Benarkah Hujan Meteor Orionid Diperkirakan terjadi Tanggal 21 Oktober 2025? Ini Kata Ahli!

Ainun MaghfirohOktober 18, 2025Oktober 18, 202503 mins

Bondowoso – 1miliarsantri.net: Setelah langit sebelumnya memamerkan supermoon yang memesona, kini giliran fenomena hujan meteor Orionid 2025 yang siap menghiasi malam kamu. Fenomena langit ini akan menampilkan kilauan cahaya seperti bintang jatuh yang bertebaran, menciptakan panorama langit yang menakjubkan. Meski disebut bintang jatuh, meteor sebenarnya bukan bintang, melainkan partikel kecil yang terbakar saat memasuki atmosfer Bumi. Asal Usul dan Waktu Terjadinya Hujan Meteor Orionid Menurut laporan NASA, hujan meteor Orionid berlangsung dari 26 September hingga 22 November 2025, dengan puncaknya pada 21 Oktober 2025. Nama Orionid diambil dari konstelasi Orion, tepatnya dari arah bintang Betelgeuse yang berwarna merah terang. Namun, meteor ini bisa muncul dari berbagai arah langit. Dengan kecepatan mencapai 66 kilometer per detik, meteor Orionid termasuk salah satu yang paling cepat dan sering meninggalkan jejak cahaya gas terionisasi yang indah. Baca juga: Said Didu Beberkan Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Akibat Korupsi Pertamina 2018–2023 Jejak Komet Halley di Langit Bumi Fenomena ini terjadi karena Bumi melintasi partikel debu dari Komet Halley. Setiap kali komet legendaris ini mengorbit Matahari sekitar setiap 76 tahun, ia meninggalkan jejak partikel halus yang kemudian terbakar di atmosfer Bumi. Walau Komet Halley baru akan kembali mendekati Bumi pada tahun 2061, kita masih bisa menikmati hasil lintasannya dalam bentuk cahaya meteor setiap tahun di bulan Oktober. Waktu Terbaik Menyaksikan Hujan Meteor Orionid Puncak hujan meteor Orionid 2025 bisa kamu saksikan pada malam 21 Oktober, terutama antara tengah malam hingga pukul 2 pagi. Cobalah mencari tempat yang gelap, jauh dari polusi cahaya kota. Tahun ini, pengamatan akan lebih jelas karena bertepatan dengan fase bulan baru, sehingga langit tampak lebih gelap. Baca juga: Beberapa Tokoh Muhammadiyah Yang Mendapat Gelar Pahlawan Nasional Fenomena Langit yang Mengajarkan Kekaguman Hujan meteor Orionid bukan sekadar tontonan langit, tapi juga pengingat betapa luas dan indahnya alam semesta. Saat kamu memandang kilatan cahaya itu, kamu seolah diingatkan bahwa Bumi hanyalah bagian kecil dari jagat raya yang luar biasa. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini untuk menikmati dan merenungi keajaiban alam yang jarang terjadi. Penulis : Ainun Maghfiroh Editor : Thamrin Humris Sumber foto: Ilustrasi Sumber berita: https://www.antaranews.com/berita/5164713/puncak-hujan-meteor-orionid-terjadi-21-oktober-2025-ini-penjelasannya

Dugaan Penyelewengan Dana Infaq Oknum Baznas Palopo, Bagaimana Kronologinya?

