PBB Serukan Penghentian Pasokan Senjata ke Israel

Gaza — 1miliarsantri.net : Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan penghentian segera segala bentuk ekspor senjata ke Israel. Pasokan senjata tersebut digunakan Israel untuk menggempur Jalur Gaza. “Setiap pengiriman senjata atau amunisi ke Israel yang akan digunakan di Gaza kemungkinan besar melanggar hukum kemanusiaan internasional dan harus segera dihentikan,” ungka Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) dalam pernyataannya, Ahad (25/2/2024). OHCHR mendesak semua negara untuk memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional oleh pihak-pihak yang berkonflik. OHCHR mencatat bahwa ekspor tersebut dilarang, bahkan jika negara pengekspor tidak bermaksud menggunakan senjata tersebut untuk melanggar hukum. “Mereka harus menahan diri untuk tidak mengirim senjata atau amunisi–atau suku cadangnya–jika memang diharapkan, mengingat fakta atau pola perilaku di masa lalu ketika senjata digunakan untuk melanggar hukum internasional,” tulis badan PBB itu. OHCHR menghargai penangguhan pengiriman senjata ke Israel oleh Belgia, Italia, Spanyol, Belanda, dan perusahaan Jepang Itochu Corporation. Namun, mereka menyoroti peningkatan pengiriman senjata dari Amerika Serikat dan Jerman sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023. Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia juga diketahui masih memasok senjata ke Israel. Israel telah menggempur Jalur Gaza sejak serangan lintas batas dilancarkan kelompok pejuang Hamas Palestina pada 7 Oktober tahun lalu. Perang Israel menewaskan lebih dari 29.410 orang dan menyebabkan kehancuran massal dan krisis kebutuhan pokok di Gaza. Di lain pihak, sekitar 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas sementara lebih dari 200 orang dibawa kembali ke Gaza sebagai sandera. (zul) Baca juga :

Read More

Menlu Retno Menyoroti Pelanggaran Israel Yang Memperluas Permukiman Ilegalnya

Gaza — 1miliarsantri.net : Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Seluruh negara, tanpa terkecuali, harus menghormati hak Palestina dan berkontribusi merealisasikannya. Hal tersebut diucapkan Retno dalam sidang dengar pendapat di Mahkamah Internasional (ICJ) tentang konsekuensi hukum pendudukan Israel atas Palestina yang digelar Jumat (23/2/2024). Retno mengingatkan pada 2004, ICJ telah mengeluarkan pendapat penasihatnya. Pendapat tersebut menegaskan kembali hak warga Palestina menentukan nasib sendiri tidak lagi menjadi isu. “Hal ini menegaskan keyakinan lama masyarakat internasional, termasuk sebagaimana diungkapkan melalui berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, bahwa rakyat Palestina berhak menentukan nasib sendiri,” tegas Retno saat memberikan pernyataan lisan di ICJ. Retno menegaskan, posisi Indonesia sejalan dengan pendapat ICJ bahwa pemenuhan hak Palestina tersebut merupakan kewajiban erga omnes. “Dengan kata lain, semua negara, saya ulangi, semua negara mempunyai kewajiban hukum untuk menghormati hak tersebut dan berkontribusi terhadap realisasinya,” sambungnya. Oleh sebab itu, Retno menekankan, dukungan atau pengakuan apa pun terhadap kebijakan atau praktik Israel yang merintangi hak rakyat Palestina menentukan nasib sendiri adalah pelanggaran hukum. Israel berusaha menjadikan pendudukannya atas Palestina permanen dan mencaplok sebagian wilayah pendudukan. “Berdasarkan hukum, dalam keadaan apa pun, Israel tidak boleh mencaplok bagian mana pun dari wilayah pendudukan. Dewan Keamanan PBB dalam berbagai resolusinya telah menegaskan kembali prinsip yang telah ditetapkan bahwa perolehan wilayah melalui perang tidak dapat diterima,” imbuhnya. Menlu Retno kemudian menyinggung tentang tindakan Israel yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota tak terbagi miliknya. Menurut Retno, selain melanggar hukum, tindakan tersebut merusak prospek solusi dua negara. Retno pun menyoroti langkah Israel memperluas permukiman ilegalnya di wilayah pendudukan Palestina yang berdampak pada terusirnya warga Palestina dari tanahnya. “Kebijakan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat di mana Israel menjadi negara pihak,” ujarnya. Menurut Retno, kondisi tersebut diperburuk oleh upaya Israel untuk mengubah komposisi demografi Tepi Barat. “Kebijakan ini menunjukkan ketidakpedulian Israel terhadap hukum internasional dan juga menunjukkan niat untuk menjadikan situasi ini tidak dapat diubah,” ucap Menlu. Pada 31 Desember 2022, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi untuk meminta pendapat ICJ tentang pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Resolusi itu didukung 87 negara. Sebanyak 24 negara, termasuk Amerika Serikat, menentang. Sementara 53 negara lainnya memilih abstain. Dalam resolusi yang diadopsi, ICJ diminta menentukan konsekuensi hukum dari pelanggaran berkelanjutan Israel terhadap rakyat Palestina. Termasuk terkait tindakan Israel yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter, dan status kota Yerusalem. Resolusi juga meminta ICJ memberi nasihat tentang bagaimana kebijakan dan praktik tersebut mempengaruhi status hukum pendudukan. Selain itu, ICJ turut diminta menilai konsekuensi hukum apa yang timbul bagi semua negara dan PBB dari status tersebut. Panel hakim ICJ diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk mengeluarkan pendapat mereka. Pendapat ICJ nantinya bersifat tak mengikat. (zul/AP) Baca juga :

