengurus dan mengelola bumi dengan baik, dan tidak merusak,” sambungnya. Pendidikan integratif dan pemaksimalan potensi manusia ini, katanya, dasarnya dapat ditemukan dalam sejarah hidup Kiai Ahmad Dahlan. Praktik hidup yang dilakukan oleh pendiri Muhammadiyah itu diharapkan Haedar bisa ditiru oleh para peserta didik di lembaga pendidikan Muhammadiyah. (mif) Baca juga :

Read More

PC ISNU Kota Malang Bantu Tangani Problem Masyarakat

Malang — 1miliarsantri.net : Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) berkomitmen untuk bersama-sama memajukan Kota Malang dan turut menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Sebagai bentuk dari komitmen tersebut ISNU meluncurkan platform ISNU-Star. Peluncuran ini dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan pengurus baru ISNU tahun khidmat 2024 – 2028 yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Kependidikan, Universitas Negeri Malang beberapa waktu lalu. Pelantikan dilakukan Ketua PW ISNU Jawa Timur, Prof. H. M. Mas’ud Said, MM., Ph.D. ISNU-Star menghubungan pakar NU dari berbagai keilmuan untuk berkolaborasi, memberikan solusi bagi permasalahan umat Islam di Indonesia. Di dalam platform tersebut akan ditemukan direktori profil pakar-pakar ISNU Kota Malang lengkap dengan kontribusi mereka dalam keilmuan maupun kemasyarakatan. Selain itu, platform ini juga menyediakan ruang berdiskusi antar pakar, termasuk ruang diseminasi pemikiran dan pengetahuan. “ISNU ingin berontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Masyarakat. Ada judi online, ketimpangan ekonomi, kenakalan remaja, dan banyak masalah-masalah lagi yang ada di Masyarakat,” ujar Ketua baru ISNU Kota Malang, Dr. Alfin Mustikawan. Sebagai badan otonom yang menaungi cendikiawan NU, ISNU memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Terlebih jika mengingat NU merupakan organisasi massa terbesar di Indonesia. Alfin berharap ISNU Star membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada melalui penyediaan pakar dan penelitian yang relevan. ISNU star merupakan salah satu program unggulan dibawah kepemimpinan Alfin. Dengan slogan “ISNU digdaya, berkhidmah untuk umat” dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut percaya bahwa keberadaan ISNU akan berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan Kota Malang dan juga Indonesia. Sebagai pijakan awal, pasca prosesi pelantikan pengurus baru, ISNU mengadakan sarasehan yang menghadirkan Pj. Walikota Malang, Iwan Kurniawan, ST, MM, Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Malang, Dr. KH. Isroqunnajah, M.Ag, Pakar Kebijakan Publik, Fadillah Putra, M.PAff., Ph.D, Guru Besar UM dan Dewan Pakar bidang Pendidikan PC Muslimat NU Kota Malang, Prof. Dr. Muslihati, S.Ag, M.Pd, Pengusaha Nasional asal Sawojajar, Malang, Arie Aripin, serta Wartawan TimesIndonesia yang juga Manager Operasional Arema FC, Sudarmaji. Sarasehan yang menghadirkan berbagai komponen ekonomi, sosial dan politik kota Malang ini bertujuan untuk membahas kolaborasi antara ISNU, masyarakat dan pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan Malang yang sejahtera. Selain itu sarasehan yang diadakan kepengurusan baru ISNU ini juga berusaha untuk merumuskan rencana strategis pengembangan Kota Malang dan menjawab tantangan jaman. Diharapkan akan lahir rekomendasi-rekomendasi yang yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah dan dijadikan pedoman bagi ISNU dalam menjalankan program programnya. (aci) Baca juga :

Read More

Itjen Kemenag Evaluasi Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Metropolis

