Kategori: Berita Nasional

Indramayu – 1miliarsantri.net : Pihak Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun terus menuai kontroversi. Al Zaytun juga berupaya menutup diri. dan terkesan menghindar, termasuk salah satunya dengan menolak tim investigasi yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sudah berencana menemui pimpinan ponpes dengan dalih sibuk. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris MUI Pusat, KH. Hammam Asy’ari kepada sejumlah media, Selasa (20/06/2023). “MUI sudah melakukan langkah konkret, sudah merekomendasikan beberapa orang melakukan investigasi untuk menemukan fakta-fakta yang ada, ataupun ajaran yang dilakukan oleh ponpes Al Zaytun, bahkan sudah turun ke lapangan tetapi belum diterimanya oleh pihak Pondok Pesantren dengan beberapa alasan yang ada. Alasannya masih sibuk, sibuk memperluaskan lahan-lahan ponpes Al Zaytun ini. Dalam artian Al Zaytun ini sangat eksklusif sekali, sangat tertutup,” terang Hammam. Hammam menambahkan, MUI menganggap Al Zaytun tidak kooperatif karena tidak merespon dan menerima tim MUI. Tak hanya MUI pusat, MUI Jawa Barat pun dipersulit untuk berkunjung ke Al Zaytun. “Kami sudah mencoba koordinasi tapi dipersulit, sehingga apabila dalam mengeluarkan fatwa tentang Al Zaytun, MUI harus melalui prosedur. Salah satunya yakni MUI harus bertemu dengan pihak pimpinan Al Zaytun, Panji Gumilang,” imbuhnya. Hammam khawatir bila Al Zaytun akan terus menerus membuat berbagai kontroversi yang membuat kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat karena bertentangan dengan ajaran Ahlussunah wal Jamaah. Hammam juga mencatat pernyataan Panji Gumilang yang menuai kontroversi seperti bolehnya berzina asal ditebus, menyebut Indonesia Tanah Suci sama seperti tanah Haram Makkah, hingga mengakui diri komunis. Sementara itu Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengkoordinasikan lebih lanjut terkait kontroversi ajaran Pesantren Al Zaytun. “Pemerintah akan menindaklanjuti berbagai pandangan ormas Islam mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis) dan lainnya. Saya minta nanti untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang harus kita ambil,” ujar Ma’ruf. Ma’ruf menyebut jika berbagai pandangan sudah dikaji dan terdapat penyimpangan ajaran agama Islam maka akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah. “Jadi kita setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dengan kementerian agama. Saya minta ditindaklanjuti,” lanjutnya. Pondok Pesantren Al Zaytun disebut dapat menjadi embrio kelompok teroris karena memiliki relasi yang kuat dengan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW 9). Kasubdit Kontra Radikal Densus 88 Anti Teror Polri, AKBP Budi Novijanto mengatakan dari penelitian dan pengakuan eks NII KW 9, ditemukan adanya hubungan Al Zaytun dengan NII KW 9. Ia mengatakan figur Panji Gumilang sebagai pimpinan Al Zaytun juga adalah pimpinan NII KW 9. Dia menjelaskan dalam ajaran yang dipraktikkan NII KW 9 di antaranya adalah memobilisasi dana dengan mengatasnamakan ajaran Islam yang diselewengkan. Selain itu pada ajaran NII KW 9 ditemukan adanya penafsiran ayat-ayat Alquran yang menyimpang serta paham takfiri atau menghukumi kafir kelompok-kelompok di luar NII KW 9. Budi mengatakan NII pernah dipimpin Abdullah Sungkar pada 1993 yang kemudian membentuk Jamaah Islamiyah (JI). Belakangan JI justru membangun afiliasi internasional dengan organisasi militan yang memiliki tujuan global. Langkah JI tersebut menurut Budi sedikit berbeda dengan NII yang masih kukuh dengan tujuannya pada tingkat nasional. Setelah Abdullah Sungkar meninggal, para pengikutnya berafiliasi dengan kelompok jihad luar negeri dan memilih melakukan teror melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam perjalanannya, anggota-anggota JI yang telah bergabung dengan organisasi militan internasional merekrut aktivis-aktivis NII lainnya yang memiliki pemikiran serupa. “Di sini kita lihat bahwa pelaku teror berasal dari akar yang sama yaitu intoleransi. Kemudian juga NII pragmatis atau NII KW 9 itu tidak menggunakan cara teror yang melaksanakan aksinya seperti disebut tadi (tidak seperti JI). Namun yang dilakukan Panji Gumilang adalah menyuburkan perekrutan calon-calon teroris dengan meletakan dasar-dasar militansi serta kebencian kepada NKRI,” kata Budi. Lebih lanjut Budi mengatakan orang-orang yang bergabung di Al Zaytun dapat berpotensi bergabung atau direkrut oleh gerakan atau kelompok-kelompok teror. Karena itu menurutnya perlunya segera pengawasan dan penyadaran kepada orang-orang yang bergabung di Al Zaytun. (ps)

Jakarta – 1miliarsantri.net : Ustad Prof. H. Abdul Somad Batubara, Lc., D.E.S.A., Ph.D., Datuk Seri Ulama Setia Negara atau yang akrab di panggil Ustad Abdul Somad (UAS) merasa geram setelah mengetahui ada dugaan ajaran aliran sesat di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. “Ajaran mereka itu salah, mereka penganut Yahudi,” umpat UAS kesal. Selain itu UAS juga meminta pihak terkait, dalam hal ini pihak kepolisian setempat untuk segera mengamankan Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaytun tersebut. “Udah dapat dan lihat beberapa tayangan videonya yang viral. Ini orang musti ditangkap karena antek Yahudi,” lanjutnya. UAS pun merasa heran mengapa masih ada orang tua yang mau memasukkan anaknya untuk menimba ilmu di pesantren tersebut. UAS pun mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih tempat untuk memberikan ilmu agama yang tepat untuk anaknya. “Jangan memasukkan anak karena bangunan yang megah, rupanya aliran sesat. Bisa pula, Tuan Syekh-nya, di depan santri di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Haveno, shaloom aleichem,” tegasnya. Di sisi lain, Gubernur Ridwan Kamil telah membentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap polemik di Pondok Pesantren Al Zaytun. Tim itu dibentuk setelah dilakukan rapat khusus bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat, MUI, Kemenag, ormas Islam dan dihadiri juga puluhan tokoh ulama. “MUI, ormas Islam, Kesbangpol sudah melakukan pertemuan, kesimpulannya adalah kami membentuk tim investigasi yang akan bekerja selama tujuh hari karena harus hati-hati, berkeadilan dan tabayun, beri ruang itu dulu,” terang Ridwan Kamil pada media, Selasa (20/06/2023) Jika dalam pemeriksaannya tim investigasi menemukan pelanggaran baik dari sisi agama maupun hal lain, Pondok Pesantren Al Zaytun siap ditindak hukum. “Nanti kita lihat hasilnya kalau ada pelanggaran-pelanggaran secara fikih syariat dan sebagainya, juga berpotensi adanya pelanggaran administrasi terhadap norma hukum, maka akan ada tindakan administratif dan hukum,” pungkas pria yang akrab disapa Kang Emil itu. (ded)

Jakarta – 1miliarsantri.net : Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun diprediksi dapat menjadi embrio kelompok teroris karena memiliki relasi yang kuat dengan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW 9). Hal tersebut disampaikan Kasubdit Kontra Radikal Densus 88 Anti Teror Polri, AKBP Budi Novijanto. Menurutnya, dari penelitian dan pengakuan eks NII KW 9, ditemukan adanya hubungan Al-Zaytun dengan NII KW 9. “Figur Panji Gumilang sebagai pimpinan Al-Zaytun juga adalah pimpinan NII KW 9. Dia menjelaskan, dalam ajaran yang dipraktikkan NII KW 9 di antaranya adalah memobilisasi dana dengan mengatasnamakan ajaran Islam yang diselewengkan. Selain itu, pada ajaran NII KW 9 ditemukan adanya penafsiran ayat-ayat Alquran yang menyimpang serta paham takfiri atau menghukumi kafir kelompok-kelompok di luar NII KW 9,” terangnya kepada media, Selasa (20/06/2023). Budi mengungkapkan, bahwa NII pernah dipimpin Abdullah Sungkar pada 1993 yang kemudian membentuk Jamaah Islamiyah (JI). Belakangan JI justru membangun afiliasi internasional dengan organisasi militan yang memiliki tujuan global. “Langkah JI tersebut, sedikit berbeda dengan NII yang masih kukuh dengan tujuannya pada tingkat nasional. Setelah Abdullah Sungkar