TNI AD Janji Proses Hukum Kasus Prada Lucky Dilakukan Secara Transparan

Dengarkan Artikel Ini

Jakarta – 1miliarsantri.net: Kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya, terutama bagi sang ayah yang juga seorang tentara. Kematiannya diduga akibat kekerasan yang dilakukan oleh 20 tersangka yang merupakan seniornya, pihak TNI AD janji proses hukum kasus tersebut dilakukan secara terbuka.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menegaskan bahwa proses hukum terhadap 20 tersangka kasus penganiayaan Prada Lucky Chepril Saputra Namo akan berjalan terbuka dan sesuai aturan.

Mengutip Antaranews, Kadispenad menegaskan, “Kita akan informasikan juga pada saat ada gelar perkara. Termasuk nanti ada pelimpahan juga akan kita sampaikan kepada masyarakat, kita akan terbuka, transparan,”

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024! KPK Gercep Cegah Eks Menag Yaqut Bepergian ke Luar Negeri: TNI AD Janji Proses Hukum Kasus Prada Lucky Dilakukan Secara Transparan

Pernyataan Kadispenad bahwa TNI AD Janji Proses Hukum Kasus Prada Lucky Dilakukan Secara Transparan menandakan bahwa TNI sebagai sebuah institui serius menangani kasus yang menimpa salah satu prajuritnya.

Dan bagi kamu yang mengikuti perkembangan kasus ini dari awal, pastinya akan bertanya-tanya, benarkah prosesnya akan transparan? Mari kita tunggu, karena Wahyu memastikan setiap perkembangan akan diumumkan ke publik, termasuk saat gelar perkara dan pelimpahan berkas. Bahkan, nantinya masyarakat bisa mengikuti jalannya persidangan, mulai dari tuntutan jaksa militer hingga vonis hakim.

Pemeriksaan dan Penentuan Pasal untuk Para Tersangka

Saat ini, Polisi Militer Angkatan Darat (POM AD) sedang memeriksa 20 tersangka untuk mengetahui peran masing-masing dalam peristiwa tragis yang merenggut nyawa Prada Lucky. Setelah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selesai, berkas akan diserahkan ke pihak Oditur Militer untuk diproses lebih lanjut.

Proses ini memang memerlukan waktu, karena setiap peran harus dipastikan secara akurat agar penerapan pasalnya tepat sasaran. TNI AD sendiri menyatakan tidak akan menutup-nutupi fakta yang ditemukan di lapangan.

Baca juga: Jenderal Tandyo Budi Revita Resmi Jadi Wakil Panglima TNI, Ini Profil dan Perjalanan Karirnya: TNI AD Janji Proses Hukum Kasus Prada Lucky Dilakukan Secara Transparan

Motif Terjadi Antara Pembinaan dan Kekerasan

Wahyu mengungkapkan bahwa dugaan motif awal kekerasan ini berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Ia menyebut bahwa pada dasarnya pembinaan adalah proses positif untuk membentuk disiplin dan mental prajurit. Namun, dalam kasus ini, terjadi penyimpangan yang berujung pada kekerasan.

Perlu diketahui, dalam standar militer, pembinaan memang diatur ketat dan tidak boleh menggunakan kekerasan fisik yang membahayakan. Artinya, apa yang terjadi pada Prada Lucky jelas melanggar prosedur dan perlu evaluasi mendalam. Wahyu juga menegaskan bahwa kejadian ini akan dijadikan pelajaran penting agar proses pembinaan di masa depan lebih manusiawi dan sesuai aturan.

Dugaan Keterlibatan Perwira

Hal yang cukup mengagetkan, ada dugaan seorang perwira TNI terlibat dalam kasus ini. Perwira tersebut diduga dengan sengaja memberi kesempatan kepada bawahannya untuk melakukan kekerasan. Dalam hukum militer, hal ini diatur dalam Pasal 132 yang mengancam sanksi pidana bagi militer yang mengizinkan atau membiarkan tindak kekerasan. Meski begitu, identitas perwira tersebut belum dibuka ke publik. Penyidik masih mendalami bukti dan keterangan saksi untuk memastikan sejauh mana keterlibatan pihak tersebut.

Baca juga: Pertahanan Nasional Penting Di Tengah Ancaman Global, Ini Pesan Presiden Prabowo: TNI AD Janji Proses Hukum Kasus Prada Lucky Dilakukan Secara Transparan

Fakta Singkat Kasus Prada Lucky

Di bawah ini, ada sedikit ringkasan fakta singkat yang terjadi terhadap Prada Lucky:

  • Korban: Prada Lucky Chepril Saputra Namo, prajurit TNI AD dari Batalyon Teritorial Pembangunan 834/Wakanga Mere, NTT.
  • Waktu kejadian: 6 Agustus 2025.
  • Penyebab: Diduga dianiaya oleh seniornya.
  • Jumlah tersangka: 20 orang, termasuk dugaan keterlibatan seorang perwira.
  • Status kasus: Dalam tahap pemeriksaan POM AD sebelum diserahkan ke Oditur Militer.

Pentingnya Konsistensi dan Pengawasan Internal

Sebagai warga negara, kamu tentu berharap TNI AD benar-benar memegang janji transparansi ini. Tidak sedikit kasus kekerasan di lingkungan militer yang akhirnya meredup tanpa penyelesaian tuntas. Oleh karena itu, pengawasan internal harus berjalan beriringan dengan keterbukaan kepada publik.

Transparansi bukan hanya soal menyampaikan informasi, tapi juga membangun kepercayaan. Jika kasus ini diusut tuntas dan vonis diberikan secara adil, itu akan menjadi sinyal positif bahwa militer siap berbenah. Sebaliknya, jika ada penutupan informasi atau pengaburan fakta, kepercayaan publik bisa runtuh.

Kamu juga perlu melihat ini sebagai momentum perbaikan prosedur pembinaan prajurit. Kekerasan yang dibungkus alasan “pembinaan” sudah tidak relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalisme militer di era sekarang.

Harapan ke Depan dalam Penanganan Kasus ini!

Kasus Prada Lucky adalah ujian besar bagi TNI AD dalam membuktikan bahwa hukum berlaku untuk semua, tanpa pandang pangkat. Janji terbuka dan transparan harus diikuti aksi nyata, proses hukum yang cepat, adil, dan dapat diakses publik.

Jika proses ini berhasil dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kamu dan masyarakat luas akan melihat wajah TNI AD yang lebih modern, akuntabel, dan profesional. Sebaliknya, jika gagal, publik akan semakin skeptis terhadap komitmen reformasi di tubuh militer.***

Penulis : Ainun Maghfiroh

Editor : Thamrin Humris

Foto Istimewa : Kolase Tangkapan Layar Youtube


Eksplorasi konten lain dari 1miliarsantri.net

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berikan Komentar Anda

Eksplorasi konten lain dari 1miliarsantri.net

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca