Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) 2024 sudah diumumkan. Sebanyak 834 santri lolos seleksi dan berhak atas beasiswa kuliah dari Dana Abadi Pesantren. Mereka terpilih dari 8.000 santri yang mendaftar dari berbagai pesantren di Indonesia. Hasil seleksi PBSB ini diumumkan pada 12 Agustus 2024, melalui akun masing-masing pendaftar.PBSB berlangsung sejak 2005. Program ini menjadi salah satu andalan program Ditjen Pendidikan Islam dalam mengembangkan potensi santri di seluruh Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi terkemuka. Sejak 2023, PBSB bersumber dari Dana Abadi Pesantren. “PBSB adalah salah satu bentuk investasi Dana Abadi Pesantren bagi peningkatan SDM negeri, khususnya bagi kalangan santri,” terang Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Sabtu (17/8/2024). PBSB memberi kesempatan kepada para santri untuk kuliah di berbagai program studi pada perguruan tinggi favorit. Melalui PBSB, banyak santri yang menjadi dokter, insinyur di berbagai bidang teknik, ahli komputer, psikolog, guru, dosen, dan keahlian lainnya. Melalui PBSB, Kemenag telah melahirkan ribuan sarjana santri, yang tidak hanya memahami keagamaan secara moderat, tapi juga ahli dalam berbagai bidang,” sebutnya. Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani. Menurutnya, PBSB terus berkembang dari awalnya dibiayai melalui anggaran Kementerian Agama, kini dengan dukungan dari Dana Abadi Pesantren yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). “Dengan skema ini, kita dapat memberikan lebih banyak peluang kepada santri untuk meraih pendidikan tinggi. Melalui PBSB, kami memastikan bahwa para santri mendapatkan akses ke pendidikan terbaik di berbagai bidang yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, serta mampu berkembang baik di dalam maupun luar kampus,” tegasnya. Dengan dukungan Dana Abadi Pesantren, Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad berharap Kementerian dapat terus memberikan beasiswa kepada santri-santri terbaik di Indonesia. Abu Rokhmad juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Agama atas dukungannya terhadap pengelolaan Dana Abadi Pesantren. Dana ini akan dimanfaatkan sebagai investasi jangka panjang guna mencetak generasi santri yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen untuk membangun Indonesia. “Melalui program beasiswa, para santri diharapkan dapat mencapai potensi maksimal mereka dan menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan bagi bangsa. Ini adalah langkah besar bagi pendidikan di pesantren dan bagi masa depan bangsa. Kami yakin bahwa para santri ini akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang membawa perubahan positif bagi Indonesia,” harapnya. Penetapan kelulusan para santri dilakukan melalui Rapat Koordinasi Penentuan Kelulusan Calon Mahasantri PBSB yang diselenggarakan di Jakarta pada 5 – 7 Agustus 2024. Rapat dihadiri perwakilan dari seluruh perguruan tinggi mitra PBSB yang kemudian menilai dan menentukan para calon mahasantri pada perguruan tingginya masing-masing. Proses ini akhirnya menghasilkan 834 mahasantri terpilih yang masuk ke 32 Perguruan Tinggi Mitra dan 92 Program Studi di bidang kesehatan, teknologi, ekonomi, sosial, dan keagamaan.Para santri yang dinyatakan lolos diimbau segera menghubungi narahubung masing-masing perguruan tinggi mitra. Selain itu, mereka diminta untuk melakukan registrasi ulang dan mengikuti aktivitas sesuai kalender akademik yang telah ditentukan oleh kampus. Para santri juga akan dibantu oleh pengurus CSSMoRA (Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs), yang merupakan organisasi mahasantri penerima PBSB. CSSMoRA juga akan berperan sebagai mentor dan sahabat bagi para mahasantri untuk membantu mereka dalam menavigasi tantangan akademik dan sosial di lingkungan kampus, sehingga dapat fokus pada studi dan meraih prestasi. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Basnang Said menambahkan, selain hasil yang sudah diumumkan, masih terdapat satu proses seleksi yang akan dilaksanakan untuk mencari 40 mahasantri terbaik, yakni tes tahap III atau wawancara bagi para pendaftar Program Double Degree Magister di empat Ma’had Aly yaitu Ma’had Aly Hasyim Asy’ari, Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah, Ma’had Aly Mudi Aceh, dan Ma’had Aly Lirboyo serta Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Tes wawancara sedianya akan dilaksnakan pada hari 14 – 15 Agustus 2024, namun ads penyesuaian. “Para pendaftar Program Double Degree diminta untuk tetap memantau melalui akun santri masing-masing terkait pelaksanaan tes tahap akhir ini. Harapannya tes wawancara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jika ada kendala maka segera menghubungi admin PBSB yang tertera pada Booklet PBSB, insya Allah akan selalu siap mengarahkan para pendaftar,” terang Basnang Said. Nantinya, 40 mahasantri yang dinyatakan lulus seleksi Program Double Degree Magister PBSB akan melangsungkan studi magister selama 1 tahun di 4 Ma’had Aly yang dilih pada tahun pertama. “Dan pada tahun kedua 40 mahasantri akan melanjutkan studi di Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia,” tutup Basnang. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengajak berbagai stakeholder untuk bersatu mengentaskan masalah petani dan dunia pertanian di Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi alam melimpah, namun petani sebagai soko guru bangsa nasibnya masih memprihatinkan. Ketika panen mereka kerap dikepung oleh produk pangan impor. Menurut Haedar, Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan, namun juga ikut merasakan dan proaktif dalam memberdayakan masyarakat petani. Melalui ini Muhammadiyah diharapkan tidak hanya dikenal sebagai produsen fatwa keagamaan, atau gerakan pendidikan dan kesehatan saja. Dalam mengusahakan keberdayaan petani Muhammadiyah mengajak gerak secara kolaboratif atau membangun kebersamaan. Kolaborasi itu dijalin secara pentahelix, yang melibatkan institusi pendidikan, masyarakat, swasta atau pemodal, dan ormas keagamaan yang dalam hal ini adalah Muhammadiyah. Tak lain gerakan kolaboratif ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, yang menurut Haedar sampai sekarang mereka masih jauh panggung dari api. Petani sebagai penyedia pangan, tapi tak jarang anak-anak dan keluarga mengalami kesusahan makan. Haedar memandang, selain gerakan yang dilakukan secara kolaboratif juga dibutuhkan pendorong lahirnya produk kebijakan yang berpihak kepada para petani. Mulai dari kebijakan yang mempermudah akses untuk pupuk, sampai kebijakan impor pangan di saat para petani sedang panen atau produk pangan dalam negeri jumlahnya melimpah. “Inikan di politik urusannya. Jadikan pokitik itu akarnya partai dan kekuatan masyarakat. Nanti kita bisa desakkan urusan ini pada pemerintahan baru. Karena sekuat-kuat kita saja itu kalau politik kebijakannya tidak sungguh-sungguh itu, kita ini kaya menabrak tembok terus,” sambungnya. Oleh karena itu Haedar menegaskan pentingnya secara bersama-sama mendesak kebijakan politik yang berpihak ke petani. Sebab jika desakan itu dilakukan secara sendiri-sendiri tentu berat. Kebijakan politik merupakan pintu keberhasilannya surplus produk pertanian dari petani Indonesia. Pada kesempatan ini, dalam dialog yang dilakukan dengan petani tebu juga menjawab keresahan tentang keterbatasan pendanaan yang dialami petani. Menjawab itu, Haedar menyampaikan bahwa Muhammadiyah melalui jaringan perbankan yang dibangun bisa membukakan akses untuk para petani. Haedar menyampaikan, terkait dengan kerja sama yang dibangun oleh PP Muhammadiyah dengan perbankan merupakan cara untuk mengajak dunia perbankan merealisasikan perintah sesuai konstitusi, yaitu memberikan manfaat bagi orang banyak, tidak semata perbankan bersifat bisnis dan berorientasi keuntungan saja. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemerintah Indonesia dan Uruguay menjalin perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) Jaminan Produk Halal (JPH). MoU ini ditandatangani Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Uruguay untuk Indonesia Cristina Gonzales. “Atas nama BPJPH saya bersyukur atas ditandatanganinya MoU Kerja sama Jaminan Produk Halal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uruguay yang telah dilaksanakan Senin (12/8/2024)” terang Muhammad Aqil Irham di Kantor BPJPH. MoU ini merupakan tindak lanjut dari proses pembicaraan bilateral kedua negara yang dimulai sejak awal tahun 2024 lalu, yang dilanjutkan dengan pembahasan finalisasi draft MoU. “Kami harapkan kerja sama ini menjadi sinergi sukses dan produktif yang sangat penting untuk perkembangan masa depan, khususnya dalam memanfaatkan potensi pasar halal global dan menghadapi tantangan industri halal global. Sinergi ini tentu juga akan membawa implikasi positif bagi penguatan ekosistem halal masing-masing negara, sekaligus memperkuat peranan sektor produk halal dalam meningkatkan nilai ekonomi kedua negara,” lanjut Aqil. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Uruguay untuk Indonesia Cristina Gonzales mengatakan bahwa perjanjian kerja sama tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat sinergi ekonomi kedua negara. “Kami sangat berterima kasih dengan telah dilakukannya penandatanganan kerja sama ini. Dan kami akan meneruskan MoU kerja sama di bidang halal dengan Indonesia ini secara lebih lanjut. Ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam rangka memperkuat kerja sama antara Uruguay dengan Indonesia,” lanjutnya. Turut hadir dalam penandatanganan MoU Administrative Secretary Rahadianto Putra, Private Sector Representative Sara Quek dan Joefly J Bachroeni. Hadir pula Sekretaris BPJPH E.A Chuzaemi Abidin, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat Salamet Burhanudin, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Dzikro, dan Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal Abd Syakur. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terus menuai kritik dan kecaman. Pasalnya, peraturann pemerintah ini mengatur penyediaan alat krontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Setelah kalangan dewan di DPR RI, kini para Ustadzah pun mengecam hal serupa. Hj. Imas Masruroh, Mubalighah Aswaja dari Cirebon menyatakan, menolak tegas PP 28/2024 karena berpotensi merusak besar merusak generasi muda kita. “Pemerintah harus segera merevisi PP tersebut. Jangan sampai generasi muda kita menjadi ‘korban’ dari terbitnya PP 28/2024 itu,” urainya kepada 1miliarsantri.net, Rabu (14/8/2024). Mubalighah Aswaja dari Palembang bahkan secara tegas menolak PP 28/2024 karena menjadi legalitas seks bebas dan aborsi. Begitu juga Hj. Padliyati Siregar dari Sumatera Selatan, juga tak kalah tegas meminta kepada pemerintah untuk mecabut PP tsb. Sementara pengasuh ponpes Darus Syifa’ dari Lombok Nusa Tenggara Barat Ustadzah Hj Nikmah juga menolak PP 28/2024. Ia sangat khawatir remaja akan terdorong melakukan seks bebas dengan adanya fasilitas alat kontrasepsi yang dengan mudah bisa diakses padahal seharusnya alat kontrasepsi tersebut hanya untuk pasutri. Ustadzah Fatimatuz Zuhro pimpinan daerah Wanita Islam Lombok Timur juga menolak dan menentang PP 28/2024 karena akan memfasilitasi seks bebas dengan penyediaan alat kontrasepsi. Remaja yang saat ini sudah bergaul bebas, ucap dia, akan makin bebas dan rusak dengan PP tersebut. “Jika remaja kita saat ini rusak bagaimana nasib Bangka kita ke depan. Karena itu meminta pemerintah mencabut PP tersebut. Jika tidak dicabut, maka tinggal tunggu adzab Allah di dunia dengan menyebarnya HIV/Aids dan kerusakan. Lainnya serta adzab akhirat jauh lebih pedih lagi,” tukasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa’aduddin Djamal mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut politisi PPP tersebut, PP 28/2024 kontroversial dan meresahkan publik. Sebab, pada pasal 103 ayat 4 mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. “Pasal 103 ayat 4 butir e dalam PP 28 tahun 2024 itu menimbulkan tafsiran di masyarakat bahwa pemerintah membolehkan hubungan seksual di luar nikah pada anak sekolah dan remaja,” kata Illiza di Jakarta, Selasa (12/8/2024). Ia menjelaskan, pada ayat 4 disebutkan,pelayanan kesehatan reproduksi meliputi, penyediaan alat kontrasepsi (butir e). Bagaimana mungkin mewujudkan Indonesia Emas 2045, kata dia, jika sejak 21 tahun sebelumnya anak usia sekolah dan remaja telah dibekali alat kontrasepsi. “Terkesan negara memfasilitasi hubungan seksual di luar nikah,” tegasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyambut baik terselenggaranya Muslim Fashion Festival (Muffest) 2024. Ia meminta agar potensi terhadap fashion muslim terus digali agar lebih maju lagi di kancah internasional. “Islamic fashion sekarang jadi kebutuhan yang banyak permintaan. Indonesia bukan hanya sebagai pengguna tapi juga sebagai basis produksi,” ungkap Sandiaga Uno di acara Muffest 2024, Istora Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2024). Lebih lanjut Sandiaga meminta pihak-pihak terkait untuk terus menggali potensi agar bisa bekerja sama dengan Muffest. “Semoga internasional muslim festival bisa kita wujudkan ke depan di Indonesia,” tambahnya. Dalam kunjungannya tersebut Sandiaga menyempatkan diri melihat lebih dekat hasil karya para desainer Indonesia, dengan mendatangi aneka both di sana. Salah satu yang ia kunjungi dan mengaku terkesan yaitu both Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH). Ia mengaku kagum dengan hasil karya desainer AMANAH yang memperkenalkan budaya asli Aceh kepada masyarakat luas. “Saya kagum peningkatan kualitas produknya. Saya juga rutin melihat ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif di Aceh. Program AMANAH ini bisa mengangkat spek dan kualitas dari produknya yang sangat mengikuti standar dan trend fashion terkini,” pujinya. Tak hanya memuji, Sandiaga juga membeli sejumlah hasil karya anak muda Aceh tersebut. Ia berharap ke depannya AMANAH bisa menjadi brand collective yang akan mengangkat anak-anak muda Aceh, khususnya yang menggeluti ekonomi kreatif dan memulai usaha. Sebanyak 12 desainer yang tergabung di AMANAH Youth Top Models menampilkan masing-masing karyanya lewat fashion show, antara lain Ibnu Nusyi, Syafira Mustaqilla, Deo Saad dan Syarifah Raihan. (wink) Baca juga :

Balikpapan — 1miliarsantri.net : Menjelang upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, IKN, duplikat Sang Saka Merah Putih dan teks Proklamasi tiba di Balikpapan. Duplikat Sang Saka Merah Putih dan teks Proklamasi itu dibawa Nayla Aulita Alqubra Sinapoy dan Lili Wenda, yang tiba di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Sabtu (10/8/2024). Kedatangan mereka disambut sejumlah pejabat Kaltim. Antara lain, Pj Gubernur Kaltim, Sekda Prov, Kapolda Kaltim dan Pangdam VI/Mlw.Nayla Aulita Alqubra Sinapoy dan Lili Wenda memasuki mobil, yang selanjutnya membawa duplikat Sang Saka Merah Putih dan teks Proklamasi menuju IKN dengan iring-iringan mobil. Di tengah perjalanan kirab, mereka disambut ratusan warga Balikpapan, khususnya di kawasan Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur. Para wara memadati ruas Jalan Mawarman untuk bisa melihat secara langsung Kirab Duplikat Sang Saka Merah Putih melintas di jalan tersebut. Ratusan pelajar dan warga Balikpapan tampak bersemangat mengibarkan bendera plastik kecil di tangan mereka saat Kirab melintas di sepanjang Jalan Mulawarman. Iring-iringan pembawa Sang Saka Merah Putih kemudian masuk tol di Manggar, lalu keluar Kilometer 13 dan melanjutkan perjalanan melalui Jembatan Pulau Balang untuk menuju IKN. Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyampaikan momentum kirab ini menjadi sejarah baru bagi Kaltim. Sebab, lanjutnya, HUT ke-79 RI akan dihelat di tanah Benua Etam, IKN untuk pertama kalinya. “Kita harus bangga, karena ini sejarah bangsa Indonesia. Pertama kali melaksanakan HUT RI di Kaltim,” pungkas Akmal. (hey) Baca juga :

