Dua Dekade Terakhir, 737 Ribu Hektare Hutan Brasil Hilang Akibat Produksi Kopi

Glancy VeronaOktober 27, 2025Oktober 27, 202505 mins

Tegal – 1miliarsantri.net: Sebuah laporan terbaru mengungkapkan fakta mencemaskan yakni selama dua dekade terakhir, Brasil kehilangan sekitar 737.000 hektare hutan akibat aktivitas yang berkaitan dengan produksi kopi. Angka ini menggambarkan ancaman serius terhadap keberlanjutan industri kopi, yang selama ini menjadi kebanggaan sekaligus penopang ekonomi utama negara tersebut. Menurut laporan lembaga Coffee Watch, sekitar 312.803 hektare dari total kehilangan hutan itu disebabkan langsung oleh pembukaan lahan baru untuk perkebunan kopi. Sementara sisanya merupakan dampak tidak langsung, berupa hilangnya tutupan hutan di sekitar area perkebunan yang telah ada sebelumnya. Brasil dikenal sebagai produsen sekaligus eksportir kopi terbesar di dunia, dengan produksi mencapai puluhan juta karung berkapasitas 60 kilogram setiap tahun. Namun, di balik kejayaan tersebut, muncul kekhawatiran bahwa deforestasi masif bisa mengancam masa depan industri kopi itu sendiri. “Brasil perlu segera mengubah arah karena deforestasi ini bukan hanya bencana karbon dan keanekaragaman hayati, tapi juga mengancam curah hujan dan menyebabkan gagal panen,” ujar Etelle Higonnet, Direktur Coffee Watch, dalam pernyataannya, Rabu (22/10/2025). Dampak Lingkungan dan Ancaman bagi Petani Laporan Coffee Watch menyoroti bahwa hilangnya hutan tidak hanya berdampak pada ekosistem dan penyerapan karbon, tetapi juga mengubah pola iklim mikro yang sangat penting bagi pertumbuhan kopi. Kekurangan curah hujan dan penurunan kelembapan tanah kini menjadi masalah serius di wilayah penghasil kopi utama Brasil. Di negara bagian Minas Gerais, yang dikenal sebagai sentra produksi kopi terbesar di dunia, delapan dari sepuluh tahun terakhir tercatat mengalami defisit curah hujan. Data dari misi satelit NASA Soil Moisture Active Passive (SMAP) menunjukkan bahwa kelembapan tanah di kawasan tersebut menurun hingga 25% dalam enam tahun terakhir. Penurunan drastis ini memaksa banyak petani mengeluarkan biaya tambahan untuk membangun sistem irigasi modern demi menjaga produktivitas lahan. Namun, upaya tersebut menambah beban ekonomi dan tidak semua petani mampu beradaptasi dengan cepat. Baca juga: Surplus Dagang RI Sentuh Rekor Tertinggi dalam 3 Tahun Rekomendasi: Agroforestri dan Praktik Berkelanjutan Dalam laporannya, Coffee Watch menggabungkan berbagai sumber data, termasuk MapBiomas, Hansen Global Forest Change, dan NASA, untuk memperkuat analisisnya. Lembaga ini juga merekomendasikan penerapan praktik agroforestri berkelanjutan, yakni sistem tanam yang memadukan pohon dengan tanaman kopi agar ekosistem tetap seimbang. Sayangnya, menurut laporan tersebut, praktik agroforestri baru diterapkan di kurang dari 1% wilayah utama produksi kopi di Brasil. Coffee Watch menilai bahwa peningkatan praktik ramah lingkungan sangat penting agar produksi kopi tetap stabil tanpa harus mengorbankan hutan. Tanggapan Asosiasi Eksportir Kopi Meski begitu, laporan Coffee Watch mendapat tanggapan kritis dari Cecafe, asosiasi eksportir kopi Brasil. Mereka menilai temuan itu tidak sepenuhnya akurat karena hanya menggunakan data deforestasi tingkat munisipal tanpa memperhitungkan upaya pelestarian vegetasi asli di dalam area perkebunan kopi. Cecafe mengutip hasil penelitian Universitas Federal Minas Gerais (UFMG) tahun 2023, yang menunjukkan bahwa 99% dari 115.000 lahan kopi yang terdaftar dalam sistem lingkungan pedesaan Brasil tidak mengalami deforestasi signifikan sejak 2008. Meski terjadi perbedaan pandangan, para pengamat sepakat bahwa keberlanjutan industri kopi Brasil kini berada di persimpangan. Jika deforestasi terus dibiarkan, bukan hanya keanekaragaman hayati yang terancam, tetapi juga masa depan petani dan stabilitas ekonomi yang bergantung pada “emas hitam” dari biji kopi tersebut. Baca juga: Korea Utara Luncurkan Rudal Balistik Jelang KTT APEC, Dunia Waspadai Ketegangan Baru di Asia Timur Penulis: Satria S Pamungkas Editor: Glancy Verona Ilustrasi by AI

Korea Utara Luncurkan Rudal Balistik Jelang KTT APEC, Dunia Waspadai Ketegangan Baru di Asia Timur