meninggal, para pengikutnya berafiliasi dengan kelompok jihad luar negeri dan memilih melakukan teror melawan Amerika Serikat dan sekutunya,” imbuhnya. Dalam perjalanannya, anggota-anggota JI yang telah bergabung dengan organisasi militan internasional merekrut aktivis-aktivis NII lainnya yang memiliki pemikiran serupa. “Di sini kita lihat bahwa pelaku teror berasal dari akar yang sama yaitu intoleransi. Kemudian juga NII pragmatis atau NII KW 9 itu, tidak menggunakan cara teror yang melaksanakan aksinya seperti disebut tadi (tidak seperti JI). Namun yang dilakukan Panji Gumilang adalah menyuburkan perekrutan calon-calon teroris dengan meletakan dasar-dasar militansi serta kebencian kepada NKRI,” lanjut Budi. Karena itu, Budi mengatakan, Al Zaytun dapat menjadi embrio kelompok teror apabila tidak ditangani dengan tepat. “Di sini kami memprediksi bahwa Al Zaytun dapat menjadi embrio dari pada kelompok teror,” ujarnya. Meskipun pada pelaksanaannya, Al Zaytun memiliki pola yang berbeda, tidak melakukan aksi perlawanan. Namun, dia melakukan aksi menguasai wilayah, makanya kalau kita lihat kenapa Al Zaytun luas wilayahnya, sampai di mana-mana. “Ini karena memang begitu polanya, dia tidak melakukan aksi seperti kelompok NII yang lain. Tapi, dia akan mencoba menguasai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini,” ungkap Budi. Lebih lanjut Budi mengatakan, bahwa orang-orang yang bergabung di Al Zaytun dapat berpotensi bergabung atau direkrut oleh gerakan atau kelompok-kelompok teror. Karena itu, menurutnya, perlunya segera pengawasan dan penyadaran kepada orang-orang yang bergabung di Al Zaytun. Menurut Budi, bila tidak adanya penyadaran dan pengawasan dikhawatirkan orang-orang tersebut akan membentuk kelompok baru dengan nama berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Yang pasti akan merongrong kedaulatan NKRI. Karena jelas targetnya untuk membentuk negara Islam. Terus juga berpotensi menghancurkan masa depan kaum muda yang tergabung di pesantren Al Zaytun untuk menjadi anggota NII itu sendiri. “Dimana mereka juga akan mengambil pemuda-pemuda lain yang kehilangan pekerjaan, yang terasing dari kehidupan sosialnya,” pungkasnya. (sof)

Surabaya – 1miliarsantri.net : Momen pemberangkatan jamaah haji embarkasi Surabaya tahun ini terasa menarik. Pasalnya, Pesantren Alam Bumi Al Qur’an Wonosalam Jombang, Jawa Timur, turun gunung untuk melayani jamaah haji. Seribu cangkir jahe merah dan kopi dibagikan tiap hari, selama sebulan penuh. Hal ini dilakukan, agar jamaah haji tetap bugar dan rileks saat keberangkatan. Husnul Maram Kakanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur (Jatim) menyatakan, embarkasi haji Surabaya tahun ini memberangkatkan sekitar 36.928 orang. Dari seluruh jumlah itu, ia menyebut, 35.152 berasal dari jamaah Jatim, 698 jemaah dari Bali, dan 668 jamaah dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian, 420 orang dari petugas kloter, 175 orang dari petugas haji daerah, dan 76 orang dari pembimbing. Di saat keberangkatan, seluruh jamaah haji melakukan persiapan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Selama sehari penuh mereka beraktifitas, mulai dari pengarahan, manasik akhir, cek kesehatan, hingga pembagiaan paspor. Momen inilah yang dimanfaatkan Bumi Al Qur’an untuk membersamai jamaah haji. “Haji adalah momentum berkorban. Jamaah haji harus rela berkorban untuk mendapatkan kemabruran. Mabrur artinya penuh kebajikan. Allah memberikan isyarat di awal juz 4, bahwa tidak seorang pun mendapat kemabruran hingga mau menginfaqkan harta yang dicintainya. “Bagi Bumi Al Qur’an, minuman instan Jahe Merah inilah produk yang paling dicintai,” terang KH. Ahmad Ghozali Fadli, M.Pd.I, pengasuh Pesantren. Kiai Fadli menambahkan, dulu lahan pesantren adalah perkebunan jahe merah, kemudian dibangun sedikit demi sedikit. Penanaman pun akhirnya dilakukan oleh masyarakat sekitar. Dalam proses produksi, mulai dari pencucian jahe hingga pengemasan, lisan santri tak berhenti