Category: Berita Dunia

Riyadh — 1miliarsantri.net : Untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, Arab Saudi berinvestasi besar dalam infrastruktur pariwisata. Proyek seperti NEOM, Proyek Laut Merah, dan AlUla menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan potensi pariwisata Kerajaan. Al-Khateeb menyebutkan bahwa Arab Saudi akan perlu mempekerjakan ribuan pemuda dan wanita untuk mengisi posisi di hotel, resort, bandara, dan pusat perbelanjaan yang baru dibangun. Pada 2030, Kerajaan menargetkan penambahan 600.000 lapangan kerja baru di sektor pariwisata, dengan sebagian besar posisi akan diisi oleh wanita. Faktanya, wanita sudah memainkan peran penting dalam membentuk masa depan industri pariwisata Arab Saudi, dengan banyak hotel dan resort dipimpin oleh eksekutif wanita. Strategi pariwisata Arab Saudi berakar pada keberlanjutan, dengan proyek besar seperti Proyek Laut Merah dan NEOM yang fokus pada pembangunan ramah lingkungan. Proyek Laut Merah, yang membentang 28.000 kilometer persegi dan mencakup lebih dari 90 pulau, dirancang sebagai model keberlanjutan, dengan fokus pada pelestarian kehidupan laut dan pengurangan dampak lingkungan. NEOM, proyek ambisius lainnya, dibangun dari nol dengan keberlanjutan sebagai intinya. Kota futuristik ini akan menampilkan infrastruktur canggih yang ditenagai energi terbarukan, memberikan wisatawan kesempatan untuk merasakan kemewahan berkelanjutan di lingkungan yang masih alami. Sebagai bagian dari tujuan Visi 2030, Arab Saudi juga aktif berkolaborasi dengan organisasi global untuk membuat sektor pariwisata lebih inklusif. Melalui kemitraan dengan Organisasi Pariwisata Dunia PBB, Dewan Perjalanan dan Pariwisata Dunia, dan Forum Ekonomi Dunia, Arab Saudi bekerja untuk mempromosikan penciptaan lapangan kerja bagi wanita di bidang pariwisata dan mendorong kolaborasi global. Al-Khateeb menekankan bahwa dengan memberdayakan wanita dan pemuda di sektor pariwisata, Arab Saudi tidak hanya menguntungkan ekonominya sendiri tetapi juga berkontribusi pada upaya global untuk menjadikan pariwisata industri yang lebih inklusif. Visi 2030 Arab Saudi mendorong perubahan transformatif dalam sektor pariwisata Kerajaan, dengan fokus kuat pada keberlanjutan, pemberdayaan wanita, dan pengembangan pemuda. Melalui investasi signifikan dalam program pengembangan keterampilan, proyek inovatif seperti NEOM dan Proyek Laut Merah, serta komitmen yang teguh terhadap keramahan, Arab Saudi siap menjadi salah satu destinasi wisata terkemuka dunia pada 2030. Seiring Arab Saudi terus membuka pintunya ke dunia, Kerajaan tidak hanya berbagi warisan budaya yang kaya tetapi juga menawarkan peluang karier baru, khususnya bagi wanita dan pemuda, dalam salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Dengan dukungan inisiatif pemerintah dan kolaborasi sektor swasta, masa depan pariwisata Saudi terlihat sangat cerah. (dul) Baca juga :

Dubai — 1miliarsantri.net : Arab Saudi sedang mengalami perubahan besar dalam lanskap ekonomi melalui Visi 2030, dengan sektor pariwisata menjadi penggerak utama diversifikasi dan pertumbuhan. Di bawah kepemimpinan Yang Mulia Ahmed Al-Khateeb, Menteri Pariwisata Arab Saudi, negara ini membuat langkah signifikan dalam mengembangkan sektor pariwisata sekaligus memberdayakan perempuan dan generasi muda untuk menciptakan industri pariwisata yang berkelanjutan dan dinamis. Sebagai bagian dari visi transformatif ini, Arab Saudi berinvestasi dalam proyek pariwisata berkelanjutan seperti NEOM, Proyek Laut Merah, dan AlUla, sambil juga berinvestasi besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Dengan memprioritaskan program pengembangan keterampilan dan menciptakan peluang karier di sektor pariwisata, Arab Saudi sedang membangun fondasi untuk industri yang berkembang dan inklusif yang mencerminkan warisan budaya kaya sambil beradaptasi dengan kebutuhan dunia global. Visi 2030 yang diluncurkan pada 2016 adalah cetak biru ambisius untuk diversifikasi ekonomi, dengan pariwisata memainkan peran sentral. Sebelum Visi 2030, sektor pariwisata Arab Saudi relatif belum berkembang, namun