Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014 – 2019, H.M Jusuf Kalla (JK) mengimbau pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) istikamah memakmurkan masjid. Bahkan masjid yang merupakan rumah Allah harus dijadikan energi meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat. “Sekarang ada 800 ribu masjid di Indonesia, tersebar di banyak kawasan. Kalau semuanya digerakkan untuk memakmurkan masyarakat sekitar, maka ini akan menjadi inspirasi yang membangun negeri ini,” terang Ketua Umum DMI di Jakarta pada Minggu (30/6/2024). Jumlah tersebut jauh melampaui jumlah masjid di negara lain. Arab Saudi memiliki sekitar 200.000 hingga 300.000 masjid yang tersebar di seluruh negeri. Namun, di antara semua masjid tersebut, Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah adalah dua tujuan utama wisata religi bagi umat Islam di seluruh dunia setiap saat. Mesir, dengan sejarah Islam yang panjang, memiliki sekitar 100.000 hingga 110.000 masjid. Negara Turki berada di urutan kelima dengan memiliki sekitar 80.000 hingga 85.000 masjid. Masjid-masjid di Turki sering kali menjadi titik fokus dalam arsitektur kota-kota besar seperti Istanbul, mencerminkan warisan kekayaan sejarah dan budaya Islam di negara ini. India memiliki sejarah peradaban Islam yang cukup panjang. Saat ini, India tercatat sebagai negara dengan Masjid terbanyak ketiga, memiliki sekitar 300.000 hingga 400.000 masjid. Berdasarkan data tersebut, jumlah masjid di Indonesia adalah terbanyak. JK mengatakan, dulu visi DMI sederhana, memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Sebab selama ini hanya berbicara memakmurkan masjid, tapi fungsi masjid itu hanya tempat ibadah. Padahal untuk lebih bermanfaat tentu harus memakmurkan jamaahnya juga. DMI mengemban amanah untuk melakukan hal tersebut. Terdiri dari 200 personel pengurus DMI dari berbagai profesi dan latar belakang, mereka dinilai cakap dan mampu menghidupkan dan meramaikan masjid untuk menjadi sentra pemberdayaan masyarakat sekitar. “Sebab siapapun yang hadir di sini, ada orang Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah atau siapapun, doanya pasti ditutup Rabbana atina fiddunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina ‘adzabannar (wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka),” ungkap JK. Pada kesempatan yang sama, JK melantik pengurus DMI yang bertepatan dengan hari jadi organisasi tersebut ke-52. Di antara tokoh yang dilantik dalam kepengurusan tersebut adalah Menkominfo periode 2014-2019 Rudiantara sebagai wakil ketua umum, purnawirawan Polri Irjen Pol (pur) Mas Guntur Laupe yang juga menjabat wakil ketua umum, pengusaha Mohammad Arsjad Rasyid yang juga menjadi pengurus harian DMI, ahli wakaf dan filantropi Islam KH Anang Rikza Masyhadi, dan banyak lagi. Ketua Kerja Sama Antarlembaga dan Hubungan Luar Negeri DMI Anizar Masyhadi mengatakan, masjid merupakan permulaan simpul pembangunan, kebudayaan, bahkan peradaban. “Al-Azhar Mesir bermula dari masjid yang menjadi pusat ibadah dan pembelajaran. Lambat laun berkembang menjadi perguruan tinggi yang usianya kini sudah lebih dari seribu tahun,” ujar peraih gelar magister Universitas Suez Canal Mesir tersebut. Pihaknya mengimbau berbagai pihak bekerja sama menguatkan fungsi masjid di berbagai kawasan. Dimulai dari sentra ibadah, masjid dapat dikembangkan menjadi basis perkumpulan untuk membangun ide kreatif hingga kemudian menjadi tempat melestarikan berbagai kearifan. “Tentu ini harus kolaborasi, harus melibatkan berbagai profesi dengan segala potensi yang dimiliki. Insya Allah masjid di Indonesia akan terus menginspirasi pembangunan di masyarakat,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kemandirin pesantren menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama dalam kepemimpinan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Program ini telah bergulir sejak 2020 dan terus diimplementasikan melalui beragam pendekatan, salah satunya Pelatihan Kemandirian Pesantren. Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Mastuki mengatakan, Pelatihan Kemandirian Pesantren bergulir sejak 2021. Bersama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, kata Mastuki, Pusdiklat memulai proyek ini dengan melatih 105 Pondok Pesantren. Setahun berselang, program ini berhasil melatih 504 Pondok Pesantren. Jumlah ini terus meningkat tajam pada tahun 2023, dengan 1.494 Pondok Pesantren penerima pelatihan. “Untuk tahun 2024, Pusdiklat dan Direktorat PD Pontren menargetkan pelatihan bagi 1.500 Pondok Pesantren, dengan 850 pondok pada tahap pertama dan 650 pondok pada tahap kedua,” terang Mastuki di Ciputat, Sabtu (29/6/2024). Pelatihan 2024 ini dibagi dalam beberapa tahap. Untuk tahap pertama ada 21 angkatan yang dilaksanakan