melantunkan bacaan Al Quran. Hal ini dilakukan, agar kemanfaatan minuman ini lebih terasa dan memberkahi. Selain produk yang paling dicintai, ternyata Jahe Merah sangat bermanfaat bagi jamaah haji. Permasalahan jamaah yang harus berjalan jauh, sakit persendian, gatal-gatal selama di Madinah, hingga hilangnya konsentasi karena kelelahan, ini dapat diatasi dengan minum jahe merah. Terlihat di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, tidak sedikit jamaah yang duduk-duduk hingga tengah malam di stand sambil konsultasi mengenai kesehatan. “Kami diutus untuk membersamai jamaah haji. Diberikan amanat untuk membagi kopi dan jahe merah sebanyak-banyaknya. Dan minuman jahe merah ini yang paling disukai jamaah. Kami bagikan permen jahe juga,” terang Syarif, salah satu Penjaga Stand. (har)

Bandung – 1miliarsantri.net : Kontroversi yang terus dilakukan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun berdampak dengan hadirnya puluhan kiai yang berkumpul di Kota Bandung untuk membahas polemik Ponpes atau Mahad Al Zaytun. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Sate dipimpin Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, Senin (19/6/2023). Uu mengatakan, hasil rekomendasi para kiai ini akan dilaporkan ke Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Setelah itu, baru akan diputuskan nantinya. “Karena apa yang diputuskan barusan belum tentu jadi keputusan yang final. Pemimpin yang mengambil sebuah keputusan yang memiliki kewenangan yaitu Pak Gubernur. Keputusannya saya tidak bisa menyebutkan. Pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan adalah Pak Gubernur karena Pak Gubernur yang memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil rapat ini dengan Kesbangpol dan Biro Kesra,” terangnya kepada media. Sementara itu, Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar juga belum bisa menyampaikan hasil apa saja dari pertemuan ini. Semua keputusan akan disampaikan langsung Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. “Saya diamanatkan begitu, nanti saja pak gubernur yang akan menyampaikan, sore jam 3 katanya,” ujarnya. Diketahui, polemik Mahad Al Zaytun ramai di media sosial. Salah satunya pernyataan pimpinannya Panji Gumilang yang selalu berkontroversi. Hingga akhirnya Forum Indramayu Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Kamis (15/6/2023). Mereka menyampaikan beberapa tuntutan pada pengurus Ponpes Al Zaytun. Pertama, meminta pihak berwajib mengusut tuntas dugaan ajaran sesat Al Zaytun dengan melibatkan MUI dan Kemenag. Selain itu, massa aksi juga meminta poloisi dan aparat penegak hukum lainnya mengusut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Ponpes Al Zaytun. Untuk poin tuntutan ketiga, Forum Indramayu Menggugat meminta penegakkan UUPA tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana penguasaan tanah. Massa Forum Indramayu Menggugat juga meminta diberhentikannya pembuatan dermaga khusus Al Zaytun. Untuk poin terakhir, massa aksi menilai Al Zaytun dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar. (den)

Jakarta – 1miliarsantri.net : Semakin santer nya pemberitaan di sosial media terkait Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, membuat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis mendesak pemerintah hadir menyelesaikan masalah Ponpes Al Zaytun di Indramayu karena MUI telah memutuskan ajarannya menyimpang. “MUI menilai ajaran Al Zaytun sangat meresahkan masyarakatnsehingga membikin gaduh dan didemo massa. Menurut kami agar kiranya segera diproses hukum demi melindungi agama dan umat,” terang Cholil kepada 1miliarsantri.net, Minggu (18/6/2023). Diberitakan sebelumnya, ratusan massa dari Forum Indramayu Menggugat (FIM) berunjuk rasa di pintu gerbang Ma’had Al Zaytun, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Kamis (15/6/2023). Koordinator Aksi FIM, Sayid Muhlisin mengatakan, pendemo menyuarakan tuntutan, yang pertama mendesak MUI dan Kementerian Agama untuk mengusut tuntas dugaan ajaran