Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM) meminta para khatib untuk menyampaikan khutbah tentang perjuangan kemerdekaan Palestina. Pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina memiliki landasan kuat dalam UUD 45. “Kepada para tokoh, ulama teurtama, di hari Jumat menganjurkan para asatidz agar mengajak umat dalam khutbah-khutbah untuk berdoa qunut nazilah dan melakukan pembelaan apa yagn bisa diberikan kepada Palestina,” ujar Ketua KIBBM, KH Bachtiar Nasir (UBN), dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/10). UBN menegaskan, masyarakat Indonesia tidak perlu takut untuk bersuara dalam membela Palestina. Hal itu sudah tertera dalam UUD 45. Indonesia sudah berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi. “Indoensia masih dalam prinsip dasarnya bahwa hakikatnya Palestina adalah negara merdeka yang harus diakui kemerdekaannya. Karena itu rakyat Indonesia jangan ragu-ragu, karena kita didukung oleh UUD untuk menyatakan keberpihakan kita kepada Palestina dan rakyatnya, serta hak-hak kedaulatan dan kemerdekaannya,” ujar UBN. Selain itu, UBN juga meminta masyarakat untuk memberikan bantuan moral dan moril kepada bangsa Palestina, terkhusus di Gaza. Itu karena Gaza saat ini tengah digempur dengan blokade ekonomi. Zionis Israel memutus pasokan listrik dan air, dan menghalangi segala bentuk bantuan kemanusiaan. “Rumah-rumah mereka sudah rata dengan tanah, sementara mereka dalam embargo ekonomi dan blokade tetorial,” ujar UBN. “Mudah-mudahan kita juga bisa mengekspresikan keberpihakan kita secara konstitusional, apakah itu dalam bentuk media, media sosial, atau dalam bentuk aksi-aksi yang secara konstitusional, maka kita bersama-sama, bersatu membuktikan keberpihakan kepada Palestina,” ungkap UBN. (Iin) Baca juga :

Bekasi — 1miliarsantri.net : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berharap Santri turut mewujudkan kedaulatan pangan dengan memanfaatkan teknologi. Santri bisa menjadi ekosistem ekonomi tersendiri untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut. Hal tersebut disampaikan Sandiaga saat hadir di Pondok Pesantren Babakan, Ciwaringin, Bekasi, Jawa Barat. Sandiaga dalam sambutan acara Santri Digitalpreneur mengatakan ada sekitar 5 juta santri di seluruh Indonesia. “Santri harus bisa menciptakan solusi, karena ada 5 juta santri, ada 28 ribu pondok pesantren, salah satunya ada di sini,” terangnya. Sandiaga mengajak mencari solusi kedaulatan sehingga tidak perlu banyak mengimpor produk-produk pangan. “Dengan santri digitalpreneur kita harapkan teknologi akan meningkatkan produksi pangan kita sehingga harga-harga akan murah,” ujar Sandiaga. Melalui program Santri Digitalpreneur Indonesia 2023 hadir di Ponpes Babakan untuk mempersiapkan para santri yang ingin berkontribusi dalam membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja di bidang ekonomi digital, sehingga nantinya turut serta dalam mengatasi kedaulatan pangan. Tercatat sebanyak 15 ribu santri berkumpul di area aula Ponpes Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Mereka kemudian akan mendapat pelatihan konten kreator dalam empat hari ke depan. “Program santri digitalpreneur rencananya berlangsung 4 hari. Dan setelah itu program ini kita bawa ke tingkat nasional lalu ke tingkat internasional. Kita akan terus berikan pembelajaran materi yang bermanfaat untuk para peserta,“ lanjut Menparekraf. Menparekraf melihat para santri memiliki potensi menjadi digitalpreneur. Ia menyebutkan ada salah seorang santri yang sudah punya channel Youtube sendiri dan aktif membuat konten. Menurutnya, dengan menciptakan digitalpreneur di kalangan santri akan membuka peluang usaha baru. Sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di sektor digital. “Santri yang sudah punya channel sendiri tinggal dipoles sedikit lagi dengan bantuan supermentor Thariq Halilintar maka akan bisa menjadi youtuber sukses,” imbuhnya. Lebih lanjut Menparekraf juga mengisahkan bahwa 15 tahun lalu, ia pernah mengunjungi Ponpes Babakan untuk bertemu para kyai generasi ke-8 untuk meminta doa dan dukungan dalam pembangunan jalan tol Cikopo–Palimanan atau jalan tol Cipali. Kini dirinya hadir kembali ke Ponpes ini untuk mengembangkan SDM para santri di ponpes tersebut. “Kita hadir bukan lagi untuk membangun fisik, tapi SDM, yang kita harapkan para santri bisa membawa Indonesia maju, sejahtera, dan makmur,” pungkas Sandiaga. (kom) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Muhammad Ali Ramdhani menuturkan Apel Puncak Hari Santri Nasional 2023 akan digelar di kawasan Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur pada 22 Oktober 2023. Hal tersebut pasca diluncurkan nya logo dan tema Hari Santri Nasional 2023 oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan sekaligus menjadi tanda dimulainya rangkaian hajat tahunan para santri di seluruh Indonesia, hinggga puncaknya pada 22 Oktober 2023. “Peringatan Hari Santri 2023 mengusung tema Jihad Santri Jayakan Negeri. Apel Puncak Hari Santri 2023, akan berlangsung di Tugu Pahlawan Surabaya. Tahun ini akan menjadi apel yang istimewa dan spesial, karena Insya Allah yang akan menjadi inspektur upacara adalah bapak presiden Joko Widodo,” terang Kang Dhani, sapaan akrab nya kepada 1miliarsantri.net, Senin (09/10/2023). Kang Dhani menambahkan, apel tersebut akan dihadiri sekitar 15 ribu peserta. Panitia juga mengundang beberapa pihak, antara lain Wakil Presiden, para menteri Kabinet Indonesia Maju, para duta besar negara tetangga, Jaksa Agung, Kapolri, pimpinan TNI dan tokoh-tokoh Masyarakat. Menuju acara puncak tersebut, Kemenag juga akan menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan untuk memeriahkan Hari Santri 2023. “Setelah launching ini kami akan menyelenggarakan festival seni dan budaya santri yang kami sebut dengan ‘Festival Mahrojan’,” ungkap Kang Dhani. Festival Mahrojan akan berlangsung di Kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah mulai 14 hingga 22 Oktober. Ada tiga kegiatan yang akan digelar, yaitu: Pameran Seni Rupa, Malam Gebyar Seni Budaya, serta Melukis Bareng Gus Men dan Gus Mus. Selanjutnya, akan digelar juga Kemandirian Pesantren Expo. “Dalam kegiatan ini, akan melibatkan kampus-kampus Islam Negeri, pesantren penerima bantuan inkubasi bisnis pesantren tahun 2021-2023, dan mitra bisnis pesantren,” ungkap Kang Dhani, sapaan akrabnya. Sebagai bagian dari Kemandirian Pesantren Expo, akan dilakukan juga Kopdar Akbar Kemandirian Pesantren. Kegiatan ini akan melibatkan 300 peserta yang terdiri dari pengasuh dan pimpinan pondok pesantren. “Ada lima titik penyelenggaraan Kopdar Akbar Kemandirian Pesantren ini, yaitu di Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten,” imbuh Kang Dhani. Kang Dhani melanjutkan, sebagai pamungkas, di malam 22 Oktober, Kemenag bekerja sama dengan PBNU mengadakan ‘Shalawat Perdamaian’ di Lapangan Kodam V Brawijaya Surabaya. “Majelis tersebut akan mengundang Habib Syech bin Abdul Qodir Solo dan kemungkinan akan dihadiri sekitar 50.000 masyarakat Surabaya dan sekitarnya,” pungkas Kang Dhani. (rid) Baca juga :

Surabaya — 1miliarsantri.net : Kabar duka datang dari Jawa Timur. Choirul Anam atau akrab disapa Cak Anam, mantan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sekaligus pendiri Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) meninggal dunia di Rumah Sakit Islam (RSI) Jemursari Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Senin (09/10/2023). Semasa hidup Cak Anam juga dikenal sebagai aktivis NU dan Ketua PKB Jatim pertama. Cak Anam juga dikenal sebagai penggagas Museum Nahdlatul Ulama (NU) yang kini berdiri di Kantor Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) yang berhadapan dengan Masjid Nasional Al Akbar kawasan Gayungsari, Surabaya. Pantauan di rumah duka kawasan Kutisari Indah Barat, Surabaya, jenazah disemayamkan dan disalati dua dua tempat yaitu rumah duka dan Masjid Jamin Kibar (Jamaah Muslimin Kutisari Indah Barat). Sebelumnya dikabarkan, Cak Anam sering keluar masuk Rumah Sakit. Selanjutnya, jenazah dimakamkan di tanah kelahiran, Jombang Jawa Timur. Almarhum dimakamkan di dekat makam ibundanya di Desa Kemirigalih, Sawiji, Jombang, Jawa Timur. Ratusan karangan bunga dari tokoh dan kolega juga tertata rapi di rumah dua. Di antaranya dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, PW Muslimat NU Jatim serta para politisi Senayan maupun kiai dan tokoh agama. Almarhum lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 30 September 1954. Ia wafat pada usia 69 tahun. Kondisi kesehatan almarhum beberapa tahun terakhir memang terlihat menurun, hingga harus mendapatkan perhatian medis. Sejak mahasiswa, almarhum sangat aktif di organisasi intra maupun ekstra kampus. Di organisasi ekstra, ia tercatat sebagai kader PMII. Cak Anam juga dikenal aktif berkhidmah di Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan pernah menjadi ketua PW GP Ansor Jawa Timur. Selain menjadi aktivis NU, almarhum cukup produktif menulis. Pengetahuan terkait jurnalistik ia tekuni sejak tahun 1978, ia kerap mengikuti pelatihan jurnalistik dan pers kampus. Cak Anam juga menjadi Pendiri sekaligus Dewan Kurator Museum NU di Surabaya. Pada April-Juni 1982 diutus oleh KH Achmad Sjaichu untuk mengikuti Course Regional Islamic Da’wah Council of South east Asia and the Pasific di Universitas Teknologi Malaysia di Kuala Lumpur. Dan di akhir 1982 bergabung sebagai wartawan majalah mingguan. Di bidang politik, Cak Anam pernah menakhodai Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) antara kurun waktu 2005-2015. (har) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meluncurkan logo peringatan Hari Santri Nasional 2023 dengan mengusung tema “Jihad Santri Jayakan Negeri”. Rilis logo dan tema ini berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (06/10/2023) Acara tersebut dihadiri perwakilan ormas Islam, beberapa pengasuh dan santri pesantren, para pejabat Eselon I, II, dan III Kementerian Agama, serta para Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri Agama. “Pada peringatan tahun ini, kita usung semangat Jihad Santri Jayakan Negeri. Melalui tema ini, kami ajak para santri untuk terus berjuang membangun kejayaan negeri dengan semangat jihad intelektual di era transformasi digital,” terang Menag Yaqut. Hari Santri merujuk pada peristiwa Resolusi Jihad yang digelorakan KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi ini berisi seruan kewajiban berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan melawan pasukan penjajah, hingga memuncak pada perlawanan 10 November 1945, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Hari Santri diperingati setiap 22 Oktober sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2015. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri Nasional. Menurut Menag, tema Jihad Santri Jayakan Negeri dapat dimaknai secara historis dan kontekstual. Secara historis, tema ini ingin mengingatkan bahwa para santri memiliki andil besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. “Hari Santri yang diperingati setiap 22 Oktober itu mengacu pada Resolusi Jihad yang dimaklumatkan oleh Kiai Hasyim Asyari. Resolusi Jihad itu berisi seruan kepada seluruh masyarakat agar berjuang menolak dan melawan penjajah. Bahkan dikatakan bahwa berperang melawan penjajah adalah kewajiban setiap individu (fardlu ‘ain) bagi yang berjarak 94 km dari kedudukan musuh,” tegas Yaqut.. Secara kontekstual, “Jihad Santri Jayakan Negeri” menegaskan bahwa santri terus berkontribusi aktif dalam memajukan negeri. Dikatakan Yaqut, makna jihad secara kontekstual tidak selalu identik dengan berperang angkat senjata. “Jihad santri secara kontekstual adalah jihad intelektual, di mana para santri adalah para pejuang dalam melawan kebodohan dan ketertinggalan. Santri juga turut berjuang dan mengambil peran di era transformasi digital,” imbuhnya. Santri, lanjut Yaqut, adalah teladan dalam menjalani jihad. Dengan buku sebagai senjata dan pena sebagai tongkat kebijaksanaan, mereka memperdalam ilmu dan menyebarkan cahaya. Mereka juga ikut mengisi ruang-ruang digital untuk penguatan literasi keagamaan yang moderat berdasarkan prinsip Islam rahmatan lil alamin. Ada juga jihad di bidang ekonomi, dan para santri harus berdiri di depan untuk menyejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Termasuk juga jihad politik, di mana para santri harus menjadi teladan dalam momentum demokrasi, memilih pemimpin secara rasional