Iffah Faridatul HasanahOktober 18, 2025Oktober 18, 202507 mins

Bekasi – 1miliarsantri.net : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memiliki peran vital sebagai lembaga yang mengelola zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Kepercayaan masyarakat adalah modal utama yang harus dijaga dengan integritas tinggi. Namun, ketika muncul dugaan penyelewengan, kredibilitas lembaga ini dipertaruhkan. Belakangan ini, perhatian publik tertuju pada kasus dugaan penyelewengan dana infaq di Baznas Kota Palopo, Sulawesi Selatan, yang melibatkan seorang oknum komisioner berinisial IB. Kasus ini, meski dengan nilai yang tidak terlalu besar, telah menimbulkan gelombang pertanyaan dan desakan agar transparansi ditegakkan. Baca juga: Begini Konsep Harta dalam Islam, Agar Bisa Dijadikan Fasilitas untuk Beramal Saleh Bagaimana Kronologi Dugaan Penyelewengan Dana Infaq? Dugaan penyelewengan ini berawal dari mencuatnya informasi bahwa oknum komisioner Baznas Palopo menyelewengkan dana infaq dari Masjid Nur Afiat Lagaligo, Palopo. Nilai dana yang diduga disalahgunakan berkisar sekitar Rp3 juta. Masjid Nur Afiat sendiri diketahui sebagai salah satu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah koordinasi Baznas Palopo. Namun, hingga saat ini, data dari Baznas Kota Palopo menunjukkan bahwa UPZ masjid tersebut belum menyetorkan dana infaqnya. Isu ini tidak hanya beredar di kalangan terbatas, tetapi juga telah menjadi pemberitaan di berbagai media online dan menjadi perbincangan publik. Respons dari berbagai pihak pun bermunculan. Baznas RI, sebagai induk dari Baznas di daerah, bahkan langsung menanyakan kebenaran isu tersebut kepada pihak Baznas Palopo. Pihak pemerintah kota, melalui Kabag Kesra, juga telah menerima laporan dan meminta Baznas Palopo untuk membuat klarifikasi dan telaah terkait masalah ini. Desakan juga datang dari Wakil Ketua II DPRD Palopo, Alfri Jamil, yang meminta Pemkot Palopo untuk segera bertindak dan tidak membiarkan isu ini berlarut-larut, yang berpotensi mencoreng nama baik lembaga. Respons dan Langkah yang Diambil Menanggapi isu yang berkembang, pihak Baznas Palopo telah mengambil beberapa langkah. Ketua Baznas Palopo, Asyad Syam, mengakui bahwa laporan terkait masalah ini telah sampai ke Baznas RI dan Pemkot Palopo. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya diminta untuk segera membuat laporan resmi dan klarifikasi. Secara internal, Baznas Palopo berharap dugaan ini tidak benar, karena jika terbukti, hal tersebut akan sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Baznas sebagai lembaga yang mengemban amanah suci. Pihak yang diduga terlibat, oknum komisioner IB, juga telah memberikan respons dsn mengakui adanya masalah terkait dana infaq tersebut, namun mengklaim bahwa hal itu hanya disebabkan oleh miskomunikasi. Permintaan maaf pun telah disampaikan. Namun, penjelasan ini tidak serta-merta menghentikan polemik. Masyarakat dan berbagai pihak tetap menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas dan transparan. Miskomunikasi, dalam konteks pengelolaan dana umat, bukanlah alasan yang bisa diterima begitu saja. Dibutuhkan audit yang menyeluruh untuk memastikan tidak ada dana yang disalahgunakan. Baca juga: MUI Keluarkan Fatwa Dukungan Kepada Palestina dan Boikot Produk Israel Mengapa Kasus Ini Penting? Meskipun nilai dugaan penyelewengan ini relatif kecil, dampaknya sangat besar. Kasus ini bukan sekadar tentang nominal uang, melainkan tentang kepercayaan. Ketika masyarakat menyalurkan infaq, zakat, atau sedekah, mereka menyerahkan kepercayaan besar kepada Baznas bahwa dana tersebut akan dikelola secara profesional, amanah, dan disalurkan kepada yang berhak. Jika dugaan penyelewengan ini terbukti benar, hal itu akan menimbulkan efek domino yang merusak: Kasus dugaan penyelewengan dana infaq di Baznas Palopo ini adalah pengingat penting bagi semua lembaga pengelola dana umat. Amanah adalah segalanya. Menjaga amanah berarti menjaga kepercayaan, dan menjaga kepercayaan adalah kunci keberlanjutan dari setiap gerakan filantropi. Publik menunggu langkah nyata dari Baznas Palopo untuk membuktikan bahwa lembaga ini layak dipercaya, dan bahwa setiap rupiah yang disumbangkan oleh umat akan sampai pada tujuan yang semestinya. Sumber: Berbagai sumber Penulis: Gita Rianti D Pratiwi Editor : Iffah Faridatul Hasanah dan Toto Budiman Sumber foto: https://www.instagram.com/baznaspalopo/ Foto ke3: Gemini AI

Said Didu Beberkan Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Akibat Korupsi Pertamina 2018–2023

Glancy VeronaOktober 17, 2025Oktober 17, 202505 mins

Indramayu – 1miliarsantri.net: Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta belakangan ini diduga terkait dengan skandal korupsi BBM oplosan di tubuh Pertamina pada periode 2018–2023, demikian pernyataan mantan pejabat BUMN dan pengamat energi Said Didu. Dilansir dari youtube Manusia Merdeka, menurutnya, terungkapnya praktik korupsi itu memicu krisis kepercayaan konsumen terhadap produk Pertamina sehingga arus permintaan bergeser ke stasiun pengisian bahan bakar non-Pertamina dan menyebabkan stok di jaringan swasta menipis. Said Didu mengungkapkan bahwa publik awalnya mencurigai kerugian akibat praktik oplosan BBM mendekati angka sangat besar, awal dugaan disebut hampir Rp1.000 triliun, walau audit internal kemudian memperkirakan kerugian di kisaran hampir Rp300 triliun. Dampak reputasional dari temuan itu membuat konsumen beralih membeli BBM di SPBU non-Pertamina karena takut peranti bermesin mereka rusak, sehingga permintaan pada sektor swasta meningkat tajam. Kondisi Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Kenaikan permintaan BBM non-subsidi di SPBU swasta memaksa pemerintah dan pelaku pasar menambah kuota impor. Meski kuota impor BBM non-subsidi pada 2025 sudah dinaikkan sekitar 10 persen dibandingkan kebutuhan 2024, Said Didu menilai peningkatan itu tidak cukup: tambahan kuota diperkirakan habis pada Agustus, sehingga stok di SPBU swasta mengalami tekanan dan menyebabkan kelangkaan di lapangan. Efek rantai ini disebut berujung pada kerugian ekonomi yang lebih luas, termasuk penutupan sementara SPBU dan pemutusan hubungan kerja bagi pegawai dalam skala tertentu ketika pasokan tidak memadai. Menyoal respons pemerintah, Said Didu menyebutkan usulan Menteri Bahlil untuk mendorong kerja sama agar SPBU non-Pertamina membeli BBM dari Pertamina sebagai solusi yang tidak efektif. Menurutnya, rekomendasi itu bertentangan dengan alasan konsumen meninggalkan Pertamina yaitu hilangnya kepercayaan terhadap kualitas BBM sehingga memaksa SPBU swasta membeli kembali dari pihak yang dipandang bermasalah bukanlah jawaban yang tepat dan justru merugikan mereka. Baca juga: Memperingati Hari Santri Nasional 2025: Cerita Santri yang Selamat dari Runtuhnya Ponpes Al Khoziny Said Didu Sarankan Solusi Said juga menyoroti bahwa solusi yang diperlukan adalah penambahan kuota impor dan langkah kebijakan yang lebih matang, bukan upaya memaksa integrasi pasokan yang bisa mematikan usaha swasta. Said Didu mendesak pembongkaran kasus korupsi BBM oplosan hingga ke pucuk pimpinan yang diduga terlibat, dengan alasan dampaknya menyentuh ketahanan energi nasional dan berpotensi menghancurkan finansial Pertamina dalam jangka panjang. Ia merujuk pada pengungkapan sebelumnya yang melibatkan penggerebekan rumah Reza Khalid dan penyelidikan yang sempat menyeret pejabat tinggi di lingkungan Kementerian BUMN, serta pernyataan Kejaksaan Agung terkait penyelidikan. Menurut Said Didu, era kepemimpinan baru di BUMN membuka peluang bagi pengusutan yang lebih transparan tanpa risiko penutupan oleh pihak internal, sehingga Presiden Prabowo diminta mengambil sikap tegas untuk memastikan penegakan hukum menyeluruh. Baca juga: Kesaksian Mengerikan Aktivis Global Sumud Flotilla (GSF): Disiksa, Dipaksa Berlutut, hingga Diperlakukan Seperti Binatang di Tahanan Israel Kesimpulan Kasus ini menunjukkan kaitan erat antara tata kelola BUMN, kredibilitas produk energi domestik, dan stabilitas pasokan. Pergeseran kepercayaan konsumen memicu tekanan impor dan problem distribusi yang pada akhirnya mengganggu ketersediaan BBM di pasar non-subsidi. Selain itu, potensi aliran modal ilegal atau kerugian negara dalam jumlah besar menjadi isu serius yang menuntut investigasi forensik dan penegakan hukum. Said Didu menekankan perlunya menteri dan pembuat kebijakan yang mampu merancang solusi teknis dan kebijakan yang cermat, sembari menegakkan akuntabilitas bagi pelaku korupsi yang merusak ketahanan energi nasional. Penulis: Durotul Hikmah Editor: Glancy Verona Ilustrasi by AI

Memperingati Hari Santri Nasional 2025: Cerita Santri yang Selamat dari Runtuhnya Ponpes Al Khoziny

Glancy VeronaOktober 17, 2025Oktober 17, 202506 mins

Bekasi – 1miliarsantri.net: Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober menjadi bukti bahwasannya santri menjadi simbol penting dalam menyebarkan nilai-nilai islam rahmatan lil alamin, serta menegaskan peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional yang telah melahirkan banyak tokoh bangsa. Pesantren, Wadah Orang Tua dalam Menghindari Jurang Keburukan Berbicara tentang pesantren, tidak sedikit orang tua di Indonesia memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di pesantren. Alasan yang paling sering ditemui adalah kekhawatiran akibat perkembangan zaman diiringi dengan teknologi yang semakin maju sehingga mengubah hampir seluruh lini kehidupan manusia. Teknologi yang tidak dipergunakan dengan bijak seringkali menyeret banyak orang, khususnya anak-anak yang sejatinya masih memerlukan banyak bimbingan dalam kehidupannya. Pergaulan yang semakin tak mengenal batas, banyaknya kemaksiatan akibat emosi labil dari anak-anak yang menginjak remaja juga menjadi faktor para orang tua memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di pesantren. Harapan orang tua tentunya ingin melihat anak-anaknya tidak hanya sukses di dunia namun juga di akhirat, dengan berbekal ilmu yang diajarkan di pesantren menjadi upaya para orang tua menjadikan pesantren sebagai wadah dalam menghindari jurang keburukan yang mengintai anak-anaknya. Seorang anak yang masuk pesantren nantinya akan dibekali oleh berbagai ilmu dan kebaikan di dalamnya, seperti berikut ini: Point-point tersebut merupakan nilai-nilai kebaikan yang akan didapatkan oleh anak-anak yang mondok di pesantren. Namun, di luar dari nilai-nilai kebaikan tersebut, terdapat sisi lain yang juga perlu diperhatikan mengenai keamanan para santri di pondok pesantren, seperti kejadian runtuhnya bangunan salah satu pondok pesantren di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Baca juga: Kesaksian Mengerikan Aktivis Global Sumud Flotilla (GSF): Disiksa, Dipaksa Berlutut, hingga Diperlakukan Seperti Binatang di Tahanan Israel Insiden Pesantren Al Khoziny, Bangunan Runtuh dalam Sekejap Baru-baru ini, kejadian runtuhnya salah satu bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa timur menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan dan juga bagi santri yang berhasil selamat dari kejadian tersebut. Momentum Hari Santri Nasional 2025 menjadi moment yang tepat untuk melihat kembali tragedi runtuhnya bangunan pondok pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur dari kaca mata santri yang ikut menjadi korban selamat dalam tragedi ini. Khoirul, menjadi salah satu santri yang selamat dalam insiden ambruknya musholla pondok pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Anak ke-6 dari 6 bersaudara ini masih mengingat jelas detik-detik musholla mulai runtuh. Ketika itu, ia dan santri lainnya tengah menunaikan shalat Ashar. Namun, di rakat kedua suara reruntuhan dan debu pasir mulai menggema sehingga membuat semua santri tiba-tiba menyelamatkan diri. “Awal reruntuhan pasir terjadi di pojok musholla, lalu merembet ke bagian tengah dan dalam sekejap bangunan lantai 3 itu ambruk sepenuhnya. Meski panik, ia dan temannya berusaha untuk memanjat reruntuhan namun beton yang menimpa kakinya membuat khoirul sempat terjepit hingga akhirnya dapat menyelamatkan diri.” (Akun Youtube CNN Indonesia) Insiden ini tentu memberikan trauma mendalam, namun diakui oleh orang tua Khoirul bahwa beliau masih mengizinkan Khoirul untuk tetap melanjutkan pendidikan di pesantren. Semoga untuk kedepannya, keamanan dan kenyamanan belajar para santri dapat lebih diperhatikan sehingga dapat mencegah kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan. Baca juga: Titik Balik Iklim: Terumbu Karang Dunia Hadapi Kemunduran Besar Penulis: Gita Rianti D Pratiwi Editor: Glancy Verona Sumber foto: https://rri.co.id/daerah/1869030/mengenal-pondok-pesantren-al-khoziny-berusia-1-abad https://madura.tribunnews.com/news/225424/breaking-news-bangunan-pondok-pesantren-al-khoziny-sidoarjo-ambruk-santri-terjebak-di-reruntuhan

Santri Asal DKI Jakarta Tembus Final MQK Internasional 2025

Glancy VeronaOktober 17, 2025Oktober 17, 202506 mins

Bondowoso – 1miliarsantri.net : Kabar membanggakan datang dari dunia pesantren Indonesia. Seorang santri asal DKI Jakarta berhasil menembus babak final Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) Internasional 2025, ajang bergengsi yang mempertemukan para pembaca kitab kuning terbaik dari berbagai negara. Prestasi ini menjadi bukti bahwa santri Indonesia mampu bersaing di kancah global dan mengharumkan nama bangsa melalui penguasaan literatur keislaman klasik. Dilansir dari Kemenag DKI Jakarta, peserta asal DKI tersebut berhasil melewati serangkaian seleksi ketat yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Mesir. Kompetisi ini menjadi ajang untuk menilai kemampuan membaca, memahami, dan menjelaskan isi kitab kuning, warisan intelektual Islam yang menjadi ciri khas pendidikan pesantren. Kebanggaan Santri Indonesia di Pentas Dunia Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Ali Ramdhani, mengapresiasi capaian luar biasa santri DKI yang berhasil menembus babak final. Menurutnya, prestasi ini tidak hanya membanggakan DKI Jakarta, tetapi juga menjadi representasi kualitas pesantren Indonesia di tingkat internasional. “Santri kita menunjukkan bahwa penguasaan kitab kuning tidak kalah dengan negara lain. Ini adalah bukti nyata bahwa pesantren Indonesia memiliki tradisi keilmuan yang kuat dan terus berkembang,” ujar Ramdhani dalam keterangannya. MQK Internasional 2025 diselenggarakan secara hybrid di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan beberapa lembaga keislaman dunia. Ajang ini tidak hanya menguji kemampuan akademik, tetapi juga mengasah daya pikir kritis, argumentasi ilmiah, dan kemampuan bahasa Arab peserta. Santri asal DKI Jakarta tersebut menonjol berkat ketepatan membaca, keluwesan menjelaskan makna teks, serta argumentasi mendalam saat menjawab pertanyaan juri. “Ia tampil sangat percaya diri dan memahami konteks kitab dengan baik. Ini menunjukkan kualitas pendidikan pesantren di Jakarta semakin meningkat,” ujar salah satu juri asal Universitas Al-Azhar, Mesir. Baca juga: Rocky Gerung Wanti-Wanti Presiden Prabowo Soal Ancaman Civil Disobedience Jika Demokrasi Diabaikan Peran MQK dalam Menguatkan Tradisi Intelektual Pesantren Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) merupakan ajang yang bertujuan untuk menghidupkan kembali semangat keilmuan di pesantren. Melalui lomba ini, para santri diuji dalam kemampuan membaca dan memahami kitab turats (klasik) yang menjadi sumber utama ajaran Islam tradisional. Di Indonesia, MQK sudah menjadi tradisi rutin sejak diselenggarakan oleh Kemenag beberapa dekade lalu. Kini, ajang ini berkembang ke level internasional dengan melibatkan pesantren dan lembaga keislaman dari berbagai negara. “MQK Internasional menjadi bukti bahwa pesantren tidak hanya berbicara soal pendidikan lokal, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap peradaban Islam global,” kata Ramdhani. Ia menambahkan bahwa kompetisi ini juga mendorong santri untuk mengasah kemampuan riset, menulis ilmiah, dan berdiskusi dengan nalar terbuka. MQK menjadi wadah bagi santri untuk memperkenalkan cara berpikir moderat dan rasional dalam memahami ajaran Islam. Santri DKI Jakarta Jadi Inspirasi Generasi Muda Capaian santri asal DKI Jakarta ini diharapkan menjadi inspirasi bagi santri-santri lain di seluruh Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, kemampuan mendalami literatur klasik menjadi modal penting untuk melestarikan nilai-nilai Islam yang moderat dan ilmiah. Kepala Kantor Wilayah Kemenag DKI Jakarta menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung. “Kami berharap prestasi ini dapat memotivasi santri lain untuk terus belajar dan berprestasi. Santri DKI menunjukkan bahwa dengan semangat dan disiplin, mereka bisa bersaing di level internasional,” ujarnya. Ia juga menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta bersama Kemenag berkomitmen terus mendukung pendidikan pesantren melalui peningkatan fasilitas belajar, digitalisasi kitab kuning, serta pemberian beasiswa bagi santri berprestasi. Pesantren Sebagai Pusat Keilmuan dan Peradaban Keberhasilan ini sekaligus memperkuat posisi pesantren sebagai pusat pengembangan ilmu dan moral bangsa. Pesantren tidak hanya mencetak ahli agama, tetapi juga pemikir muda yang siap berdialog dengan dunia internasional. Santri DKI Jakarta yang menembus final MQK Internasional 2025 menjadi simbol santri modern, berakar pada tradisi keilmuan klasik, tetapi mampu menghadapi tantangan zaman dengan kemampuan global. Dengan semangat Hari Santri 2025 yang mengusung tema “Santri Mandiri, Pesantren Maju, Indonesia Berdaya,” prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa santri Indonesia siap membawa pesan perdamaian dan keilmuan ke panggung dunia. Baca juga: UMKM Syariah Laris Manis Di FESyar Jawa, Omzet Tembus Hingga Rp6,8 Miliar Penulis: Glancy Verona Editor: Toto Budiman Ilustrasi by AI

Rocky Gerung Wanti-Wanti Presiden Prabowo Soal Ancaman Civil Disobedience Jika Demokrasi Diabaikan

Glancy VeronaOktober 16, 2025Oktober 16, 202505 mins

Indramayu – 1miliarsantri.net : Pengamat politik Rocky Gerung memberikan peringatan keras terkait dinamika politik Indonesia pasca-reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dilansir dari YouTube pribadinya, menurut Rocky, keputusan pemerintah yang dianggap tidak responsif terhadap tuntutan demokrasi dan aspirasi generasi muda berpotensi memicu gelombang protes atau civil disobedience yang tak terbendung. Rocky menyoroti pengaruh gerakan pemuda global, khususnya Generasi Z, yang kerap menggunakan media sosial untuk menyalurkan aspirasi politik dan menekan pemerintah agar lebih transparan dan demokratis. Ia menyinggung fenomena di Nepal dan Timor Leste sebagai contoh di mana ketidakpedulian elit politik terhadap tuntutan demokrasi berujung pada bentrokan dengan aparat. Menurut Rocky, Indonesia memiliki risiko yang serupa, bahkan lebih besar, karena adanya sinyal ketidakpekaan kabinet terhadap nilai demokrasi. “Gerakan Agustus” dan Gelombang Digital Rocky mengingatkan soal “Gerakan Agustus”, sebuah inisiatif tanpa pemimpin yang terkoordinasi melalui media sosial. Bagi Rocky, pola gerakan ini menunjukkan bagaimana anak-anak muda bisa dengan cepat menyuarakan ketidakpuasan politik. “Prerogatif presiden itu bisa dibatalkan oleh opini netizen yang menilai bahwa yang seharusnya menjadi prioritas adalah demokrasi, bukan pengangkatan menteri secara sepihak,” ujarnya. Rocky menilai, meski reshuffle adalah hak presiden, opini publik tetap dapat menentukan arah legitimasi politik. “Value demokrasi harus dijadikan pedoman dalam setiap kebijakan, bukan pragmatisme politik atau oportunisme,” tegasnya. Baca juga: UMKM Syariah Laris Manis Di FESyar Jawa, Omzet Tembus Hingga Rp6,8 Miliar Media Sosial, Antara Partisipasi dan Ancaman Peringatan Rocky tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menyoroti fenomena media sosial di Indonesia. Dalam jurnal Fenomena Media Sosial: Antara Hoax, Destruksi Demokrasi, dan Ancaman Disintegrasi Bangsa karya Febriansyah dan Nani Nurani Muksin, disebutkan bahwa media sosial memang menjadi ruang baru bagi publik untuk berpartisipasi. Namun, ruang ini juga paling rawan dimanfaatkan untuk penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Penelitian itu menemukan bahwa isu politik adalah materi hoaks yang paling sering beredar. Dampaknya tidak hanya membuat gaduh, tapi juga merusak kualitas demokrasi bahkan berpotensi menimbulkan perpecahan. Dengan kata lain, media sosial bisa menjadi pedang bermata dua: wadah aspirasi sekaligus medium yang mempercepat polarisasi. Generasi Z di Pusat Tekanan Publik Kondisi ini membuat analisis Rocky semakin relevan. Generasi Z, yang hidup dengan media sosial sebagai ruang utama, bukan hanya menjadi penonton politik, tetapi juga aktor penggerak. Ketika merasa suara mereka diabaikan, mereka dapat dengan cepat menggalang opini publik dan mendorong aksi massa di lapangan. Jika pemerintah tidak mampu mengelola aspirasi tersebut dengan respons yang demokratis, ketidakpuasan yang lahir di dunia digital dapat bertransformasi menjadi gerakan nyata: unjuk rasa, boikot, hingga bentuk civil disobedience. Tantangan bagi Pemerintahan Prabowo Rocky menegaskan bahwa pilihan ada di tangan Presiden Prabowo: apakah ingin meninggalkan warisan otoritarian dari rezim sebelumnya, atau justru terjebak dalam pragmatisme politik yang akhirnya memicu kemarahan publik. Sementara itu, penelitian akademis menekankan perlunya literasi digital dan penegakan hukum yang adil untuk mengurangi dampak destruktif media sosial. Tanpa langkah-langkah itu, pemerintah berisiko menghadapi protes besar yang tidak hanya mengguncang stabilitas politik, tetapi juga meretakkan kohesi sosial bangsa. Dengan demikian, peringatan Rocky bukan sekadar retorika. Ia bersandar pada realitas baru politik digital di Indonesia: demokrasi tidak lagi hanya dipertaruhkan di ruang sidang atau kantor kabinet, melainkan juga di layar ponsel jutaan anak muda. Baca juga: PBB Sebut 562 Pekerja Bantuan Tewas di Gaza Sejak 2023, Termasuk 376 dari Staf PBB Penulis: Durotul Hikmah Editor: Glancy Verona Ilustrasi by AI

Trans7 Minta Maaf ke Pesantren Lirboyo: ‘Mengaku Lalai’ — Ini Penjelasannya…

Thamrin HumrisOktober 16, 2025Oktober 16, 202507 mins

Trans7 akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada Pondok Pesantren Lirboyo setelah tayangan kontroversial tanpa sensor mendalam. Kediri – 1miliarsantri.net: Tayangan kontroversial dari program Xpose Uncensored Trans7 yang disiarkan pada 13 Oktober 2025 memicu gelombang kecaman dari masyarakat, khususnya kalangan Pesantren Lirboyo Kediri. Tanggapan itu akhirnya direspon langsung oleh manajemen Trans7 dalam aksi permintaan maaf terbuka yang dipimpin oleh Direktur Produksi, Andi Chairil. Akibat kelalaian pihak Trans7, Warganet menyerukan untuk memboikot Trans 7 karena tayangannya menyinggung Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, KH Anwar Manshur. Tagar boikot Trans7 mewarnai medsos dilakukan berbagai kalangan terutama dari kalangan pondok pesantren seluruh Indonesia. Trans7 terindikasi menabrak Pasal 36 ayat (5) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Pasal ini mengatur bahwa setiap program siaran wajib menjaga nilai-nilai agama dan kesusilaan, serta tidak boleh menampilkan isi yang melecehkan martabat seseorang atau kelompok masyarakat. mengatur bahwa setiap program siaran wajib menjaga nilai-nilai agama dan kesusilaan, serta tidak boleh menampilkan isi yang melecehkan martabat seseorang atau kelompok masyarakat. Trans7 Meminta Maaf Secara Resmi Dalam video permintaan maaf yang diunggah CNN Indonesia, Andi Chairil menyampaikan: “Kami menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, para pengasuh, santri, dan alumni. Kami mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu, karena kami tidak melakukan sensor mendalam atas materi dari pihak luar.” “Walaupun materi itu berasal dari PH (production house), Trans7 tetap harus memegang tanggung jawab atas penayangan.” Selain itu, Andi menyebut bahwa permohonan maaf telah disampaikan secara langsung kepada Gus Adib, salah satu putra KH Anwar Mansur, pada malam hari sebelumnya, serta melalui surat WA yang akan diteruskan ke pihak pesantren. Penjelasan “Tidak Melakukan Sensor Mendalam” Salah satu inti dari pernyataan Trans7 adalah pengakuan bahwa proses sensor atas materi eksternal (yang disuplai oleh rumah produksi) tidak dilakukan dengan kedalaman yang memadai. Hal ini dianggap sebagai kelalaian serius dalam menjaga etika penyiaran terhadap lembaga keagamaan. Menurut Andi, walaupun produksi berasal dari pihak eksternal, tanggung jawab final ada pada stasiun televisi (Trans7). Ia menyampaikan komitmen untuk mengevaluasi sistem kontrol konten agar kejadian serupa tak terulang. Audiensi & Tanggung Jawab Profesional Melansir detiknews, dalam audiensi antara pihak Trans7 dan HIMASAL, Andi Chairil mengakui kelalaian dan menyampaikan bahwa sanksi terhadap PH akan dibicarakan dalam forum internal direksi. Dalam audiensi tersebut, ia menyatakan: “Trans7 mengakui kelalaian walaupun itu materi atau konten dari PH (production house), tetapi Trans7 tidak lepas dari tanggung jawab untuk itu.” Sejumlah poin tuntutan dari pihak alumni pun dikonfirmasi telah direspons, bahkan dengan jaminan tertulis dalam waktu 1 × 24 jam. Tak hanya itu, pihak manajemen juga melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Lirboyo pada 15 Oktober 2025 guna menyampaikan permohonan maaf langsung kepada pimpinan pesantren. Tanggapan Pesantren dan Harapan ke Depan Pihak pesantren menyambut klarifikasi tersebut dengan sejumlah catatan. KH Oing Abdul Muid menyatakan bahwa pertemuan itu bersifat silaturahim dan bahwa tanggapan resmi terhadap pernyataan harus disampaikan oleh masyayikh Lirboyo yang lebih berwenang. Namun, ada penyesalan bahwa figur utama perusahaan Trans Corp, seperti Chairul Tanjung, tidak hadir secara fisik dalam permintaan maaf tersebut, sebagaimana diberitakan Jakarta Daily. Pesantren berharap bahwa kejadian ini menjadi momentum pembelajaran bagi semua media: bahwa dunia pesantren bukanlah objek sensasi, melainkan lembaga mulia yang harus dihormati dan dijaga marwahnya. Refleksi & Pelajaran yang Bisa Diambil Media memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga etika dan kredibilitas, termasuk saat menggunakan materi eksternal, mengolah konten sensitif budaya dan agama, serta bersikap terbuka dan akuntabel kepada publik. Hal ini dapat diwujudkan melalui proses penyuntingan dan verifikasi yang ketat, narasi yang arif dan menghormati, permintaan maaf yang tulus, serta kesediaan untuk diawasi dan dikritik oleh masyarakat. *** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Foto : Tangkapan Layar Youtube CNN Sumber : DetikNews dan Jakarta Daily

Hari Santri Nasional Apakah Libur? Cek Daftar Libur Nasional 2025 Berikut Ini!

Glancy VeronaOktober 16, 2025Oktober 16, 202505 mins

Bekasi – 1miliarsantri.net: Tanggal 22 Oktober menjadi momen penting bagi santri di Indonesia dengan dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 mengenai penetapan Hari Santri Nasional (HSN). Penetapan ini bukan tanpa alasan, melainkan bentuk pengakuan dari negara atas peristiwa heroik para santri dan ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dipelopori oleh KH. Hasyim Asy’ari yang menyerukan jihad kepada suluruh umat Islam, terutama santri dan ulama. Jihad tersebut dijadikan oleh beliau sebagai kewajiban agama bagi umat muslim, yang puncaknya terjadi pada pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Sehingga, secara tidak langsung peristiwa ini menjadi bukti bahwa santri dan pesantren menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga NKRI. Dikutip dari kemenag.go.id, Peringatan Hari Santri Nasional 2025 dipusatkan di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang pada Hari Senin, tanggal 22 September 2025 dengan menghadirkan Menteri Agama Nasarudin Umar. Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasarudin Umar menyampaikan pentingnya peran santri dalam gerakan ekoteologi dan pemberdayaan ekonomi umat. Menurutnya, ekoteologi bukan sekedar wacana melainkan praktik nyata yang dapat dimulai dari lingkungan pesantren seperti program penghijauan, gaya hidup hemat energi, hingga pola konsumsi ramah lingkungan merupakan bentuk ibadah ekologis yang sejalan dengan ajaran Islam. “Kalau kita olah pundi-pundi umat ini secara optimal, maka umat bisa terbebas dari kemiskinan. Dan di sinilah santri punya peran besar, bukan hanya sebagai penjaga moral bangsa, tetapi juga motor ekonomi umat,”Ujar beliau menambahkan. Baca juga: 25 Pesantren di Pekalongan Siap Wujudkan Pesantren Hijau Sambut Hari Santri 2025 Lalu, Hari Santri Nasional Apakah Libur? Peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang mengangkat tema “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia,” dimaknai sebagai komitmen santri di masa kini dan masa depan. Penetapan peringatan Hari Santri Nasional seringkali menimbulkan pertanyaan, apakah Hari Santri Nasional merupakan hari libur? Sebelum mengetahui faktanya, berikut daftar hari libur nasional 2025: Berdasarkan daftar hari libur nasional 2025 tersebut tidak disebutkan bahwa Hari Santri Nasional masuk dalam daftar hari libur nasional. Selain itu, penetapan Hari Santri Nasional juga tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Secara eksplisit, Keppres tersebut menegaskan bahwa Hari Santri bukan merupakan Hari Libur Nasional. Meskipun tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional, keputusan ini sama sekali tidak mengurangi makna dan kekhidmatan peringatan Hari Santri. Justru, semangat juang dan dedikasi para santri diharapkan dapat terus menyala melalui kegiatan sehari-hari, bukan hanya pada saat libur. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan madrasah, serta aktivitas di kantor pemerintahan dan swasta, akan tetap berjalan seperti biasa. Namun, semangat perayaan dan penghormatan akan mengisi hari tersebut melalui berbagai kegiatan seremonial, keagamaan, dan kebangsaan. Baca juga: Semarak Hari Santri 2025 Warnai Pesantren: Dari MBG hingga Aksi Peduli Lingkungan Penulis: Gita Rianti D Pratiwi Editor: Glancy Verona Ilustrasi by AI

25 Pesantren di Pekalongan Siap Wujudkan Pesantren Hijau Sambut Hari Santri 2025

Glancy VeronaOktober 16, 2025Oktober 16, 202507 mins

Bondowoso – 1miliarsantri.net : Dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional 2025, sebanyak 25 pesantren di Kabupaten Pekalongan berkomitmen mewujudkan konsep Pesantren Hijau. Program ini menjadi langkah konkret dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kepedulian terhadap lingkungan. Melalui pelatihan dan pendampingan, pesantren diharapkan mampu menjadi pelopor perubahan menuju kehidupan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dilansir dari NU Online, kegiatan pelatihan ini merupakan kolaborasi antara Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) PBNU, Kementerian Agama (Kemenag), serta Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada penghijauan lingkungan pesantren, tetapi juga menanamkan kesadaran ekologis kepada santri sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral terhadap alam. Pesantren Hijau: Integrasi Agama dan Ekologi Konsep Pesantren Hijau berangkat dari pemahaman bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Dalam pandangan Islam, menjaga lingkungan merupakan bagian dari amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Melalui program ini, pesantren di Pekalongan berupaya menghidupkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pelatihan yang diikuti para perwakilan pesantren mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sampah berbasis pesantren, konservasi air dan energi, hingga pembuatan taman dan kebun produktif di lingkungan pondok. Santri juga dibekali dengan pengetahuan tentang daur ulang, pemanfaatan energi terbarukan, dan sistem pertanian organik. Menurut perwakilan LPBI PBNU, tujuan utama program ini adalah membentuk ekosistem pesantren yang mandiri, bersih, dan peduli lingkungan. “Santri bukan hanya diajarkan mengaji, tapi juga diajak memahami makna rahmatan lil ‘alamin melalui tindakan nyata menjaga bumi,” ungkapnya. Baca juga: Semarak Hari Santri 2025 Warnai Pesantren: Dari MBG hingga Aksi Peduli Lingkungan 25 Pesantren Berkomitmen Jadi Contoh Nasional Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang paling aktif mengembangkan program Pesantren Hijau. Sebanyak 25 pesantren dari berbagai kecamatan, seperti Kajen, Bojong, Wiradesa, dan Kedungwuni, terlibat dalam pelatihan ini. Mereka akan menjadi percontohan bagi pesantren lain di wilayah Jawa Tengah. Para pengasuh pesantren menyambut baik inisiatif ini. Menurut mereka, gerakan pesantren hijau bukan sekadar kegiatan seremonial menyambut Hari Santri, tetapi sebuah gerakan jangka panjang yang sejalan dengan misi dakwah Islam yang ramah lingkungan. “Kami ingin santri memiliki kesadaran ekologis yang tinggi. Lingkungan yang bersih adalah bagian dari ibadah. Menanam pohon dan mengelola sampah adalah wujud cinta kepada ciptaan Allah,” ujar salah satu pengasuh pesantren peserta pelatihan. Selain pelatihan teknis, kegiatan ini juga mencakup pendampingan dan monitoring jangka panjang. Setiap pesantren akan diminta membuat rencana aksi lingkungan, seperti pembuatan bank sampah, pengelolaan air limbah, hingga pembangunan ruang hijau terbuka. Menyambut Hari Santri dengan Semangat Hijau Pelaksanaan program ini menjadi bagian dari semarak peringatan Hari Santri 2025 yang mengusung tema “Santri Mandiri, Pesantren Maju, Indonesia Berdaya.” Dalam konteks ini, kemandirian pesantren tidak hanya diukur dari sisi ekonomi dan pendidikan, tetapi juga dari kemampuan menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendukung penuh inisiatif ini dan berharap gerakan tersebut dapat menular ke seluruh lembaga pendidikan keagamaan di wilayahnya. Dinas Lingkungan Hidup juga terlibat dalam menyediakan bibit tanaman serta memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah terpadu. “Santri harus menjadi agen perubahan. Ketika pesantren hijau berhasil diwujudkan, maka akan muncul generasi santri yang tidak hanya saleh secara spiritual, tapi juga peduli terhadap masa depan bumi,” kata perwakilan Kemenag Pekalongan. Baca juga: Presiden Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Dipimpin Velix Wanggai Pesantren Sebagai Laboratorium Ekologi Umat Pesantren sejak lama dikenal sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki sistem kehidupan komunal. Hal ini menjadi potensi besar untuk menerapkan praktik ramah lingkungan secara berkelanjutan. Dengan pembiasaan hidup hijau seperti menanam, mengelola air, dan memanfaatkan energi secara bijak, pesantren dapat menjadi laboratorium ekologi bagi masyarakat sekitar. Melalui gerakan Pesantren Hijau, para santri diharapkan menjadi pionir dakwah lingkungan di era modern. Mereka tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga mengajak masyarakat menjaga bumi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Dengan semangat kebersamaan, pelatihan ini menjadi bukti nyata bahwa pesantren siap menghadapi tantangan zaman dengan langkah yang lebih hijau dan berkelanjutan. Saat Hari Santri 2025 tiba, masyarakat akan melihat wajah baru pesantren, lembaga yang tidak hanya mendidik jiwa dan akal, tetapi juga menumbuhkan kepedulian terhadap alam. Penulis: Glancy Verona Editor: Toto Budiman Ilustrasi by AI