Read More

Menlu Retno Hujat Israel di Persidangan Mahkamah Internasional

Gaza — 1miliarsantri.net : Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi telah memberikan pernyataan secara lisan di Mahkamah Internasional (ICJ) tentang status dan konsekuensi hukum pendudukan Israel atas Palestina, Jumat (23/2/2024). Dalam pernyataannya, Retno menyoroti kekejaman yang terus dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina tanpa mempedulikan aturan hukum internasional. Dalam persidangan di ICJ tersebut, Retno tampil menggunakan kain tradisional Palestina, keffiyeh, yang diselendangkan pada lehernya. Keffiyeh diketahui telah menjadi simbol perlawanan Palestina. Dalam pernyataan pembukanya, Retno segera mengangkat krisis di Jalur Gaza. “Kita semua telah menyaksikan bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza dan eskalasi yang terjadi di seluruh wilayah tersebut, yang semakin menguatkan seruan global untuk mengatasi akar permasalahannya: pendudukan ilegal Israel di Palestina. Pendudukan Israel yang melanggar hukum serta kekejamannya harus dihentikan, dan hal ini tidak boleh dinormalisasi atau diakui,” ucap Retno di hadapan panel hakim ICJ. Dia menekankan Israel tidak memiliki niatan menghormati dan mematuhi kewajiban hukum internasionalnya. “Perdana Menteri (Israel) Benjamin Netanyahu bahkan berkata, saya kutip, ‘Tidak ada seorang pun yang akan menghentikan kami, baik Den Haag (ICJ) maupun pihak lain’. Pernyataan Netanyahu tecermin dalam tindakan Israel di Gaza. Rupanya, kematian hampir 30 ribu jiwa tidaklah cukup bagi Israel karena negara ini hampir melancarkan serangan lagi terhadap Rafah, yang pernah menjadi satu-satunya pintu gerbang bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa ke Gaza,” sambungnya. Retno mengingatkan, tidak boleh ada negara yang diberi kebebasan bertindak sewenang-wenang terhadap negara yang lebih lemah. “Inilah sebabnya kita mempunyai hukum internasional. Inilah sebabnya kita perlu menjunjungnya. Peran ICJ sangat penting untuk menjaga apa yang disebut tatanan internasional berbasis aturan. Ada harapan besar dari dunia internasional, saya ulangi, harapan besar, agar ICJ memberikan pendapat penasihat yang baik demi kepentingan keadilan dan kemanusiaan,” tambah Retno. Pada 31 Desember 2022, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi untuk meminta pendapat ICJ tentang pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Resolusi itu didukung 87 negara. Sebanyak 24 negara, termasuk Amerika Serikat menentang. Sementara 53 negara lainnya memilih abstain. Dalam resolusi yang diadopsi, ICJ diminta menentukan konsekuensi hukum dari pelanggaran berkelanjutan Israel terhadap rakyat Palestina. Termasuk terkait tindakan Israel yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter, dan status kota Yerusalem. Resolusi juga meminta ICJ memberi nasihat tentang bagaimana kebijakan dan praktik tersebut mempengaruhi status hukum pendudukan. Selain itu, ICJ turut diminta menilai konsekuensi hukum apa yang timbul bagi semua negara dan PBB dari status tersebut. Panel hakim ICJ diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk mengeluarkan pendapat mereka. Pendapat ICJ nantinya bersifat tak mengikat. (zul/AP) Baca juga :