sesat Ponpes Al Zaytun. Kedua, usut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang. Ketiga tegakkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana penguasaan tanah oleh Al Zaytun. Sayid menilai pihak terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dirasa sangat lamban dalam menangani permasalahan berbagai macam penyimpangan yang terjadi di Ponpes Al Zaytun, padahal banyak pihak sudah menganggap bahwa ponpes tersebut sudah menyimpang sangat jauh dari ajaran Islam. “Pemerintah terkesan lamban dalam mengusut tuntas permasalahan yang terjadi, karena terus terang banyak masyarakat yang menilai Al Zaytun sudah menyimpang dari ajaran Islam,” pungkas Sayid. (den)

Jakarta – 1miliarsantri.net : Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023. Ketetapan ini disampaikan langsung Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi usai Sidang Isbat Awal Zulhijjah 1444 Hijriyah yang digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Ahad (18/6/2023). Sidang isbat dihadiri para Duta Besar Negara Sahabat, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Mahkamah Agung, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, Pakar Falak dari Ormas-ormas Islam, serta lembaga dan instansi terkait lainnya. Dalam konferensi pers penetapan 1 Zulhijjah 2023, Wamenag didampingi oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Abdullah Djaidi, dan Dirjen Bimas Islam Kemenag, Prof Kamaruddin Amin. Zainut menuturkan, keputusan ini diambil setelah dilaksanakan nya rukyatul hilal di 99 titik di Indonesia, sehingga mempertimbangkan hasil hisab posisi hilal dan laporan rukyatul hilal dibeberapa lokasi tersebut. Dia menjelaskan, kriteria baru MABIMS telah menetapkan bahwa secara astronomis, hilal dapat teramati jika bulan memiliki ketinggian minimal tiga derajat dan elongasinya minimal 6,4 derajat. Kesepakatan ini menjadi pedoman empat negara dalam menetapkan awal bulan Qomariyah, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. “Oleh karenanya berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenenuhi kriteria MABIMS, serta ketiadaan laporan melihat hilal, sidang isbat secara mufakat bahwa 1 Dzulhijjah 1444 Hijriyah jatuh pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 M. Dan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023,” terang Zainut saat konferensi pers di Kantor Kemenag Jakarta, Ahad (18/6/2023) malam. (wink)

Jakarta – 1miliarsantri.net : Sikap pemerintah yang dinilai sangat lamban dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait Ma’had Al Zaytun, dipertanyakan oleh Ketua Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali Muhammad. Menurutnya dengan berbagai penyimpangan ajaran di Ma’had Al Zaytun serta adanya keterkaitan dengan NII KW 9, pemerintah tidak cukup untuk memberikan teguran. Tetapi menurutnya pemerintah juga harus secepatnya mengambil tindakan tegas membubarkan. “Jadi apa lagi yang mau ditunggu pemerintah. Mengapa ada negara di dalam negara ini dibiarkan begitu saja. HTI yang punya pemikiran tentang khilafah sudah dibubarkan, FPI juga sudah dibubarkan, lah kok ini Al Zaytun dia jelas punya struktur pemerintahannya sendiri, malah tambah dibiarkan,” terang Kiai Athian kepada 1miliarsantri.net, Sabtu (17/06/2023). Kiai Athian melihat adanya saling lempar dan menunggu di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat dalam menyelesaikan persoalan Al Zaytun. Hal tersebut menurutnya justru semakin menimbulkan banyak pertanyaan dan kecurigaan di tengah masyarakat. Kiai Athian mengatakan selama 22 tahun, Al Zaytun dengan leluasa menyesatkan umat. FUUI bahkan mencatat ada sebanyak 151 ribu masyarakat dari berbagai daerah yang pernah bergabung dengan NII KW 9 yang berbasis di Al Zaytun. Kebanyakan adalah buruh, karyawan dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Bahkan menurutnya banyak mahasiswa yang pernah masuk menjadi anggota NII KW 9 tak bisa melanjutkan studinya lantaran biaya kuliah justru disetorkan sebagai iuran wajib