Jakarta — 1miliarsantri.net : Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terus mendorong agar layanan Pendidikan Keagamaan Non Formal (PKNF), semacam Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) menjadi tempat Pendidikan Keagamaan terbaik untuk mendidik karakter dan kapasitas keagamaan generasi bangsa. Hal tersebut disampaikan Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Ruchman Basori, saat mengunjungi para auditor dalam rangka tugas Evaluasi Pendidikan Keagamaan Non Formal (PKNF) di Kankemenag Jakarta Timur, pada Rabu (4/9/2024)). “Tantangan MDT di kota Metropolis seperti Jakarta, sangat kompleks dari mulai animo santri belajar di madrasah, penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana prasarana, kualitas pendidik dan tenaga kependidkkan, kurikukum dan pembelajaran hingga pendanaan,” terang Ruchman. Doktor Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES) berharap agar Tim Evaluasi PKNF mampu melihat penyelenggaraan MDT secara komprehenshif, agar masyarakat terpenuhi akses dan mutu pendidikan non formal ini. Ruchman tidak lupa memberi apresiasi kepada jajaran Kemenag Jaktim, di tengah anggaran MDT yang sangat terbatas, tetap semangat berkontribusi mengembangan MDT agar tetap eksis dan menjadi pendidikan alternatif bagi anak-anak usia pendidikan dasar dan menengah. Tim Evaluasi PKNF yang turun ke Kankemenag Kota Jakarta Timur bertugas mulai tanggal 25 Agustus s.d 4 September 2024 dengan Pengendali Teknis (Dalnis) Akhmad Hariyanto, Ketua Tim: Betty Setyawati, Anggota Diah Ayu Perwitasari dan Rodhiatus Sholihah. Tim diterima Kepala Kankemenag Kota Jaktim Zulkarnain, Kasi Pdpontren Sapto Udiono dan sejumlah JFU dan JFT pada Seksi Pdpontren.Tim akan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah MDT, yaitu Addiniyah Duren Sawit, MDT Jauharul Wathan Jatinegara, MDT Baitul Hadi Pulogadung, dan MDT Nahdlatul Wathan Cakung Jakarta Timur. Kankemenag Jaktim Zulkarnain dan Kasi Pontren Sapto Udiono menyambut baik Tim Itjen, dan siap pro aktif memberikan data-data yang diperlukan untuk evaluasi dan mendampingi turun langsung ke MDT. Jumlah MDT Kota Jaktim sebanyak 154 lembaga di 10 Kecamatan denhan jumlah santri sebanyak 5.680 orang. “Masalah-masalah pendataan MDT dengan aplikasi, IJOP, dan keterbatasan Bu bantuan MDT masih kami hadapi, namun kita tetap semangat,” pungkas Sapto Udiono, Kasi Pontren Jaktim. (Iin) Baca juga :