Aliansi Forum Media Banten Ngahiji Desak Inspektorat Audit Fungsi Pengawasan Internal Diskominfo Kabupaten Tangerang

Thamrin HumrisOktober 15, 2025Oktober 16, 202506 mins

Aliansi Forum Media Banten Ngahiji Mendesak Inspektorat Kabupaten Tangerang Audit Fungsi Pengawasan Internal Diskominfo Terkait Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Kabupaten Tangerang – 1miliarsantri.net: Aliansi Forum Media Banten Ngahiji (FMBN) secara tegas mendesak Inspektorat Kabupaten Tangerang untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap fungsi pengawasan internal Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang. Desakan ini mencuat setelah beredar dugaan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran publik dan praktik korupsi dalam pengadaan bandwidth internet serta berbagai program digitalisasi yang dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2021–2025. Ketua FMBN, Budi Irawan, Dalam Rilis Resmi “Aliansi Forum Media Banten Ngahiji” menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial insan pers terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. FMBN menilai lemahnya fungsi pengawasan internal Diskominfo dapat menimbulkan kerugian keuangan negara serta mencederai semangat good governance sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lebih lanjut, FMBN menekankan pentingnya langkah cepat dan konkret dari Inspektorat untuk memastikan setiap program berbasis digital yang dijalankan oleh Diskominfo berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. “Kami tidak menuduh, tetapi mendesak adanya audit transparan agar publik mengetahui bagaimana uang rakyat digunakan. Ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tambah Budi. Langkah yang ditempuh FMBN ini diharapkan menjadi dorongan moral agar seluruh instansi pemerintah daerah menerapkan pengawasan berlapis, bukan hanya sebagai formalitas laporan, melainkan instrumen pencegahan terhadap segala bentuk penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik. Legal Opini (Yuridis Normatif) Dasar Hukum dan Analisis Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan harus berdasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas akuntabilitas, keterbukaan, dan proporsionalitas. Jika Diskominfo terbukti melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran tanpa dasar hukum yang sah, maka hal tersebut melanggar AUPB dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan maladministrasi. Pasal 386–388 mengatur tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana Inspektorat Daerah berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang wajib melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. SPIP mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menerapkan sistem pengawasan melekat guna menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta mencegah penyimpangan, termasuk potensi korupsi. Pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan keuangan negara dapat dijerat dengan pasal 3 UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Kesimpulan Opini Hukum Secara yuridis normatif, Inspektorat Kabupaten Tangerang berkewajiban hukum untuk: Bila diabaikan maka kami dalam waktu dekat akan menempuh jalur audensi ke inspektorat dan pihak-pihak terkait. Bila tidak adanya kepastian maka langkah konstitusi yang berpotensi gelar Aksi di depan kantor Bupati, melibatkan rekan-rekan FORUM gabungan Media meminta jawaban secara terang kepada Diskominfo, Bupati, DPRD, inspektorat untuk menyikapi kondisi yang tidak baik saja, pungkas Budi Irawan.*** Sumber : Rilis Resmi FMBN, Hariri (Kaperwil BantenMore.Com) Foto Instagram Editor : Thamrin Humris