kepada Al Zaytun. “Sekarang setelah 22 tahun terakhir ini kita kan tidak pantau lagi, berapa yang mereka rekrut. Jadi apa yang ditunggu lagi oleh pemerintah. MUI kan sudah investigasi, hasilnya bahwa jelas ada hubungan antara Al Zaytun dengan NII KW 9, bahan yang memimpin Al Zaytun itu adalah Presidennya NII KW 9,” sambungnya. Lebih lanjut Kiai Athian mengatakan hasil investigasi MUI dan FUUI pada 2001 juga telah menemukan bahwa adanya penyetoran dana setiap bulan dari anggota yang mengalir kepada struktural NII KW 9 dari Rp 8 ratus ribu hingga Rp 2 juta. Untuk memenuhi tuntutan itu, anggota NII pun dihalalkan mencuri, menipu dan merampok tak terkecuali harta milik keluarganya atau orang tuanya sendiri. Kiai Athian mengatakan FUUI sudah menyerahkan berbagai dokumen yang berisi temuan dan bukti-bukti penyimpangan ajaran Al Zaytun serta hubungan kuat dengan NII KW 9. Dokumen itu telah diserahkan sejak 2001 kepada Polri, TNI, hingga BIN. Namun menurut Athian hingga saat ini tak ada tindakan apapun terhadap Al Zaytun. “Harus diambil langkah yang jelas dan tegas itu. Tinggal bubarkan saja kalau ada yang teriak-teriak itu berarti pelindungnya,” katanya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan, akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), terkait dugaan ajaran sesat di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu. Ridwan Kamil menjelaskan kalau urusan fikih, ada di wilayah para ulama. Oleh karena itu, pihaknya sedang berkoordinasi menunggu fatwa dari MUI. “Kalau fatwanya harus ada tindakan secara keagamaan, maka pemerintah Jawa barat akan melakukan sebuah ukuran, karena urusan agama, fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan keamanan ada wilayah pusat,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, saat ditemui di Trans Hotel, Kota Bandung, Kamis (15/6/2033). Idealnya, menurut dia, yang harus turun pertama itu adalah kementerian agama melalui kanwil kemenag. “Ya, sesuai peraturan perundang-undangan, tapi urusan kondusivitas, menjaga kemanan, demonya tidak merusak itu urusan pemerintah daerah, jadi kami menunggu rekomendasi dari mereka,” katanya. Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan segera membahas masalah Al-Zaytun tersebut dengan semua pihak. “Saya akan rapatkan tindakan apa yang bisa kami lakukan,” tutup Emil. (dang)

Jakarta – 1miliarsantri.net : Berbagai macam kontroversi yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun kerap menjadi sorotan publik. Salah satu kontroversi dari Ponpes Al Zaytun adalah saat perayaan 1 Muharram di ponpes tersebut, dimana pimpinan ponpes Panji Gumilang dalam sambutannya mengajak para undangan dan para santri untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan umat Yahudi berjudul Havenu Shalom Alaichem. Sebagaimana diketahui oleh publik, beberapa waktu lalu, pendiri Ma’had Al-Zaytun, Panji Gumilang mengajak seluruh jamaah untuk menyanyikan salam ala Yahudi, havenu shalom aleichem, kembali viral di media sosial. Dalam cuplikan video yang ditayangkan akun Youtube Al-Zaytun Official, Panji Gumilang tidak sekadar mengajak para peserta untuk membaca assalamualaikum, tetapi juga membaca salam sambil bernyanyi. Acara tersebut terjadi untuk merayakan peringatan awal tahun 1444 Hijriyah. “Saya mengajak saudara untuk mengucap salam yang tidak assalamualaikum saja, (tapi) sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai saya rasa bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, havenu shalom aleichem.” Reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat terutama dari Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, hingga menggelar Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Hidayatut Tholibin di Indramayu. Bahtsul Masail tersebut mengangkat tema seputar kontroversi penyimpangan ajaran di pondok pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Dalam kegiatan Bahtsul Masail tersebut dirumuskan oleh KH Zaenal Mufid, KH Umar Faruq, K Khozinatul Asror, K M Mubasysyarum, KH