Read More

Kesetaraan Ibadah Wanita Terlihat Saat Berhaji

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kesetaraan sebagai nilai yang diarusutamakan oleh manusia modern dan agenda emansipasi tampak jelas dalam praktik ibadah haji. Jamaah haji laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama, yakni melaksanakan wukuf di Arafah dan Muzdalifah, mabit dan lempar jumrah di Mina, thawaf, sa’i, dan tahallul. Selain itu, menarik untuk menilik kesetaraan pada aspek-aspek lain yang ada dalam lingkup haji. Nuansa Setara Pada saat haji tahun ini 2024, banyak dilihat dan dierasakan secara langsung nuansa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang begitu kuat dan nyata di setiap aspeknya. Pertama, dalam kepanitiaan haji, hampir di setiap bidang atau tusi terdapat petugas laki-laki dan perempuan. Di tusi lansia, misalkan, bukan hanya petugas laki-laki an, akan tetapi juga petugas perempuan menggendong atau mengangkat lansia yang tak sanggup berjalan dan tak ditemukan alat dorong. Hanya saja bedanya, petugas perempuan hanya menggendong lansia perempuan alias nenek-nenek dan tidak menggendong lanisa laki-laki alias kakek-kakek. Sedangkan petugas laki-laki menggendong lansia laki-laki dan lansia perempuan. Tim Sektor 2 Madinah, Amin Hidayatullah dan Idham Khalid, menggendong lansia nenek-nenek dan lansia kakek-kakek. Bahkan yang digendeong Amin Hidayat tanpa pandang bulu, ada yang bertubuh kurus dan kecil dan ada yang bertubuh besar dan tinggi. Semua diangkut tanpa merasa berat. Amin Hidayat merasa takjub sendiri, kok bisa menggendong lansia yang gede dan tinggi di Madinah. Padahal waktu di tanah air menggendong istri sendiri saja tidak kuat atau sempoyongan. Mungkin ini fadhilah (keutamaan) dari Allah dan syafaat Rasulullah. Di bagian transportasi pun ada petugas laki-laki dan perempuan. Para petugas perempuan dan laki-laki mengatur lalu lintas dan menertibkan jamaah haji yang mau masuk ke bus-bus yang terparkir di terminal bus shalawat di samping Masjidil Haram Mekah. Tukang parkir dan kerja-kerja pengaturan lalu lintas bus-bus di terminal yang biasanya identik sebagai pekerjaan laki-laki, tak berlaku bagi petugas haji. Sedangkan bidang-bidang yang lain, seperti bagian konsumsi, pembimbing ibadah, akomodasi, linjam (perlindungan jamaah) dari kalangan militer dan kepolisian, tim kesehatan dari para dokter, seksi khusus Masjid Nabawi, dan lainnya sudah tentu terdapat petugas laki-laki dan perempuan, lantaran termasuk kerja-kerja yang sudah biasa dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan Kedua, dari Arab Saudi sendiri, jika dibandingkan ketika haji pada 2003 dan tahun ini 2024, telah terjadi transformasi yang cukup signifikan terkait kesetaraan laki-laki dan perempuan. Saat ini, 2024, keamanan Arab Saudi terdapat laki-laki dan perempuan, pelayan toko-toko baik toko sajadah dan prafum maupun stand-stand kartu dan pulsa handpond. Beberapa kali terlihat perempuan mengendarai mobil melintas di depan Masjid Nabawi. Perubahan ini tak bisa lepas dari pengaruh kebijakan yang diterapkan oleh MBS (Muhammad bin Salman) yang terkenal sebagai putra mahkota Arab Saudi yang getol mengarus utamakan pemahaman moderat dan progresif Islam dalam rangka menyongsong 2030. Yang paling terharu ialah semua jamaah haji baik laki-laki maupun perempuan diberi kesempatan ziarah ke raudhah, kuburan Rasulullah SAW. Raudhah adalah salah satu tempat mustajab (mudah dikabulkan doa-doa yang dipanjatkan). Ada waktu-waktu tertentu untuk ziarah bagi jamaah haji laki-laki, dan ada waktu-waktu tertentu bagi jamaah haji perempuan. Pembagian waktunya saya lihat cukup adil dan