dengan fokus baru kerajaan pada pariwisata sebagai pilar pertumbuhan ekonomi, sektor ini berkembang pesat. Salah satu tujuan utama Visi 2030 adalah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Arab Saudi dari 3% menjadi 10% pada 2030. Pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mencapai hal ini, termasuk menciptakan destinasi wisata baru, investasi infrastruktur perhotelan, dan reformasi untuk menarik pengunjung internasional. Pada 2019, Arab Saudi mengumumkan Strategi Pariwisata Nasional yang menargetkan 100 juta pengunjung setiap tahun hingga 2030. Target ini bahkan telah direvisi naik menjadi 150 juta pengunjung pada 2030. Tujuan ambisius ini didukung investasi besar dalam infrastruktur pariwisata baru, termasuk resort, bandara, dan fasilitas lain yang melayani wisatawan internasional dan pasar domestik yang terus berkembang. Elemen penting dalam transformasi pariwisata Arab Saudi adalah pemberdayaan perempuan. Melalui Visi 2030, pemerintah bekerja keras menciptakan lebih banyak peluang bagi perempuan di dunia kerja, khususnya di sektor pariwisata yang sebelumnya didominasi pria. Yang Mulia Ahmed Al-Khateeb menekankan bahwa wanita memainkan peran integral dalam kesuksesan sektor pariwisata. Untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih inklusif dan beragam, Arab Saudi telah menjanjikan investasi tahunan sebesar 100 juta dolar dalam program pengembangan keterampilan yang ditujukan untuk melatih 100.000 pemuda Saudi, dengan setengahnya adalah perempuan. Program ini dirancang untuk mempersiapkan wanita mengambil peran kepemimpinan dalam pariwisata, perhotelan, dan sektor terkait. Faktanya, wanita kini menyumbang hampir 50% peserta pelatihan dalam program pengembangan pariwisata Arab Saudi. Al-Khateeb dengan bangga menyatakan bahwa lebih dari 100.000 wanita telah dipekerjakan di sektor pariwisata, di mana mereka aktif berkontribusi pada strategi pariwisata Kerajaan. Para wanita ini terlibat dalam berbagai peran, mulai dari manajemen perhotelan hingga pemandu wisata, dan dipandang sebagai duta budaya Saudi. Pendekatan Arab Saudi untuk memberdayakan pemuda dan wanita dalam industri pariwisata bersifat multifaset. Beberapa inisiatif utama mendorong kemajuan ini, termasuk program pendidikan dan pelatihan, beasiswa, dan kesempatan pengembangan karier. Salah satu program unggulan dalam strategi pariwisata Kerajaan adalah Sekolah Perhotelan dan Pariwisata Riyadh. Institusi ini membantu melatih generasi berikutnya dari profesional perhotelan, dengan penekanan pada pemuda dan wanita. Sekolah ini diperkirakan akan melatih 50.000 pemuda setiap tahun, membekali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk unggul dalam industri pariwisata yang kompetitif. Selain itu, pemerintah telah berinvestasi dalam mengirim pemuda Saudi ke luar negeri untuk menerima pelatihan di institusi bergengsi di Swiss, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Lebih dari 100.000 pemuda Saudi, termasuk 60.000 wanita, telah mendapat manfaat dari beasiswa ini. Al-Khateeb juga membahas tantangan terkait pekerjaan informal bagi wanita di sektor pariwisata. Dengan menciptakan jalur formal untuk pekerjaan dan memastikan upah dan tunjangan yang adil, Arab Saudi telah membuat kemajuan signifikan dalam menyediakan peluang karier jangka panjang yang stabil bagi wanita di bidang pariwisata. Seiring berkembangnya sektor pariwisata, begitu pula pendekatan Arab Saudi dalam mengintegrasikan teknologi. Inovasi digital memainkan peran penting dalam meningkatkan pengalaman wisata, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pengembangan tenaga kerja. Al-Khateeb menekankan peran teknologi digital seperti kecerdasan buatan dan biometrik dalam mengubah pengalaman perjalanan. Teknologi ini membantu merampingkan operasi bandara, meningkatkan keamanan, dan memberikan pengalaman yang mulus bagi wisatawan dari check-in hingga check-out hotel. Pada saat yang sama, Menteri menekankan bahwa pariwisata adalah bisnis “People to People”, dan meskipun digitalisasi penting untuk meningkatkan efisiensi, penting untuk mempertahankan koneksi manusia. Pengunjung Arab Saudi masih akan merasakan kehangatan dan keramahan masyarakat Saudi, elemen kunci yang membedakan pengalaman wisata Kerajaan dari destinasi lain. (dul) Baca juga :