Glancy VeronaOktober 26, 2025Oktober 26, 202507 mins

Indramayu – 1miliarsantri.net: Korea Utara meluncurkan rudal balistik ke arah timur pada Rabu pagi, dalam uji coba pertama mereka dalam lima bulan terakhir. Informasi ini dilansir oleh Associated Press (AP News), mengutip pernyataan resmi dari Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS) yang mengonfirmasi adanya peluncuran tersebut. Uji coba ini dilakukan hanya beberapa hari sebelum Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pasifik (APEC) diselenggarakan di Korea Selatan, sebuah forum tahunan yang berfokus pada kerja sama ekonomi dan perdagangan antarnegara di kawasan Asia dan Pasifik. Meskipun pertemuan ini tidak memiliki agenda militer, peluncuran rudal tersebut dipandang sebagai langkah provokatif yang berpotensi memperkeruh stabilitas kawasan. Rudal Balistik ke Arah Timur, Peringatan Politik Menjelang KTT APEC Dalam laporan AP News, militer Korea Selatan menyatakan bahwa rudal tersebut diluncurkan ke arah timur dan mendarat di perairan antara Semenanjung Korea dan Jepang, tanpa menimbulkan kerusakan pada negara tetangga. Namun, peluncuran ini tetap memicu reaksi diplomatik internasional, mengingat waktu peluncurannya yang bertepatan dengan persiapan KTT besar yang akan dihadiri oleh para pemimpin dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan untuk menghadiri serangkaian pertemuan bilateral menjelang KTT tersebut, termasuk dengan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Namun, menurut laporan dari pejabat Korea Selatan yang dikutip oleh AP News, Trump kemungkinan besar tidak akan hadir dalam sesi utama APEC yang dijadwalkan pada 30 Oktober hingga 1 November 2025. Para analis menilai bahwa peluncuran rudal ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi politik Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, untuk mengirim pesan keras kepada komunitas internasional bahwa negaranya tetap menuntut pengakuan sebagai negara bersenjata nuklir. Baca juga: Dari Malang ke Wageningen University: Tim UB Tampil di Ajang Internasional Inovasi Pangan Ambisi Nuklir Kim Jong Un dan Tekanan terhadap Amerika Serikat Sejak perundingan denuklirisasi dengan Amerika Serikat gagal pada tahun 2019, Kim Jong Un diketahui mempercepat program pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik. Dalam beberapa bulan terakhir, Korea Utara menampilkan kekuatan militernya melalui parade besar di Pyongyang, yang juga dihadiri oleh pemimpin China dan Rusia. Dalam parade tersebut, Kim memamerkan rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-20, yang diklaim sebagai sistem senjata strategis paling kuat yang pernah dimiliki Korea Utara. Menurut pengamat yang dilansir oleh AP News, rudal jenis ini dirancang untuk membawa beberapa hulu ledak nuklir sekaligus, sehingga mampu menembus sistem pertahanan rudal Amerika Serikat. Analis pertahanan memperkirakan bahwa uji coba rudal balistik kali ini bisa menjadi sinyal awal sebelum peluncuran Hwasong-20 dalam waktu dekat. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya Pyongyang untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam potensi perundingan baru dengan Washington. Konteks Diplomasi Meskipun hubungan antara Washington dan Pyongyang sempat mencair pada masa pertemuan bersejarah antara Kim Jong Un dan Donald Trump, proses diplomasi tersebut berhenti total sejak 2019. Kim menuntut pencabutan sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan PBB, sementara Washington bersikeras agar Korea Utara terlebih dahulu melakukan langkah nyata menuju denuklirisasi. Menurut laporan AP News, Kim sempat menyatakan kesiapan untuk kembali ke meja perundingan, tetapi dengan syarat bahwa Amerika Serikat harus menghentikan tekanan ekonomi dan tuntutan denuklirisasi sepihak. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Korea Utara ingin diakui sebagai kekuatan nuklir permanen, seperti halnya India atau Pakistan. Namun, peluncuran rudal baru ini justru menunjukkan bahwa Kim lebih memilih jalur provokasi militer untuk memperkuat posisi negosiasinya di masa depan. Langkah ini juga menjadi ujian diplomatik bagi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia yang memiliki kepentingan berbeda terhadap stabilitas Semenanjung Korea. Baca juga: Peringatan Hari Dokter Nasional 2025: Melihat Perjuangan Para Dokter di Desa Terpencil Kondisi Regional dan Dampak bagi Asia Timur Peluncuran rudal kali ini juga menimbulkan kekhawatiran di Jepang, yang selama ini menjadi sekutu utama Amerika Serikat di kawasan. Tokyo meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan jatuhnya puing rudal di wilayahnya, meskipun laporan awal menyebutkan tidak ada kerusakan yang terjadi. Selain itu, peluncuran ini berpotensi mengganggu suasana diplomatik di KTT APEC yang diharapkan menjadi ajang penguatan kerja sama ekonomi dan perdagangan internasional. Negara-negara peserta kini dihadapkan pada dilema baru, bagaimana menyeimbangkan kepentingan ekonomi kawasan dengan ancaman keamanan dari Korea Utara yang semakin tak terduga. Penulis: Durotul Hikmah Editor: Glancy Verona Gambar: Korea Utara luncurkan rudal balistik

Burkina Faso Klaim Raup US$ 18 Miliar dari Tambang Emas Sejak Traoré Memimpin

Glancy VeronaOktober 24, 2025Oktober 24, 202506 mins

Ouagadougou – 1miliarsantri.net : Pemerintah transisi Burkina Faso menyatakan bahwa negara tersebut telah memperoleh pendapatan sekitar US$ 18 miliar dari sektor tambang emas sejak Kapten Ibrahim Traoré naik ke tampuk kekuasaan pascakudeta tahun 2022. Klaim ini diproses sebagai bagian dari upaya rezim militer untuk menegaskan kedaulatan sumber daya alam dan memperkuat arus kas negara di tengah tekanan ekonomi dan keamanan yang berat. Namun, sejumlah analis dan kelompok masyarakat sipil mengingatkan bahwa angka tersebut harus ditinjau ulang dalam konteks transparansi, biaya operasional, dan manfaat sosial bagi rakyat. Klaim Pemerintah & Konteks Kebijakan Pemerintah transisi menyebutkan bahwa sejak Traoré menggulingkan rezim sebelumnya, pertambangan emas telah menjadi “komponen utama” dalam arus pemasukan negara. Menurut laporan media Afrika Briefing, klaim itu juga disampaikan melalui Kementerian Tambang sebagai bagian dari strategi untuk melegitimasi kebijakan nasionalisasi dan reformasi industri pertambangan. Seiring dengan klaim pendapatan tinggi, pemerintah telah mengambil langkah-langkah struktural seperti revisi undang-undang pertambangan (mining code), peningkatan saham negara dalam proyek pertambangan, hingga nasionalisasi tambang industri. Misalnya, pemerintah menaikkan kepemilikan negara dalam proyek emas dari 10 % menjadi 15 %. Perdana Menteri Jean Emmanuel Ouédraogo menyatakan bahwa “SOPAMIB telah menguasai dua tambang industri, Boungou dan Wahgnion, dan proses akan dilanjutkan.” Pemerintah juga berencana menasionalisasi lebih banyak tambang industri asing untuk memperbesar bagian pendapatan negara dari ekstraksi sumber daya. Langkah-langkah ini dilatarbelakangi oleh lonjakan harga emas global (lebih dari 25 % dalam beberapa tahun terakhir) dan kebutuhan Burkina Faso untuk memperbaiki situasi fiskal serta mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Realitas Produksi & Tantangan Keamanan Meskipun klaim pendapatan tinggi tersebut menarik perhatian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa produksi emas Burkina Faso menghadapi hambatan nyata. Pada 2023, produksi emas negara itu dilaporkan sekitar 57 ton, menurun dari puncak yakni 67 ton pada 2021. Menurut laporan Mining.com, produksi dari operasi skala besar diperkirakan akan meningkat 4 % pada tahun 2025 menjadi sekitar 55,7 ton, setelah sejumlah tambang yang sempat tertutup kembali dioperasikan. Bila tambang besar berada di wilayah rawan, ongkos pengamanan, logistik, dan kerusakan infrastruktur bisa menggerus margin keuntungan. Selain itu, sebagian besar produksi emas beroperasi melalui tambang artisanal dan semi-mekanis, yang seringkali terjadi di luar regulasi dan menyulitkan pendataan penuh. Untuk meningkatkan kontrol terhadap sektor ini, pemerintah junta sempat menangguhkan izin ekspor emas artisanal dan semi-mekanis pada Februari 2024, sebagai langkah untuk merapikan pasar emas domestik. Baca juga: Sastra Santri: Merawat Tradisi Islam Nusantara Lewat Kata dan Karya Kritik, Transparansi & Manfaat Sosial Beberapa pengamat memandang bahwa angka US$ 18 miliar adalah klaim politis yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Misalnya, laporan Garowe Online menyebutkan bahwa meskipun pemerintah menyampaikan angka itu, kelompok masyarakat sipil dan analis meminta audit publik serta pelaporan independen agar penggunaan dana dapat dipantau. Analisis dari platform EITI Burkina Faso juga menunjukkan bahwa selama periode 2012–2021, aliran keuangan ilegal (illicit financial flows, IFFs) sektor pertambangan diperkirakan mencapai US$ 4,93 miliar, dengan emas menyumbang sebagian besar dari angka ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan tinggi diklaim, kebocoran dan praktik tidak transparan sebelumnya telah menggerus potensi manfaat yang bisa dinikmati pemerintah dan masyarakat. Juga, apabila pendapatan besar hanya mengisi kas negara atau membiayai proyek pemerintahan pusat tanpa secara langsung meningkatkan infrastruktur lokal, lapangan pekerjaan, akses kesehatan, dan layanan publik, maka dampak positif terhadap rakyat kecil bisa sangat terbatas. Dengan tantangan keamanan, resistensi investor asing, dan kompleksitas teknis pengelolaan tambang, realisasi penuh klaim pendapatan tersebut tidak akan mudah. Meski demikian, langkah klaim dan nasionalisasi sumber daya emas mencerminkan perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam di Burkina Faso, dari sekadar penghasil komoditas menjadi pengendali dominan atas cara penambangan dan distribusinya. Baca juga: Hari Dokter Nasional 2025: Sejarah hingga Bentuk Peringatan Penulis: Faruq Ansori Editor: Glancy Verona Gambar: Reformasi Séktor Pertambangan Ibrahim Traoré: Burkina Faso Ngahasilkeun $18 Miliar Tina Pertambangan Emas

Donald Trump Beri Kesempatan! Hamas Akan Dibasmi Jika Langgar Gencatan Senjata dengan Israel

Ainun MaghfirohOktober 23, 2025Oktober 23, 202504 mins

Bondowoso – 1miliarsantri.net: Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menarik perhatian dunia setelah memberikan ultimatum keras kepada kelompok Hamas terkait gencatan senjata Gaza. Trump menegaskan bahwa Hamas diberi kesempatan untuk mematuhi kesepakatan damai yang telah dibuat, namun jika mereka melanggar, AS siap bertindak tegas. “Kami telah mencapai kesepakatan dengan Hamas agar mereka menjaga perilaku mereka. Jika mereka gagal, kami tidak akan ragu untuk membasmi mereka,” ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih saat menjamu Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, pada Senin waktu Washington. Pernyataan itu muncul setelah dua utusan AS bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di tengah meningkatnya ketegangan yang mengancam keberlangsungan gencatan senjata Gaza yang baru berjalan dua minggu. Amerika Tak Akan Terlibat Langsung, Israel Siaga Penuh Trump menegaskan bahwa pasukan Amerika tidak akan terlibat langsung dalam konflik di Gaza. Ia menyebutkan bahwa puluhan negara telah sepakat untuk bergabung dalam pasukan stabilisasi internasional yang akan membantu menjaga keamanan wilayah tersebut. “Jika saya meminta Israel untuk turun tangan, mereka akan masuk dalam dua menit,” ujar Trump dengan nada percaya diri. Namun, ia menambahkan bahwa pihaknya akan memberi waktu bagi Hamas untuk membuktikan komitmen mereka terhadap perdamaian. Menurut Trump, posisi Hamas kini semakin lemah. Dukungan Iran yang sebelumnya menjadi kekuatan utama mereka, diyakini tidak akan ikut campur setelah serangan besar yang dilakukan AS dan Israel pada awal tahun ini. Baca juga: Biadab! Israel Bayar Google Rp740 Miliar untuk Tutupi Berita Kelaparan Gaza Netanyahu Akui Pelanggaran Gencatan Senjata Gaza Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, justru secara terbuka mengakui bahwa negaranya telah melanggar gencatan senjata Gaza. Bahkan, ia menyatakan kebanggaannya karena pasukan Zionis menjatuhkan 153 ton bom ke wilayah tersebut. Kantor media Gaza melaporkan bahwa sejak kesepakatan gencatan diberlakukan pada 10 Oktober, Israel telah melakukan lebih dari 80 pelanggaran. Akibatnya, sedikitnya 97 warga Palestina tewas dan lebih dari 230 lainnya luka-luka. Meskipun begitu, Israel menyatakan masih berkomitmen pada perjanjian tersebut dan menuduh Hamas sebagai pihak yang lebih dulu menyerang. Namun, Hamas membantah tuduhan itu dan menegaskan tetap menghormati kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Trump. Krisis di Timur Tengah kembali memanas setelah munculnya ancaman dan pelanggaran dalam gencatan senjata Gaza. Sementara Trump menekankan pentingnya komitmen damai dari Hamas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perdamaian sejati masih jauh dari harapan. Dunia kini menunggu apakah kesepakatan yang digagas oleh Trump mampu bertahan di tengah tekanan politik dan militer yang terus meningkat. Penulis : Ainun Maghfiroh Editor : Thamrin Humris Sumber foto: al24news.dz Sumber artikel: https://international.sindonews.com/read/1634945/42/trump-hamas-akan-dibasmi-jika-langgar-gencatan-senjata-dengan-israel-1761019835

Reaksi Media Israel Usai Indonesia Batalkan Visa Atletnya di Kejuaraan Dunia Senam Artistik

Ainun MaghfirohOktober 18, 2025Oktober 18, 202503 mins

Bondowoso – 1miliarsantri.net: Keputusan pemerintah Indonesia membatalkan visa atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 menjadi sorotan internasional, termasuk oleh media The Times of Israel. Kejuaraan bergengsi ini dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, pada 19–25 Oktober 2025 dan diikuti oleh 86 negara. Namun, tim Israel yang salah satunya berisi peraih medali emas Olimpiade 2020, Artem Dolgopyat, kini dipastikan tidak akan hadir. Alasan di Balik Pembatalan Visa Atlet Israel Menurut laporan The Times of Israel, keputusan pembatalan ini muncul karena penolakan kuat dari berbagai pihak di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia telah lama mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pemerintah menilai kehadiran atlet Israel di ajang internasional ini bisa menimbulkan gejolak sosial dan politik yang tidak diinginkan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menegaskan bahwa seluruh visa delegasi Israel telah dibatalkan atas permintaan resmi Federasi Gimnastik Indonesia (FGI). Menteri Imipas Agus Andrianto menyebut langkah ini diambil demi menjaga stabilitas nasional dan menghormati prinsip politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Baca juga: Israel Ancam Lanjutkan Serangan ke Gaza Setelah Pemulangan Sandera: Dunia Khawatir Genosida Baru Implikasi dari Keputusan Ini Keputusan pembatalan visa atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 memang bisa dianggap kontroversial di mata dunia olahraga. Namun, dari sisi politik dan moral, langkah ini mencerminkan konsistensi Indonesia terhadap nilai kemanusiaan dan solidaritas global. Kamu mungkin melihat keputusan ini sebagai bentuk keberanian Indonesia untuk tetap teguh pada prinsip, meski berpotensi menuai kritik internasional. Olahraga idealnya memang menjunjung netralitas, tetapi dalam kasus ini, politik dan kemanusiaan tampak sulit dipisahkan. Dengan demikian, keputusan pemerintah ini menjadi refleksi bahwa Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah ajang dunia, tetapi juga tuan rumah bagi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Penulis : Ainun Maghfiroh Editor : Thamrin Humris Sumber foto: radartv.com Sumber berita: https://www.kompas.tv/internasional/622249/media-israel-bereaksi-usai-indonesia-batalkan-visa-atletnya-di-kejuaraan-dunia-senam-artistik?utm_source=newsshowcase&utm_medium=gnews&utm_campaign=CDAqEAgAKgcICjDel_8KMM6V-AIwsd3NBA&utm_content=rundown

Langkah Damai atau Strategi Politik? Israel Tarik Pasukan IDF dari Gaza Setelah Gencatan Senjata

Ainun MaghfirohOktober 18, 2025Oktober 18, 202503 mins

Bondowoso – 1miliarsantri.net: Israel resmi menarik sebagian pasukan militernya (IDF) dari Jalur Gaza setelah Kabinet Perang yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui gencatan senjata permanen dengan Hamas, Jumat (10/10). Langkah ini menjadi bagian penting dari kesepakatan perdamaian yang diharapkan bisa menghentikan konflik berkepanjangan di kawasan tersebut. Menurut laporan dari CNN, penarikan pasukan IDF dimulai sejak pukul 12.00 waktu setempat. Namun, penarikan pasukan IDF dari Gaza tidak dilakukan secara menyeluruh. Hanya beberapa area yang kini dikosongkan, sementara wilayah lainnya tetap dijaga untuk mengantisipasi potensi ancaman baru. Baca juga: Rangkaian Peringatan Hari Santri Nasional Resmi Dibuka Menteri Agama, Ini Makna Logo Hari Santri Nasional 2025 IDF Tetap Siaga di Beberapa Wilayah Gaza Dalam pernyataan resminya, IDF menjelaskan bahwa pasukan kini memposisikan diri di sepanjang garis penempatan baru sebagai bagian dari persiapan gencatan senjata Israel-Hamas dan proses pemulangan sandera. Meski begitu, Juru Bicara IDF, Avichay Adraee, menegaskan bahwa warga dilarang mendekati area yang masih menjadi zona operasi militer karena dianggap berbahaya. Beberapa lokasi yang disebut masih berisiko tinggi antara lain Beit Hanoun, Beit Lahiya, Shejaiya, hingga wilayah Khan Younis dan Rafah di bagian selatan. Adraee memperingatkan bahwa pasukan masih aktif di area tersebut untuk menyingkirkan ancaman yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan. Baca juga: Hari Santri Nasional Apakah Libur? Cek Daftar Libur Nasional 2025 Berikut Ini! Gencatan Senjata Israel-Hamas, Awal Damai atau Sekadar Strategi? Sebagai masyarakat, pastinya kita bertanya-tanya apakah penarikan pasukan IDF dari Gaza ini benar-benar menjadi awal perdamaian atau hanya manuver politik Israel? Gencatan senjata memang memberikan harapan, tetapi selama masih ada pasukan yang berjaga dan wilayah yang dianggap berbahaya, perdamaian sejati tampak belum sepenuhnya tercapai. Langkah ini bisa menjadi momentum penting menuju rekonsiliasi, namun semuanya bergantung pada komitmen kedua pihak untuk menghentikan kekerasan dan membuka jalan bagi solusi yang adil bagi rakyat Palestina. Kalau menurut pembaca yang budiman, bagaimana pendapatnya? Tulis dikolom komentar, ya! Penulis : Ainun Maghfiroh Editor : Thamrin Humris Sumber foto: Priangan Timur News Sumber berita: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20251010181112-120-1283286/gencatan-senjata-israel-mulai-tarik-mundur-pasukan-idf-dari-gaza

Kesaksian Mengerikan Aktivis Global Sumud Flotilla (GSF): Disiksa, Dipaksa Berlutut, hingga Diperlakukan Seperti Binatang di Tahanan Israel

Glancy VeronaOktober 17, 2025Oktober 17, 202507 mins

Tegal – 1miliarsantri.net : Kisah memilukan datang dari para aktivis Global Sumud Flotilla (GSF) yang ditangkap setelah kapal pembawa bantuan kemanusiaan ke Gaza dibajak oleh militer Israel. Mereka mengaku mengalami berbagai bentuk penyiksaan selama berada di balik jeruji tahanan Zionis, mulai dari kekerasan fisik, perlakuan tidak manusiawi, hingga pelarangan akses terhadap obat-obatan penting. Organisasi hukum Adalah, yang menjadi kuasa hukum para aktivis, mengungkap sejumlah pelanggaran serius yang dilakukan otoritas Israel. Dalam pertemuan dengan lebih dari 80 peserta GSF di Penjara Ktziot, Israel selatan, Adalah menyebut banyak di antara mereka diperlakukan dengan cara-cara kejam. “Beberapa aktivis dipaksa berlutut dengan tangan terikat kabel selama setidaknya lima jam,” ungkap Adalah, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin (5/10/2025). Lebih jauh, Adalah mengungkap bahwa para tahanan tidak diperbolehkan mengakses obat-obatan penting, termasuk obat tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan kanker. “Para peserta ditahan di sel yang penuh sesak, dan beberapa peserta dipaksa tidur di lantai dalam kondisi yang keras dan tidak sehat,” lanjut pernyataan itu. Tidak berhenti di situ, kekerasan fisik juga menjadi bagian dari penderitaan mereka. Salah satu aktivis mengalami luka pada tangannya akibat penganiayaan. Ada pula yang ditutup matanya dan diborgol dalam waktu lama. “Beberapa peserta melaporkan bahwa mereka diinterogasi oleh petugas tak dikenal, dan yang lainnya melaporkan penganiayaan serta penyiksaan oleh sipir penjara,” imbuh Adalah. Baca juga: Titik Balik Iklim: Terumbu Karang Dunia Hadapi Kemunduran Besar Bantahan Israel dan Versi yang Bertolak Belakang Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel membantah tuduhan penyiksaan tersebut. Mereka menyebut kesaksian para aktivis sebagai “kebohongan” dan mengklaim telah memenuhi seluruh hak hukum para tahanan. “Semua hak hukum para tahanan sepenuhnya ditegakkan,” tulis Kemlu Israel melalui platform X. Dalam pernyataan kepada CNN, pihaknya juga menegaskan bahwa makanan, air, dan obat-obatan telah diberikan. “Tentu saja mereka menerima makanan, air, dan obat-obatan, dan mereka tidak dianiaya,” ujar perwakilan Israel. Namun, pernyataan itu jelas bertolak belakang dengan kesaksian para aktivis yang telah dibebaskan maupun dideportasi. Greta Thunberg Jadi Korban Penyiksaan Di antara para korban perlakuan brutal itu adalah aktivis lingkungan asal Swedia, Greta Thunberg. Ia termasuk dalam rombongan GSF yang ditangkap saat kapal mereka dicegat ketika hampir mencapai Gaza. Kesaksian dari sesama aktivis menyebut Greta mengalami penyiksaan dari pasukan Israel. Jurnalis Turki Ersin Celik mengatakan bahwa ia melihat langsung bagaimana tentara Israel menyiksa Greta Thunberg. Menurutnya, Greta bahkan diseret di tanah dan dipaksa mencium bendera Israel. Kesaksian senada datang dari aktivis Malaysia Hazwani Helmi dan peserta asal Amerika Serikat Windfield Beaver, yang menceritakan bagaimana Greta diperlakukan secara kasar dan dipamerkan sambil diselimuti bendera Israel. “Itu bencana. Mereka memperlakukan kami seperti binatang,” ujar Helmi, menambahkan bahwa para tahanan tidak diberi makanan, air bersih, atau obat-obatan. Beaver juga mengaku Greta diperlakukan sangat buruk dan dijadikan alat propaganda, bahkan pernah dipaksa masuk ke sebuah ruangan ketika Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, datang. Jurnalis Italia Lorenzo Agostino menyebut Greta sebagai perempuan pemberani berusia 22 tahun yang dihina, dililit dengan bendera Israel, dan dipertontonkan layaknya sebuah trofi. Baca juga: Santri Asal DKI Jakarta Tembus Final MQK Internasional 2025 Penyiksaan Sistematis dan Kondisi Tidak Manusiawi Kesaksian lain yang tak kalah mengerikan datang dari presenter televisi Turki Ikbal Gurpinar, yang menyamakan perlakuan pasukan Israel terhadap mereka seperti memperlakukan anjing. Menurut Gurpinar, para aktivis dibiarkan kelaparan selama tiga hari dan tidak diberi air hingga terpaksa minum dari toilet. “Hari itu sangat panas, dan kami semua hampir terbakar,” ujarnya kepada Al Jazeera, seraya mengatakan pengalaman itu memberinya pemahaman lebih dalam tentang penderitaan rakyat Gaza. Sementara itu, aktivis Turki Aycin Kantoglu menuturkan bagaimana tembok penjara berlumuran darah dan dipenuhi tulisan pesan dari tahanan sebelumnya. “Kami melihat para ibu menuliskan nama anak-anak mereka di dinding. Kami benar-benar merasakan sedikit dari apa yang dialami warga Palestina,” katanya. Tragedi ini menjadi potret lain dari kekejaman pendudukan Israel yang terus berlangsung. Sejak serangan besar-besaran dimulai, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 67.139 warga Palestina tewas, mayoritas di antaranya adalah warga sipil — perempuan dan anak-anak. Penulis: Satria S Pamungkas Editor: Glancy Verona Gambar: Israel Deports Greta Thunberg and Other Activists on Gaza Aid Boat – The New York Times