sama, jika pagi hari sampai sore untuk perempuan, maka malam hari untuk laki-laki atau kadang berselang seling antara jamaah haji laki-laki dan perempuan. Jamaah haji laki-laki yang ziarah berkomunikasi dan dikordinir oleh seksus Nabawi laki-laki, dan jamaah haji perempuan dikoordinir oleh seksus Nabawi perempuan. Muhammad dari Kalimantan, salah satu tugasnya ialah memohonkan tasrih ziarah raudah ke Daker Madinah, mengkomunikasikan kepada Seksus Nabawi serta kadang sampai mengantar jamaah haji yang akan ziarah ke raudhah. Ketika mengantar jamaah haji perempuan, seksus Nabawi sudah memegang tasrih yang kemudian diserahkan kepada pihak keamanan perempuan raudhah. Berkomunikasi dan mengatur serta menertibkan jamaah perempuan berbaris secara seksama untuk antri. Ziarah raudah, kuburan Rasulullah, diberikan sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Cukup untuk shalat sunnah dua rakaat, doa, dan bahkan baca surah Yasin secara tartil dan cepat. Fasilitas ziarah raudah, kuburan Rasulullah SAW dari pihak Madinah, Arab Saudi, ini menjadikan stigma bahwa Wahabi Arab Saudi mengharamkan ziarah kubur mendadak ambrol, rontok, dan tidak sekestrim yang diasumsikan. Ketiga, shaf (barisan) shalat jamaah yang berada di teras Masjid Nabawi di bawah payung-payung hidrolik nan cantik yang menempatkan barisan jamaah laki-laki di belakang jamaah perempuan. Akan kita sadari ketika ada salah seorang jamaah haji yang menanyakan apakah shalatnya sah atau tidak? Tentu terdapat jawaban bahwa shalatnya adalah sah. Sebab masalah shaf (barisan) shalat jamaah tidak ada kaitan dengan sah atau tidaknya shalat, sebab bukan menjadi salah satu syarat dan rukun shalat. Dan hal itu sudah barang tentu hasil ketetapan dari pendapat dan fatwa para ulama yang ada di Madinah dan Mekah yang dapat dipercaya dan dipegang keabsahannya. Memang betul bahwa ketika kita memasuki pintu gerbang 328, misalkan, maka kita akan melihat shaf (barisan) jamaah laki-laki berada di belakang jamaah perempuan yang disela oleh jalan untuk lewat para jamaah untuk mencari tempat shalat yang masih kosong. Bagi nalar awam mungkin terasa janggal. Karena tak terbiasa melihat fenomena itu, dan pengetahuannya terbatas pada praktik jamaah shalat di kampung halamannya yang tak ada praktik seperti itu. Menyikapi Kodrat Ada perbedaan yang bersifat kodrati antara Perempuan dan laki-laki. Yaitu Perempuan mengeluarkan darah haid secara rutin setiap bulan, sedangkan laki-laki tidak haid. Perempuan yang sedang haid tentu saja secara syariat tidak diperkenankan untuk melaksanakan ibadah shalat dan puasa. Lalu, bagaimana dengan ibadah haji, umrah, thawaf, sa’i dan rukun-rukun haji yang lain manakala Perempuan sedang mengalami haid? Untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki dalam kitab al-Hajju Fadhailun wa Ahkamun menjelaskan bahwa, pertama, adalah boleh dan sah perempuan yang menggunakan obat atau suntik untuk menghentikan darah haid/menstruasi agar bisa melaksanakan thawaf dengan sempurna, meski setelah thawaf selesai darahnya kembali mengalir. Kedua, darah menstruasi perempuan terputus atau tak mengalir dalam satu waktu tanpa ada sebab obat atau suntik, sebab darah menstruasi tidak selalu mengalir setiap saat dan ada waktu-waktu di mana darah itu berhenti. Jika seorang perempuan melaksanakan thawaf pada waktu-waktu di mana darah menstruasi berhentik di masa haid, yang tentunya didahului dengan mandi besar, maka menurut salah satu dari dua pendapat Mazhab Syafii adalah sah thawafnya, meski setelah melaksanakan thawaf darahnya mengalir kembali. Beberapa ulama yang berpendapat itu ialah Syekh Imam Abu Hamid, Syekh…

