Kehadiran MUI Ditolak Pihak Al Zaytun

Indramayu – 1miliarsantri.net : Pihak Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun terus menuai kontroversi. Al Zaytun juga berupaya menutup diri. dan terkesan menghindar, termasuk salah satunya dengan menolak tim investigasi yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sudah berencana menemui pimpinan ponpes dengan dalih sibuk.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris MUI Pusat, KH. Hammam Asy’ari kepada sejumlah media, Selasa (20/06/2023).

“MUI sudah melakukan langkah konkret, sudah merekomendasikan beberapa orang melakukan investigasi untuk menemukan fakta-fakta yang ada, ataupun ajaran yang dilakukan oleh ponpes Al Zaytun, bahkan sudah turun ke lapangan tetapi belum diterimanya oleh pihak Pondok Pesantren dengan beberapa alasan yang ada. Alasannya masih sibuk, sibuk memperluaskan lahan-lahan ponpes Al Zaytun ini. Dalam artian Al Zaytun ini sangat eksklusif sekali, sangat tertutup,” terang Hammam.

Hammam menambahkan, MUI menganggap Al Zaytun tidak kooperatif karena tidak merespon dan menerima tim MUI. Tak hanya MUI pusat, MUI Jawa Barat pun dipersulit untuk berkunjung ke Al Zaytun.

“Kami sudah mencoba koordinasi tapi dipersulit, sehingga apabila dalam mengeluarkan fatwa tentang Al Zaytun, MUI harus melalui prosedur. Salah satunya yakni MUI harus bertemu dengan pihak pimpinan Al Zaytun, Panji Gumilang,” imbuhnya.

Hammam khawatir bila Al Zaytun akan terus menerus membuat berbagai kontroversi yang membuat kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat karena bertentangan dengan ajaran Ahlussunah wal Jamaah.

Hammam juga mencatat pernyataan Panji Gumilang yang menuai kontroversi seperti bolehnya berzina asal ditebus, menyebut Indonesia Tanah Suci sama seperti tanah Haram Makkah, hingga mengakui diri komunis.

Sementara itu Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengkoordinasikan lebih lanjut terkait kontroversi ajaran Pesantren Al Zaytun.

“Pemerintah akan menindaklanjuti berbagai pandangan ormas Islam mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis) dan lainnya. Saya minta nanti untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang harus kita ambil,” ujar Ma’ruf.