Read More

Tentara Hizbullah Kembali Bombardir Markas Militer Israel

Gaza — 1miliarsantri.net : Kelompok milisi Hizbullah di Lebanon mengklaim pihaknya membombardir pusat komando utara tentara Israel sampai porak-poranda, Rabu (21/2/2024). Hizbullah menyatakan pihaknya meluncurkan “sejumlah besar” rudal di pangkalan Gunung Meron. Serangan ini merespons “pembunuhan baru-baru ini sekaligus serangan-serangan lainnya terhadap warga sipil di Lebanon dan Suriah.” Serangan besar kali ini juga menjadi yang ketiga kalinya diluncurkan Hizbullah sejak Israel melancarkan agresi ke Jalur Gaza, Palestina, awal Oktober lalu. Hizbullah pertama kali menyerang brutal Israel pada 6 Januari sebagai tanggapan atas tewasnya wakil pemimpin Hamas Saleh Al-Arouri dalam serangan di Beirut. Sejak agresi dimulai, kelompok-kelompok milisi di Timur Tengah, terutama yang berbatasan dengan Israel, ramai-ramai menyerang Negeri Zionis dari perbatasan masing-masing. Serangan itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Agresi Israel di Jalur Gaza sendiri hingga kini telah menewaskan lebih dari 25 ribu orang. Mayoritas korban ialah anak-anak dan perempuan. (zul) Baca juga :

Read More

Otoritas Masjidil Haram Mengumumkan Aturan Baru Bagi Jamaah Umrah Saat Menjalankan Tawaf dan Sa’i

Jeddah — 1miliarsantri.net : Otoritas Masjidil Haram, Mekkah mengumumkan aturan baru bagi jamaah umrah saat menjalankan tawaf dan sa’i. Pengawas Departemen Gerbang Masjidil Haram, Saif Al Salami, menekankan aturan tersebut untuk menjamin keamanan dan kenyamanan jamaah selama beribadah. Salah satu aturan yang paling penting adalah melarang benda-benda tertentu (data-x) memasuki lingkungan masjid, seperti tas travel besar, kantong air, makanan dan minuman (kecuali kopi, kurma, dan air), instrumen tajam, cairan yang mudah terbakar, dan kereta bayi. Al Salami mengatakan, barang-barang data-x ini berukuran besar atau berbahaya dan dapat menimbulkan risiko di tempat ramai. Dia menambahkan, aturan tersebut merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk memfasilitasi kelancaran dan keamanan ibadah haji bagi semua orang. Aturan tersebut bertujuan untuk memperlancar arus jamaah di Masjidil Haram, terutama pada jam sibuk ibadah. Otoritas Masjidil Haram juga berupaya meningkatkan lingkungan spiritual dan fokus pada makna religius dari ibadah umrah. Umrah adalah ibadah haji kecil yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Ibadah ini melibatkan dua ritual utama yaitu Tawaf, mengelilingi Ka’bah Suci, dan Sa’i, berlari antara Safa dan Marwa. Masjidil Haram menjadi tujuan jutaan umat Islam untuk menunaikan ibadah umrah atau haji setiap tahunnya. Ibadah haji diperkirakan akan berlangsung pada Juni 2024. Menurut otoritas Saudi, tahun lalu tercatat 13,5 juta jamaah yang menunaikan ibadah umrah. (dul) Baca juga :