Tell Aviv — 1miliarsantri.net : Mantan Menteri Pertahanan Israel Moshe Ya’alon menyatakan bahwa pemerintahan Israel saat ini tengah melakukan pembersihan etnis di Jalur Gaza. Hal tersebut ia simpulkan dari tindakan Israel melakukan serangan brutal dan blokade bantuan kemanusiaan di utara Gaza. “Saya menegaskan pernyataan saya tentang Israel yang melakukan operasi pembersihan etnis di Gaza. Saya berbicara atas nama individu yang bertugas di Gaza utara. Kejahatan perang sedang dilakukan di sana,” urainya dalam sebuah wawancara dengan Perusahaan Penyiaran Israel Kan. Ya’alon lebih lanjut menekankan, “Apa yang saya katakan mencerminkan seruan untuk mengurangi populasi Gaza dan dorongan untuk mengembalikan pemukiman ke wilayah tersebut,” merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Ia juga meyakini tindakan Israel di utara Gaza akan berujung pada diadilinya Israel oleh dunia. “Saya terpaksa memperingatkan tentang apa yang terjadi di sana. Kejahatan perang sedang dilakukan. Belum pernah ada negara demokratis yang diadili di Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag atas tindakan seperti itu.” Sebelumnya Ya’alon juga mengungkapkan dalam wawancara pers bahwa Israel sedang melakukan kampanye genosida di Gaza utara. Menurut siaran Israel, dia menyatakan, “Kita melakukan pembersihan etnis di Gaza utara. Tidak ada lagi Beit Lahia atau Beit Hanoun.” Militer Israel melakukan bombardir brutal dan pengepungan utara Gaza lebih dari dua bulan lalu. Mereka mengusir paksa ratusan ribu orang yang masih berupaya bertahan di wilayah itu. Sejumlah prajurit Israel menyatakan pada media Israel Haaretz bahwa militer sedang menjalankan “Rencana Jenderal”. Merujuk rencana itu, warga utara Gaza akan diusir secara paksa melalui bombardir dan kelaparan. Siapapun yang masih bertahan akan dianggap sebagai pejuang dan dihabisi. Rencana itu disebut untuk mencaplok utara Gaza dan menjadikannya zona penyangga Israel. Sejauh ini, tinggal 75 ribu warga yang bertahan di utara sementara ratusan ribu dipaksa mengungsi. Sedikitnya 2.300 warga Gaza syahid dalam pengepungan tersebut. Karena bantuan dihadang Israel dari wilayah itu, kelaparan ekstrem juga diderita warga yang bertahan. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir kemarin mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menunjukkan “keterbukaan” atas gagasan mendorong migrasi warga Palestina dari Jalur Gaza. “Gagasan seperti pemukiman di Gaza disambut baik; satu-satunya saat kami mengalahkan musuh adalah ketika kami mengambil wilayah dari mereka,” katanya kepada Radio Angkatan Darat. “Tapi itu tidak memuaskan saya. Saya juga ingin mendorong emigrasi [warga Palestina dari Gaza].” “Saya bekerja keras untuk mendorong dorongan migrasi dari Gaza bersama perdana menteri, dan saya mulai menemukan keterbukaan mengenai masalah ini,” katanya. Ketika didesak, menteri tidak akan secara pasti mengatakan bahwa perdana menteri mendukung apa yang disebut “pemindahan” penduduk Gaza. Ben Gvir juga menyerukan agar pertempuran diintensifkan di Gaza. “Kita mempunyai peluang bersejarah untuk meruntuhkan Hamas. Kita mempunyai kesempatan bersejarah untuk memulihkan pencegahan, menduduki kembali Jalur Gaza dan mendorong emigrasi sukarela. Inilah yang akan membawa perdamaian di selatan,” katanya. Kelompok sayap kanan Israel telah mendorong perpindahan penduduk dan “migrasi sukarela” warga Palestina dari Gaza, dan pembangunan kembali pemukiman Yahudi di tempat mereka. Netanyahu telah berulang kali mengatakan bahwa tindakan seperti itu bukanlah tujuan perang, dan juga tidak ada dalam agendanya. Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Ahad melaporkan bahwa lebih dari 415.000 pengungsi Palestina saat ini berlindung di gedung sekolah milik badan tersebut di Gaza. Sementara ratusan ribu lainnya berjuang untuk bertahan hidup dalam kondisi yang lebih buruk lagi di tempat penampungan sementara. Dalam sebuah postingan di X, UNRWA membagikan video yang direkam oleh salah satu pengungsi perempuan, Aisha, yang menggambarkan kesulitan dan tantangan besar yang dihadapi oleh mereka yang mengungsi di gedung sekolah tersebut, yang awalnya dimaksudkan untuk pendidikan, bukan sebagai tempat penampungan. Video tersebut menyoroti kondisi yang sangat sulit bagi perempuan dan anak perempuan di tengah konflik yang sedang berlangsung. UNRWA menyatakan, “Lebih dari 415.000 pengungsi di Gaza kini berlindung di gedung sekolah UNRWA. Ratusan ribu lainnya berusaha bertahan hidup dalam kondisi yang lebih buruk lagi di tempat penampungan sementara.” Aisha, yang muncul dalam video tersebut, berbagi pengalaman pribadinya: “Tempat ini dimaksudkan untuk pendidikan, bukan untuk tempat tinggal,” katanya, menekankan situasi yang mengerikan. “Saya meninggalkan rumah saya yang indah untuk datang ke tempat ini, yang tidak memiliki kebutuhan dasar hidup.” Dia menggambarkan kondisi yang tak tertahankan ini. “Kami, sebagai perempuan Palestina yang terlantar, sangat menderita dalam hal kesehatan dan tantangan ekonomi, dan kami tidak punya makanan atau minuman, tanpa dukungan atau bantuan.” Aisha juga mencontohkan situasi berbahaya tersebut. “Fasilitas yang kami butuhkan jauh, toilet jauh, tidak ada tempat untuk memasak atau istirahat, dan tempat kami tinggal tidak aman, rentan dibom setiap saat. Gaza secara keseluruhan tidak aman. Mereka telah merampas hak kami atas keselamatan dan perlindungan.” Dia mengajukan permohonan yang tulus. “Merupakan hak kami untuk dilindungi selama perang. Sebagai perempuan Palestina, kami menderita. Kami membutuhkan dukungan Anda untuk melindungi dan membela kami. Kami ingin Anda memberikan kehidupan yang bermartabat bagi perempuan yang tidak bersalah dalam perang ini” Dia lebih lanjut menekankan dampak buruk perang terhadap perempuan di Gaza, dan mencatat betapa mustahilnya memenuhi kebutuhan kebersihan dasar, terutama saat menstruasi. “Pada bulan-bulan ini, perempuan hancur.” (mis) Baca juga :

Gaza — 1miliarsantri.net : Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa Israel menolak atau menghalangi seluruh upaya pemberian bantuan penyelamatan nyawa di Jalur Gaza bagian utara selama November, menurut wakil juru bicara PBB Farhan Haq. “Rekan-rekan kami di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan tidak satu pun dari 41 upaya PBB untuk memberikan bantuan penyelamatan nyawa bagi warga Palestina di Gaza Utara, yang terkepung, difasilitasi otoritas Israel bulan ini,” ungkap Haq kepada media. Kepada pers, Haq menjelaskan bahwa 37 upaya ditolak oleh otoritas Israel sementara “empat misi disetujui, tetapi dihalangi di lapangan dan hanya sebagian yang berhasil dilaksanakan.” Dengan datangnya musim dingin, Haq mengingatkan bahwa ribuan warga Palestina yang mengungsi menjadi “semakin rentan,” sementara penumpukan limbah di daerah dengan kepadatan tinggi pendudukan akan “membahayakan kesehatan masyarakat.” Haq juga membantah laporan tentang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang disebutkan telah mengosongkan kantornya di wilayah pendudukan Yerusalem Timur. “UNRWA mengatakan tetap menjalankan operasinya di wilayah pendudukan Tepi Barat, termasuk di Yerusalem Timur, serta di Jalur Gaza untuk kepentingan para pengungsi Palestina,” ujar Haq. Ia menambahkan bahwa lembaga tersebut “akan terus menjalankan operasi dan programnya meskipun menghadapi upaya aktif untuk mencegah pelaksanaan mandatnya.” Haq juga membantah laporan dari Wall Street Journal yang mengeklaim bahwa masa jabatan Penasihat Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida, Alice Wairimu Nderitu, tidak diperpanjang atas dugaan penolakannya untuk menyebut krisis Gaza sebagai genosida. “Tidak, itu tidak benar. Kontrak Ibu Nderitu memang berakhir hari ini, tetapi dia telah menyelesaikan masa jabatannya sepenuhnya. Dan Sekretaris Jenderal (Antonio Guterres) sangat menghargai pekerjaan yang dia lakukan sebagai penasihat khusus untuk pencegahan genosida,” katanya menjelaskan. Mengenai definisi genosida, Haq menegaskan bahwa “pemikiran soal masa jabatan Ibu Nderitu berakhir karena alasan (genosida) itu sepenuhnya salah.” “Mandat Ibu Nderitu adalah pencegahan, dan dalam kapasitas itu dia mengidentifikasi faktor risiko untuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kami sangat menghargai pekerjaan beliau,” pungkasnya. (zul) Baca juga :

Gaza — 1miliarsantri.net : Tentara Lebanon mengimbau warga yang kembali ke kota-kota perbatasan di wilayah selatan untuk menghindari mendekati area yang masih ditempati pasukan Israel setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Komando tentara Lebanon dalam pernyataannya meminta masyarakat, “khususnya di distrik Tyre, Bint Jbeil, dan Marjayoun, untuk mematuhi arahan unit militer dan menjauhi area yang ditempati pihak musuh yaitu pasukan Israel.” Pernyataan tersebut menambahkan bahwa imbauan itu dikeluarkan “untuk memastikan keselamatan mereka, terutama karena mereka berisiko ditembak oleh pasukan musuh.” Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada Rabu (27/11/2024) pagi untuk mengakhiri lebih dari 14 bulan konflik antara tentara Israel dan kelompok Hizbullah. Berdasarkan ketentuan perjanjian, Israel akan menarik pasukannya dari wilayah selatan Garis Biru secara bertahap, sementara tentara Lebanon akan dikerahkan di wilayah selatan dalam kurun waktu yang tidak melebihi 60 hari. Kesepakatan antara Israel dan Lebanon ini berlaku hanya beberapa jam setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa proposal untuk mengakhiri konflik telah tercapai, di tengah harapan bahwa langkah ini akan menghentikan serangan udara Israel terhadap kota-kota di Lebanon dan mengakhiri konflik lintas perbatasan yang telah berlangsung selama lebih dari setahun. Menurut otoritas kesehatan Lebanon, lebih dari 3.800 orang telah tewas akibat serangan Israel di Lebanon, sementara lebih dari 1 juta orang telah mengungsi sejak Oktober 2023. Malaysia menyambut baik perjanjian gencatan senjata di Lebanon dan menekankan bahwa perkembangan positif itu adalah usaha awal yang penting ke arah mengurangi ketegangan serta mengembalikan keamanan dan kestabilan di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam keterangan dikeluarkan di Putrajaya, Kamis, mengatakan Malaysia mendesak semua pihak untuk menghormati dan mematuhi syarat gencatan senjata tersebut. Malaysia juga mengulangi desakan untuk menghormati hukum kemanusiaan internasional dan resolusi Majelis Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkaitan, termasuk Resolusi 1701 (2006). Malaysia mendesak semua pihak yang terkait untuk memastikan perlindungan akses bantuan kemanusiaan tanpa halangan kepada rakyat Lebanon, yang telah menderita akibat konflik yang berpanjangan. Gencatan senjata segera dan permanen di Gaza, kata Wisma Putra, juga perlu dilaksanakan termasuk memulihkan semua akses tanpa batasan bagi bantuan kemanusiaan. Malaysia menekankan bahwa keamanan di kawasan Timur Tengah hanya akan dicapai apabila Palestina yang merdeka, bebas, dan berdaulat diwujudkan. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon mulai berlaku beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan usulan untuk mengakhiri konflik telah disetujui. Kesepakatan itu dicapai dengan harapan akan menghentikan serangan udara Israel di kota-kota Lebanon. (zul) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Indonesia tengah menyoroti kebijakan bantuan internasional untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Badan Gizi Nasional mengungkapkan adanya evaluasi mendalam terkait skema pendanaan Program Makan Bergizi Gratis yang berpotensi menyasar 82,9 juta anak Indonesia. Program ambisius bernilai Rp400 triliun per tahun ini mendapat sorotan setelah munculnya tawaran bantuan dari berbagai negara maju. Namun, pemerintah menegaskan akan selektif dalam menerima bantuan asing tersebut. “Jika dalam bentuk hibah, tentu kita terima. Namun kalau bentuknya loan, sepertinya Pak Presiden akan mempertimbangkan lebih dalam,” terang Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Jakarta, Ahad (30/11/2024). Dadan menekankan status terkini bantuan luar negeri masih dalam tahap awal. Belum ada