Titik Balik Iklim: Terumbu Karang Dunia Hadapi Kemunduran Besar

Glancy VeronaOktober 17, 2025Oktober 17, 202506 mins

Surabaya – 1miliarsantri.net : Sebuah laporan internasional terbaru yaitu Global Tipping Points Report 2025, menyimpulkan bahwa ekosistem terumbu karang air hangat global telah melewati tipping point termal yang tak lagi memungkinkan pemulihan normal. Laporan ini disusun oleh sekitar 160 ilmuwan dari 23 negara bekerja sama dengan institusi seperti University of Exeter dan Stockholm Resilience Centre. Menurut publikasi pendukung, ambang tipping point terumbu karang diperkirakan di kisaran 1,0-1,5 Celsius pemanasan global dibanding era pra-industri, dengan nilai pusat sekitar 1,2 Celsius. Dengan kondisi pemanasan global saat ini yang telah mencapai kurang lebih 1,4 Celsius, sistem karang berada dalam fase overshoot, yaitu kondisi di mana tekanan lingkungan telah melewati batas toleransi mereka. Laporan menyatakan bahwa peluang untuk mempertahankan terumbu karang yang sehat dalam skala besar setelah melebihi 1,5 Celsius adalah sangat rendah (kemungkinan > 99% telah melewati batas aman). Meningginya Angka Kematian Karang secara Massal Sejak Januari 2023, lebih dari 80% terumbu karang di berbagai negara mengalami peristiwa bleaching hebat akibat lonjakan suhu laut. Dalam kondisi semacam ini, alga simbion (zooxanthellae) yang hidup di dalam jaringan karang keluar, menyebabkan karang kehilangan warna (memutih) dan dalam banyak kasus, mati jika stres suhu berlanjut. Fenomena ini telah menjadi peristiwa pemutihan global terburuk dalam catatan modern, dan banyak karang tidak memiliki waktu untuk pulih sebelum gelombang panas laut berikutnya. Akibatnya, struktur ekosistem mulai rusak seperti karang mati digantikan oleh alga atau substrat kosong, mengurangi keanekaragaman dan produktivitas biologis. Baca juga: Santri Asal DKI Jakarta Tembus Final MQK Internasional 2025 Dampak pada Masyarakat Pesisir Terumbu karang merupakan pondasi ekosistem pesisir yang menyediakan habitat bagi ikan, pelindung pantai dari gelombang, dan tulang punggung pariwisata laut. Hingga 1 miliar orang bergantung secara langsung atau tidak langsung pada kondisi karang sehat untuk mata pencaharian. Jika kerusakan terus meluas, sektor perikanan lokal bisa mengalami penurunan tangkapan, wisata pantai menurun, dan pantai menjadi lebih rentan terhadap erosi atau bencana laut. Situasi ini menempatkan masyarakat pesisir pada risiko sosial-ekonomi tinggi. Sebagai indikasi lokal, Great Barrier Reef Australia melaporkan penurunan karang terbesar dalam 39 tahun terakhir. Validasi dan Tantangan Metodologi Para ilmuwan laporan menyadari bahwa menentukan tipping point untuk terumbu karang bukan hal mudah, karena banyak faktor stres bersamaan, termasuk pengasaman laut (ocean acidification), polusi, penangkapan ikan berlebih, dan penyakit. Dalam artikel Considerations for Determining Warm-Water Coral Reef Tipping Points, para penulis mendukung ambang ~1,2 Celsius sebagai batas pusat, tetapi menyatakan bahwa jika stres tambahan diperhitungkan, ambang efektif dapat lebih rendah untuk banyak sistem lokal. Artinya, meskipun laporan menyebut bahwa dunia telah melewati tipping point, batas pasti per wilayah tetap menjadi pertimbangan aktif dalam penelitian kelautan. Di sisi lain, Zoological Society of London (ZSL) menyebut laporan ini sebagai “peringatan keras” agar dunia segera bertindak. Profesor Tim Lenton, salah satu penulis utama laporan, menyatakan: “Kita tidak lagi dapat membicarakan titik kritis sebagai risiko di masa depan … proses awal dari kematian massal terumbu karang air hangat yang meluas sudah mulai terjadi” (diterjemahkan oleh penulis). Ia juga menegaskan bahwa dampak kerusakan karang telah mempengaruhi ratusan juta orang yang bergantung pada ekosistem tersebut. Laporan Global Tipping Points 2025 memberikan alarm nyata: ekosistem terumbu karang air hangat global telah melewati tipping point termal. Kematian karang massal kini tidak sekadar prediksi, tapi sedang terjadi. Ancaman ini bukan hanya ekologis, tetapi juga sangat manusiawi, yang mana jutaan orang di kawasan pesisir berada di ujung kerentanan. Meski masih ada ketidakpastian ilmiah, tren dan data yang saling mendukung mempertegas bahwa kita berada di titik kritis, dan pilihan kita ke depan menentukan apakah kita dapat menghindari keruntuhan sistem laut yang lebih luas atau melewati era baru yang drastic. Baca juga: Rocky Gerung Wanti-Wanti Presiden Prabowo Soal Ancaman Civil Disobedience Jika Demokrasi Diabaikan Penulis: Faruq Ansori Editor: Glancy Verona Ilustrasi by AI

Berita Dunia

PBB Sebut 562 Pekerja Bantuan Tewas di Gaza Sejak 2023, Termasuk 376 dari Staf PBB

Glancy VeronaOktober 16, 2025Oktober 16, 202505 mins

Tegal – 1miliarsantri.net: Konflik yang tak kunjung usai di Jalur Gaza terus menelan korban, bukan hanya dari kalangan warga sipil, tetapi juga para pekerja kemanusiaan yang berada di garis depan memberikan bantuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa sedikitnya 562 pekerja bantuan tewas sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023. Angka itu kembali bertambah setelah seorang staf kemanusiaan meninggal akibat serangan Israel pada Kamis (2/10/2025). Dalam pernyataan resmi pada Jumat (3/10/2025), Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menyampaikan bahwa korban terbaru adalah anggota tim Medecins Sans Frontieres (MSF) yang tewas dalam serangan di Deir al-Balah. Insiden tersebut juga menyebabkan empat orang lainnya mengalami luka serius ketika tim sedang menunggu bus untuk menuju rumah sakit MSF. “Ini adalah staf ke-14 dari Medecins Sans Frontieres yang tewas di Gaza sejak dimulainya konflik ini pada 7 Oktober 2023,” kata Dujarric, dikutip dari Anadolu. Korban diidentifikasi sebagai Omar Hayek (42), seorang terapis okupasi yang telah bekerja dengan MSF sejak 2018. Organisasi kemanusiaan internasional itu menyatakan duka mendalam atas kematian Hayek. “Semua staf mengenakan rompi MSF, yang dengan jelas mengidentifikasi mereka sebagai pekerja kemanusiaan medis,” lanjut Dujarric. MSF pun mengecam keras serangan tersebut dan menyebut pembunuhan terhadap stafnya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Baca juga: Hari Santri Nasional Apakah Libur? Cek Daftar Libur Nasional 2025 Berikut Ini! Situasi Kian Memburuk PBB menegaskan bahwa pembunuhan terhadap para pekerja bantuan adalah indikasi nyata bahwa situasi di Gaza semakin memburuk dari hari ke hari. Menurut data yang dihimpun oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dari total 562 pekerja yang tewas, setidaknya 376 di antaranya merupakan staf PBB. “Di lapangan, rekan-rekan kemanusiaan kami memperingatkan bahwa situasi di Gaza utara terus memburuk dengan cepat. Operasi militer dan serangan besar-besaran yang menghantam permukiman dan bangunan telah meningkatkan jumlah korban tewas dan terus menimbulkan kerusakan di wilayah tersebut,” tutur Dujarric. Serangan yang tidak berhenti hingga kini telah menyebabkan lebih dari 66.000 warga Palestina tewas, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Pengeboman yang berlangsung tanpa henti membuat kawasan Gaza nyaris tidak layak huni. Warga yang selamat kini menghadapi ancaman kelaparan, penyakit menular, dan kekurangan layanan kesehatan. Tuntutan Hukum Internasional Tindakan militer Israel yang menimbulkan korban massal juga mendapat sorotan tajam dari komunitas internasional. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November tahun lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakan militernya yang dinilai melanggar hukum internasional. Meski tekanan internasional terus meningkat, serangan demi serangan masih menghantam wilayah Gaza. Sementara itu, lembaga-lembaga kemanusiaan di lapangan terus berjuang menyelamatkan nyawa warga sipil yang terjebak dalam konflik – sering kali dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Tragedi yang menimpa ratusan pekerja bantuan ini menjadi pengingat pahit bahwa perang tak hanya merenggut korban dari pihak yang bertikai, tetapi juga dari mereka yang seharusnya dilindungi: para pekerja kemanusiaan yang hadir untuk menyembuhkan, bukan bertempur. Baca juga: 25 Pesantren di Pekalongan Siap Wujudkan Pesantren Hijau Sambut Hari Santri 2025 Penulis: Satria S Pamungkas Editor: Glancy Verona Sumber Gambar: حي القابون الدمشقي نموذج للتسوية بالأرض | أخبار | الجزيرة نت