Read More

Beberapa Kebijakan Kontroversi MBS

Riyadh — 1miliarsantri.net : Tak hanya rencana pembangunan bioskop di Makkah, di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman (MBS), Arab Saudi telah menerapkan sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial oleh berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Pangeran MBS membongkar aturan-aturan konservatif Arab Saudi yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Keputusan Arab Saudi untuk mengizinkan penjualan alkohol kepada diplomat non-Muslim, menurut dua sumber, adalah yang terbaru dalam serangkaian reformasi yang ditujukan untuk menampilkan citra yang lebih terbuka dan moderat. Walaupun, sampai saat ini kebijakan tersebut masih belum pasti. Setidaknya ada tujuh kebijakan kontroversial Arab Saudi yang telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir di bawah Putra Mahkota MBS: Pada April 2018, “Black Panther” merupakan film pertama yang ditayangkan di Arab Saudi dalam 35 tahun ketika negara tersebut mencabut larangan yang diberlakukan pada bioskop oleh para ulama pada 1970-an. Riyadh mengatakan pihaknya berencana untuk membuka lebih dari 300 bioskop pada tahun 2030. Namun, seperti halnya acara TV, film di bioskop juga akan menjalani seleksi dan penyensoran ketat untuk menghindari penggambaran seks, agama, atau politik. Pada Juni 2018 lalu, Arab Saudi juga mencabut larangan mengemudi bagi kaum perempuan yang telah berlaku selama puluhan tahun, satu-satunya larangan semacam itu di dunia yang membuat kaum perempuan bergantung pada kaum pria untuk mobilitas. Sejak 2018, ribuan wanita telah bekerja di belakang kemudi, beberapa di antaranya menjadi mekanik dan pengemudi taksi. Namun, euforia yang diciptakan oleh langkah tersebut dirusak oleh tindakan keras besar-besaran terhadap banyak aktivis perempuan yang sebelumnya berkampanye untuk mencabut larangan tersebut. Pada 2019 Arab Saudi mengizinkan perempuan yang berusia 21 tahun untuk mengajukan paspor dan bepergian ke luar negeri tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari wali laki-laki, seperti suami, ayah, atau kerabat laki-laki lainnya. Langkah ini menandai pelonggaran signifikan terhadap sistem perwalian yang kontroversial, di mana laki-laki menjalankan otoritas hampir total atas perempuan. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungannya pada pendapatan minyak dan mendiversifikasi ekonomi, Arab Saudi pada September 2019 mulai membuka diri terhadap pariwisata, yang disebut “minyak putih”, untuk pertama kalinya. Hingga saat itu, Arab Saudi hanya mengeluarkan visa untuk peziarah Muslim, pekerja ekspatriat, atau, mulai pada 2018, orang-orang yang menghadiri acara olahraga dan budaya. Pangeran Mohammed setahun sebelumnya telah mengumumkan proyek pariwisata besar-besaran untuk mengubah 50 pulau dan serangkaian situs di Laut Merah menjadi resor mewah. Kendati demikian, wisatawan yang melanggar aturan negara tentang pakaian sopan berisiko dikenai denda berat. Telah lama dilarang, pria dan wanita yang bukan mahram dalam beberapa tahun terakhir telah diizinkan untuk berbaur di depan umum. Wanita juga diizinkan memasuki stadion sepak bola untuk menonton pertandingan untuk pertama kalinya pada 2018 dan sekarang juga dapat menghadiri konser bersama pria. Mereka juga tidak perlu lagi takut kepada para penjaga moralitas publik yang membawa tongkat untuk mandi bersama di beberapa pantai, dan aturan tentang penggunaan jubah abaya telah dilonggarkan. Kaum perempuan, yang sebelumnya hanya terbatas pada segelintir karier, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, kini juga dapat bergaul dengan kaum pria di tempat kerja. Jutaan wanita telah memasuki pasar kerja sejak 2016, menjadi bankir, penjual sepatu, pemilik bisnis, dan petugas perbatasan, di antara profesi lainnya. Pada 2019 lalu, Sarab Saudi juga mengeluar izin pada sektor hiburan dan mengizinkan musik di negara itu. Dengan izin itu, pertunjukan live musik dan acara komedi (stand up comedy) diperbolehkan dilakukan di kafe dan restoran di seluruh Kerajaan Saudi. Pada 2022, Kerajaan Arab Saudi bahkan menjadi tuan rumah festival musik terbesar di Timur Tengah. Festival ini akan berlangsung antara 16-19 Desember. Hal ini menjadi bagian dari inisiatif yang diluncurkan oleh proyek Spirit of Saudi Arabia di bawah kementerian pariwisata. Sejak 2019 lalu, pemerintah Arab Saudi juga telah mengizinkan kaum perempuan di negaranya menjadi personel militer. Namun, mereka mempertahankan batas hukum yang membatasi kaum hawa untuk posisi subaltern (bukan elite). Perempuan Saudi hanya bisa mengabdi sebagai kopral atau sersan. Sebuah video yang menampilkan seorang insinyur Arab Saudi yang mendiskusikan pembangunan sebuah proyek hiburan besar di Makkah telah memicu perdebatan luas di media sosial mengenai kelayakan pembangunan tersebut di dekat Kabah dan masjid Al-Haram, situs tersuci dalam agama Islam. Bioskop ini merupakan komponen kunci dari inisiatif “Smart Mecca”, yang menurut informasi publik bertujuan untuk mengintegrasikan fasilitas hiburan modern ke dalam kota dengan tetap mempertahankan nilai religiusitasnya. Proyek ini dikembangkan oleh Saudi Entertainment Ventures (Seven), anak perusahaan dari Dana Investasi Publik, yang telah menjadi yang terdepan dalam upaya perluasan hiburan di Arab Saudi. Pada 2023, Seven memberikan kontrak senilai 2,5 miliar dolar AS untuk berbagai proyek hiburan di seluruh Kerajaan. Proyek bioskop Makkah, senilai 1,3 miliar riyal (347 juta dolar AS), sedang dibangun oleh perusahaan lokal Modern Building Leaders (MBL). Terletak di distrik Al Abidiyah dekat Universitas Umm Al Qura di luar kompleks Masjidil Haram, proyek ini membentang seluas 80 ribu meter persegi. Pembangunan bioskop di Arab Saudi menandai pergeseran budaya yang signifikan. Selama 40 tahun, bioskop dilarang di Kerajaan, yang mencerminkan norma-norma sosial konservatif yang berlaku di negara tersebut. Larangan tersebut dicabut pada 2018 sebagai bagian dari inisiatif Visi 2030 Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang bertujuan untuk memodernisasi ekonomi dan membuka masyarakat Arab Saudi. Sejak pencabutan larangan tersebut, Arab Saudi telah dengan cepat memperluas infrastruktur bioskopnya, dengan banyaknya bioskop yang dibuka di seluruh wilayah kerajaan. Video yang telah dibagikan secara luas ini telah menuai reaksi beragam. Beberapa pihak memuji pembangunan tersebut sebagai bagian dari inisiatif Visi 2030 Arab Saudi, yang bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga negara dan penduduk. Sebagian lainnya menyatakan keprihatinan tentang kedekatan tempat hiburan dengan situs-situs suci di Makkah, mempertanyakan apakah hal itu sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya kota tersebut. Terlepas dari kontroversi tersebut, pemerintah Arab Saudi telah menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan bahwa pembangunan baru tersebut tidak mengganggu kesucian Makkah. Para pejabat menekankan bahwa bioskop dan proyek hiburan lainnya dirancang untuk melengkapi infrastruktur modern kota sambil tetap mempertahankan nilai religiusnya. Proyek Mekkah ini adalah salah satu dari beberapa pengembangan hiburan yang sedang diupayakan oleh Seven di seluruh Kerajaan. Perusahaan ini berencana untuk menginvestasikan 50 miliar riyal di 21 tujuan hiburan terintegrasi di 14 kota, bagian dari strategi yang lebih besar untuk memposisikan Arab Saudi sebagai pusat budaya, hiburan, dan…

Read More