Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsamtri.net : Kementerian Agama (Kemenag) mulai melakukan proses seleksi penyediaan transportasi udara bagi jamaah calon haji 1446 Hijriah/2025 Masehi yang tahap pendaftarannya dibuka sejak Kamis di kantor Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Kemenag mengundang delapan maskapai penerbangan nasional Indonesia dan Arab Saudi. Sebanyak enam maskapai hadir dan mengambil dokumen penyediaan transportasi udara yaitu Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Pelita Air, Saudia Airlines, dan Flynas. “Semua maskapai diundang untuk turut mengikuti seleksi, agar terjadi kompetisi yang sehat dalam penyediaan transportasi udara bagi jamaah haji,” terang Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain di Jakarta. Zain mengatakan proses penyediaan mengacu pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1197 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Transportasi udara Jamaah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025. Zain memastikan proses penyediaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Pelayanan haji tahun ini harus maksimal, lebih baik dari tahun lalu, dan harus ada peningkatan kualitas layanan,” kata dia. Indonesia mendapat 221.000 kuota haji 1446 Hijriah/2025, terdiri atas 92 persen kuota haji reguler dan 8 persen kuota haji khusus. Dikatakan M Zain, jamaah calon haji Indonesia banyak yang sudah berusia lanjut, sehingga perlu ada pelayanan yang bersifat prioritas dan khusus bagi jamaah tersebut saat di pesawat.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) menggelar acara “Rakor Sekber MB & Launching Grand Design: Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia” di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag RI, Jl Thamrin, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Menteri Agama (Menag) RI, Prof KH Nasaruddin Umar menegaskan tentang tugas Kemenag, khususnya lembaga badan moderasi beragama dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Menurut Prof Nasar, tugas Kemenag bukanlah menyatukan umat, melainkan memberikan pembelajaran tentang hidup berdampingan di tengah perbedaan. “Saya ulangi tugas kita selaku kementerian agama bukan untuk menyatukan umat, bukan itu yang priority, tapi bagaimana memberikan pembejaran terhadap umat ini bisa hidup berdampingan dengan perbedaan yang ada,” ujar Prof Nasarudin dalam siaran pers kepada mediaz Senin (16/12/2024). Dia menilai, pembelajaran untuk membiasakan hidup di tengah keberagaman jauh lebih penting dilakukan saat ini. Dengan bisa menghargai perbedaan, kata dia, maka dengan sendirinya persatuan akan terbangun sendirinya. “Jadi bukan bagaimana bersatu, tapi bagaimana membiasakan hidup di tengah perbedaan. Ini lebih urgen bagi kita,” sambung Imam Masjid Istiqlal Jakarta ini. Selain itu, Prof Nasar juga mengatakan, salah satu tantangan kementerian agama saat ini adalah bagaimana mengartikulasikan agama yang semula sebagai mitos menjadi logos, kemudian menjadi etos dan membentuk sebagai habbit (kebiasaan/laku baik). “Jadi mengamalkan apa yang ia yakini dan meyakini apa yang diamalkan. Mengetahui apa yang diamalkan, dan mengamalkan apa yang dia ketahui. Itulah umat beragama yang konstruktif. Jadi berangkat dari mitos, menjelma jadi logos, lalu menjadi etos (etik), lalu menjadi habbit. Kalau agama menjadi habbit kita semua, dengan sendirinya kerukukan beragama akan berjalan dengan sendirinya,” jelas Prof Nasar.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji 1446 H/2025 M, Kementerian Agama mengangkat tema “Haji Inklusif, Inovatif, dan Kolaboratif untuk Kenyamanan dan Keamanan Jemaah.” Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief, Ahad (15/12/2024). “Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Kenyamanan dan keamanan jemaah menjadi prioritas utama,” terang Hilman. Ia menambahkan, salah satu langkah yang diambil adalah memastikan kesiapan jemaah melalui edukasi dan latihan fisik seperti berjalan kaki. Aktivitas ini dinilai penting mengingat banyaknya ritual yang memerlukan ketahanan tubuh selama berada di Tanah Suci. Hilman juga menyoroti pentingnya menghindari jalur pemberangkatan haji ilegal. “Kita terus mengingatkan calon jemaah agar tidak tergiur oleh tawaran ‘jalur cepat’ menggunakan visa non-haji. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah, termasuk insiden seperti di Muzdalifah pada 2023,” jelasnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sejumlah 28 orang petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Jumlah korban itu tercatat per 12 Desember 2024. “Pada tahun 2024 ini ada 28 (petugas) per 8 Desember yang meninggal,” terang Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta. Dia menuturkan, faktor terbesar yang menjadi penyebab petugas tersebut meninggal dunia pada Pilkada 2024 adalah faktor kesehatan. “Kebanyakan berdasarkan catatan kami ya karena kelelahan, serangan jantung,” ujarnya. Dia menyebut jumlah petugas yang meninggal dunia pada pelaksanaan Pilkada 2024 itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah petugas yang meninggal dunia pada pelaksanaan Pemilu 2019 dan 2024. Dari data yang dipaparkannya, terdapat 41 orang petugas yang meninggal dunia pada Pilkada 2020, kemudian 722 petugas meninggal dunia pada Pemilu 2019, dan 181 petugas meninggal dunia pada Pemilu 2024.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan perubahan signifikan dalam sistem 24 jam mengajar bagi guru. Kebijakan baru ini memberi ruang bagi guru untuk memenuhi kewajiban mengajar tidak hanya dari aktivitas di dalam kelas. Selama ini, banyak guru terpaksa mengajar di beberapa sekolah untuk memenuhi target 24 jam mengajar per minggu. Kondisi ini sering membuat peran penting guru dalam membimbing siswa menjadi terabaikan. “Tidak harus 24 jam mengajarnya itu sesuai dengan jadwal dan mata pelajaran yang ada di sekolah. Kemudian pemenuhan yang lainnya untuk 24 jam itu berasal dari membimbing peserta didik,” terang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, Sabtu (14/12/2024). Berdasarkan sistem baru ini, guru dapat memenuhi jam kerjanya melalui beberapa aktivitas. Selain mengajar mata pelajaran di kelas, waktu yang digunakan untuk membimbing siswa juga akan dihitung sebagai jam kerja. Dalam sistem baru ini, guru juga bisa mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas profesional. Namun, Kemendikdasmen menyoroti kondisi pelatihan yang ada saat ini. “Karena sekarang banyak pelatihan yang abal-abal dan asal-asalan. Banyak seminar yang kaleng-kaleng, yang kadang-kadang tidak menjadi bagian dari peningkatan kompetensi dan kualitas guru,” ulasnya.

Jakarta — 1miliarsantri.nret : Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag menggelar pertemuan dengan 28 perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam. Pertemuan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat. Giat ini mengusung tema “Pertemuan Pimpinan Ormas Islam dan Fasilitasi Lembaga Keagamaan Islam Tingkat Pusat”. Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan, pertemuan ini bertujuan mempererat sinergi antara pemerintah dan ormas dalam menjaga keberagaman. Kamaruddin Amin, mengapresiasi kontribusi ormas Islam dalam merawat keberagaman Indonesia. Ia menilai ormas tidak hanya menjaga nilai-nilai agama, tetapi juga membina harmoni sosial. “Kita semua diberi kesempatan untuk berkhidmat dan mengabdikan diri. Atas nama pemerintah, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan memberi apresiasi setinggi-tingginya atas khidmat bapak/ibu sekalian kepada bangsa dan negara,” ujar Kamaruddin. Kamaruddin juga menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menjaga kerukunan beragama dan stabilitas nasional. “Terjaganya keharmonisan sehingga masyarakat dapat menjalankan agama masing-masing dengan baik tidak lepas dari kerja sama solid antara pemerintah dan masyarakat. Ini adalah pekerjaan luar biasa,” tuturnya. Ia menambahkan, komunitas keagamaan di Indonesia menjadi aset berharga dalam menjaga harmoni sosial. “Hubungan baik antara agama, pemerintah, dan masyarakat telah menciptakan stabilitas yang tidak kalah dibandingkan negara lain,” jelasnya. Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag, Ahmad Zayadi, menyebut pertemuan ini menjadi momentum penting memperkuat hubungan antara lembaga keagamaan dan pemerintah.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Media, IT & Advokasi, Mohamad Syafi’ Alielha atau dikenal Savic Ali, ikut menanggapi viralnya perilaku Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah belakangan ini. Savic Ali menegaskan aksi Miftah Maulana yang menyebut seorang penjual es teh dengan umpatan “goblok” dan melecehkan seniwati senior Suyati atau Yati Pesek, bukan guyonan ala santri. Savic Ali menambahkan, perilaku Miftah Maulana tersebut bahkan dapat mencoreng nama besar Nahdlatul Ulama (NU). “Guyonan Kang Miftah itu bukan guyonan (ala) santri. Apalagi yg rekaman ama Bu Yati. Jelas menjadi masalah buat NU jika diterus-terusin,” cuit Savic lewat akun X, @savicali, dikutip Rabu (18/12/2024). Pengasuh Pondok Pesantren Taswirul Afkar Klaten Jawa Tengah ini pun berharap, Miftah Maulana segera sadar bahwa aksinya bisa berdampak pada warga NU lainnya. “Mugo wae wonge sadar (semoga saja orangnya sadar) kalo tindakan dan omongan dia jg berdampak pada sesama warga NU yang lain,” harapnya. Menurut Savic, ceramah seorang pendakwah seharusnya menjadi tuntunan jamaah. Mirisnya, berkaca pada aksi dakwah Miftah, hal tersebut malah berubah menjadi tontonan yang disukai masyarakat. “Apa yang mestinya mjd tuntunan berubah menjadi tontonan. Sehingga cangkem elek (omongan jelek) pun disukai,” sambungnya. Membawa atribut santri, tambah Savic, apalagi seorang da’i sudah semestinya bertindak atau bicara secara hati-hati.