dan terbaik. Jangan memilih pemimpin yang ambisius dan suka menggunakan politik identitas saat kampanye. “Dalam momentum politik tahun depan, saya minta santri harus solid dalam satu barisan. Jaga kesejukan, kerukunan, dan jauhi orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan praktis,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menggelar diskusi kelompok terarah (FGD) untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji khusus 1445 H/2024 M. Kegiatan bertajuk Mitigasi Risiko Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus itu dilaksanakan di Depok, Jawa Barat. Dalam materinya, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Nur Arifin menyampaikan perlunya persiapan ibadah haji khusus lebih awal. Menurut dia, mitigasi ini dipersiapkan karena akan ada kebijakan baru yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi tahun ini. “Saat ini ada banyak kebijakan baru dari Arab Saudi yang harus diketahui. Pemerintah dan PIHK harus segera merespons, menyiapkan diri agar dalam pelaksanaan haji tahun 1445H dapat berjalan dengan lancar,” terang Nur Arifin dalam keterangan yang diterima 1miliarsantri.net, Jumat (06/10/2023) Nur Arifin menegaskan, kegiatan mitigasi risiko penyelenggaraan ibadah haji khusus penting dilaksanakan. Kepada para pimpinan asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), diharap dapat memberikan masukan sebagai bagian dari identifikasi masalah haji khusus. “Potensi masalah yang akan muncul segera kita petakan, agar dapat dipersiapkan alternatif solusinya. Sehingga, mitigasi risiko menjadi bagian penting dari penyelenggaraan ibadah haji khusus,” lanjutnya. Kegiatan tersebut diikuti 11 pimpinan asosiasi PIHK, perwakilan PIHK, kementerian lain terkait, serta peserta internal Kementerian Agama (Kemenag). Adapun narasumber berasal dari Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah yang disampaikan oleh Staf Teknis Haji, Kepala Kantor Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, serta Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus. Kegiatan diskusi kelompok terarah ini lantas menghasilkan tujuh rekomendasi pokok, yaitu: Surat tersebut lantas dapat ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Kementerian Agama, Asosiasi PIHK, KUH Jeddah dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) menghimbau kepada masyarakat agar tidak melaksanakan umrah secara mandiri atau umrah backpacker. Pasalnya, umrah backpacker adalah kegiatan nonprosedural yang dibuat oleh pihak yang diduga tidak bertanggung jawab. Kegiatan tersebut berisiko karena tidak di bawah pantauan pemerintah. Mereka yang mengadakan umrah backpacker tidak memiliki izin dari Kemenag sehingga minim keamanannya. “Oleh karena itu kami juga mengimbau kepada masyarakat agar mematuhi peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan bersifat memaksa siapa pun baik dia tahu atau tidak tahu, sudah membaca atau tidak membaca. Begitu undang-undang sudah disahkan, maka mengikat semua warga, semua masyarakat,” terang Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Nur Arifin kepada 1miliarsantri.net, Jumat (06/10/2023). Arifin menambahkan, imbauan ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada warga negaranya. Karena, perjalanan umrah bukanlah perjalanan yang ringan, melainkan sebuah perjalanan ke negara yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda. “Kalau ada kasus misalnya permasalahan kesehatan, permasalahan hukum, permasalahan keamanan, siapa yang bertanggung jawab? Nah DPR juga pemerintah telah merumuskan undang-undang,” lanjutnya. Arifin menegaskan, dalam undang-undang tersebut orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri harus ada jaminan. Jaminan layanan ibadah, jaminan layanan transportasi, jaminan layanan keamanan, hukum dan sebagainya, dan itu akhirnya ditetapkan melalui PPIU. “Jadi kalau melalui travel PPIU maka pemerintah mudah menuntut kalau ada permasalahan di masyarakat. Yang di mana, di sana ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan sebagainya. Hingga jelas jaminannya. Tetapi kalau umrah mandiri atau umrah backpacker tidak ada jaminan. Nanti kalau ada masalah siapa yang menjamin? Negara punya kewajiban untuk melindungi masyarakatnya. Seluruh rakyat yang keluar negeri dalam tanggung jawab negara,” katanya. Arifin menjelaskan, Kemenag yang merupakan bagian dari unsur pemerintah memiliki tugas dan fungsi untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan umrah. Hal itu dapat dilihat pada UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. “Antara lain dinyatakan bahwa di pasal 122 bahwa seseorang atau kelompok orang yang menyelenggarakan umrah tapi tidak berizin PPIU maka diancam denda Rp 6 miliar atau hukuman penjara 6 tahun,” ungkap Arifin. Di sini ditegaskan memang umrah harus melalui PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah). Maka dari itu Kemenag memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengikuti perundang-undangan. Sesuai dengan tugas nya, antara lain diatur dalam peraturan Kementerian Agama no.5 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha PPIU PIHK disebutkan bahwa tugas Kemenag adalah memberikan bimbingan, perlindungan, pengawasan kepada travel-travel yang berizin menjadi PPIU. “Ketika ada travel yang tidak berizin, maka kami limpahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan tindakan,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) KH Noor Achmad mengatakan, Baznas akan mencoba ikut serta dalam ekosistem perhajian, khususnya dalam hal pengelolaan dan pendistribusian daging hewan Dam jamaah haji Indonesia untuk para mustahik di berbagai wilayah. “Kita akan mencoba untuk bersama-sama dalam ekosistem perhajian ini karena potensi ekonomi haji ini luar biasa, baik itu untuk makanan jamaah haji di sana, maupun yang lain-lain,” terang Kiai Noor kepada awak media usai penutupan Rakornas Baznas 2023 di Jakarta, beberapa waktu lalu. Kiai Noor menjelaskan, makanan untuk jamaah haji Indonesia, termasuk makanan pokok untuk mereka mereka dan buah-buahan, itu rata-rata memang tidak dari Indonesia. “Kemarin sudah dicoba dari Indonesia dan belum maksimal. Dan kita harapkan Baznas juga ikut serta di situ karena kami juga membina beberapa mustahik binaan di mana kemarin sudah kita awali dengan ekspor produk mustahik yang semoga nanti bisa kita ekspor ke Saudi juga,” ujarnya. Daging dam ini bisa dikembalikan ke Indonesia setelah dilakukan penyembelihan di Saudi, lalu dikirim ke Indonesia dalam bentuk hibah. “Tidak disembelih di sini tetapi di sana (Saudi). Kemudian kita kirim ke Indonesia dalam bentuk hibah dari Saudi ke sini (Indonesia),” tambahnya. Dalam pendistribusian tersebut, Kiai Noor memaparkan, diperlukan kerja sama lintas kementerian, yaitu dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Terutama dalam rangka pengelolaan dan pendistribusian daging dam itu. “Sehingga perlu diskresi dari Kementerian Perdagangan, karena itu hibah, bukan perdagangan daging Dam. Kita tahu bahwa daging Dam yang dikirim ke Indonesia itu dalam rangka bersama-sama untuk mengentaskan kemiskinan khususnya untuk stunting. Jadi itu harapan kami,” paparnya. Kiai Noor mengungkapkan, ketika jumlah daging Dam dari jamaah haji Indonesia itu banyak, dan dilakukan pengelolaan oleh Kepala Daerah Kerja (Kadaker) melalui kerja sama dengan rumah potong hewan di Saudi, maka kemudian dihibahkan ke Baznas untuk didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu atau mustahik di Indonesia. “Kemarin baru sedikit, ke depan kalau banyak berarti itu hibah dari jamaah haji Indonesia di sana, yang dikelola oleh Kementerian Agama dalam hal ini Kadaker (Kepala Daerah Kerja), dan kerja sama dengan RPH sana (Saudi), lalu dihibahkan ke Baznas untuk masyarakat miskin di Indonesia,” tuturnya. Karena pengiriman daging Dam dari Saudi ke Indonesia itu bentuknya hibah, Kiai Noor melanjutkan, maka diperlukan diskresi Kementerian Perdagangan untuk meringankan bea masuk. Sebab jika tidak ada diskresi atas hibah tersebut dan dihitung sebagai kegiatan ekspor impor, maka biaya yang harus ditanggung terlalu besar. “Ini membutuhkan diskresi dari Kementerian Perdagangan. Kalau tidak ada diskresi, dibuat dalam bentuk ekspor impor, kita terlalu berat menanggung biayanya,” pungkasnya. (rid) Baca juga :