Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadikan isu pembelaan terhadap Palestina sebagai program 100 hari pertama. “Indonesia ke depan di bawah kepeminpinan Presiden Prabowo dalam hari-hari pertama kepemimpinannya perlu meletakkan isu pembelaan terhadap Palestina sebagai program 100 hari pertama,” terang Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim. Hal ini disampaikan oleh Prof Sudarnoto dalam Thufanul Aqsha, sebuah peringatan, atas serangan Israel terhadap Palestina yang terjadi pada 7 Oktober 2023. “Selama satu tahun ini, kebusukan, kebobrokan moral dan kejahatan Israel semakin terbuka secara kasat mata di pentas internasional. Per hari ini, genosida terus dilakukan bahkan diekskalasi hingga Libanon Selatan oleh Israel,” sambungnya. Oleh karena itu, MUI meminta Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk menjadikan isu pembelaan terhadap Palestina sebagai program 100 hari pertama. Prof Sudarnoto menambahkan, dalam program tersebut, Prabowo bisa berkomunikasi dengan Amerika Serikat untuk meyakinkan agar tidak lagi memberikan dukungan kepada Israel. “Dalam kerangka mewujudkan dunia yang lebih damai dan menghapus segala bentuk penjajahan, Amerika perlu diyakinkan oleh presiden baru agar tidak lagi memberikan dukungan kepada penjajah Israel dan tidak lagi memberikan veto di DK PBB,” tegasnya. Prof Sudarnoto menyebut Amerika Serikat harus bertanggung jawab dan terlibat secara konstruktif untuk menegakkan supremasi hukum internasional. Dalam konteks ini, MUI mengajak pemerintah dan seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bersatu padu tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. “Untuk menghentikan kegiatan import produk Israel sekaligus boikot Israel, dan terakhir untuk meyakinkan tidak ada lagi agen-agen zionis di Indonesia,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Dalam upaya memperkuat ekonomi berbasis syariah, Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan program inovatif “Kemandirian Pesantren” yang telah menjangkau ribuan lembaga pendidikan Islam tradisional di seluruh Indonesia. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga mendorong pesantren menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat akar rumput. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengungkapkan pentingnya program ini dalam sebuah pernyataan “Kemandirian Pesantren adalah bagian dari afirmasi negara kepada pesantren yang telah berkontribusi sejak perjuangan hingga pembangunan bangsa.” Pernyataan ini disampaikan saat memberikan sambutan pada Wrap Up Forum yang menjadi rangkaian dari Religion Festival di Jakarta. Sejak diluncurkan pada tahun 2021, program Kemandirian Pesantren telah memberikan manfaat kepada 3.576 pesantren di seluruh Indonesia. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa pelatihan dan pendampingan, tetapi juga bantuan inkubasi bisnis yang substansial. Anggaran program ini terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan ekonomi berbasis pesantren. Menteri Agama lebih lanjut menjelaskan visi program ini: “Sejak awal mendapat amanah sebagai Menteri Agama, kami berusaha mewujudkan pesantren yang memiliki sumberdaya ekonomi kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal.” Salah satu keberhasilan program ini adalah terbentuknya badan usaha milik pesantren. Seperti yang diungkapkan Menag, “Alhamdulillah, saat ini sudah terbentuk 432 badan usaha milik pesantren.” BUMP ini bergerak dalam berbagai bidang usaha, mulai dari industri pengolahan hingga ekonomi digital, membuktikan bahwa pesantren mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang dianutnya. Untuk memperkuat dampak program ini, Kementerian Agama telah menjalin kerjasama lintas sektoral dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Yaqut, yang akrab disapa Gus Men, menjelaskan beberapa rencana kolaborasi: “Sinergi juga dijalin dengan Bank Indonesia dalam pembangunan jejaring bisnis pesantren termasuk bisnisn digital dan program hijau. Demikian juga dengan Kementerian Parekraf dalam santri digitalpraner.” Tidak hanya itu, program ini juga memfasilitasi pesantren untuk bekerjasama dengan berbagai kementerian lainnya. Menag memaparkan, “Kita juga jajaki kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam penataan bisnis