negara yang secara resmi mengucurkan bantuan untuk program ini. “Sejauh ini bantuan dari luar negeri masih sebatas komitmen. Ke depannya, Prabowo akan melakukan pengkajian ulang terhadap bantuan-bantuan tersebut,” ungkapnya. Beberapa negara adidaya telah menyatakan dukungannya terhadap program ini. Dimulai dari kunjungan kenegaraan Prabowo ke Tiongkok, di mana Presiden Xi Jinping menyampaikan kesediaannya membantu. Amerika Serikat melalui Presiden Joe Biden juga turut menawarkan dukungan, diikuti komitmen serupa dari Brazil, Prancis, dan Inggris. Sikap kehati-hatian pemerintah dalam menerima bantuan luar negeri mencerminkan komitmen untuk menjaga kemandirian program. Meskipun tawaran bantuan terus mengalir, aspek keberlanjutan finansial tetap menjadi pertimbangan utama. Program Makan Bergizi Gratis merupakan terobosan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Dengan cakupan penerima manfaat mencapai puluhan juta anak, program ini membutuhkan perencanaan pendanaan yang matang dan berkelanjutan. (wink) Baca juga :

Washington — 1miliarsantri.net : Presiden AS Joe Biden menyatakan Hizbullah Lebanon dan Israel telah menyetujui kesepakatan gencatan senjata. Genjatan senjata itu dimediasi oleh AS. “Saat kesepakatan itu berlaku, pertempuran akan berakhir. Ini dirancang untuk menjadi penghentian permusuhan secara permanen,” terang Biden, Kamis (28/11/2024). Ia menegaskan kembali bahwa warga sipil di kedua belah pihak akan segera dapat kembali dengan aman ke komunitas mereka. AS, bersama Prancis dan sekutunya, telah berjanji untuk bekerja sama dengan Israel dan Lebanon untuk memastikan kesepakatan itu sepenuhnya dilaksanakan. Biden juga memastikan bahwa tidak ada pasukan AS yang akan terlibat. Tentang Gaza, Biden mengatakan orang-orang di sana juga berhak untuk mengakhiri pertempuran. “Orang-orang Gaza telah melalui neraka. Dunia mereka telah hancur.” Biden menekankan pemerintahannya akan terus mendorong gencatan senjata di Gaza juga. Gencatan senjata Lebanon-Israel efektif mulai pukul 02:00 GMT (04:00 waktu setempat) Rabu dini hari. Ia menyatakan bahwa selama 60 hari ke depan, Israel akan secara bertahap menarik pasukannya yang tersisa. Orang-orang di Lebanon dan Israel akan segera dapat kembali dengan aman ke komunitas mereka dan mulai membangun kembali kehidupan mereka, kata Biden. Ia menambahkan bahwa jika Hizbullah melanggar perjanjian, Israel memiliki hak untuk membela diri sesuai dengan hukum internasional. (ris) Baca juga :

Tell Aviv — 1miliarsantri.net : Ancaman hukum semakin mengelilingi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, situasi ini bisa berdampak pada perang yang sedang berlangsung. Para analis dan pejabat menyatakan kondisi ini mengarah pada masa depan yang bergejolak bagi pemimpin Israel tersebut dan dapat mempengaruhi perang di Gaza dan Lebanon. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengejutkan Israel pada Kamis lalu dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya Yoav Gallant. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza yang telah berlangsung selama 13 bulan. Kabar mengejutkan ini muncul kurang dari dua minggu sebelum Netanyahu dijadwalkan memberikan kesaksian dalam sidang korupsi yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Jika terbukti bersalah, karirnya di dunia politik bisa berakhir. Netanyahu sendiri membantah semua tuduhan tersebut. Meski kasus suap domestik telah memecah belah opini publik, perdana menteri justru mendapat dukungan luas dari berbagai spektrum politik setelah keputusan ICC. Hal ini memberikan dorongan baginya di masa-masa sulit. Netanyahu mengecam keputusan pengadilan sebagai tindakan antisemit dan membantah tuduhan bahwa dia dan Gallant menargetkan warga sipil Gaza dan sengaja membuat mereka kelaparan. “Warga Israel sangat kesal jika mereka merasa dunia menentang mereka dan berkumpul mendukung pemimpin mereka, bahkan jika dia menghadapi banyak kritik,” kata Yonatan Freeman, pakar hubungan internasional dari Universitas Hebrew Yerusalem. Dia menambahkan, siapa pun yang berharap keputusan ICC akan mengakhiri pemerintahan ini, dan apa yang mereka lihat sebagai kebijakan perang yang cacat, akan mendapatkan hal sebaliknya. Seorang diplomat senior mengatakan salah satu dampak awalnya adalah Israel mungkin akan lebih sulit mencapai gencatan senjata dengan Hezbollah di Lebanon atau mengamankan kesepakatan untuk membebaskan sandera yang masih ditahan Hamas di Gaza. “Keputusan buruk ini telah sangat merusak peluang kesepakatan di Lebanon dan negosiasi masa depan tentang masalah sandera. Kerusakan besar telah terjadi karena organisasi-organisasi seperti Hezbollah dan Hamas telah menerima dukungan dari ICC dan dengan demikian mereka kemungkinan akan menaikkan harga karena mereka mendapat dukungan ICC,” kata Ofir Akunis, konsul jenderal Israel di New York. Sementara Hamas menyambut baik keputusan ICC, tidak ada indikasi bahwa Hamas atau Hezbollah melihat ini sebagai kesempatan untuk menekan Israel, yang telah menimbulkan kerugian besar pada kedua kelompok tersebut selama setahun terakhir, serta pada penduduk sipil. Surat perintah ICC menyoroti perbedaan cara pandang perang antara Israel dan dunia internasional, dengan warga Israel fokus pada kerugian mereka sendiri dan yakin bahwa tentara mereka berusaha meminimalkan korban sipil. Michael Oren, mantan duta besar Israel untuk Amerika Serikat, mengatakan langkah ICC kemungkinan akan memperkuat tekad dan memberi kabinet perang izin untuk menyerang Gaza dan Lebanon lebih keras lagi. “Ada pandangan kuat Israel yang mengakar dalam, yang mengatakan ‘jika kita dikecam atas apa yang kita lakukan, kita mungkin juga akan melakukannya dengan lebih keras’,” tegasnya. Meski Netanyahu mendapat dukungan luas di dalam negeri terkait tindakan ICC, hal yang sama tidak berlaku untuk kasus korupsi domestik, di mana dia dituduh melakukan suap, pelanggaran kepercayaan, dan penipuan. Persidangan dimulai pada 2020 dan Netanyahu akhirnya dijadwalkan memberikan kesaksian bulan depan setelah pengadilan menolak permintaan terbarunya untuk menunda kesaksian dengan alasan dia terlalu sibuk mengawasi perang untuk mempersiapkan pembelaannya. Dia seharusnya memberikan kesaksian tahun lalu tetapi tanggalnya ditunda karena perang. Para kritikus menuduhnya memperpanjang konflik Gaza untuk menunda hari penghakiman dan tetap berkuasa, yang dia bantah. Sebagai tokoh yang selalu kontroversial di Israel, kepercayaan publik terhadap Netanyahu menurun tajam setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan memperlihatkan ketidaksiapan pemerintahannya. Kampanye Israel selanjutnya telah menewaskan lebih dari 44.000 orang dan mengungsi hampir seluruh penduduk Gaza setidaknya sekali, memicu bencana kemanusiaan, menurut pejabat Gaza. Perdana menteri telah menolak saran dari jaksa agung negara untuk membentuk komisi independen untuk menyelidiki apa yang salah dan perilaku Israel selanjutnya dalam perang. Sebaliknya, dia berencana membentuk penyelidikan yang hanya terdiri dari politisi, yang menurut kritikus tidak akan memberikan akuntabilitas seperti yang dituntut oleh ICC. Surat kabar populer Israel Yedioth Ahronoth mengatakan kegagalan untuk memerintahkan investigasi independen telah mendorong ICC untuk bertindak. “Netanyahu lebih memilih mengambil risiko surat perintah penangkapan, asalkan dia tidak harus membentuk komisi semacam itu,” tulis surat kabar tersebut pada hari Jumat. Perdana menteri menghadapi masa depan yang sulit hidup di bawah bayang-bayang surat perintah ICC, bergabung dengan segelintir pemimpin yang pernah mengalami penghinaan serupa, termasuk Muammar Gaddafi dari Libya dan Slobodan Milosevic dari Serbia. Ini juga berarti dia berisiko ditangkap jika bepergian ke negara-negara anggota pengadilan yang berjumlah 124 negara, termasuk sebagian besar Eropa. Salah satu tempat yang aman dikunjungi adalah Amerika Serikat, yang bukan anggota ICC, dan para pemimpin Israel berharap Presiden terpilih Donald Trump akan memberikan tekanan dengan menjatuhkan sanksi pada pejabat ICC. Mike Waltz, calon penasihat keamanan nasional Trump, telah menjanjikan tindakan tegas: “Anda bisa mengharapkan respons kuat terhadap bias antisemit ICC & PBB mulai Januari,” tulisnya di X pada hari Jumat. Sementara itu, pejabat Israel sedang berbicara dengan rekan mereka di ibukota-ibukota Barat, mendesak mereka untuk mengabaikan surat perintah penangkapan, seperti yang telah dijanjikan Hongaria. Namun, tuduhan-tuduhan tersebut tidak akan hilang dalam waktu dekat, jika pun hilang, yang berarti para pemimpin lain akan semakin enggan berhubungan dengan Netanyahu, kata Yuval Shany, seorang peneliti senior di Institut Demokrasi Israel. “Dalam arti yang sangat langsung, akan ada lebih banyak isolasi bagi negara Israel ke depan,” pungkasnya. (wan) Baca juga :

Tell Aviv — 1miliarsantri.net : Israel dilanda ketegangan setelah sirene peringatan serangan udara berbunyi di berbagai wilayah tengah dan utara negara tersebut pada hari Minggu. Militer Israel melaporkan adanya serangan proyektil yang diluncurkan dari wilayah Lebanon. Menurut pernyataan militer Israel, sirene peringatan berbunyi di sejumlah area di Israel tengah dan beberapa wilayah di bagian utara negara tersebut. Dalam laporan terpisah, pihak militer mengkonfirmasi 18 proyektil melintasi perbatasan Lebanon menuju Israel tengah, sementara sekitar 30 proyektil terdeteksi memasuki wilayah Israel di bagian utara. Beberapa proyektil berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Layanan medis darurat Israel, Magen David Adom, memberikan pertolongan kepada dua orang korban, termasuk seorang wanita berusia 70 tahun yang mengalami luka ringan. Kepolisian Israel langsung melakukan pencarian di lokasi-lokasi jatuhnya proyektil dan puing-puing yang tersisa setelah dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Pihak militer Israel menyebutkan lebih dari 70 proyektil dari Lebanon teridentifikasi pada Minggu pagi sebelum gelombang sirene dan serangan proyektil terbaru. Setelah hampir setahun terjadi baku tembak lintas perbatasan yang terbatas, dimana Hezbollah Lebanon menyatakan dukungannya terhadap Hamas, Israel meningkatkan serangan udara terhadap target-target Hezbollah di Lebanon pada 23 September. Seminggu kemudian, Israel mengerahkan pasukan darat ke Lebanon selatan. (adi) Baca juga :

Lebanon — 1miliarsantri.net : Empat tentara Italia mengalami luka ringan dalam serangan roket yang menargetkan misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Menteri Luar Negeri Antonio Tajani menyatakan bukti awal mengarah ke kelompok Hezbollah sebagai pelaku serangan. Perdana Menteri Giorgia Meloni mengungkapkan keprihatinan mendalam atas serangan baru yang dialami markas Italia UNIFIL di Lebanon selatan. Ia mendesak semua pihak di lapangan untuk menjamin keselamatan tentara UNIFIL dan bekerja sama mengidentifikasi pelaku secepatnya. “Serangan-serangan ini tidak bisa diterima,” tegasnya dalam sebuah pernyataan. Meski Meloni tidak langsung menunjuk pelaku, Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Perdana Menteri Tajani memberitahu wartawan bahwa Hezbollah kemungkinan besar bertanggung jawab. “Diduga ada dua rudal yang diluncurkan oleh Hezbollah,” jelasnya saat berada di Turin. Juru bicara kementerian luar negeri menyatakan Italia akan menunggu hasil investigasi UNIFIL. Menteri Pertahanan Guido Crosetto mengonfirmasi empat tentara Italia terluka ringan akibat ledakan dua roket 122 mm yang menghantam pangkalan UNP 2-3 di Shama, Lebanon selatan. Crosetto menjelaskan dua roket menghantam bunker di pangkalan tersebut dan para tentara terluka akibat serpihan kaca dari jendela yang pecah. Ia mengecam serangan ini sebagai tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Dalam pernyataannya, Crosetto mengatakan telah menghubungi mitranya di Lebanon, menegaskan bahwa kontingen Italia dari UNIFIL tetap bertugas di Lebanon selatan untuk membuka peluang perdamaian dan tidak bisa menjadi sandera serangan milisi. Ia akan berupaya berbicara dengan Menteri Pertahanan Israel yang baru untuk meminta agar tidak menggunakan pangkalan UNIFIL sebagai tameng. UNIFIL yang bertugas memantau “Garis Biru” pemisah Lebanon dan Israel sejak 1978, memiliki lebih dari 9.300 tentara yang telah menjadi target serangan selama perang Israel-Hezbollah. (yam) Baca juga :