Israel Ancam Lanjutkan Serangan ke Gaza Setelah Pemulangan Sandera: Dunia Khawatir Genosida Baru

Thamrin HumrisOktober 16, 2025Oktober 16, 202504 mins

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa serangan militer ke Gaza akan dilanjutkan setelah semua sandera dipulangkan. Pernyataan ini memicu kekhawatiran dunia terhadap potensi genosida baru di Jalur Gaza Tel Aviv – 1miliarsantri.net: Dunia internasional kembali dikejutkan oleh pernyataan keras Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang menegaskan bahwa pasukan pendudukan Israel (IDF) akan melanjutkan operasi militernya di Jalur Gaza setelah semua sandera yang tersisa dipulangkan. Pernyataan tersebut disampaikan Katz melalui akun resminya di platform X (Twitter) pada Rabu malam. Ia secara terbuka menentang kesepakatan gencatan senjata terbaru yang baru saja dicapai antara Israel dan kelompok perlawanan Hamas. Menurutnya, tantangan terbesar Israel setelah pemulangan para sandera adalah penghancuran seluruh jaringan terowongan bawah tanah yang disebut sebagai “terowongan teror Hamas”. Katz menegaskan bahwa langkah ini akan dilakukan baik oleh militer Israel (IDF) maupun melalui mekanisme internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. “Saya telah menginstruksikan IDF untuk bersiap melaksanakan misi tersebut. Inilah makna utama penerapan prinsip demiliterisasi Gaza dan pelucutan senjata Hamas,” lanjutnya. Kecaman dan Kekhawatiran Dunia Internasional Pernyataan Katz langsung memicu kecaman luas dari berbagai organisasi kemanusiaan dan pengamat politik internasional. Banyak pihak menilai bahwa pernyataan tersebut merupakan indikasi nyata ancaman genosida lanjutan terhadap warga sipil Palestina di Gaza, yang hingga kini masih berjuang bertahan di tengah blokade dan kehancuran. Lembaga pemantau HAM di Timur Tengah, Middle East Monitor, menyebut bahwa sikap Israel tersebut berpotensi menggagalkan proses perdamaian yang baru saja disepakati melalui perjanjian gencatan senjata sementara. Selain itu, para pengamat menilai bahwa dukungan Amerika Serikat dalam mekanisme penghancuran Hamas dapat semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza, mengingat ribuan warga sipil telah menjadi korban sejak awal agresi militer Israel. Konteks Politik dan Militer di Gaza Sejak awal 2024, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza dengan dalih menghancurkan Hamas. Namun, laporan dari berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa mayoritas korban justru adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. PBB dan sejumlah negara Arab telah menyerukan penghentian serangan, namun hingga kini, pemerintah Israel tetap bersikeras melanjutkan operasi militernya dengan alasan keamanan nasional dan penegakan prinsip demiliterisasi. Jika ancaman terbaru Israel benar-benar dilaksanakan, maka krisis kemanusiaan di Gaza akan kembali meningkat tajam, memperburuk kondisi rumah sakit, infrastruktur, dan pasokan logistik yang sudah lumpuh akibat blokade berkepanjangan. Arah Kebijakan Militer Israel Tidak Mengarah Pada Perdamaian Pernyataan Israel Katz memperlihatkan bahwa arah kebijakan militer Israel belum mengarah pada perdamaian yang berkelanjutan, melainkan pada eskalasi kekerasan baru. Dunia kini menanti langkah-langkah diplomatik dari komunitas internasional untuk mencegah genosida baru di Gaza dan memastikan agar proses perdamaian tidak kembali kandas.*** Sumber : Middle East Monitor dan Channel WhatsApp Free Palestine Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Foto : commons.wikimedia.org