pesantren. Dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kita harap pesantren mendapat pelatihan kerja dan dapat mengembangkan Balai Latihan Kerja Komunitas.” Yaqut menegaskan bahwa visi jangka panjang program ini mencakup berbagai sektor. “Pesantren juga akan diajak kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan budiaya ikan berkelanjutan dan sistem bioflok. Termasuk juga kerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam penyatuan ekosistem bisnis pertanian pesantren,” tandasnya. Inisiatif Kemandirian Pesantren ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi syariah di Indonesia. Dengan memberdayakan pesantren sebagai institusi yang memiliki akar kuat di masyarakat, pemerintah berharap dapat menciptakan model pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kesuksesan program ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan komunitas pesantren, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Dengan demikian, pesantren tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pilar penting dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Indonesia semakin gencar memasuki kancah persaingan industri halal global, dengan target ambisius menjadi pemain utama di sektor pangan halal dan modest fashion. Dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan strategi Indonesia untuk unjuk gigi di panggung internasional. Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyoroti kompetisi ketat dengan negara tetangga, terutama Thailand dan Malaysia, dalam memperebutkan posisi dominan di industri halal. “Thailand sedang gencar mempromosikan diri sebagai hub halal. Kita tidak boleh ketinggalan dalam persaingan ini,” tegas Zulhas. Untuk memperkuat posisinya, Indonesia menghadirkan 226 paviliun makanan dan minuman halal dalam TEI tahun ini, hasil kolaborasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Agama. Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memajukan industri halal tanah air. Selain pangan halal, Indonesia juga menargetkan sektor modest fashion yang sedang naik daun. Data dari State of the Global Islamic Economy Report 2023 menunjukkan potensi besar pasar ini, dengan proyeksi pertumbuhan dari 318 miliar dolar AS menjadi 428 miliar dolar AS pada 2027. Zulhas menekankan keunggulan Indonesia dalam industri modest fashion, “Kekayaan wastra budaya dan kreativitas tinggi menjadikan Indonesia sumber inspirasi modest fashion global.” Untuk memperkuat posisi ini, Jakarta Muslim Fashion Week diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian acara TEI. Upaya Indonesia ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat modest fashion dunia pada tahun 2024. “Kami bertekad mendeklarasikan Indonesia sebagai pusat modest fashion global melalui Jakarta Muslim Fashion Week 2024,” ujar Zulhas. Antusiasme terhadap inisiatif Indonesia terlihat dari jumlah pembeli internasional yang hadir di TEI. Pada hari pembukaan saja, tercatat sekitar 7.000 buyer dari mancanegara, dengan ekspektasi mencapai 30.000 pengunjung hingga akhir pameran. Dengan strategi komprehensif ini, Indonesia optimis dapat bersaing dan bahkan unggul dalam industri halal global, menantang dominasi negara-negara tetangga yang sudah lebih dulu mapan di sektor ini. (wink) Baca juga :

Yogyakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) RI berkomitmen meningkatkan mutu pesantren melalui berbagai program. Salah satunya mengoptimalkan Dana Abadi Pesantren. Menurut Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Basnang Said, Dana Abadi Pesantren telah diimplementasikan untuk mendukung pendidikan santri di berbagai perguruan tinggi. Pada 2023, sebanyak 1.020 santri berprestasi dikirim untuk melanjutkan studi di kampus-kampus ternama dalam negeri. “Tahun 2023, telah kita implementasikan Dana Abadi Pesantren dengan kita mengirimkan 1.020 santri-santri kita untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi excellent di tanah air,” ujar Basnang dalam Simposium Pesantren 2024 di Auditorium Mandiri Lantai 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), Basnang menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya melahirkan teknokrat, ekonom, dan pemimpin masa depan yang berasal dari pesantren, dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045. “Dalam rangka melahirkan teknokrat dan ekonom di tubuh pondok