dalam lima gelombang. Gelombang pertama berlangsung pada 20-23 Mei 2024, diikuti gelombang kedua pada 28-31 Mei, lalu ketiga pada 4-7 Juni, dan gelombang keempat pada 10-13 Juni. Untuk gelombang kelima dijadwalkan berlangsung pada 24-27 Juni 2024. Program pelatihan gelombang ke-5 yang saat ini sedang berlangsun, dibagi menjadi empat Angkatan (9 – 12). Setiap Angkatan diikuti 40 peserta, perwakilan dari Pondok Pesantren yang telah lulus seleksi berkas dan proposal melalui aplikasi SIMBA. “Seleksi ketat dilakukan oleh Tim Ahli Kemandirian Pesantren untuk memastikan peserta memiliki potensi dan komitmen yang kuat dalam mengembangkan kemandirian ekonomi pesantren mereka,” sebut Mastuki. Pelatihan ini mengadopsi metode blended learning, yang menggabungkan pembelajaran online dan tatap muka. Peserta mengikuti sesi online selama empat hari pertama, kemudian dilanjutkan dengan sesi tatap muka selama dua hari, dan diakhiri dengan Bimbingan Teknis (BIMTEK) selama dua hari. Metode ini dirancang agar peserta dapat memahami teori sekaligus mempraktikkan keterampilan yang diajarkan. Narasumber dalam pelatihan ini adalah Tim Ahli Kemandirian Pesantren yang ditetapkan melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Mereka terdiri para profesional yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang pemberdayaan ekonomi pesantren. Keberadaan narasumber ini sangat penting untuk memberikan wawasan dan bimbingan praktis kepada para peserta. Mastuki menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam pengembangan institusi pesantren. “Kolaborasi ini menjadi kunci penting dalam pengembangan usaha di pesantren. Pengembangan ekonomi syariah dan industri halal di pesantren harus direspons secara kreatif melalui usaha bisnis dan kajian-kajian yang relevan,” ujarnya. Kasubdit Pendidikan Pesantren Basnang Said menekankan pentingnya pelatihan ini bagi kemandirian pesantren. “Pelatihan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Kami berharap program ini telah terdesain dalam sebuah konsep besar yang dinamakan Peta Jalan Kemandirian Pesantren,” katanya. Kemenag berharap palatihan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren, serta menjadi bukti nyata komitmen Kementerian Agama dalam mendukung kemandirian pesantren sebagai pilar penting dalam pembangunan nasional. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) secara tegas meminta agar pemerintah secara khusus Kemenkominfo untuk menutup akses situs judi online di Indonesia termasuk slot, sebab sudah jelas hukumnya adalah perbuatan haram dan dilarang oleh ajaran agama Islam disamping dapat merugikan ekonomi, moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. “Judi apapun termasuk judi online, adalah haram hukumnya menurut agama serta merusak sendi-sendi ekonomi, moral dan mental masyarakat khususnya kalangan muda. Oleh sebab itu ICMI meminta dengan tegas agar pemerintah dapat menutup akses judi online yang beredar di masyarakat dimanapun asalnya,” terang Ketua Umum ICMI, Profesor Arif Satria, Jumat (28/6/2024). Arif mengatakan situasi yang sangat memprihatinkan dengan mengutip informasi dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang menyebutkan transaksi judi online warga Indonesia mencapai Rp 327 triliun pada tahun 2023. “Ini sangat ironi, mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbanyak, namun justeru menjadi juara 1 dalam transaksi judi online di seluruh dunia,” ungkap Arif. Bahkan, jumlah itu telah melonjak signifikan, yakni sejumlah 213% dari Rp 104,41 triliun pada 2022. Secara historis, jumlah itu bahkan jauh melambung tinggi. Dalam 5 tahun terakhir, transaksi judi online warga RI tercatat sudah melejit 8.136,77% dari tahun 2018 yang “hanya” sebesar Rp 3,97 triliun. “Fenomena negatif ini semakin serius dan dapat merusak masa depan bangsa ini, sebab banyak kasus akhir-akhir ini terungkap para korban jika sudah kecanduan judi seringkali mengakibatkan orang terjebak dalam perangkap pinjaman online. Dan yang lebih tragis, menyebabkan tindakan kriminal ataupun bunuh diri saat tidak mampu menemukan solusi,” lanjut Arif. Jika dibiarkan dan tidak dicegah oleh pemerintah,maka judi online akan merusak ekonomi dan masa depan masyarakat. “Harus dicegah, karena menyangkut masa depan bangsa. Generasi bangsa kita dikuatirkan akan menjadi generasi pemalas dan hanya senang mengejar kesenangan dengan cara instan. Lalu bagaimana mungkin bangsa Indonesia memiliki SDM unggulan jika generasi mudanya dirusak judi online?” tegas Arif. Diungkap juga oleh PPATK, bahwa jumlah transaksi judi online warga Indonesia mencapai Rp 327 triliun pada tahun 2023. Bahkan dalam triwulan pertama tahun 2024, tercatat oleh PPATK jumlah transaksi judi online warga Indonesia sudah mencapai Rp 600 Triliun. “Padahal proses pembangunan ekonomi butuh biaya yang besar, sungguh mubazir jika terbuang hanya untuk berjudi. Yang menyedihkan, sebagian besar pelaku judi onine yang 2,19 juta di antaranya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan profil pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, dan pegawai swasta,” sambung Arif. Oleh karena itu, ICMI mengajak semua pihak perlu bersama-sama akif memerangi judi online, dan bukan hanya sebagai tugas pemerintah, tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif bersama untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan bangsa yang kuat, demikian dikatakan Arif. ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara. “Mari kita berantas bersama semua modus dan praktik perjudian dengan cara efektif dari hulu hingga ke hilir untuk mewujudkan umat dan bangsa yang lebih baik,” pungkas Arif. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kehadiran tim pengawas dari DPR dan juga dari internal kemenag serta pihak lain benar-benar membawa arti dan makna bagi kesempurnaan pelayanan terhadap jamaah haji. Dengan adanya kritik dan temuan-temuan tersebut pihak penyelenggara terus merespon dengan melakukan berbagai langkah. Pertama, ketika di Mina ada anggota DPR yang mengkritik banyak jamaah yang tidak mendapatkan tempat sehingga mereka terpaksa tidur di lorong-lorong. Informasi ini oleh petugas langsung dilakukan pengecekan ke lapangan. Mereka pergi ke tempat-tempat penginapan yang dimaksud. Oleh pihak petugas para jamaah diminta untuk berdiri di kasur mereka masing-masing. Ternyata yang mengejutkan banyak kasur yang kosong. Tetapi herannya di kasur tersebut ada tas dan barang. Ketika oleh petugas ditanya ini tas dan barang milik siapa? Ternyata barang barang tersebut adalah milik jamaah yang ada di sebelahnya. Kelihatannya hal ini yang menjadi salah satu sebab adanya jamaah yang tidak kebagian tempat karena melihat ada tas dan barang serta juga ada rasa enggan bertanya sehingga ketika melihat di kasur yang dia tuju ada barang maka dia mundur sehingga akibatnya mereka lebih memilih duduk dan atau tidur di lorong. Untuk itu kedepan para petugas semestinya ada yg standby di masing-masing tempat penginapan dengan memegang daftar nama penghuni sampai bisa dipastikan semua jamaah telah mendapatkan tempatnya. Kedua, kritik tentang kasur yang disediakan kekecilan serta terlalu rapat antara satu dengan lainnya. Hal itu memang tidak bisa dipungkiri tetapi masalah pengadaan kasur tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak maktab yang telah terikat kontrak dengan pihak masyariq. Tapi hal itu juga dapat difahami karena luas lahan yang tersedia di Mina tidak bertambah sementara jumlah jamaah haji dari tahun ketahun terus bertambah maka untuk menampungnya sudah jelas pihak maktab terpaksa memperkecil lebar dan memperpendek panjang dari kasur yang mereka sediakan. Akibatnya kalau para jamaah tidur memang akan membuat mereka risih karena jarak antara jamaah yang satu dengan yang lain terlalu dekat. Jadi masalah tempat dan kasur serta katering ini sebenarnya merupakan tanggung jawab pihak masyariq karena pihak kemenag mendapatkan tempat tersebut lewat kontrak yang ditanda tanganinya dengan pihak masyariq bukan dengan pihak maktab. Untuk itu kedepan kemenag harus lebih tegas lagi dalam bertransaksi dengan pihak masyariq agar peristiwa serupa tidak terulang. Tapi rasa-rasanya kasus serupa akan tetap terjadi apalagi jumlah kuota untuk kita terus bertambah. Kedepan masalah tempat ini memang harus ada solusi baik dari perspektif sarana- prasarana maupun dari perspektif keagamaan. Seperti diketahui mabit di mina itu masuk kelompok wajib haji. Jika tidak dilakukan maka jamaah harus membayar dam. Pertanyaannya bolehkah jamaah di malam mabit tersebut berangkat jam 22 dari hotel lalu berdiam sejenak sampai lewat tengah malam, kemudian mereka kembali ke hotel ? Jika bolehpun juga tidak mudah karena jarak antara hotel dengan tempat mabit di mina juga cukup jauh sehingga harus pakai mobil dan akibatnya mina sudah jelas akan macet total. Ketiga tentang catering. Karena luas dapurnya terbatas dimana menurut pihak maktab luas dapur mereka hanya bisa untuk mengcover satu maktab sementara mereka harus menyediakan makanan untuk dua maktab. Pertanyaannya kenapa mereka tidak memasak di luar kawasan mina saja. Hal itu bisa dilakukan tetapi terbentur oleh masalah transportasi karena pemerintah saudi tidak mengizinkan mobil yang membawa makanan jamaah masuk ke komplek pemukiman jamaah. Dan kalaupun bisa jelas tidak mudah karena untuk mengatur lalu lintas di mina dan di luar mina banyak jalan di tutup untuk lalu lintas mobil sehingga jarak 8 km bisa ditempuh dalam waktu 2 jam sehingga kemungkinan terlambatnya suplay makanan tetap akan