Presiden Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Dipimpin Velix Wanggai
Jakarta – 1miliarsantri.net : Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan melantik Velix Vernando Wanggai sebagai ketua pada Rabu (8/10/2025) di Istana Negara. Komite ini dibentuk lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025 dan bertujuan mengatasi ketimpangan pembangunan di wilayah timur Indonesia melalui koordinasi program infrastruktur, layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal bersama pemerintah daerah dan masyarakat adat. Struktur, Mandat, dan Fokus Komite Komite Eksekutif diberi mandat untuk menyelaraskan program antarkementerian, mempercepat realisasi proyek infrastruktur strategis, meningkatkan akses layanan kesehatan dasar, serta mendorong pemberdayaan ekonomi yang berakar pada kearifan lokal dan masyarakat adat di enam provinsi Papua. Dalam struktur yang dilantik tercatat sepuluh anggota kunci, antara lain John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juharson Estrella Sihasale yang diharapkan memperkuat representasi daerah. Komite akan memfokuskan kerja pada tiga sektor utama: Menyelaraskan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas dasar lainnya yang selama ini menjadi hambatan konektivitas di Papua. Memperluas cakupan puskesmas, rumah sakit rujukan, serta memperkuat sistem rujukan dan distribusi tenaga medis ke desa-desa terpencil. Mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agribisnis berbasis lokal, serta menjaga hak-hak masyarakat adat dalam akses sumber daya dan tanah ulayat. Setelah pelantikan, Sekretariat Kabinet menyatakan bahwa pembentukan komite merupakan “langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di Tanah Papua.” Velix Wanggai sendiri menegaskan komite akan bekerja sebagai penghubung operasional antara pusat, kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemangku adat untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan lokal. Baca juga: Aksi Damai Himpunan Alumni Santri Lirboyo di Brebes Warnai Gelombang Protes Nasional terhadap Trans7 Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat