Kategori: Berita Nasional

Paris — 1miliarsantri.net : Bahasa Indonesia berhasil ditetapkan sebagai bahasa resmi atau official language Konferensi Umum (General Conference) UNESCO. Keputusan tersebut ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42 C/28 secara konsensus dalam sesi Pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO tanggal 20 November 2023 di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO, di samping enam bahasa resmi PBB (Bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia), serta Bahasa Hindi, Italia, dan Portugis. Duta Besar Mohamad Oemar, Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, membuka presentasi proposal Indonesia dengan menyampaikan, Bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di 1928. Dengan perannya sebagai penghubung antar etnis yang beragam di Indonesia, Bahasa Indonesia, dengan lebih dari 275 juta penutur, juga telah melanglang dunia, dengan masuknya kurikulum Bahasa Indonesia di 52 negara di dunia dengan setidaknya 150.000 penutur asing saat ini. “Kepimpinan aktif Indonesia di tataran global telah dimulai sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang menjadi bibit terbentuknya Kelompok Negara Non-Blok. Indonesia memilliki komitmen kuat untuk melanjutkan kepemimpinan dan kontribusi positif untuk dunia internasional, dengan berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam mengatasi tantangan globam, melalui peran keketuaan Indonesia di forum G20 tahun 2022 dan ASEAN tahun 2023 ini,“ ujar Oemar. Dubes Oemar menekankan, meningkatkan kesadaran terhadap Bahasa Indonesia merupakan bagian dari upaya global Indonesia untuk mengembangkan konektivitas antar bangsa, memperkuat kerjasama dengan UNESCO, dan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional. Mengakhiri pidato, Dubes Oemar menegaskan bahwa pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO akan berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di seluruh dunia. Upaya Pemerintah Indonesia untuk mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO merupakan salah satu implementasi amanat Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaaan, yaitu “Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan”. Usulan ini juga merupakan upaya de jure agar bahasa Indonesia dapat mendapat status bahasa resmi pada sebuah lembaga internasional, setelah secara de facto Pemerintah Indonesia membangun kantong-kantong penutur asing bahasa Indonesia di 52 negara. (yan) Baca juga :

Surabaya — 1miliarsantri.net : Prof Dr H Mas’ud Said MSi kembali terpilih secara aklamasi untuk menjadi Ketua PW Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur periode 2023-2028 dalam Konferwil V PW ISNU Jatim di Gedung Pasca Sarjana Unisma, Sabtu malam (18/11/2023). Dalam sidang pemilihan yang dipimpin DR Luqman Hakim MM dari PP ISNU itu, ditawarkan kepada peserta sidang pemilihan untuk memilih kembali Prof Mas’ud Said secara aklamasi, apakah setuju atau tidak. Peserta dari cabang ISNU se-Jatim langsung menjawab serentak “setuju”. Bahkan ada pimpinan cabang yang meminta super team dalam periode Prof Mas’ud Said agar dipertahankan. Menanggapi persetujuan itu, pimpinan sidang langsung menawarkan enam anggota formatur untuk mendampingi ketua terpilih dalam menyusun kepengurusan yakni perwakilan Surabaya Raya, Malang Raya, Tapal Kuda, Madura, Mataraman, dan PP ISNU. Setelah proses pemilihan secara aklamasi yang berlangsung hanya 20 menit itu, pimpinan sidang minta ketua terpilih menyampaikan pidato untuk kepemimpinan kedepan. Dalam pidatonya, Prof Mas’ud Said menyampaikan lima program utama dari delapan program yang ditargetkan dalam lima tahun kedepan yakni penguatan ideologi Aswaja, karena Aswaja adalah perekat Islam Indonesia dan inspirasi dunia. Program kedua adalah penguatan banom melalui kegiatan bersama dengan Muslimat, Fatayat, Ansor, IPNU-IPPNU, PMII, dan lembaga/lajnah. Program ketiga adalah pemanfaatan IT organisasi yang berarti pengembangan medsos, media, dan website. Program keempat adalah penguatan kualitas kepemimpinan melalui kaderisasi, lalu program kelima adalah penguatan, seperti sosial ekonomi (kesehatan/vaksin di pesantren, UMKM, dsb), atau penguatan kultural (istighotsah, yasin.) “Utang saya yang belum terlaksana adalah hikmah berupa beasiswa,” pungkasnya. (ris) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Meski saat ini Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) genap berusia 24 tahun yang dideklarasikan pada Jumat 19 November 1999 di Surabaya. Akan tetapi, ISNU baru berhasil dibentuk dan dilembagakan tahun 2012, setelah disahkan di Muktamar ke-32 NU di Makassar 2010 silam. Artinya, secara kelembagaan usia ISNU saat ini yakni 11 tahun. Menurut AD/ART Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasil Muktamar Ke-34 NU Tahun 2021, ISNU adalah badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual. Sebelumnya, sebagaimana termaktub dalam NUPedia, ISNU bernama Forum Silaturahmi Sarjana NU (FOSSNU) yang dirintis dari Jawa Timur sejak tahun 1996. Dalam kutipan deklarasi ISNU pada tahun 1999, dijelaskan bahwa berdirinya ISNU dilatarbelakangi oleh banyaknya kelompok terpelajar di lingkungan NU yang belum teroganisasi dengan baik. Kaum terpelajar NU terkesan lepas dari akar rumput dan para ulama. Padahal, tercapainya kemaslahatan bersama dibutuhkan kolaborasi antara para ulama, kaum terpelajar profesional, dan pemerintah. NU membutuhkan pemikiran dari kaum terpelajar;terdidik untuk meningkatkan kemaslahatan umat (Fadeli dan Subhan, Antologi NU: Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah, Surabaya: Khalista dan LTN NU Jawa Timur, 2010. h.61). Para Ulama dalam Muktamar NU ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, kemudian memberikan amanah kepada PBNU untuk mengorganisasi para sarjana di lingkungan NU dengan tujuan agar para sarjana NU tidak tercerabut dari akar kulturnya dan mampu menyumbangkan pemikiran serta manfaat lainnya bagi jam’iyah atau jama’ah NU. ISNU merupakan satu-satunya organisasi ilmuwan NU. Kemunculannya sebagai bentuk implementasi dari pasal 11 AD NU serta pasa 17 dan 18 ART NU hasil Muktamar NU di Cipasung pada 1994. Iklan native 2 Deklarator ISNU berjumlah 35 orang yang merupakan para akademisi dari berbagai wilayah di Indonesia. Ketua Umum PP ISNU periode pertama adalah Prof dr H Aboe Amar Joesoef yang sebelumnya adalah Ketua FOSSNU Jawa Timur (Fadeli dan Subhan, Antologi NU: Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah, Surabaya: Khalista dan LTN NU Jawa Timur, 2010. h.64) Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) ISNU saat ini adalah Prof H Ali Masykur Musa atau yang akrab dengan sapaan Cak Ali. Cak Ali sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai ketua ISNU, lalu kembali terpilih pada Kongres ISNU II di Bandung pada tahun 2018 karena dianggap memiliki kualitas dan elektabilitas tinggi. Di usianya yang masih muda, ISNU terus melakukan pengembangan dan gerakan untuk umat. Menurut Cak Ali, ISNU sejauh ini sudah dan akan terus melakukan 3 hal, yakni konsolidasi struktural, konsolidasi jaringan, dan konsolidasi program. Beberapa konsolidasi program yang sudah pernah dilakukan ISNU di antaranya adalah: pertama, capacity building di bidang sumber daya manusia. Programnya yakni berbentuk pelatihan kewirausahaan, leadership, manajerial, dll. Kedua, konsolidasi program di bidang intelektualitas dengan menjembatani warga NU yang ingin mendapatkan beasiswa S2 dan S3. Ketiga, advokasi undang-undang, yakni mengadvokasi undang-undang yang ada seperti UU Minerba, Wakaf, dan lainnya. Keempat, bidang ekonomi. ISNU menghadirkan program-program pemberdayaan ekonomi seperti rintisan di bidang micro finance, memperkuat jaringan, mencarikan modal dengan bunga rendah, dan lainnya. Menurut Cak Ali, Kehadiran ISNU sejauh ini merangkul para sarjana NU yang secara struktural tidak masuk di NU. ISNU juga memiliki program-program untuk bisa merangkul sarjana NU yang tidak terserap menjadi pengurus NU. Saat ini terdapat ratusan guru besar yang masuk di kepengurusan ISNU dari tingkat pusat hingga daerah, dan mendekati 3.000 jumlah doktornya, serta yang S1 dan S2 tak terbilang jumlahnya. Selain itu, NU juga memiliki sekitar 1400-an profesor. Menurut Cak Ali, kondisi ini membuat NU bukan lagi organisasi tradisional dengan stigma terbelakang, namun organisasi intelektual. Dengan sumber daya manusia yang ada, ISNU memiliki tanggung jawab besar untuk mengembangkan NU. ISNU sebagai organisasi yang didirikan berbasis intelektualitas, profesionalitas, dan keahlian tertentu diharapkan dapat membangun kehidupan NU, bangsa, dan negara Indonesia. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, H. Waryono, mendorong mahasiswa untuk menjadi duta gerakan sadar zakat, baik dalam lingkup keluarga, lingkungan serta kampus. “Salah satu stakeholder gerakan zakat yang penting adalah mahasiswa. Diharapkan memberikan dampak yang positif, dapat memberikan sinergi yang baik dari sisi akademik dan literasi,” ungkapnya saat memberikan sambutan pada acara Zakat goes to Campus di Universitas Indonesia. Senada, Ketua Umum Forum Zakat Bambang Suherman mengatakan mahasiswa dianjurkan untuk mempelajari Zakat dan mengikuti perkembangan zakat dengan cara berkontribusi dalam pengelolaan Zakat. “Zakat itu memiliki banyak hal yang menarik karena bicara mengenai zakat itu yakni spirit berbagi dan literasi,” katanya, melalui keterangan pers kepada media, Minggu (19/11/2023). Agenda ini turut dihadiri oleh Fauzi Indrianto – Bendahara Umum Forum Zakat Wilayah DKI Jakarta, Lisa Listiana, S.E., M.A.k., Ph.D. – Founder of WaCIDS (Waqf Center for Indonesian Development Studies) and FEB UI Lecturer, Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D. – Direktur Penelitian dan Pengembangan BAZNAS RI. Zakat goes to Campus berlangsung selama dua hari, 15-16 November di Selasar FEB Universitas Indonesia diwarnai dengan Showcase Expo, Games, Berbagi Sarapan Gratis, dan berbagai lomba. Bambang menjelaskan, seseorang yang mendistribusikan zakat yaitu amil merupakan sebuah profesi yang menghasilkan profit dari Zakat. Benefit yang didapatkan jika mendapatkan profit dari Zakat adalah sebagai pekerja mendapatkan penghasilan yang suci diantara segala penghasilan yang ada di dunia dan tertulis di Al-Qur’an. “Maka dari itu profesi amil adalah profesi menarik yang menciptakan ketenangan dalam kehidupan dengan menghasilkan penghasilan yang halal jika dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip zakat yang baik,” jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jendral Iluni UI, H. Ahmad Fitrianto, ST, M.Si. juga menyebut kesusksesan zakat akan tercipta ketika semua orang di negeri ini terpanggil untuk menjadi bagian zakat nasional. “Nah, mahasiswa juga harus memiliki keinginan dan rasa penasaran mengenai zakat, serta tidak lupa mengeluarkan zakat dari penghasilan yang didapatkan saat usia produktif,” pungkasnya. (Iin) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah selesai menggelar Rapat Paripurna dan sekaligus mengesahkan KH Anwar Iskandar sebagai Ketua Umum MUI menggantikan KH Miftachul Akhyar di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Jumat (17/11/2023) Pengesahan ini adalah kelanjutan dari penetapan Rapat Pleno Dewan Pimpinan 15 Agustus 2023. Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI KH Ma’ruf Amin. Dalam sambutan perdana sebagai Ketua Umum MUI, Kiai Anwar Iskandar mengajak semua komponen baik di dalam MUI maupun ormas-ormas Islam di Indonesia untuk saling menyatu dan menguatkan. Itu untuk menjaga rumah besar bernama Indonesia. “Di masa mendatang, akan banyak hal-hal penting yang perlu dilaksanakan sebagai tanggung jawab MUI kepada negara, agama, dan umat. Maka diperlukan bentuk kerjasama. Kerjasama ini amat penting agar kita bisa menjadi kekuatan, betapapun besarnya kita dari sisi kuantitas, jika tidak bisa menguatkan dan menyatu, maka tidak akan jadi kekuatan,” tegasnya. Kiai Anwar menambahkan, kekuatan itu akan menjadikan MUI tempat utama untuk memikirkan dan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Sebagai mayoritas di Indonesia, maka tugas besar akan berada di tangan umat Islam. “Bagaimana kondisi rumah besar Indonesia ini juga ditentukan oleh MUI maupun ormas-ormas Islam lain di Indonesia. Karena itu, persatuan ini menjadi modal utama untuk maju,” sambungnya. Kiai Anwar menuturkan, salah satu hal yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana memberikan pengayoman, bimbingan, dan edukasi kepada umat agar bisa lebih sejahtera. “Baik ilmunya, ekonominya, kesehatannya, persatuannya dan lain-lain, pasti berat menyangga agama dan negara ini, bukan sesuatu yang mudah, tapi itu harus kita ambil sebagai tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan tidak pernah merilis daftar produk Israel dan afiliasinya yang harus diboikot. Pernyataan ini menyusul informasi di internet yang menyebutkan produk-produk Israel dan afiliasinya yang jadi target boikot atas saran MUI. “Sehubungan dengan banyaknya berseliweran nama-nama produk pro Israel atau merek yang terafiliasi dengan negara tersebut, maka MUI perlu menjelaskan bahwa MUI tidak pernah mengeluarkan daftar produk dari perusahaan-perusahaan yang mendukung dan atau terafiliasi mendukung israel,” terang Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas dalam keterangannya kepada media, Jumatv(17/11/2023). Buya Anwar meluruskan bahwa MUI tidak mengeluarkan Fatwa haram untuk produk yang terafiliasi dengan Israel. Namun fatwa tersebut mengharamkan tindakan mendukung Israel ke rakyat Palestina. Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda. Ia mengatakan tidak pernah merilis daftar produk Israel dan afiliasinya yang harus diboikot seperti yang beredar di internet. Di samping itu, lanjut Miftahul, MUI juga tidak pernah mengharamkan produk-produk Israel dan afiliasinya seperti yang beredar di media sosial baru-baru ini. “MUI tidak berkompeten untuk merilis produk Israel atau yang terafiliasi ke Israel. Dan yang kita haramkan bukan produknya, tapi aktivitas dukungannya,” ungkapnya. Miftahul menekankan bahwa MUI juga tidak berhak untuk mencabut produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. “Misalnya produk itu sudah bersertifikat halal, maka kita tidak berhak untuk mencabutnya. Karena sistem sertifikasi halal itu sudah melibatkan banyak pihak. Jadi, kita tidak pernah merilis daftar produk itu,” lanjut Miftahul Huda. Seperti diketahui, belakangan muncul di media sosial daftar produk-produk pro Israel. Masifnya informasi tersebut membuat masyarakat menyimpulkan produk-produk tersebut harus diboikot. Beberapa produk yang gencar diberitakan mendukung agresi Israel di antaranya makanan cepat saji, produk kecantikan dan kebutuhan rumah tangga, hingga makanan serta minuman. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Muti Arintawati menegaskan, produk-produk makanan dan minuman yang sudah bersertifikat halal tetap halal dan tidak haram untuk dikonsumsi. Muti menjelaskan, bila ditinjau secara zat atau produknya, perubahan halal menjadi haram terjadi jika ada penggunaan bahan haram atau terkontaminasi dari fasilitas atau lingkungan yang menyebabkan masuknya bahan haram ke produknya. “Sepemahaman saya, fatwa MUI tidak mengharamkan produknya tapi mengharamkan perbuatan yang mendukung Israel,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama mengundang sejumlah tokoh ormas Islam untuk membahas masalah istithaah keuangan bagi jemaah haji. Hadir, perwakilan dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Washliyah, Persatuan Islam, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Direktur Bina Haji, Arsad Hidayat, mengatakan istitha’ah keuangan (maliyah) sangat penting dalam penyelenggaraan Ibadah Haji. Menurutnya, ketidakmampuan jemaah secara finansial akan menggugurkan kewajiban ibadah hajinya. Arsad menilai hal ini perlu menjadi perhatian karena dia mensinyalir masih ada praktik dana talangan yang dilakukan lembaga keuangan dengan dalih membantu jamaah untuk bisa mendaftarkan haji. Padahal, bisa jadi jamaah yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai. Model dana talangan ini juga pada akhirnya menyebabkan daftar antrian (waiting list) haji semakin panjang. “Jangan sampai jamaah memaksakan diri melalui dana talangan padahal dia tidak mampu. Ini juga menjadi salah satu penyebab tambah panjangnya antrian jamaah haji,” tegas Arsad saat Diskusi Kajian Istitha’ah Keuangan Haji di Tangerang, Rabu (15/11/2023). Arsad menambahkan, sebagaimana kesehatan, kemampuan secara finansial juga menjadi syarat penting bagi jemaah haji. Ini perlu dirumuskan agar bisa dipahami jemaah. Sehingga bagi jemaah yang tidak mampu secara finansial tidak perlu memaksakan. Rumusan istitha’ah finansial juga penting, kata Arsad, sebagai bahan pertimbangan dalam membuat komposisi yang lebih berkeadilan antara biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayar langsung oleh jemaah dan biaya haji yang bersumber dari nilai manfaat. Sebagaimana diketahui, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terdiri dari sejumlah sumber, antara lain Bipih yang dibayar jemaah dan nilai manfaat setoran awal. BPIH 2023 misalnya, rata-rata sebesar Rp90.050.637,26. Jumlah ini terdiri atas, Bipih yang harus dibayar langsung jemaah sebesar Rp49.812.700,26 (55,3%) dan sisanya sebesar Rp40.237.937 (44,7 %) dibebankan kepada nilai manfaat. “Komposisi antara Bipih dan Nilai Manfaat harus dirumuskan secara lebih berkeadilan. Sebab, nilai manfaat setoran awal juga menjadi hak jemaah yang masih dalam antrean. Rumusan istithaah keuangan ini penting sebagai pertimbangan dalam menetapkan komposisi tersebut,” jelas Arsad. Pemerintah, kata Arsad, sangat concern terhadap rumusan komposisi pembiayaan haji yang berkeadilan ini. Penghitungan komposisi Bipih dan nilai manfaat harus mempertimbangkan aspek keadilan. Artinya, setiap jemaah haji mendapatkan bagian dari nilai manfaat setoran awalnya secara lebih berkeadilan. Hal ini akan menjaga keberlanjutan nilai manfaat yang juga menjadi hak jemaah yang masih dalam antrian. “Penghitungan komposisi BPIH harus dihitung betul dan secermat mungkin, agar dapat memberikan kemanfaatan tidak hanya buat jemaah haji yang berangkat saat ini tapi juga mereka yang akan berangkat di tahun-tahun ke depan,” urainya Arsad berharap diskusi ini memberikan sebuah perspektif Fiqh tentang Istithaah Finansial sekaligus mengkaji komposisi pembiayaan haji yang lebih berkeadilan. Diskusi Kajian Istitha’ah Keuangan Haji ini berlangsung tiga hari, 15 – 17 November 2023. Kasubdit Bimbingan Jemaah Khalilurrahman menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk mengkategorisasi istitha’ah dari aspek keuangan dalam rangka menjaga stabilitas nilai manfaat keuangan haji agar berkeadilan dan berkelanjutan. “Saya berharap kegiatan ini melahirkan rekomendasi untuk membuat kebijakan terkait keberlansungan nilai manfaat,” tutupnya. (wink) Baca juga :

Sidoarjo — 1miliarsantri.net : Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengajak para santri terus berkontribusi dalam hal yang positif untuk agama, negeri, dan bangsa, salah satunya dengan cara jihad melawan kebodohan. “Melalui tema Hari Santri Tahun 2023, yaitu Jihad Santri Jayakan Negeri menjadikan para santri dan kita semua untuk berjuang membangun bangsa, serta bergerak melawan kebodohan, ketidakadilan, kemiskinan, dan semua bentuk ketidaksetaraan. Mari bersama-sama menjayakan negeri membawa perubahan positif yang berkelanjutan,” imbaunya saat membuka acara Carnaval Santri Nusantara di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Ahad (12/11/2023). Gus Muhdlor sapaan akrab bupati Sidoarjo mengatakan santri lebih sadar dalam beragama, bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. “Peran santri ini sangatlah penting, apalagi Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah santri yang banyak saya yakin dengan kontribusinya maka Kabupaten Sidoarjo dapat mewujudkan Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur (sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya),” sambungnya. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sidoarjo Zainal Abidin mengucapkan terimakasih atas dukungan Pemerintah kepada santri yang ada di Kabupaten Sidoarjo. “Saat ini, melalui hari santri tahun 2023 peran Pemerintah sangatlah penting dalam mendukung para santri di Kabupaten Sidoarjo, kami (santri) akan terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik,” terangnya. Acara puncak Hari Santri Tahun 2023 yang diadakan oleh PCNU Kabupaten Sidoarjo ini, dikemas “Carnaval Santri Nusantara Javin On The Road”. Kontingen karnaval terdiri dari perwakilan majelis cabang NU yang tersebar di 18 Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo. Dalam acara tersebut, seluruh kontingen pawai dengan jalan kaki menggunakan busana muslim nuansa putih untuk santriwati, sedangkan untuk santri menggunakan baju koko putih dan sarung. (har) Baca juga :

Surabaya — 1miliarsantri.net : Universitas Airlangga (Unair) memberikan beasiswa kepada lima mahasiswa asal Palestina. Beasiswa itu diberikan pada Sidang Dies Natalis Ke-69 Universitas Airlangga, di Aula Garuda Mukti, Kampus MERR-C, Surabaya, Rabu (15/11/2023). Lima mahasiswa Palestina masing-masing mendapatkan bantuan biaya hidup sebesar 5 juta rupiah serta biaya kuliah sesuai dengan yang berlaku pada program studi masing-masing mahasiswa. Salah satu penerima beasiswa tersebut yaitu Amina Alzaanin, mahasiswa S3 Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga. Amina mengaku belum mengetahui kondisi terkini keluarganya di Palestina. “Belum ada komunikasi, selama 15 hari ini belum ada kabar apapun. Kalau rumah saya sudah dibom, sudah hancur. Jadi kondisi saat ini merupakan perang yang besar,” ucap Amina. Amina merasa terbantu oleh dukungan dan doa yang civitas akademika Unair berikan, terlebih lagi beasiswa yang ia terima. Karena hal itu, ia dapat kembali menjaga semangat untuk terus melanjutkan studinya. “Terima kasih banyak karena kita semua di sini mengetahui bagaimana kondisi saat ini di Gaza, kita tidak bisa komunikasi sama keluarga kita. Akan tetapi, Universitas Airlangga membuat kita merasa tidak sendiri di sini dan terus semangat untuk melanjutkan kuliah,” ujar Amina Rektor Unair, Prof Mohammad Nasih SE MT Ak, menyampaikan rasa duka terhadap peristiwa di Palestina saat ini. Dia mengatakan, beberapa mahasiswa Palestina tidak dapat menghubungi sanak saudaranya di sana. Akibatnya, kiriman biaya hidup yang seharusnya mahasiswa terima harus terhenti begitu saja. “Ada kawan-kawan yang untuk menghubungi keluarganya saja kesulitan bahkan tidak bisa. Apalagi untuk mendapatkan kiriman biaya dan lain-lain. Sehingga, pasti kondisi seperti sekarang akan sangat mengganggu proses belajar mengajar dari kawan-kawan mahasiswa,” ucap Nasih. Menganut nilai ‘Morality’, Unair terpanggil untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Prof Nasih mengatakan, dukungan moral maupun materi dapat membantu mahasiswa Palestina untuk melanjutkan studi mereka di Indonesia. “Support dari kita sangat dibutuhkan untuk bisa menyelamatkan, paling tidak studi kawan-kawan mahasiswa yang berasal dari Palestina. Rencananya kita memberikan beasiswa sampai dengan selesainya studi yang bersangkutan,” ujar Prof Nasih. (har) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) berupaya