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menyoroti standar ganda yang dipertontonkan di Jalur Gaza saat ini. Menurut dia, hal itu merusak sistem multilateral. Tata mengatakan, sejak Israel melancarkan serangan ke Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, lebih dari 44.500 warga Palestina telah terbunuh. “Jika pembunuhan ribuan orang tak berdosa ini tidak dianggap sebagai genosida, lalu apa sebutan yang pantas?” ujar diplomat yang akrab disapa Tata tersebut. Dia pun menyoroti adanya delapan rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang bertujuan menghentikan kekerasan di Gaza, kandas akibat penggunaan hak veto. Dari empat resolusi yang disahkan DK PBB, tak satu pun dijalankan secara efektif. Menurut Tata, di luar itu, berbagai produk hukum dari Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional yang menuntut akuntabilitas serta penghentian kejahatan kemanusiaan pun tidak ada yang dipatuhi. Tata berpendapat, standar ganda itu seolah memberikan “lampu hijau” kepada Israel untuk melanjutkan kekerasan terhadap rakyat Palestina dan mencederai tatanan hukum internasional. Oleh sebab itu, Tata mengajak negara-negara mulai mengambil langkah konkret melalui penghentian pengiriman senjata ke Israel, implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB, dan keputusan Mahkamah Internasional secara efektif, serta perbaikan atas kondisi kemanusiaan di Gaza melalui bantuan internasional. Indonesia juga menyesalkan langkah Israel yang terus menghambat masuknya bantuan internasional ke Gaza. Hal itu termasuk meningkatnya upaya mendiskreditkan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). “Kami turut merasa kehilangan atas gugurnya 333 pekerja kemanusiaan, termasuk 249 staf UNRWA, saat membantu warga Gaza. Mereka adalah harapan terakhir bagi keberlangsungan hidup rakyat Gaza,” lanjut Tata. Dia menambahkan, selama ini UNRWA telah menjadi penyelamat bagi lebih dari 2 juta pengungsi Palestina. Indonesia meyakini solusi dua negara adalah jalan satu-satunya menuju perdamaian berkelanjutan antara Palestina dan Israel. “Saatnya dunia berpihak pada keadilan dan kemanusiaan, bukan pada kekerasan,” kata Tata sambil mendesak semua negara untuk segera mengakui kemerdekaan Palestina tanpa syarat. Melalui sesi sidang darurat itu, negara-negara anggota PBB diharapkan dapat mengesahkan dua resolusi, yakni resolusi yang mendorong gencatan senjata di Gaza serta dukungan politik terhadap UNRWA.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Proses seleksi calon petugas haji tahap kedua dilaksanakan mulai 5 Desember 2024 mendapat perhatian serius dari Kementerian Agama. Dalam upaya memastikan proses berjalan dengan lancar dan adil, Inspektorat Jenderal Kemenag (Itjen Kemenag) mengawal setiap tahapan seleksi dengan pengawasan ketat. Irjen Kemenag Faisal Ali menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam seleksi ini. Dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 343 Tahun 2024, proses seleksi diharapkan mampu menghasilkan petugas yang kompeten, profesional, dan berintegritas. “Kami sangat serius memastikan seleksi ini bebas dari unsur KKN. Tujuan kami adalah memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji melalui kehadiran petugas yang benar-benar berkualitas,” ujar Faisal. Untuk mendukung transparansi, Itjen Kemenag telah menerbitkan Instruksi nomor B-6404/PS.00/12/2024 kepada seluruh Kantor Wilayah Kemenag di Indonesia. Instruksi ini mengamanatkan pembukaan saluran pengaduan yang memungkinkan peserta seleksi melaporkan berbagai kendala yang mereka hadapi selama proses berlangsung. Faisal menjelaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga integritas seleksi, tetapi juga untuk menciptakan rasa keadilan di kalangan peserta. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan diperlakukan dengan adil selama proses seleksi berlangsung,” tambahnya. Seleksi calon petugas haji merupakan langkah strategis dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi tanggung jawab besar pemerintah. Dengan pengawasan ketat dari Itjen Kemenag, proses ini diharapkan mampu menghasilkan petugas yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai pelayanan.