Denpasar — 1miliarsantri.net : Rekaman video mobil jenis double cabin berstiker bendera Israel diposting oleh akun Instagram Gaza Update Indonesia. Mobil tersebut berwarna dasar putih dengan stiker bendera bintang daud yang menjadi bendera resmi Israel. Di pintu depan mobil tertulis logo Bali Efata. Mobil tersebut tampak sedang terparkir di salah satu jalan raya. Masih dalam rekaman video, seorang anak tampak menurunkan sepeda dari mobil tersebut yang dibantu oleh seorang lelaki dewasa. Berdasarkan narasi dari video tersebut, mobil 4 Wheel Drive tersebut berkeliaran di salah satu jalan di Bali. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali Zainal Abidin mengonfirmasi kebenaran video tersebut. Menurut Zainal, pihaknya pun sudah mencoba untuk mengklarifikasi ke kantor dimana mobil tersebut beroperasi yang berlokasi di Jalan Garuda, Puri Gading, Jimbaran – Bali. Namun karena hari libur, maka pihaknya tidak bisa menemui siapapun. Meski belum mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut, Zainal mengungkapkan, pihaknya menyaksikan jika bangunan di kantor mobil itu berornamen bintang daud. “Makanya kita mau konfirmasi lebih. Kemarin mobilnya gak ada. Tapi di bangunannya memang ada lambang bintang daud nya,” terang Zainal kepada 1miliarsantri.net, Ahad (11/8/2024). Meski dikenal sebagai provinsi yang terbuka dengan budaya internasional dengan masyarakat yang sebagian besar merupakan non Muslim, Bali sempat menolak tim nasional Israel berlaga di Piala Dunia U-20 yang sebelumnya hendak digelar pada 2023 lalu. Gubernur Bali I Wayan Koster menolak timnas Israel berlaga di Pulau Dewata dengan berbagai alasan, dari takut trauma bom hingga merujuk pada sikap presiden pertama, Ir Soekarno. Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memutuskan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 yang seharusnya berlangsung pada 20 Mei-11 Juni 2023. Saat menolak Israel di Piala Dunia U-20, Koster menilai kehadiran timnas Israel berpotensi mengancam keamanan di Bali. Karena itu, ia menolak kedatangan Israel ke Indonesia, khususnya ke Bali. Tidak hanya itu, gubernur asal PDIP itu tetap menolak kedatangan kontingen Israel yang akan hadir di ANOC World Beach Games yang dijadwalkan berlangsung 5-12 Agustus 2023 di Bali. “Saya tetap berpatokan pada konstitusi dan juga Permenlu No 3 tahun 2019 yang melarang untuk mengibarkan bendera dan lagu kebangsaan Israel sebagai satu entitas di Indonesia. Jadi saya tetap menolak kehadiran Israel di Bali, termasuk di ANOC World Beach Games mendatang,” ujar Wayan Koster kepada awak media di Pura Besakih, Karang Anyar, Bali, Rabu (5/4/2023). (hir) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Sebanyak 11 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) segera bertransformasi menjadi universitas atau institut setelah dinyatakan memenuhi kriteria dan persyaratan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Agama (Kemenag) dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong PTKN untuk melakukan proses alih status. Bahkan, transformasi PTKN menjadi salah satu program prioritas tahun ini sebagaimana dibahas dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama di Semarang pada Februari 2024. Bersamaan itu, ada 11 PTKN yang melakukan proses transformasi, yakni sembilan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), satu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan satu Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAHN). Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta para pimpinan PTKN fokus dan serius dalam meningkatkan mutu pendidikan. Menag mengingatkan bahwa proses transformasi kelembagaan yang tengah berlangsung harus benar-benar diorientasikan pada upaya menjadikan PTKN semakin baik. “Saya minta PTKN fokus pada perluasan akses dan peningkatan mutu. Transformasi harus memberi dampak pada semakin terbukanya akses bagi generasi muda bangsa mendapat pendidikan tinggi yang baik dan bermutu,” ungkap Menag di Jakarta, Sabtu (10/8/2024). Menag bersyukur, proses transformasi 11 PTKN yang diuapayakan sejak 2023, telah menemukan titik terang. Menag Yaqut meminta, usaha memajukan PTKN, termasuk melalui proses transformasi ini, harus dijawab dengan kinerja bagi perluasan akses dan peningkatan kualitas. “Kita bersyukur, hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan KemenPANRB sudah terbit dan 11 PTKN telah dinyatakan memenuhi kriteria dan persyaratan. Kini, MenPANRB telah menyampaikan Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden 11 PTKN ini,” terang Menag. Menag berharap Peraturan Presiden ini segera terbit dan sekaligus menandai disahkannya proses transformasi 11 PTKN dari institut menjadi universitas dan dari sekolah tinggi menjadi institut. Menurut Menag, transformasi menjadi salah satu upaya Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu sekaligus memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan bagi umat. Sejalan dengan itu, ada empat aspek penting yang harus selalu menjadi perhatian PTKN. Pertama, peningkatan sumber daya manusia (SDM), baik dosen, tenaga administrasi, maupun civitas academica lainnya. Kedua, penataan aspek kelembagaan melalui penguatan mekanisme kerja dan penguatan unit usaha. Ketiga, peningkatan mutu akademik. Ini antara lain bisa ditandai dengan terus meningkatnya kualitas dan akreditasi jurnal ilmiah. “Peran PTKIN juga harus ditingkatkan dan jurnal sudah seharusnya berakreditasi unggul,” ujar Menag. Aspek keempat yang tidak kalah penting untuk dibenahi adalah administrasi, baik yang berkaitan dengan penyempurnaan peta jabatan, analisis jabatan, maupun analisis beban kerja. “Untuk konteks saat ini, dukungan teknologi informasi juga menjadi keharusan. Tansformasi harus mampu mewujudkan akselerasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing global, beriman, dan bertakwa,” tegasnya. Berikut daftar 11 PTKN yang sedang diajukan izin prakarsa penyusunan Rancangan Perpres perubahan bentuk atau alih status: Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mengapresiasi langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menghadirkan kriteria produk yang terafiliasi Israel. Menurut Direktur Eksekutif YKMI Ahmad Himawan, kriteria itu akan menguatkan 10 daftar prioritas produk terafiliasi Israel yang pernah dirilis oleh YKMI. “YKMI sangat mendukung kriteria produk terafiliasi Israel dari MUI. Sebab, kriteria ini akhirnya memberikan landasan yang lebih kuat agar masyarakat Muslim dan konsumen Muslim menggunakan produk-produk nasional yang bukan produk terafiliasi Israel,” terang Himawan kepada 1miliarsantri.net, Jumat (9/8/2024). Dia pun menegaskan kriteria MUI itu menjawab keresahan umat. Pasalnya, kata dia, dengan kriteria itu masyarakat tidak lagi kebingungan dan bertanya-tanya mengenai kriteria dan definisi produk terafiliasi Israel. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ukhuwah Arif Fahrudin mengatakan terdapat lima kriteria produk yang terafiliasi Israel dan dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk tidak membeli produk tersebut. “Pertama, saham mayoritas dan pengendali perusahaan dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki afiliasi yang jelas dengan Israel. Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan merupakan entitas asing yang memiliki bisnis aktif di Israel,” tambah Arif. Ketiga, sikap politik pengendali perusahaan mendukung politik genosida dan agresi Israel atas Bangsa Palestina. Berikutnya, nilai-nilai yang dianut produsen bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama, Pancasila, dan UUD 1945, seperti LGBT, terorisme, dan ultra-liberalisme. Terakhir, sikap dan pernyataan politik dan ekonomi perusahaan, termasuk perusahaan global sebagai induknya yang masih mempertahankan investasi di Israel. “Ini bisa jadi acuan, panduan buat masyarakat bisa tahu mana saja produk, perusahaan yang terafiliasi. Dengan begitu, maka sepatutnya untuk tidak membeli atau mengonsumsi produk tersebut,” ujarnya. Arif menjelaskan kriteria tersebut merupakan turunan dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Karena itu, dia berharap gerakan boikot ini harus terus dilanjutkan secara masif, tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi bisa menyeluruh lintas agama sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama mengajak seluruh majelis taklim di Indonesia berperan aktif dalam menggerakkan umat Islam untuk berwakaf dalam upaya mengentaskan masyarakat miskin di Indonesia. “Saya membayangkan kalau majelis taklim di Indonesia bersama-sama menggerakkan umat, masyarakat, untuk berwakaf sesuai dengan kemampuannya. Wakaf uang, seberapa pun itu, akan berfungsi sangat instrumental dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia,” terang Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin kepada 1miliarsantri.net, Kamis (8/8/2024). Kamaruddin menekankan pentingnya wakaf sebagai bentuk ibadah sosial yang strategis. Wakaf yang terkumpul bisa diberdayakan dalam bentuk kegiatan ekonomi masyarakat. Bagi dia, pengentasan masyarakat miskin bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh umat beragama. “Kemiskinan bukan hanya tugas negara, tapi tugas kita semua, kalau kita mampu. Mari kita berwakaf,” lanjutnya. Sementara itu, Direktur Penerangan Agama Islam Ahmad Zayadi menyebut majelis taklim tidak hanya menjadi gerakan besar untuk memperkuat sinergi dalam implementasi moderasi beragama. Lebih dari itu, Zayadi meminta majelis taklim juga memperluas program pada aspek sosial hingga pemberdayaan ekonomi umat. “Beragama tidak hanya pada aspek spiritual, tetapi bagaimana beragama itu kita bumikan pada aspek sosial kemasyarakatan. Tidak ada jarak agama dengan isu pendidikan, kesehatan, dan semua aspek dimensi kehidupan,” urai Zayadi. Di samping itu, Majelis Taklim mesti berkolaborasi dengan sejumlah pihak seperti lembaga filantropi, keuangan syariah, kesehatan, lingkungan dan lainnya dalam gerakan besar program yang dijalankan. “Kolaborasi ini bertujuan untuk pengembangan dan penguatan majelis taklim, serta menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penyebaran nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif,” kata dia. Ketua Pokja Majelis Taklim Sururin menyampaikan pihaknya memiliki formula garapan 4-5-3, yaitu empat bidang garapan, lima program prioritas, dan tiga output yang diharapkan. “Empat bidang yakni, kelembagaan, manajemen, Sumber Daya Manusia (SDM), dan kurikulum,” ujar Sururin. Kemudian, kata dia, lima program prioritas yakni, pemberdayaan ekonomi berbasis majelis taklim, pelestarian budaya Islam nusantara, penurunan angka stunting, peningkatan kapasitas pengurus Pokja majelis taklim se-Indonesia, serta pengembangan materi ajaran majelis taklim. “Selanjutnya, tiga output unggulan yang kami targetkan bisa terealisasi, yaitu pertama membuat Direktori Majelis Taklim Indonesia berbasis data yang merangkung semua data dan informasi. Kedua, apresiasi untuk majelis taklim unggulan yang bisa menjadi role model,” sambungnya. Output yang ketiga adalah Ensiklopedia Majelis Taklim Indonesia. Ia berharap ensiklopedia itu tidak hanya menjadi referensi bangsa Indonesia, tapi juga dunia. “Karena semua kerja-kerja dan pengabdian majelis taklim ini bukan hanya untuk umat, tapi menjadi life long learning education,” pungkasnya. (rid) Baca juga :