Presiden Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Dipimpin Velix Wanggai

Salah satu penekanan komite adalah pelibatan aktor lokal dan adat dalam perencanaan program, termasuk konsultasi pra-proyek, penggunaan tenaga kerja lokal, dan perlindungan hak atas tanah adat. Sumber resmi menyebut komite akan memonitor implementasi program bersama para gubernur dan kepala daerah guna mengurangi tumpang-tindih kebijakan dan mempercepat realisasi manfaat bagi masyarakat.

Arahan Presiden dan Langkah Cepat Komite

Beberapa hari setelah pelantikan, Presiden Prabowo sudah memerintahkan agar Komite segera menggelar rapat koordinasi internal dan menyusun roadmap kerja. Dalam rapat terbatas di kediaman Presiden di Jalan Kertanegara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa “setelah itu diminta … tim komite eksekutif yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden untuk segera melakukan rapat koordinasi agar komite bisa langsung bergerak,” ujarnya.

Menurut rilis resmi Istana, Presiden juga menekankan sinergi dengan pemerintah daerah dan keterlibatan aktif stakeholder lokal agar program tidak sekadar top-down tetapi responsif terhadap kondisi di lapangan.

Tanggapan Publik dan Analisis Awal

Respons publik dan sebagian pengamat beragam: beberapa menyambut baik upaya percepatan dan sentralisasi koordinasi, sementara pengamat lain meminta transparansi lebih lanjut terkait anggaran, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan agar pembentukan lembaga baru tidak menjadi ornamen birokrasi tanpa hasil nyata. Pemerintah menyatakan akan mempublikasikan rencana kerja dan target capaian komite dalam waktu dekat.

Dengan pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat berharap dapat menyelaraskan program antarkementerian, mempercepat realisasi infrastruktur dan layanan dasar, serta melibatkan masyarakat adat agar pembangunan di Papua lebih adil dan merata. Namun tantangan terbesar adalah memastikan lembaga ini bekerja efektif, transparan, dan menghasilkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat di lapisan paling bawah.

Baca juga: Hari Santri 2025: Menag Canangkan Direktorat Eselon I Khusus Pesantren

Dalam beberapa minggu ke depan, publik akan menantikan roadmap kerja, target capaian jangka pendek, serta laporan patroli program di lapangan yang dibuka untuk pengawasan bersama.

Penulis: Faruq Ansori

Editor: Glancy Verona

Ilustrasi by AI