pesantren,” ungkapnya. Selain program beasiswa gelar atau degree, Kemenag juga memiliki program beasiswa non-degree yang memungkinkan pengasuh pondok pesantren, serta santri, untuk mempelajari dan membandingkan manajemen pengelolaan lembaga pendidikan Indonesia dengan luar negeri. Hal ini untuk memperbaiki manajemen pesantren dalam menyambut 100 tahun Indonesia pada 2045. “Ke depannya, penting di tubuh pondok pesantren kita memperbaiki manajemennya dan harus kita utus santri kita untuk belajar manajemen dan banyak hal dalam rangka menyambut 100 tahun Indonesia di 2045,” katanya. Dalam momentum Hari Santri 2024, Kemenag juga akan mengesahkan peta jalan pendidikan dan dakwah pesantren yang dirancang untuk memperkuat fungsi pesantren di masa depan. Desain ini diharapkan menjadi “kado” bagi peringatan Hari Santri, sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. “Kami sangat berharap, desain-desain yang kita diskusikan pada hari ini akan menguatkan peta jalan pendidikan dan dakwah pesantren yang insyaallah kita sahkan setelah Hari Santri, sebagai kado Hari Santri 2024,” pungkasnya. (mif) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berupaya meningkatkan pemahaman literasi keuangan dan membuka akses pembiayaan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurut Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf/Baparekraf, Anggara Hayun Anujuprana, ermodalan masih menjadi salah satu kendala besar bagi para pelaku usaha parekraf. Dia mengatakan, sebanyak 51,09% pelaku UMKM di Indonesia terkendala akses pembiayaan dan permodalan, 34,72% terkendala akses pasar pemasaran dan promosi produk UMKM, sebanyak 8,59% terkendala akses bahan baku/alat produksi; dan sebanyak 5,24% terkendala lainnya. “Maka dari itu, dibutuhkan adanya fasilitasi akses, peningkatan kapasitas dan pendampingan berkelanjutan terhadap UMKM”. Dan kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan akses pembiayaan syariah kepada pelaku usaha parekraf,” kata Hayun dalam kegiatan Literasi Keuangan dan Sosialisasi Pembiayaan Syariah di Gorontalo” yang berlangsung di Grand Palace Convention Center Gorontalo. Hayun menjelaskan acara Literasi Keuangan dan Sosialisasi Pembiayaan Syariah di Gorontalo ini dihadiri oleh 60 pelaku usaha parekraf. “Semoga dengan adanya kegiatan ini para pelaku parekraf yang hadir dapat memanfaatkan instrumen pembiayaan berbasis syariah untuk mendukung industri pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia,” kata Hayun. Ketua Pokja Perbankan dan DPUP, Mugiyanto, menyatakan bahwa kegiatan ini dapat membantu para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menentukan produk dan layanan jasa keuangannya khususnya yang ada di Gorontalo. “Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan kepada peserta dalam melakukan perencanaan dan pencatatan keuangan dengan lebih baik sehingga terhindar dari aktivitas investasi ilegal,” ungkap Mugiyanto. Mugiyanto juga berharap para peserta bisa memahami pentingnya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk memperlancar proses penyediaan dana. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Dian Nugraha; Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain; Kepala Bagian Pengawasan PEPK dan LMS OJK SulutGo Malu, Rizki Betadi Putra; Branch Manager BSI KC Gorontalo, Ramdan Malik; Certified Financial Planner, Amirul Mukminin. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar acara bertajuk Religion Festival sekaligus kick off Hari Santri. Religion Festival akan mengemas kinerja Kemenag terkait program prioritas pada 9 Oktober 2024. Kemenag tidak hanya urusan haji, tapi mengurus umat semua agama. “Hal teknis terkait keagamaan menjadi bagian tugas Kemenag ” terang Juru Bicara Kementerian Agama Sunanto di Jakarta, Selasa (8/10/2024). Hadir dalam kesempatan ini, Dirjen Pendidikan Islam Prof Abu Rokhmad, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Prof Ahmad Zainul Hamdi, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Basnang Said, dan Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Akhmad Fauzin. “Religion Festival akan menyampaikan capaian kinerja secara berkelanjutan, menampilkan perjalanan Kementerian Agama dalam beberapa periode. Apa saja yang sudah dilakukan,” sambungnya. Direktur Diktis yang juga Ketua Panitia acara Ahmad Zainul Hamdi