memperluas akses layanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Salah satunya menyelesaikan penyusunan mushaf Al-Qur’an Bahasa Isyarat 30 Juz. “Alhamdulillah, proses penyunan mushaf Al-Qur’an Isyarat sudah selesai dan akan segera kita cetak. Ini akan menjadi mushaf Al-Qur’an Bahasa Isyarat pertama di Indonesia, bahkan dunia,” terang Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Senin (13/11/2023). Menag berharap kehadiran mushaf Al-Qur’an Isyarat ini dapat memudahkan akses masyarakat disabilitas terhadap kitab suci. “Ini yang selama ini juga menjadi arahan dari Presiden Joko Widodo agar layanan pemerintahan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” sambungnya. Selain mushaf Al-Qur’an Bahasa Isyarat, Kemenag juga memiliki mushaf Al-Qur’an 30 juz standar Braille. Saat ini, telah dilakukan proses penyempurnaan cetakan mushaf Al-Qur’an yang diperuntukkan khususnya bagi masyarakat disabilitas netra. Menurut Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) H Abdul Aziz Sidqi, mushaf Al-Qur’an Isyarat telah hadir dalam format digital dan dapat diakses melalui aplikasi Pusaka Superapps Kementerian Agama. Saat ini, pihaknya sedang melakukan proses cetak mushaf Al-Qur’an Isyarat dan rencananya terbit pada akhir 2023. “Kita siapkan versi cetaknya. Insya Allah akan selesai pada akhir 2023 ini,” ungkap Aziz, panggilan akrabnya. Senada dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas, Aziz mengaku pihaknya telah melakukan kajian. Hasilnya, sekarang belum ada cetakan mushaf Al-Qur’an Bahasa Isyarat. “Setelah kami lakukan semacam kajian, ini adalah mushaf Al-Qur’an Isyarat pertama 30 juz yang ada di dunia,” sambungnya. Menurut Aziz, mushaf Al-Qur’an Isyarat diperkirakan memiliki halaman lebih tebal dari mushaf pada umumnya. Ini karena, mushaf Al-Qur’an Isyarat memuat tidak hanya teks Al-Qur’an semata, tetapi juga akan memuat font isyaratnya. Mushaf Al-Qur’an Isyarat akan dicetak dalam dua jilid. Jilid pertama mencakup Juz 1-15, sementara jilid kedua mencakup Juz 16-30. Rencananya, dalam terbitan pertama akan dicetak kurang lebih 1.000 hingga 2.000 eksemplar. “Kurang lebih sekitar, 1.000-2.000 eksemplar. Jadi, karena ini tidak sama seperti Al-Qur’an biasa, kita buat 2 jilid karena, kalau (juz 1-30) 1 jilid, ini akan tebal sekali,” sambungnya. Terdapat dua metode yang digunakan dalam mushaf Al-Qur’an Isyarat yaitu metode kitabah dan metode tilawah. Pada proses penyusunannya, Aziz menyebut pihaknya bersinergi dengan para ahli, teman disabilitas tuli, dan berbagai organisasi terkait. “Bersama-sama merumuskan kesepakatan mengenai huruf, harakat, dan tanda baca. Setelah itu, tim yang sama menyusunnya dengan melibatkan semua stakeholder yang terlibat. Kita cek satu persatu, kita susun ayatnya mulai dari Al-Fatihah, sampai An-Nas, kita cek dan baca satu persatu, hurufnya harakatnya, karena ini Al-Quran tidak boleh ada yang kurang atau kelebihan huruf maupun harakat. Kami mematikan bahwa nanti Al-Qur’an yang kami cetak sudah sahih, tidak ada lagi kesalahan. Tidak ada lagi kesalahan,” imbuhnya. Aziz menjelaskan bahwa proses penyusunan mushaf Al-Qur’an Isyarat sudah dimulai sejak 2021 dengan diawali menyusun panduan membaca Al-Qur’an bahasa isyarat. Setelah peluncuran Juz ‘Amma bahasa isyarat pada 2022, pihaknya kemudian melanjutkan penyusunan seluruh 30 juz Al-Qur’an dalam bahasa isyarat. Mushaf Al-Qur’an Isyarat ini, terang Aziz, merupakan wujud perhatian penuh pemerintah dalam hal ini Kemenag melalui LPMQ terhadap layanan keagamaan, khususnya terkait Al-Qur’an. Upaya ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses. “Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di mana di situ disebutkan dalam Pasal 14 di huruf C itu jelas dikatakan bahwa penyandang disabilitas juga berhak mendapat layanan kitab suci dan juga lektur keagamaan yang mudah diakses,” pungkasnya (rid) Baca juga :