MNA Syamil Mumtaz, K Abdul Hamid, K Afif Yahya Azis dan menghadirkan mushohih yakni KH Ubaidillah Harits, KH Juhadi Muhammad, KH Ahmad Baidhowi, KH Ahmad Yazid Fattah, KH Ghufroni Masyhuda, KH Masqsudi Marfu, Kh Abu Bakar Sidiq, dan KH Mutohar. Salah satu yang dibahas adalah soal menyanyikan lagu Havenu Shalom Alechem tersebut bagi umat Islam. Menurut Bahtsul Masail, menyanyikan lagu umat agama lain bila dikaji dari segi kemunculan dan penggunaannya juga dihukumi haram, karena dianggap menyerupai dan mensyiarkan tradisi agama lain, mengajarkan doktrin yang dapat berpotensi hilangnya konstitusi syariat perihal fikih “Mengucapkan salam” kepada non muslim. (jank)

Bogor – 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) RI membangun Pusat Pelayanan Literasi Keagamaan Islam (PLKI) Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) di Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Hadir dalam acara ini Ketua MUI Bogor, Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin beserta jajarannya, Staf Ahli Abu Rokhmad, Staf Khusus Menag Wibowo Prasetyo, Kepala Kawil Kemenag Jawa Barat Ajam Mustajam, Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta Cecep Khoirul Anwar, perwakilan Bappenas, serta alim ulama setempat. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berharap dengan adanya keberadaan gedung ini diharapkan dapat menjadi pusat belajar umat Islam Indonesia bahkan dunia. “Saya berharap, pusat literasi ini tidak hanya punya bangunan megah. Tapi juga mampu mengubah wajah keIslaman di negeri yang kita cintai ini, menjadi Islam yang ramah dan menjadi rujukan bagi umat Islam dunia,” ungkap Menag saat peletakan batu pertama Pusat PLKI, di Ciawi, Bogor, Jumat (16/06/2023). Menag Yaqut juga mengatakan pembangunan Pusat PLKI ini menjadi sejarah baru UPQ. Seperti diketahui, UPQ merupakan satuan kerja dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag yang bertugas untuk mencetak mushaf Al-Qur’an. “Hadirnya Pusat PLKI akan mengembangkan keberadaan percetakan mushaf Al-Qur’an di Indonesia. UPQ yang selama ini ada hanya mampu memproduksi 300 ribu mushaf Al-Qur’an pertahun, akan meningkat menjadi 1 juta pertahun,” sambung Menag Yaqut. Dengan meningkatnya produksi ini, Menag juga berharap agar turut memperhatikan para disabilitas netra. “Saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini banyak. Kalau UPQ saat ini hanya mampu mencetak juz 30 Al-Qur’an braille, maka sekarang saya perintahkan untuk mencetak 30 juz huruf braille. Ini sangat penting untuk saudara-saudara kita tuna netra,” ungkap Menag. Selain itu, PLKI juga dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini mengingat generasi muda saat ini, membaca Al-Qur’an secara digital. “Jangan sampai bangunan ini, yang kita buat megah ini, percetakan kita siapkan dengan baik, tapi pada saatnya kita akan dikalahkan oleh zaman yang semakin canggih. Cita-cita kita adalah bagaimana berkompetisi dengan teknologi informasi yang sangat cepat. Hal ini harus dibangun dan dijawab. Hadirnya UPQ dan Pusat Literasi adalah bagian dari upaya untuk menjawab hal tersebut,” lanjutnya. Menag mengajak para alim ulama terutama yang berada di wilayah Bogor dan sekitarnya untuk mengawal pembangunan gedung ini beserta programnya. “Tolong dijaga ini, menjadi legacy kita bersama. menjadi warisan semua, sehingga kita juga memiliki keinginan untuk menjaganya. Semoga apa yang kita ikhtiarkan ini mendapat ridho dari Allah Swt,” tandas Menag. Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin dalam laporannya menyampaikan, UPQ akan mencetak lebih banyak mushaf Al-Qur’an. “UPQ ini berdiri tahun 2016. Sejak berdirinya, kita telah berhasil mencetak lebih dari 2,3 juta Al-Qur’an. Kita targetkan ke depan bisa mencetak dan mencapai target, yaitu sekitar 10 juta tiap tahunnya,” ungkapnya. Sebagai pusat literasi keagamaan, menurut Kamaruddin, di komplek UPQ juga akan terdapat beberapa pusat kajian. Di antaranya, pusat kajian Al-Qur’an dan Pusat kajian kaligrafi. (lin)