menjelaskan, Religion Festival dilatarbelakangi adanya kesadaran akan keragaman Indonesia, baik agama, budaya, bangsa, suku, dan etnis. “Kementerian Agama hadir untuk mengelola keragaman ini Religion Festival menghadirkan Kemenag Journey. Ini perjalanan Kemenag yang hadir untuk mengelola keragaman-keagamaan dengan berbagai capaian. Dikemas dalam bentuk festival yang fun dan popular, seluruh capaian akan dihadirkan sebagai simbolisasi kehadiran Kemenag dalam mengelola keragaman keagamaan,” sebut Ahmad Inung, panggilan akrabnya. Menurut Ahmad Inung, ada tiga kata kunci yang dikemas dalam Religion Festival untuk menunjukkan perkembangan Kemenag. Ketiga kata kunci itu adalah Faster, Better, dan Stronger. Ketiganya diturunkan dalam bentuk capaian kinerja untuk tujuh progran prioritas Kemenag dan beberapa program lainnya. Faster, kata Ahmad Inung akan menunjukkan keberhasilan reformasi digital, di mana hampir seluruh layanan Kemenag sudah terdigitalisasi dan online. Itu mempercepat proses layanan di Kemenag. “Titik masuk dari reformasi digital adalah Pusaka Superapps. Seluruh layanan diinsersi dalam Pusaka Superapps,” sebut Ahmad Inung. Aplikasi ini dikembangkan Kemenag untuk mengintegrasikan sistem informasi dan layanan yang ada di Kementerian Agama. Sehingga, publik cukup mengakses aplikasi Pusaka untuk mengakses layanan Kemenag. Pusaka Superapps dirilis pada 25 November 2022, bertepatan peringatan Hari Guru Nasional. Kata kunci kedua, Better, lanjut Inung, terkait pendidikan agama dan keagamaan. Saat ini, hampir lembaga pendidikan yang dikelola Kemenag masuk dalam kategori unggulan. Bahkan, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) adalah SLTA terbaik di Indonesia saat ini. “MAN IC banyak dikejar lulusan SLTP,” kata Inung. Di tingkat perguruan tinggi keagamaan, Kemenag mengembangkan UIII (Universitas Islam Internasional Indonesia) yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) dengan menjadikan kampus sebagai bagian diplomasi internasional tentang Islam Indonesia yang rahmatan lil alamin. “Kemenag juga mengembangkan Cyber Islamic University (CIU). Perguruan tinggi ini tidak hanya melayani mahasiswa di wilayah 3T, tapi juga warga negara Indonesia di luar negeri,” paparnya. Ketiga adalah Stronger. Secara kelembagaan, Kemenag kini semakin kuat. “Dulu orang mencibir KUA. Begitu KUA dicanangkan sebagai wajah Kemenag, tidak hanya urus Islam, lalu direvitalisasi, KUA sekarang menjadi favorit Gen Z untuk menikah di KUA,” ujarnya. Hari Santri Pada 9 Oktober 2024, Kementerian Agama juga akan merilis peringatan Hari Santri. Ada tiga hal yang akan dirilis, yaitu: logo, tema, dan theme song. Kemenag, kata Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad, mendesain Hari Santri agar tidak sebatas menjadi kegiatan rutin. Karenanya, banyak rangkaian program yang dilakukan, mulai dari program bantuan, pendampingan santri, dan peningkatan SDM. “Kami ingin memberikan pesan ke publik bahwa Oktober sebagai bulan santri, kita ingin mengajak santri dan publik memahami bagaimana perjuangan ulama zaman dahulu dalam mengusuir penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan,” terang Prof Abu Rokhmad. “22 Oktober yang dicanangkan sebagai Hari Santri itu mengawali perjuangan 10 November,” katanya lagi. Dirjen Pendidikan Islam berharap, melalui peringatan ini, para santri mendapat spirit kuat dari para ulama terdahulu yang tidak kenal lelah berjuang untuk Indonesia. Spirit ini diharapkan memotivasi mental santri dalam belajar terus-menerus, tidak hanya menuntut agama tapi juga ilmu lain. Sampai puncak Hari Santri 22 Oktober 2024, sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: pelatihan start up, conten creator, artificiali intelligence, untuk membekali santri bahwa mereka hidup di dunia digital. Kemenag juga menggelar lomba video, foto, dan penulisan artikel, termasuk ucapan selamat Hari Santri. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) mengembangkan perpustakaan masjid sebagai pusat literasi dan edukasi bagi masyarakat. Menurut Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, sekitar 845 perpustakaan masjid telah terdata di Elektronik Literasi Pustaka Keagamaan Islam (ELIPSKI). Hal itu disampaikan Kamaruddin saat memberi sambutan dalam acara Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Masjid di Jakarta. “Itu berarti, masih sedikit masjid yang memiliki perpustakaan, sementara jumlah masjid yang terdata di Kemenag saat ini adalah 307 ribu masjid dan 375 ribu musala. Karenanya, kita perlu terus mengupayakan agar masjid-masjid di Indonesia memiliki perpustakaan. Kita perlu mendata, sudah berapa persen masjid kita yang memiliki perpustakaan, dan sudah dikunjungi berapa orang,” ungkap Kamaruddin. Dikatakannya, saat ini sudah tersedia 4.000 judul buku di perpustakaan masjid digital yang bisa diakses melalui ELIPSKI. Meski demikian, masih diperlukan identifikasi terkait buku-buku yang dibutuhkan masyarakat sebagai sumber rujukan berkualitas. Kamaruddin mengatakan, program ini juga ditargetkan untuk menjangkau masjid di pelosok Indonesia, yang sering kali menghadapi kendala dalam menyediakan bahan bacaan bermutu. “Kemenag berharap perpustakaan masjid dapat menjadi pusat pengetahuan yang inklusif dan berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk terus memperluas dan memperkaya koleksi perpustakaan masjid di seluruh Indonesia, baik melalui pengadaan buku fisik maupun digital yang berkualitas,” paparnya. Terkait itu, ia meminta para peserta yang terdiri dari perwakilan Kantor Wilayah Kemenag dan pengelola perpustakaan masjid seluruh Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, perpustakaan daerah, penerbit buku, hingga komunitas literasi. “Mari kita satukan visi. Perpustakaan masjid ini merupakan salah satu ikhtiar untuk meningkatkan budaya literasi di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang minim akses terhadap perpustakaan umum,” imbuhnya. Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati mengatakan, Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Masjid Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari Jumat -Minggu, (4-6/10/24) di Jakarta. Kegiatan itu menghadirkan narasumber dari Perpustakaan Nasional, Akademisi, dan konsultan tim IT (Information and Technology). “Kami juga akan menyosialisasikan Kepustakaan Islam Award 2024 yang dibuka secara daring melalui portal resmi Kemenag yang telah disediakan,” ungkap Nur. Menurutnya, Kepustakaan Islam Award digelar untuk mendorong pertumbuhan ekosistem literasi, terutama bagi penulis, aktivis literasi, serta penerbit buku keagamaan. Selain itu, pihaknya juga telah menjalin kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Management of Social Transformation Programme (Most UNESCO), dan Maxima untuk memperkuat literasi kebencanaan masyarakat di Sumatra Barat melalui perpustakaan masjid. “Upaya ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan pengetahuan masyarakat tentang bencana untuk mengurangi potensi korban saat bencana terjadi. Kami juga menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan,” pungkas Nur. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menjelang tenggat sertifikasi halal Oktober 2024, LPPOM MUI memperingatkan bahwa label “No Pork No Lard” di restoran mal tidak cukup memenuhi standar kehalalan. Lembaga ini menekankan pentingnya sertifikat halal resmi bagi seluruh pelaku usaha kuliner. “Penggunaan label No Pork No Lard saja tidak bisa dijadikan jaminan bahwa produk tersebut telah memiliki sertifikat halal resmi,” terang Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati di Jakarta, dikutip Ahad (6/10/2024). Muti menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh pelaku usaha makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024. “Sertifikasi halal bukan hanya tentang bahan baku seperti daging. Ini mencakup seluruh ekosistem, mulai dari distribusi, penyimpanan, pengolahan, hingga alat-alat penunjang produksi,” lanjutnya. Meski label “No Pork No Lard” telah lama digunakan, Muti menegaskan bahwa standar kehalalan kini lebih komprehensif. Setelah tenggat waktu Oktober 2024, restoran tanpa sertifikasi akan mendapat teguran, sementara UMKM diberi kelonggaran hingga dua tahun. LPPOM MUI mendorong pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal resmi mengingat label “No Pork No Lard” tidak lagi memadai dalam menjamin kehalalan produk secara menyeluruh. “Ini akan menjadi tugas berat bagi BPJPH dalam melakukan pengawasan. Nantinya akan ada proses peneguran, dan mungkin penindakan bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal,” tutupnya. (rid) Baca juga :