terjadi. Jadi kesimpulannya masalah tempat dan katering di mina tetap akan sulit di atasi apalagi di tahun-tahun mendatang dimana jumlah kuota jemaah haji kita terus meningkat sementara luas lahan yang tersedia untuk dijadikan dapur dan tempat penginapan jamaah tidak bertambah maka masalah yang sama tetap jelas akan masih terulang. Oleh karena itu agar para jamaah dapat melaksanakan ibadahnya dengan tenang maka masalah dapur dan tempat penginapan para jamaah harus diperluas dengan cara mendirikan bangunan baru bertingkat di mina tanpa itu maka masalah akomodasi dan konsumsi di Mina tidak akan pernah terselesaikan. Dan itu jelas bukan tugas kemenag tapi adalah tugas dari pemerintah saudi. Oleh karena itu pemerintah indonesia mungkin sudah saatnya mendesak pemerintah saudi untuk membuat bangunan/tempat penginapan bertingkat di mina. Ini penting dilakukan karena yang mengalami masalah tentang akomodasi dan konsumsi ini tidak hanya jamaah haji indonesia saja tapi juga jamaah dari negara-negara lain. Dan yang tidak kalah merepotkan kemenag adalah kehadiran jamaah yang tidak mempergunakan visa haji tapi visa turis, calling visa dan lain-lain yang jumlahnya cukup banyak dimana mereka menyebar dan masuk ke tenda-tenda yang ada. Untuk itu mungkin bagus juga pihak DPR menghitung berapa jumlah jamaah kita yang mengerjakan ibadah haji tidak mempergunakan visa haji agar perencanaan pihak kemenag tidak rusak oleh kehadiran mereka karena banyak dari mereka di Mina juga menempati dan menikmati fasilitas yang sudah disediakan oleh pihak kemenag. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Wakil Grand Syekh Al-Azhar Kairo, Prof Dr Muhammad Ad-Duwaini berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Senin (24/6/2024). Dalam kesempatan tersebut, terdapat tiga poin penting yang disampaikan. Dalam kesempatan tersebut yang turut menyambut Wakil Grand Syekh Al-Azhar di antaranya Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis, serta Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh beserta jajaran pimpinan MUI dan ormas Islam. Dalam kunjungan kali ini juga dilengkapi pula dengan sesi tanya jawab saat forum diskusi bersama Wakil Grand Syekh Al-Azhar. Syekh Ad-Duwaini mengatakan, pertama, turos atau kitab-kitab klasik merupakan warisan keilmuan Islam. Al Azhar mempunyai pengalaman lebih dari 1.000 tahun tanpa berhenti dalam menjaga, mengembangkan, dan menyebarkan warisan keilmuan Islam. Menurutnya, turos bukanlah sebab kemunduran umat Islam. Justru sebaliknya, ia bagian dari harta warisan paling berharga umat Islam dalam menjaga jati diri dan menguatkan generasi penerus untuk terus berpegang teguh kepada pemahaman agama yang benar, yaitu kepada Alquran dan sunnah. “Kedua, Al-Azhar dalam menjaga dan mengembangkan turos. Pemahaman terhadap turos harus juga dibarengi oleh kesadaran akan dinamika perkembangan keilmuan dan keadaaan umat saat ini,” terang Wakil Grand Syekh Al-Azhar Kairo ini di MUI. Di hadapan pimpinan MUI serta para perwakilan ormas Islam, Syekh Ad-Duwaini menyampaikan pemahaman yang baik terhadap Turos sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Azhar dapat melahirkan pandangan yang wasathi. Di samping itu, lahirnya kemampuan untuk bersinergi dan menghormati pendapat orang atau kelompok lain. Sebab, menurut dia wasathiyah bukanlah sebuah slogan dan pemanis bibir saja. Wasathiyah adalah konsep yang berakar kuat dari pemahaman yang benar, dijaga, dikuatkan, disinergikan dan disebarkan oleh para ahli yang mengaku wasathi. Adapun dalam konteks yang dimaksud adalah peran yang juga digawangi oleh MUI sebagai payung besar ormas Islam di Indonesia. Oleh karenanya, pemahaman para alim ulama terkait Turos sangatlah penting. “Ketiga, penyesuaian masa kini, berdasarkan keilmuan turos tersebut dengan melihat perkembangan yang terjadi sekarang,” ujar Syekh Ad-Duwaini. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud menyambut langsung kedatangan Syekh Ad-Duwaini. Tak sekadar kunjungan, kegiatan tersebut juga merupakan silaturahim antarormas Islam. Kiai Marsudi didampingi antara lain Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis, PhD, beserta jajaran pimpinan lainnya. “Selamat datang kepada Wakil Grand Syekh Al-Azhar ke Indonesia. Kampus di mana sekitar 15 ribu mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di sana,” sambut Kiai Marsudi. Menurut dia, kampus Al-Azhar tidak asing lagi di Indonesia. Sebab telah banyak mencetak alumni-alumni terbaik dari kampus peradaban tersebut. “Saya sendiri memang bukan alumni Al-Azhar, melainkan beberapa pimpinan MUI turut serta mengenyam pendidikan di sana,” bebernya. Tak hanya menyambut kedatangan Wakil Grand Syekh, Kiai Marsudi juga memperkenalkan bahwa MUI merupakan payung besar ormas Islam di Indonesia. MUI menaungi lebih dari 80 ormas Islam yang ada. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kontroversi kuota haji 2024 kembali memanas, memicu perdebatan antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR. Sumber perselisihan adalah alokasi tambahan 20 ribu kuota jamaah yang diperoleh dari hasil diplomasi Presiden Joko Widodo dengan pemerintah Arab Saudi. Masalah ini bermula ketika Kemenag pada Februari 2024 memutuskan untuk membagi tambahan kuota menjadi 10 ribu untuk haji khusus dan 10 ribu untuk haji reguler. Keputusan ini bertentangan dengan hasil Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada 27 November 2023. Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar, mengungkapkan kritik kerasnya. “Seharusnya, 20 ribu kuota tambahan ini dibagi sesuai UU No. 8 tentang Penyelenggaraan Haji & Umroh. Rinciannya, 221.720 untuk jamaah haji reguler dan 19.280 untuk jamaah haji khusus,” jelasnya Selasa (25/6/2024). Ace menegaskan bahwa pembagian kuota ini sudah dibahas secara mendalam selama tiga minggu dalam Rapat Panja Haji Komisi VIII. Hasilnya kemudian menjadi dasar Keputusan Presiden RI No. 6 tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024. “Presiden Jokowi memikirkan rakyat yang antre ingin berhaji, bukan untuk memfasilitasi orang berduit yang akan berhaji,” tegas Ace, menekankan tujuan awal penambahan kuota. Dampak dari perubahan kebijakan Kemenag ini cukup signifikan. Asumsi jumlah jamaah haji berpengaruh pada penggunaan anggaran dari setoran jamaah dan nilai manfaat keuangan Haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Timwas DPR menilai Kemenag telah melanggar dua hal. Pertama, hasil Raker Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI tanggal 27 November 2023. Kedua, Keputusan Presiden No. 6/2024 tentang BPIH tahun 2024 yang mengacu pada UU No. 8 tahun 2019. Polemik ini menambah daftar tantangan dalam penyelenggaraan haji di Indonesia. Sebelumnya, isu-isu seperti transportasi, akomodasi, dan pelayanan jamaah sering menjadi sorotan publik. (wink) Baca juga :

Mekah — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) RI melaporkan 183 jamaah haji Indonesia meninggal dunia di Makkah maupun Madinah. Data ini berdasarkan laporan real time dari laman Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag RI, Jumat (21/6/2024), pukul 19:54 WIB. Sebagian besar jamaah yang wafat dilaporkan termasuk dalam kategori risiko tinggi (risti), namun 17 jamaah di antaranya termasuk dalam non-risti. Lokasi wafat para jamaah tersebut tersebar di Makkah, Madinah, Arafah, Mina, dan Jeddah. Berdasarkan data Siskohat, jamaah meninggal yang tertua adalah Solehuddin Mawi (94) dari kloter SUB 38. Daftar nama beserta data 183 jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia di Tanah Suci bisa diakses di kemenag.go.id Sebelumnya, Kepala Pusat Kesehatan Haji, Lilik Marhaendro Susilo, menyatakan bahwa kualitas kesehatan jamaah haji mulai menurun lantaran cuaca panas. “Kelelahan saat perjalanan dari Makkah ke Arafah dalam cuaca panas, turun dari bus ke tenda dengan suhu panas, dan kondisi kurang prima memperburuk kondisi kesehatan jamaah,” ungkap Lilik, Ahad (23/6/2024). Lilik mengingatkan jamaah di Arafah untuk memperbanyak i’tikaf dalam tenda sesuai sunnah, menjaga makan dan minum, serta tidak lupa minum oralit untuk mencegah dehidrasi akibat cuaca panas dan kering. Jamaah haji juga diimbau untuk menjaga imunitas tubuh dengan mencukupi kebutuhan cairan harian minimal 200 ml per jam, termasuk bagi mereka yang menderita batuk pilek. Air putih dapat dicampur dengan oralit untuk membantu rehidrasi tubuh. “Jangan lupa minum air putih 200 ml per jam. Bisa ditambahkan oralit. Makan makanan bergizi yang disediakan panitia dan cukup istirahat 6-8 jam per hari. Dianjurkan pakai masker dan minum vitamin, ya. Bagi yang memiliki penyakit komorbid, minum obat teratur. Bila ada keluhan, hubungi dokter kloter atau ke pos satelit,” tambahnya. Ia juga menjelaskan, kebutuhan obat-obatan, seperti obat flu yang sangat dibutuhkan jamaah haji, masih tersedia di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). “Obat-obatan masih cukup, termasuk obat flu. Kami monitor jumlah ketersediaan masing-masing jenis obat,” tutup Lilik. (drus) Baca juga :