Read More

Palestina Desak Mahkamah Internasional Untuk Segera Hentikan Pendudukan Israel

Gaza — 1miliarsantri.net : Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mendesak pengadilan tinggi PBB itu untuk segera menghentikan pendudukan Israel dan menyebutnya ilegal. Hal itu disampaikannya ketika berbicara di depan Mahkamah Internasional (ICJ) pada Senin (19/2/2024). “Kami menyerukan Mahkamah Internasional untuk menyatakan pendudukan Israel ilegal dan menegaskan perlunya untuk mengakhiri pendudukan dengan segera dan tanpa syarat,” terang al-Maliki dalam sidang dengar pendapat yang diselenggarakan ICJ di Den Haag, Belanda. Sidang dengar pendapat itu diadakan ICJ untuk menanggapi permintaan Majelis Umum PBB agar ICJ memberikan pandangan hukum (advisory opinion) terkait konsekuensi hukum yang timbul dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk di Yerusalem Timur. “Sudah waktunya untuk mengakhiri standar ganda dan menegakkan hukum internasional di semua negara tanpa kecuali,” tambah al-Maliki. Lebih lanjut, al-Maliki kemudian menyoroti kenyataan pahit yang dihadapi oleh warga Palestina. Ia menyebut warga Palestina hanya diberi tiga pilihan oleh Israel yaitu “pengungsian, penahanan, atau kematian”. “Palestina masih menjadi ujian terbesar bagi kredibilitas sistem internasional berdasarkan hukum, dan umat manusia tidak dapat menanggung kegagalannya,” sambung al-Maliki. Sebagaimana diketahui, Israel telah menggempur Jalur Gaza sejak serangan yang dilancarkan kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023. Serangan Israel telah menewaskan hampir 29 ribu warga Palestina dan menyebabkan kehancuran massal serta krisis kebutuhan pokok, sementara sekitar 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas. Sebelumnya, Afrika Selatan membawa kasus genosida terhadap Israel ke ICJ pada akhir Desember 2023. Afsel meminta ICJ memberikan putusan guna mendesak segera dilakukannya tindakan untuk mengakhiri pertumpahan darah di Jalur Gaza. ICJ kemudian memerintahkan Israel untuk mengupayakan semua tindakan untuk mencegah tindakan genosida di Gaza. Hanya saja, ICJ gagal mendesak Tel Aviv melakukan gencatan senjata. Melalui putusan sementara pada 26 Januari 2024 itu, Mahkamah juga memerintahkan Israel untuk melakukan langkah-langkah mendesak dan efektif guna menyediakan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Jalur Gaza. (zul) Baca juga :

Read More

Israel Berencana Batasi Akses warga Palestina Masuki Kompleks Masjid Al Aqsa

Gaza — 1miliarsantri.net : Kelompok pejuang Hamas merespons rencana Israel untuk membatasi akses warga Palestina ke Masjid Al Aqsa selama bulan suci Ramadhan. Hamas menyebut hal itu sebagai cerminan kekejian Zionis dan perang agama yang dilancarkan oleh elemen radikal Pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Senin (19/2/2024), Hamas mengkritisi sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyetujui seruan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir untuk melarang warga Palestina memasuki Al Aqsa selama Ramadhan. Hamas menyebut rencana itu merupakan pelanggaran kebebasan beribadah di masjid suci tersebut. Pengumuman itu, menurut Hamas, juga menunjukkan niat Israel untuk meningkatkan serangannya terhadap Masjid Al Aqsa selama Ramadhan. Hamas menyerukan warga Palestina di Yerusalem, Tepi Barat, dan Israel untuk menolak dan melawan “keputusan kriminal” Israel tersebut, serta mendesak mereka untuk berbondong-bondong menuju ke Masjid Al Aqsa. Channel 13 Israel melaporkan sebelumnya bahwa meskipun ada peringatan dari badan keamanan dalam negeri Israel (Shin Bet) bahwa akan ada bentrokan antara polisi Israel dan warga Palestina di Israel, Netanyahu menyetujui pembatasan akses masuk warga Palestina ke Masjid Al-Aqsa selama Ramadhan. Hanya segelintir warga Palestina yang akan diizinkan memasuki masjid tersebut selama bulan tersebut. Sejak serangan Israel ke Jalur Gaza Oktober tahun lalu, polisi Israel terus membatasi akses menuju Masjid Al Aqsa bagi masyarakat Palestina di Israel, khususnya bagi mereka yang ingin menjalankan ibadah sholat Jumat. Meski demikian, sekitar 25 ribu warga Palestina berhasil masuk Masjid Al Aqsa pada Jumat lalu untuk sholat Jumat pertama di masjid tersebut sejak serangan Israel berlangsung. Pembatasan sholat Jumat di Masjid Al Aqsa dari Oktober 2023 hingga Jumat kemarin menjadi yang terlama sepanjang sejarah, menurut seorang pejabat Dinas Wakaf Muslim di Yerusalem yang tidak disebutkan namanya. Serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan hampir 29 ribu rakyat Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut serbuan Israel itu menyebabkan 85 persen populasi Gaza terusir dari tempat tinggal mereka dan 60 persen infrastruktur Gaza rusak dan hancur. Warga Gaza juga mengalami krisis makanan, air bersih, dan obat-obatan. (zul) Baca juga :

Read More

Komunitas Muslim Belanda Bagikan Al-Qur’an di Acara ‘Don’t Burn

Den Haag — 1miliarsantri.net : Komunitas Muslim di Belanda membagikan salinan Al-Qur’an dengan terjemahan bahasa Belanda di acara “Don’t Burn, Read”. Pendistribusian tersebut bertujuan untuk menyadarkan akan kemurnian kitab suci Al’Qur’an. Aksi damai tersebut dilakukan setelah penistaan Al-Qur’an oleh pemimpin kelompok sayap kanan, Patriotic Europeans Against the Islamization of the West (PEGIDA) pada bulan lalu. Enam pemimpin masjid mengorganisir acara pembagian Al-Qur’an di Lapangan Jansplein, Arnhem, tempat pemimpin sayap kanan Edwin Wagensveld berusaha membakar salinan Al-Qur’an pada 13 Januari lalu. Pada acara tersebut, Al-Qur’an dengan terjemahaan bahasa Belanda dan brosur penjelasan Islam dibagikan gratis kepada orang yang lewat. Galip Aydemir, presiden Yayasan Masjid Arnhem Türkiyem yang berafiliasi dengan Yayasan Diyanet Belanda, menyampaikan kepada media setempat, Ahad (18/2/2024), aksi ini bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang Islam dan kitab suci Al-Qur’an bagi umat Muslim. Dia mengungkapkan keinginannya untuk persatuan dan solidaritas di antara masyarakat Arnhem. “Biarlah Al-Qur’an dan semua teks suci tidak dibakar, tetapi dibaca.” terangnya. Peserta asal Belanda, John Maters, menerima mushaf Al-Quran dan mengapresiasi acara tersebut. Ia juga mengkritik tindakan provokatif Wagensveld bulan lalu. “Ketika Anda berpikir tentang tindakan provokatif yang dilakukan bulan lalu, Anda mengubah orang menjadi musuh satu sama lain. Saya rasa Anda tidak harus beragama untuk memahami bahwa ini tidak masuk akal,” pungkasnya. (fid) Baca juga :