Surabaya — 1miliarsantri.net : Rencana pembentukan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Cabang Khusus Airlangga mendapat dukungan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Dr Mohammad Nasih SE MT Ak CA “Cukup pakai nama ISNU Airlangga, saya kira sudah banyak yang tahu dimana ISNU Airlangga itu,” katanya dalam pertemuan dengan Ketua PW ISNU Jatim Prof Dr H Mas’ud Said MSi di Rektorat Unair, Sabtu (5/10/2024). Pertemuan yang berlangsung 1 jam lebih itu juga dihadiri pengurus ISNU Jatim yang berasal dari Unair, seperti Dr dr Machin Sp.S(K), Fatin Fadhilah Hasib SE MSi, dan sebagainya. “Untuk pengurus jangan terlalu banyak, yang penting ada perwakilan masing-masing fakultas, tapi jangan sampai benturan dengan PCNU Surabaya, karena beberapa orang Unair juga masuk PCNU,” lanjut Rektor. Prof Nasih yang juga bersedia didaulat menjadi Penasehat ISNU Cabang Khusus Airlangga itu pun mendukung program ISNU Airlangga, bahkan ia berharap jangan sampai ISNU Airlangga dibentuk tanpa kegiatan/program. “Minimal ada kegiatan, jangan sampai ada ISNU tanpa isi, soal tempat bisa dikoordinasikan. Kalau mau menerbitkan jurnal, bisa manfaatkan Penerbitan Unair dengan ganti ongkos kertas saja,” tandasnya. Dalam kesempatan itu, Ketua PW ISNU Jatim Prof Dr H Mas’ud Said MSi menyampaikan terima kasih atas dukungan Rektor Unair, nantinya teman-teman ISNU dari Unair akan segera melengkapi struktur kepengurusan. “Bisa juga ada Dewan Pakar sesuai dengan kepakaran, tapi bisa juga memanfaatkan diaspora Unair yang tersebar di luar Unair. Nanti bisa juga ada Pesantren Mahasiswa (Pesma) di dekat Unair,” katanya. Hal itu juga ditegaskan Ning Fatin Fadhilah Hasib yang siap berkoordinasi dengan teman-teman NU di Unair untuk mewujudkan Pesma yang menampung alumni pesantren di Unair. “Itu jadi program,” pungkasnya. (har) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi syariah, Indonesia perlu memperkuat sektor riset dan inovasi. Hal ini menjadi salah satu poin kunci yang mengemuka dalam diskusi “Academic View 2025: Masa Depan BUMN dan Keuangan Syariah di Era Pemerintahan Baru” yang berlangsung Kamis, 3 Oktober 2024. Arif Satria, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), menyoroti pentingnya membangun ekosistem inovasi yang kuat. Mengambil contoh dari Singapura, ia menjelaskan, “Singapura di-support R&D yang kuat. NUS (National University of Singapore) memiliki satu ekosistem inovasi yang sangat dahsyat.” Keunggulan Singapura dalam hal ini tercermin dari peringkat tertinggi mereka di kategori “pharmaceuticals and cosmetics” di antara 10 besar daftar Global Islamic Economy Indicator (GIEI), dengan skor mencapai 79,9. Selain fokus pada riset dan inovasi, Satria juga menekankan potensi besar Indonesia dalam sektor pariwisata halal atau “muslim friendly travel”. Meskipun saat ini Indonesia hanya memiliki skor 60,7 dalam aspek ini, ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari negara-negara seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Turki. “Maskapai seperti Etihad, Emirates, dan Turkish Airlines telah berhasil mengangkat reputasi mereka ke level yang luar biasa. Keberhasilan ini tak lepas dari strategi mereka menjadikan negaranya sebagai pusat transit penerbangan global,” jelas Satria. Kedua negara tersebut berhasil meraih skor tertinggi dalam aspek pariwisata ramah Muslim, masing-masing sebesar 136,2 dan 161,8. Meski Indonesia saat ini bertengger di posisi ketiga berdasarkan GIEI, di bawah Malaysia dan Arab Saudi, masih ada banyak ruang untuk peningkatan. Satria menekankan bahwa indikator travel halal sangat terkait dengan bagaimana industri pendukung, khususnya maskapai penerbangan, memberikan dukungan yang kuat. Untuk meningkatkan posisinya dalam ekonomi syariah global, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam riset dan pengembangan produk halal. Selain itu, pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata halal, termasuk sektor penerbangan, juga menjadi prioritas. Inovasi dalam produk-produk bernilai ekonomi tinggi, seperti farmasi dan kosmetik halal, juga perlu didorong. Dengan pendekatan yang tepat dan fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis ini, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya dalam ekonomi syariah global dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. (wink) Baca juga :