Kategori: Berita Nasional

Indramayu – 1miliarsantri.net : Kontroversi yang kerap dilakukan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang kian meresahkan masyarakat dan mendapat respon dari massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat. Mereka rencananya akan menggelar aksi unjuk rasa di Ponpes Mahad Al-Zaytun, Kamis (15/6/2023). Dalam edaran seruan aksi yang beredar di media sosial, sebanyak 3.000 orang direncanakan mendatangi pondok pesantren yang terletak di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu tersebut. Massa menuntut kepada Pemerintah dan pihak terkait agar segera menutup Ponpes tersebut karena dianggap sudah menyimpang jauh dari Syariat Islam dan meresahkan masyarakat. Dengan adanya rencana aksi unjuk rasa itu, pihak Ponpes Mahad Al-Zaytun juga dikabarkan telah menyampaikan surat pemberitahuan ke Polres Indramayu. Dalam surat pemberitahuan itu, pihak Al-Zaytun disebutkan akan menyambut para demonstran dengan mengerahkan massa sebanyak 10 ribu orang. Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar mengatakan, pihaknya akan melakukan pengamanan. Dia pun mengimbau para demonstran dalam menyampaikan pendapat di muka umum untuk menaati aturan hukum yang berlaku.

Jakarta – 1miliarsantri.net : Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terbaru no.34/2023 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban saat Merebaknya Penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) dan Antisipasi Penyakit Peste Des Petits Ruminants (PPR) pada Hewan Kurban. Penetapan Fatwa MUI terkait hewan kurban yang terkena LSD atau PPR itu selain berdasarkan pertimbangan agama juga penjelasan dari dokter hewan seperti Denny Widaya Lukman, Vetnizah Juniantito, Supratikno dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB. Ada pula keterangan dari Prof Bambang Sumiatro dari FKH UGM, dan I Wayan Masa Tenaya dari FKH Udayana. Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorum Niam Sholeh, menjelaskan, berdasarkan fatwa tersebut, hewan yang terjangkit LSD dengan gejala klinis kategori ringan hukumnya sah dijadikan kurban. “Hewan yang terjangkit PPR dengan gejala klinis Sub-Akut hukumnya sah dijadikan hewan kurban,” kata KH Niam, Rabu (14/6/2023). Hewan dengan LSD ringan yang memiliki benjolan pada tubuh sapi atau kerbau tidak merusak daging. LSD gejala klinis berat dengan sekitar 50% bejolan pada tubuh hewan. Sudah ada benjolan yang pecah, menjadi koreng, dan terbentuk jaringan parut. “Gejala klinis berat ini berpengaruh pada kerusakan di kulit dan permukaan daging sapi atau kerbau,” ujar KH Niam. LSD sering disebut penyakit kulit berbenjol. Penyakit ini menular pada sapi atau kerbau akibat virus LSD. Cirinya, muncul benjolan padat pada kulit di hampir semua bagian tubuh hewan.

Jakarta – 1miliarsantri.net : Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang kembali memunculkan kontroversi baru. Kali ini Panji meragukan Alquran sebagai kalamullah atau firman Allah. Ia menganggap Alquran sebagai kalam Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut berawal dari unggahan sebuah video pernyataan Panji Gumilang viral di Tiktok. Panji mengungkapkan Alquran bukan kalam Allah melainkan hanya wahyu yang dituliskan Nabi Muhammad yang berbahasa Arab. Jika Allah hanya memahami bahasa Arab, maka doa yang bukan bahasa Arab tidak akan dimengerti oleh Allah. “Bukan kalam Allah SWT, tapi kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu, nah kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Prewek gak ngerti, Gusti Allah gak ngerti kalau (bahasa selain Arab). Artinya bacalah semua itu,” kata Panji Gumilang dikutip dari video yang dibagikan akun TikTok @herypatoeng. Mendapati hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menegaskan, MUI sudah berupaya melakukan investigasi dengan masyarakat setempat tentang apa yang diajarkan di Pesantren Al Zaytun. “Kami melihat dan mendengar beberapa statement-nya, misalnya tentang wanita menjadi imam sholat atau khotib sholat Jumat itu sudah melampaui batas. Apalagi kalau meragukan kebenaran kebenaran Alquran, meragukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jelas merupakan akidah yang tidak bisa dibenarkan,” terang Gus Fahrur