Read More

Menteri Kabinet Perang Israel Pastikan Penyerangan ke Palestina Hingga Ramadhan

Gaza — 1miliarsantri.net : Menteri Kabinet Perang Israel, Benny Gantz, menyatakan kalau perang antara tentara Israel (IDF) terhadap gerakan pembebasan Palestina, Hamas, potensial akan terus berlanjut selama bulan Ramadan. “Israel dapat melanjutkan perangnya terhadap Hamas selama bulan suci Ramadan,” terang Benny Gantz pada Sabtu (17/2/2024) malam. Gantz menegaskan, IDF akan terus memburu Hamas di seluruh Gaza. Gantz yang melabeli Hamas sebagai kelompok teroris mengatakan, gerakan itu akan terus diburu hingga ke terowongan-terowongan mereka. “Teroris dan pemimpin Hamas harus tahu: Gaza tidak akan memiliki kota perlindungan, baik di atas maupun di bawah tanah. Pertempuran bisa berlanjut hingga bulan Ramadhan,” sambungnya. Benny Gantz juga mengatakan, Tentara IDF akan terus melanjutkan operasi militer darat (ground invasion) ke Rafah, kota di mana jutaan warga Palestina mengungsi dari seluruh Jalur Gaza. Hal lain, kata dia, Israel tengah menyiapkan hal-hal terkait serbuan militernya ke Rafah, termasuk bekerja sama dengan pemerintah Mesir. “Jika para sandera tidak dikembalikan, kami akan memperluas perang ke Rafah. Kami sedang mempersiapkan hal ini, bekerja sama dengan mitra kami termasuk Mesir,” klaimnya. Gantz lebih lanjut juga membahas masalah pengungsian lebih dari satu juta warga Palestina yang berada di Rafah, dengan mengatakan kalau Israel akan “mengevakuasi penduduk ke daerah yang aman – dan mulai beroperasi.” Mesir Siapkan Kawasan PengungsianMesir menyiapkan kawasan pengungsian buat warga Rafah yang terusir dari rumah mereka bila Israel melancarkan invasi darat, lapor sumber Reuters. Rencana tersebut merupakan bentuk antisipasi terhadap potensi eksodus warga Palestina dari Gaza. “Mesir sedang mempersiapkan sebuah kawasan di perbatasan Gaza, yang dapat menampung warga Palestina, jika serangan Israel ke Rafah memicu eksodus lintas perbatasan,” beber empat sumber kepada Reuters. Mesir sendiri menetapkan wilayah di perbatasan sebagai tindakan sementara dan pencegahan. Namun, Kairo telah berulang kali meningkatkan kewaspadaan atas kemungkinan invasi Israel di Gaza dapat membuat warga Palestina terpaksa mengungsi ke Sinai, lapor Arab News. Sumber pertama mengatakan pembangunan kamp tersebut dimulai tiga atau empat hari lalu. Lokasi tersebut akan menjadi tempat berlindung sementara jika ada orang yang melintasi perbatasan “sampai resolusi tercapai”. Tiga sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa Mesir telah mulai mempersiapkan daerah gurun dengan beberapa fasilitas dasar yang dapat digunakan untuk melindungi warga Palestina. Sumber yang dihubungi Reuters untuk berita ini menolak disebutkan namanya karena sensitifnya masalah ini. Seorang sumber mengatakan Mesir optimistis perundingan gencatan senjata dapat menghindari skenario seperti itu. PBB Tak Percaya Israel Mau Evakuasi Pengungsi PalestinaIsrael menyebut tentaranya sedang menyusun rencana untuk mengevakuasi warga sipil dari Rafah ke wilayah lain di Jalur Gaza. Namun Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths tak yakin atas klaim Israel mau mengevakuasi pengungsi Palestina. Berbicara pada Kamis (15/2/2024), Griffiths menilai dalih Israel orang-orang di Gaza dapat mengungsi ke tempat yang aman adalah sebuah “ilusi”. Pada faktanya, Israel memang menyerang koridor pengungsian yang mereka tunjuk sendiri saat meminta warga Gaza utara pindah ke selatan di awal perang. Lebih jauh, Griffiths menyebut skenario evakuasi pengungsi di Rafah ini “semacam mimpi buruk Mesir”, dikutip dari Haaretz. Mesir telah menyatakan penolakannya terhadap perpindahan warga Palestina dari Gaza sebagai bagian dari penolakan negara-negara Arab terhadap terulangnya “Nakba”, atau “malapetaka”. Ketika ditanya oleh Reuters tentang pernyataan sumber tersebut yang mengatakan Mesir sudah menyiapkan kawasan pengungsian, kepala layanan informasi negara Mesir mengatakan: “Hal ini tidak memiliki dasar kebenaran. “Saudara-saudara kita di Palestina telah mengatakannya dan Mesir telah mengatakan bahwa tidak ada persiapan untuk kemungkinan ini.” (zul/reu) Baca juga :

Read More

Singapura Bakal Pamerkan Drone Milik Israel Yang Dipergunakan di Jalur Gaza

Singapura — 1miliarsantri.net : Singapura akan menggelar perhelatan bergengsi Singapore Air Show pada 20-25 Februari ini. Pabrikan pesawat tanpa awak Elbit Systems Israel akan mengumumkan debut Sistem Udara Tak Berawak (UAS) terbarunya dalam acara tersebut. Dilansir situs resmi perusahaan itu, Elbit Systems akan memperkenalkan UAS taktis barunya yang memiliki arsitektur digital generasi berikutnya, kemampuan multi-misi, keserbagunaan, dan kemampuan bertahan lebih lama di Singapore Air Show 2024. Di antara yang dipamerkan adalah Drone Skylark I-eVTOL dan Skylark 3/Hybrid UAS taktis serbaguna hingga UAS Hermes 900 dan Hermes 900 Starliner. Drone-drone Israel adalah salah salah satu instrumen inti pasukan penjajahan Israel (IDF) dalam melakukan agresi militer ke Gaza sejak 7 Oktober lalu. Mereka yang menunjukkan wilayah mana saja yang harus dibombardir. Serangan-serangan udara yang tengah diselidiki sebagai upaya genosida terhadap warga Gaza itu sejauh ini telah membunuh sedikitnya 29 ribu warga Gaza, kebanyakan anak-anak dan perempuan. Perusahaan pertahanan dan penerbangan Jepang, Itochu Aviation, 6 Februari lalu telah memutuskan untuk mengakhiri pakta kerja sama dengan Elbit Systems. Keputusan itu diambil Itochu Aviation sebagai respons atas keputusan sela Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus dugaan genosida Israel di Jalur Gaza bulan lalu. “Saat ini kami telah menangguhkan segala kegiatan baru yang terkait dengan nota kesepahaman dan berencana untuk mengakhiri nota kesepahaman tersebut pada akhir Februari,” kata CEO Itochu Aviation, Hachimura Tsuyoshi, saat mengumumkan penghentian kerja sama dengan Elbit Systems, Selasa (6/2/2024) lalu. TNI Angkatan Udara (AU) juga dijadwalkan berpartisipasi dalam Singapore Air Show 2024. Tim Jupiter dijadwalkan akan mempertunjukkan aksi udara mereka pada acara itu seperti dilansir situs resmi acara tersebut. Sementara dii Singapura, muncul seruan untuk memboikot acara tersebut. The Strait Times melansir, kepolisian setempat telah mengingatkan masyarakat bahwa peristiwa yang berkaitan dengan serangan Israel ke Palestina, terlepas dari pihak mana yang didukungnya, tidak akan diizinkan menyusul seruan online untuk melakukan unjuk rasa di Singapore Botanic Gardens akhir pekan ini. Menanggapi pertanyaan media pada tanggal 15 Februari, mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui adanya seruan di media sosial untuk berkumpul di Singapore Botanic Gardens untuk melakukan pawai yang disebut “Walk-Out Singapore”, untuk menunjukkan pandangan terkait konflik yang telah berlangsung selama empat bulan tersebut. “Izin Polisi diperlukan untuk kegiatan seperti itu,” kata polisi dalam pernyataan mereka. “Mengorganisir atau berpartisipasi dalam pertemuan atau prosesi publik tanpa seorang pun merupakan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Ketertiban Umum.” Mereka menegaskan kembali pendirian mereka dari pernyataan tanggal 13 Februari yang menyatakan bahwa mengingat meningkatnya ketegangan seputar konflik tersebut, ada kekhawatiran keselamatan dan keamanan publik dalam pertemuan dan prosesi yang diselenggarakan sehubungan dengan perang tersebut. “Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat kita, karena berbagai komunitas di Singapura memiliki pandangan berbeda mengenai masalah ini,” kata salah seorang petugas kepolisian setempat. Mereka juga mengatakan bahwa mereka telah menghubungi penyelenggara pertemuan Botanic Gardens dan memberitahukan sikap mereka terhadap acara tersebut. Pada 13 Februari, polisi mengatakan mereka sedang menyelidiki kemungkinan pelanggaran yang terjadi di dua acara pada 2 Februari. Yang pertama adalah kelompok beranggotakan 70 orang berkumpul di Orchard Road dan berbaris menuju Istana, kata polisi. Kelompok tersebut membawa payung bergambar semangka, yang merupakan simbol perlawanan dan solidaritas Palestina, untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap perjuangan Palestina. Beberapa laporan telah diajukan terhadap demonstrasi tersebut, yang menurut polisi mungkin dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Ketertiban Umum karena Istana adalah kawasan yang sangat sensitif terhadap keamanan dan ditetapkan sebagai kawasan terlarang. Insiden kedua adalah peristiwa pribadi yang terjadi pada hari itu juga. Polisi mengatakan mereka telah menerima laporan mengenai video yang beredar secara online dari acara tersebut, yang disiarkan langsung oleh seorang peserta. Dalam video tersebut, orang yang merekam terlihat di depan umum meneriakkan: “Dari sungai ke laut.” Hal ini mendapat tanggapan dari pihak lain: “Palestina akan merdeka!” Nyanyian tersebut dikaitkan dengan seruan penghancuran Israel. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak berpartisipasi dalam aktivitas lain yang terkait dengan konflik, seperti usulan aksi duduk dan menempelkan stiker di Singapore Airshow mendatang. Singapura dan Israel menjalin hubungan diplomatis sejak 1969. Kedua negara kemudian melakukan kerjasama militer yang terbilang erat. Industri senjata Israel dan Singapura seperti Israel Aerospace Industries dan ST Engineering terlibat dalam pengembangan bersama dan perdagangan militer tingkat tinggi antara kedua negara. (fan) Baca juga :

Read More