Mekah — 1miliarsantri.net : Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Yandri Susanto tidak sepakat dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 berdasarkan temuan masalah oleh Timwas Haji DPR. Dia menilai, isu pansus tersebut sangat politis, karena dari sisi waktu juga tidak memungkinkan. “Saya kira kalau Pansus, itu dari sisi waktu udah gak mungkin. Kalau untuk dari sekarang ya, karena sebentar lagi akan reses. Jadi itu sangat politis,” ungkap Yandri saat diwawancara di Kantor Daker Makkah, Sabtu (22/6/2024). Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini mengatakan, masa reses DPR akan berlangsung hingga 17 Agustus 2024 mendatang. Selain itu, masa jabatan DPR sekarang juga akan segera habis. “Setelah 17 Agustus biasanya minggu pertama itu nyusun jadwal, minggu kedua baru rapat, berarti masuk Spetember. September baru mau sidang, dan 1 Oktober berhenti DPR sekarang,” ujar politisi PAN ini. Karena itu, menurut dia, isu Pansus yang dihembuskan baru-baru ini cenderung politis. Bahkan, ia menilai yang menggaungkan isu Pansus ini tidak mengerti tentang masalah perhajian. “Jadi menurut saya isu Pansus itu sangat politis dan mungkin juga tidak tahu banyak persoalan yang sebenarnya di ekosistem haji. Jadi perlu banyak mendalami apa yang terjadi haji, baru ngomong. Mereka terlalu cari-cari masalah dan tadi sangat politis. Makanya saya yang pertama menyampaikan saya tidak setuju dengan Pansus,” lanjutnya. Menurut Yandri, evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji yang digelar oleh Kementerian Agama cukup dibahas di Rapat Kerja Komisi atau Panitia Kerja (Panja) Haji di DPR RI. “Cukup melalui Raker, Panja atau FGD. Karena setelah ini Menag dan Komisi VIII juga harus menyiapkan haji tahun depan. Nah kalau kita ribut masalah politis ini apa? Terus apa yang mau dipansuskan?,” paparnya. Yandri juga merasa heran dengan masalah haji yang disoroti Tim Pengawas DPR, khususnya terkait dengan tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi hanya berukuran 10×12 meter diperuntukkan bagi 160 orang jamaah. Artinya, jatah per orang di dalam tenda itu hanya 0,8 meter. “Ya memang kasur itu semua tenda 0,8 ukurannya. Mau tenda haji khusus, mau Mesir, mau Sudan, mau Suria, mau Afghanistan, mau Afrika, mau Indonesia ukuran kasurnya ya 0,8. Masak mau dipansuskan? Ngerti gak itu yang ngomong masalah haji,” sambung Yandri. Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyebut pihaknya menyiapkan pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2024. Karena, menurut Puan, Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji. Beberapa aspek yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR, di antaranya terkait dengan manajemen kuota haji, petugas haji, dan anggaran haji. Sebelumnya, Tim pengawas (Timwas) haji DPR RI menemukan kondisi tenda jamaah haji Indonesia mirip barak pengungsian di Mina, Arab Saudi. “Kami menyesalkan buruknya pelayanan jemaah di Mina ini. Akibat tenda di bawah kapasitas, terpaksa sebagian jamaah berbaur antara jamaah laki-laki dan perempuan tanpa pembatas,” kata anggota Timwas Haji DPR Wisnu Wijaya Adiputra. Menurut dia, bahkan banyak jamaah haji tidur di luar tenda, yang sangat tidak baik untuk kesehatan, lebih-lebih buat jamaah lanjut usia. Dia meminta Kemenag harus melakukan evaluasi besar-besaran untuk memperbaiki persoalan itu. Lanjut dia, persoalan tenda di bawah kapasitas tidak hanya menimpa jamaah haji reguler, tapi juga jamaah haji plus. Bahkan lebih parah di Maktab 111 tempat jamaah haji plus bermukim, kata dia, tenda berkapasitas 80 orang terpaksa ditempati 1.200 orang. Selain itu, Timwas Haji DPR juga mendapati adanya jamaah yang diusir dari tenda, akibat penempatan tenda jamaah haji Indonesia yang tidak sesuai dengan maktab yang telah ditentukan. Mereka terpaksa meninggalkan tenda karena hak-haknya tidak bisa terpenuhi karena salah tempat. “Semestinya tidak akan terjadi kalau Kemenag bisa mengantisipasi sejak awal,” ucapnya menegaskan. Salah seorang jamaah haji Dedi Karyadi dari kelompok terbang 49 asal Kota Bogor, mengungkapkan tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi hanya berukuran 10×12 meter diperuntukkan bagi 160 orang jamaah. “Artinya jatah per orang di dalam tenda itu hanya 0,8 meter. Ruang gerak kita tidak ada 1 meter. Itu pun masih tidak bisa menampung jamaah karena tenda-nya sangat sempit,” imbuhnya. Kata dia, dengan terpaksa ada jamaah yang tidur di luar tenda. Mereka juga bergiliran tiap dua jam untuk bergantian tidur di dalam tenda. Sedangkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memaparkan beberapa catatan saat melakukan inspeksi dadakan ke tenda jamaah haji Indonesia di Mina, Makkah, Arab Saudi, yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. “Di JKS 11, yang seharusnya menampung 440 orang jamaah, ternyata hanya memiliki kapasitas sekitar 380 orang. Akibatnya, sekitar 50 orang jamaah harus dipindahkan ke tenda lain,” ungkap Ace Hasan. Hal itu disampaikan Ace Hasan Syadzily ketika melakukan sidak ke Maktab 72 di Mina, Makkah, Arab Saudi, Jumat (21/6/2024) malam waktu setempat. Selain catatan masih terjadinya kondisi tenda jamaah melebihi daya tampung (over capacity), Ace juga memberikan catatan mengenai terbatasnya ketersediaan MCK (mandi, cuci, kakus). Ace mengatakan jamaah haji Indonesia sering mengantre cukup panjang untuk menggunakan fasilitas MCK pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang shalat. “Bahkan, kami temukan beberapa jamaah terpaksa buang air kecil di luar toilet, yang tentu saja mengganggu kenyamanan,” ujarnya. Catatan ketiga, Ace menyoroti soal kesulitan untuk mengakses tenda bagi jamaah lanjut usia (lansia) yang harus dinaiki dengan tangga. “Di maktab 72, tenda JKS 10 dan JKS 11, jamaah lansia mengalami kesulitan untuk naik tangga. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menciptakan haji yang ramah lansia,” bebernya. Kemudian, Ace juga menyinggung masalah ketersediaan makanan yang meskipun sudah ada perbaikan, ternyata masih banyak keluhan soal menu makanan. Untuk itu, ia berharap DPR dan pemerintah dapat memastikan pengadaan konsumsi yang beragam dan sesuai dengan cita rasa Nusantara. “Ada keluhan bahwa menu makanan kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, dan selama di Makkah, menunya hanya daging paha semua. Ini perlu diperbaiki ke depannya,” tuturnya. Berangkat dari temuan-temuan itu, Ace Hasan pun mengingatkan perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi jamaah haji Indonesia ke depannya. “Ini semua harus menjadi bahan perbaikan, terutama untuk memastikan ketersediaan toilet yang memadai dan makanan yang sesuai selera jamaah,” kata dia. Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pihaknya pasti akan mengevaluasi seluruh layanan haji tahun ini. Hal ini disampaikan Menag menyusul adanya laporan matinya AC di tenda jamaah haji saat wukuf di Mina. “Semua…

Mekah — 1miliarsantri.net : Rangkaian ibadah haji 1445 hijriyah atau tahun 2024 masehi baru saja usai dan jamaah bersiap kembali ke Tanah Air. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut, Indonesia mendapat kuota 221.000 jamaah pada operasional haji 1446 H/2025 M. Kepastian kuota haji tahun depan diperoleh Menag usai menghadiri Tasyakuran Penutupan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H dan Pemberian Kuota 1446 H. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Makkah. Hadir para pimpinan delegasi haji dari berbagai negara. Ikut mendampingi Menag, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam. “Malam ini saya menghadiri Haflul Hajji Al-Khitamy semacam malam tasyakuran atas selesainya penyelenggaraan ibadah haji 1445 H. Saya mendapat informasi dari Wakil Kementerian Bidang Urusan Haji ‘Ayed Al Ghuwainim, dan sesuai surat yang saya terima, bahwa Indonesia mendapat 221.000 kuota haji 1446 H/2025 M,” terang Yaqut di kantor Kementerian Haji dan Umrah Saudi, Makkah, Jumat (21/6/2024). Menag mengapresiasi Kemenhaj Saudi yang kembali mengumumkan kuota lebih awal. Sehingga proses persiapan penyelenggaraan haji juga bisa dilakukan lebih cepat. “Apresiasi juga atas ketegasan otoritas Saudi dalam menerapkan aturan terkait visa haji dan visa non haji,” lanjutnya. Menag menilai, penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M berjalan dengan sukses. Ada sejumlah indikator. Pertama, pelayanan jamaah pada fase kedatangan berjalan lancar. Kuota jamaah haji reguler sebanyak 213.320 jamaah terserap optimal, hanya menyisakan 45 jamaah yang tidak bisa digantikan karena proses pemvisaan sudah ditutup. “Ini angka kuota tidak terserap yang terkecil dalam lebih 10 tahun penyelenggaraan ibadah haji,” sebut Menag. Kedua, proses pelayanan jamaah pada fase kedatangan juga berjalan lancar, baik di Madinah maupun Makkah. Jamaah bisa mendapatkan layanan katering, transportasi, akomodasi, termasuk pelindungan jamaah, dan bimbingan ibadah. “Padahal, Indonesia adalah pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Ini jelas bukan tugas mudah. Layanan fast track untuk kali pertama di tiga embarkasi, Jakarta, Solo, dan Surabaya juga berjalan lancar. Layanan katering, bahkan bisa tetap diberikan hingga jelang puncak haji. Ini juga kali pertama dilakukan dalam kuota normal, setalah sebelumnya diterapkan pada 2022,” sambung Menag. Indikator kesuksesan ketiga, lanjut Menag, proses puncak haji berjalan lancar. Ikhtiar mitigasi yang dilakukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bersama otoritas Saudi berhasil memperlancar proses pergerakan jamaah dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina. “Skema murur atau melintas di Muzdalifah banyak mendapat apresiasi. Jamaah bisa diberangkatkan lebih awal, jam 07.37 waktu Saudi sudah tidak ada di Muzdalifah. Ini patut disyukuri,” imbuh Menag. Ada beberapa dinamika di Mina, kata Menag, itu menjadi bagian yang akan dievaluasi. Menurutnya, wilayah Mina jelas batasannya dan sangat terbatas. Dengan kuota 213.320 jamaah, ruang yang tersedia kurang dari 0,8 meter persegi per orang. “Mina dari dulu seperti itu. Sejak kuota kembali normal pada 2017, isunya selalu soal kepadatan. Sehingga, menerima tambahan kuota selalu menjadi berkah sekaligus tantangan. Dalam keterbatasan wilayah, ada tantangan kenyamanan, bahkan keselamatan jiwa. Ini yang perlu menjadi pertimbangan. Alhamdulillah kita bersyukur, proses puncak haji berjalan lancar,” imbuh Menag. Ditambahkan Menag, pihaknya akan segera menggelar evaluasi atas penyelenggaraan haji tahun ini. Sejumlah catatan akan menjadi bahan perbaikan untuk musim haji mendatang. “Kita tetap akan upayakan kuota tambahan dalam jumlah yang terukur untuk tetap menjaga kenyamanan dan keselamatan jamaah,” tegasnya. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dalam dua tahun terakhir menggelar Haflul Hajji Al-Khitamy. Acara ini selalu digelar pada 12 Zulhijjah, hari saat jemaah haji yang mengambil Nafar Awal telah meninggalkan Mina dan kembali ke hotel di Makkah. Acara ini mengambil tema yang sama “Khitaamuhu Misk”. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah dalam sambutannya mengatakan kesuksesan haji berdasarkan hasil kerja sama Kantor Urusan Haji (KUH) dari berbagai negara dengan Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Menurutnya, pada hari yang sama setahun yang lalu, sejarah mencatat untuk kali pertama kuota diberikan setelah operasional haji. Sehingga, langkah persiapan menjadi lebih cepat, visa bisa diterbitkan jauh sebelum operasional. Penerapan Kartu Nusuk, kata Menhaj Tawfiq, juga berjalan sukses. Dengan kartu ini, bisa dibedakan antara jamaah haji resmi dan tidak resmi. Para konsul haji pada KUH juga diberikan kemudahan akses Masyair dengan kartu khusus untuk memantau pergerakan dan kondisi jamaah. Menhaj Tawfiq berharap kerja sama lintas pihak ini terus berlangsung di masa mendatang. Dalam kesempatan ini, Menteri Tawfiq juga mengumumkan bahwa masa umrah segera dimulai dengan penerbitan visa umrah. (drus) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sedang dalam proses administrasi. “(Perizinan buat NU) dalam proses administrasi,” terang Menteri ESDM di temui usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/6/2024). Arifin menyampaikan bahwa IUPK untuk NU saat ini masih diproses dalam tahap administrasi. IUPK tersebut nantinya akan diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Ini rekomendasi dari investasi (BKPM). Pertambangan tetap di kita (Kementerian ESDM). Kalau investasi itu kan semuanya dari BKPM,” beber Arifin. Arifin mengungkapkan bahwa proses IUPK NU diperkirakan bisa keluar pada tahun ini. (IUPK) Dalam berproses. Kemungkinan tahun ini keluar IUPK. Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadilia menyatakan akan segera menerbitkan IUP pengelolaan batu bara untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), guna mengoptimalkan peran organisasi keagamaan. “Atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri, bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi,” papar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/6/2024). Lebih lanjut dirinya mengatakan, proses pembuatan izin konsesi tersebut kini sudah memasuki tahap penyelesaian, sehingga dalam waktu dekat izin itu akan segera diteken. “Karena itu tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU, karena prosesnya sudah hampir selesai, Itu janji saya,” lanjutnya. Ia beralasan pemberian izin usaha kepada PBNU dikarenakan dirinya bangga terhadap organisasi islam terbesar di dunia asal Indonesia tersebut karena sudah banyak berkontribusi bagi pembangunan negara. “Saya merasa bangga terhadap NU, karena saya lahir dari kandungan seorang ibu yang kader NU,” sambungnya. Presiden Joko Widodo pada Kamis (30/5/2024) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang perubahan atas PP 96/2021 soal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah bisa mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK). Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merupakan ormas berbasis keagamaan pertama yang mendapatkan izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berbaik sangka dengan menilai pemberian izin itu sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada NU. “Mungkin, ya, ini husnudzan (berbaik sangka) kami, yang paling dipikirkan mungkin memang NU karena NU punya umat yang begitu besar,” kata Gus Yahya saat konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Gus Yahya itu menjelaskan, lebih dari setengah penduduk Indonesia mengakui sebagai warga NU. Ini dibuktikan dengan banyaknya survei yang membuktikan hal tersebut. Selain itu, ada 30 ribu unit lembaga pendidikan baik pesantren maupun madrasah yang terafiliasi ke NU. Sehingga, untuk mengelola pesantren dan madrasah tersebut, PBNU membutuhkan sumber daya dan pendanaan. (rid) Baca juga :