Surabaya – 1miliarsantri.net : Menunaikan rukun Islam ke-5 adalah harapan terbesar tiap muslim, tak terkecuali bagi Kasan Solin (55 tahun), jamaah calon haji kloter 48 asal Dusun Karangsukup, Desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai pembuat sekaligus penjual tahu keliling ini sangat bersyukur setelah berusaha dan berdoa selama kurang lebih 40 tahun, Kasan bersama istri tercintanya, Susiana berkesempatan menjadi tamu Allah pada musim haji tahun 2023 ini.Bagi Kasan, bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah sudah menjadi cita-cita yang diidam-idamkan sejak ia masih remaja. “Sejak saya masih bujang (belum menikah), saya sudah kepingin sekali bisa berangkat haji. Sedikit demi sedikit, waktu itu sekitar tahun 1983 saya mulai menyisihkan setiap pendapatan yang saya terima,” tuturnya kepada 1miliarsantri.net didampingi istri, Susiana di asrama haji Sukolilo Surabaya, Senin (12/06/2023). Dia bercerita, pertama kali menabung untuk haji dengan menyisihkan uangnya di celengan yang ia simpan dalam lemari bajunya. Mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000. Waktu itu, pria berusia 55 tahun tersebut masih menjadi buruh perusahaan tahu milik pamannya.

Jakarta – 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menggelar pemantauan hilal (rukyatul hilal) di 99 titil di seluruh Indonesia awal bulan Dzulhijjah 1444 H/2023 M pada Ahad (18/06/2023) bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1444 H. Rukyatul hilal ini dilakukan sebagai dalah satu rujukan dalam penetapan waktu Hari Raya Idul Adha 1444 H. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais dan Binsyar) Adib Machrus mengatakan, Kemenang akan menggelar Rukyatul hilal awal Dzulhijjah 1444 H pada Ahad, 18 Juni 2023 M bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1444 H. “Kami akan menggelar rukyatul hilal di 99 titik lokasi seluruh wilayah Indonesia,” jelas Adib dalam keterangan tertulis kepada media, Selasa (13/06/2023). Semua sistem hisab disebut sepakat bahwa ijtimak menjelang Dzulhijjah 1444 H jatuh pada Ahad ini, bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1444 H sekitar pukul 11.37 WIB.

Bandung – 1miliarsantri.net : Masjid Al Jabbar Bandung berhasil mencuri perhatian sebagian besar masyarakat sebulan belakangan. Banyak orang yang ingin melihat bangunan tersebut dari dekat sambil berwisata religi. Masjid Al Jabbar dibuka secara resmi pada 30 Desember 2022 lalu dan sejak itu pula masjid ini dibanjiri pengunjung, baik dari daerah sekitar Bandung, bahkan dari luar kota Bandung. Seperti masjid pada umumnya, Al Jabbar adalah tempat ibadah bagi umat muslim dan Ridwan Kamil yang sekaligus Gubernur Jawa Barat ini mampu mendesain berbagai macak keunikan masjid, sekaligus untuk mengenang mendiang putera tercinta nya. Masjid Al Jabbar Bandung berada di kawasan Gedebage. Masjid ini juga banyak disebut sebagai masjid terapung. Disebut demikian karena memang masjid ini dibangun dengan kolam reflektif di sekelilingnya. Sehingga memberikan kesan Al Jabbar mengapung di atas air. Masjid Al Jabbar memiliki luas 25 hektare dengan kapasitas dapat menampung hingga 50.000 orang jamaah, serta sangat memungkinkan jika diadakan berbagai macam kegiatan disana. Filosofi Al Jabbar sendiri bermakna dari salah satu nama keagungan Allah dalam Asma Husna. Selain itu, gaya arsitekturnya pun juga terinspirasi dari rumus matematika, Aljabar.

Jakarta – 1miliarsantri.net : Berkaitan menyambut Idul Adha 1444H / 2023M, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengusulkan libur lebaran Idul Adha 1444 H menjadi dua hari yaitu tanggal 28 atau 29 Juni 2023. Masukan tersebut disampaikan Mu’ti di hadapan Wakil Walikota Surakarta Teguh Prakosa. “Jadi liburnya dua hari, yaitu tanggal 28 atau 29 Juni 2023. Saya kira yang pegawai negeri setuju itu. Ini usul Pak Wakil Walikota, karena pernah ada warga Muhammadiyah yang menjadi ASN tidak ikut lebaran (Idul Adha) karena harus pergi ke kantor,” terang Mu’ti dalam acara Pengukuhan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Kota Surakarta periode 2022-2027 di Surakarta, Jawa Tengah. Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2023 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah 1444 H, disebutkan bahwa Tanggal 1 Dzulhijjah 1444 H jatuh pada Senin, 19 Juni 2023. Artinya, Idul Adha (10 Dzulhijjah 1444 H) jatuh pada Rabu, 28 Juni 2023 M. Keputusan ini berdasarkan kriteria Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Hasil perhitungan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tersebut sangat potensial berbeda dengan Kementerian Agama karena tinggi hilal pada 9 Zulkaidah 1444 H kurang dari 3 derajat.

Jakarta – 1miliarsantri.net Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggagas forum dialog antaragama dan budaya dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Agenda ini bakal digelar pada September 2023 mendatang. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya telah menyampaikan gagasan ini kepada Presiden RI Joko Widodo saat mengunjungi Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/10/2023). “Kami mohon izin kepada Presiden untuk menyelenggarakan forum ini dan beliau memberi izin, sekarang kami sudah siap segala sesuatunya,” ungkap Gus Yahya usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu (10/6/2023). Selain melaporkan perkembangan gagasan forum dialog antaragama, Gus Yahya juga menjelaskan kedatangannya menghadap Presiden Jokowi untuk meminta saran terkait waktu pelaksanaan di tengah KTT ASEAN ke-43 yang digelar di Jakarta pada 5-7 September 2023. Ia meminta Presiden Joko Widodo untuk dapat membuka dan memberikan pidato kunci dalam forum yang bernama ASEAN Intercultural and Interreligious Forum tersebut.

Jakarta – 1miliarsantri.net : Unicef dan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) hari ini meluncurkan buku yang membahas tentang hak-hak anak dan pandangan Islam terhadap perlindungan anak. Buku yang berjudul Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam diluncurkan pada acara Islamic Fest 2023, dan dihadiri oleh pemuka agama, pejabat, serta pemangku kepentingan lain dari seluruh Indonesia. Dengan mengambil contoh-contoh yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis, buku tersebut menggarisbawahi pentingnya memenuhi hak anak berupa perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan praktik-praktik berbahaya. Buku ini juga mengupas peran orangtua, pemuka agama, dan masyarakat dalam perlindungan anak. Buku yang aslinya ditulis dalam bahasa Arab dan diterbitkan oleh Universitas Al-Azhar di Mesir ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh UNICEF dan Kemenag RI. Buku akan dibagikan kepada pemuka agama Islam dan lembaga-lembaga Islam, serta dapat dibaca oleh siapa pun tanpa biaya. “UNICEF menyadari peran penting dari para cendekiawan, pemimpin, dan lembaga agama sebagai penyeru, pendidik, dan agen perubahan,” ujar Perwakilan UNICEF, Maniza Zaman, Sabtu (10/6/2023). Ia berharap, buku ini akan menjadi sumber rujukan yang bermanfaat bagi sekolah-sekolah, pemuka masyarakat, guru, dan orangtua, serta menginspirasi dan memperkuat komitmen untuk melindungi dan memberikan pengasuhan terbaik untuk anak.

Jakarta – 1miliarsantri.net : Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini sedang giat mengusut kasus korupsi besar di dalam BUMN, sejumlah advokat tiba-tiba mengajukan judical review (uji materi) sejumlah pasal dan frasa terkait kewenangan jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Mereka menginginkan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan kasus korupsi dicabut. Komisi Kejaksaan (Komjak) menilai ada agenda terselubung yang digencarkan sejumlah pihak dari kalangan advokat atau pengacara, dalam upaya mendegradasi, serta melemahkan peran Kejagung untuk menindak hukum para pelaku tindak pidana korupsi. Ketua Komjak Barita Simanjuntak mengatakan, menjadi hak semua warga negara dalam penggunaan jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal-pasal dan frasa bermasalah di semua Undang-undang (UU). Namun, terkait pengajuan uji materi yang mempertentangkan, apalagi mendesak penghapusan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, patut dicurigai sebagai ‘serangan’ balik para pembela koruptor. “Komisi Kejaksaan (Komjak) melihat ada agenda yang harus diwaspadai di balik uji materi terhadap kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan melalui gugatan ke MK,” kata Barita. Sementata itu, terkait pengajuan judicial review oleh sejumlah advokat yang menginginkan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan kasus korupsi dicabut, yang dinilai sebagai serangan balik untuk melemahkan Kejagung, mendapat respon Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) KH Abdullah Syamsul Arifin (Gus Aab) mengatakan, harus dipahami bahwa kewenangan Kejagung untuk ikut menangani atau menyelidiki persoalan-persoalan korupsi itu tidak hanya diatur dalam undang-undang tentang Kejaksaan, tapi juga diatur dalam undang-undang KPK, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, dan undang-undang TPPU. “Jadi kalau itu kemudian dipersoalkan dan digugat hanya dengan dalih agar supaya kewenangan-kewenangan ada pada lembaga terpisah, itu akan terjadi pelemahan terhadap kewenangan korps Adyaksa tersebut dan ini akan menjadi preseden buruk ke depan di dalam penanganan persoalan korupsi,” ujar Gus Aab kepada media, Sabtu (10/06/2023).